SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
a. Nama
:
: Manurung Naiborhu, S.Pd, MM
b. NIP
c. Jabatan
:
:
196205241984031006
Kepala Dinas
Kode Nama Formulir
ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK20701
URUSAN : 207 Pemberdayaan Masyarakat Desa
DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
(DPA - SKPD)
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2018
DPA-SKPD
Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa207
Organisasi : 20701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening
Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN 0,00
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,004
1 1 Pendapatan Pajak Daerah 0,004
1 2 Hasil Retribusi Daerah 0,004
1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,004
1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,004
2 DANA PERIMBANGAN 0,004
2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 0,004
2 2 Dana Alokasi Umum 0,004
2 3 Dana Alokasi Khusus 0,004
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,004
3 1 Pendapatan Hibah 0,004
3 2 Dana Darurat 0,004
3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,004
3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,004
3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,004
3 6 Pendapatan Lainnya 0,004
5 BELANJA 7.888.346.798,00
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.652.634.598,005
1 1 Belanja Pegawai 2.652.634.598,005
1 2 Belanja Bunga 0,005
1 3 Belanja Subsidi 0,005
1 4 Belanja Hibah 0,005
1 5 Belanja Bantuan Sosial 0,005
1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 0,005
1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai
Politik
0,005
1 8 Belanja Tidak Terduga 0,005
2 BELANJA LANGSUNG 5.235.712.200,005
2 1 Belanja Pegawai 0,005
2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.230.306.350,005
2 3 Belanja Modal 1.005.405.850,005
JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT) (7.888.346.798,00)
Hal. 2SIMRAL
0,00
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Uraian
Triwulan
7=3+4+5+6
No.
I II III IV
21 3 4 5 6
Jumlah
663.159.000,00
Pendapatan
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
1
2.1
2.2 1.390.632.600,00
0,00
663.159.000,00
1.492.898.300,00
0,00
663.159.000,00
1.258.731.300,00
0,00
663.157.598,00
1.093.450.000,00
0,00
2.652.634.598,00
5.235.712.200,00
Salak, 08 Januari 2018
Menyetujui,
Sekretaris Daerah
Sahat Banurea,S.Sos.MSi
NIP.196712221999011001
Hal. 3SIMRAL

More Related Content

What's hot

Dinas penanaman modal
Dinas penanaman modalDinas penanaman modal
Dinas penanaman modalpandirambo900
 
Dinas penanaman modal dan perijinan
Dinas penanaman modal dan perijinanDinas penanaman modal dan perijinan
Dinas penanaman modal dan perijinanDiskominfoPB
 
Dinas koperasi dan umkm
Dinas koperasi dan umkmDinas koperasi dan umkm
Dinas koperasi dan umkmDiskominfoPB
 
Badan penanggulangan bencana daerah
Badan penanggulangan bencana daerahBadan penanggulangan bencana daerah
Badan penanggulangan bencana daerahDiskominfoPB
 
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDiskominfoPB
 
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kependudukan dan pencatatan sipilDinas kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kependudukan dan pencatatan sipilDiskominfoPB
 
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDiskominfoPB
 
7 ringkasan perda apbd 2020
7 ringkasan perda apbd 20207 ringkasan perda apbd 2020
7 ringkasan perda apbd 2020pandirambo900
 
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kependudukan dan pencatatan sipilDinas kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kependudukan dan pencatatan sipilpandirambo900
 
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanDinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanDiskominfoPB
 
Dinas koperasi umkm
Dinas koperasi umkmDinas koperasi umkm
Dinas koperasi umkmDiskominfoPB
 

What's hot (20)

Dinas penanaman modal
Dinas penanaman modalDinas penanaman modal
Dinas penanaman modal
 
Dinas penanaman modal dan perijinan
Dinas penanaman modal dan perijinanDinas penanaman modal dan perijinan
Dinas penanaman modal dan perijinan
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisata
 
Dinas koperasi dan umkm
Dinas koperasi dan umkmDinas koperasi dan umkm
Dinas koperasi dan umkm
 
Dinas pertanian
Dinas pertanianDinas pertanian
Dinas pertanian
 
Badan penanggulangan bencana daerah
Badan penanggulangan bencana daerahBadan penanggulangan bencana daerah
Badan penanggulangan bencana daerah
 
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
 
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kependudukan dan pencatatan sipilDinas kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
 
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
 
Dinas sosial
Dinas sosialDinas sosial
Dinas sosial
 
7 ringkasan perda apbd 2020
7 ringkasan perda apbd 20207 ringkasan perda apbd 2020
7 ringkasan perda apbd 2020
 
Dinas pmdppa
Dinas pmdppaDinas pmdppa
Dinas pmdppa
 
Dinas kominfo
Dinas kominfoDinas kominfo
Dinas kominfo
 
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kependudukan dan pencatatan sipilDinas kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
 
Dinas catpil
Dinas catpilDinas catpil
Dinas catpil
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisata
 
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanDinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisata
 
Dinas pendidikan
Dinas pendidikanDinas pendidikan
Dinas pendidikan
 
Dinas koperasi umkm
Dinas koperasi umkmDinas koperasi umkm
Dinas koperasi umkm
 

Similar to Dinas pemberdayaan masyarakat desa

Similar to Dinas pemberdayaan masyarakat desa (20)

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kependudukan dan pencatatan sipilDinas kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
 
Dinas pmdppa
Dinas pmdppaDinas pmdppa
Dinas pmdppa
 
Sekretariat daerah
Sekretariat daerahSekretariat daerah
Sekretariat daerah
 
Kecamatan pggs
Kecamatan pggsKecamatan pggs
Kecamatan pggs
 
Bpbd
BpbdBpbd
Bpbd
 
Dinas catpil
Dinas catpilDinas catpil
Dinas catpil
 
Kecamatan tinada
Kecamatan tinadaKecamatan tinada
Kecamatan tinada
 
Kepala daerah
Kepala daerahKepala daerah
Kepala daerah
 
Sekretariat daerah
Sekretariat daerahSekretariat daerah
Sekretariat daerah
 
Bappeda
BappedaBappeda
Bappeda
 
Dinas perumahan rakyat
Dinas perumahan rakyatDinas perumahan rakyat
Dinas perumahan rakyat
 
Dinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatikaDinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatika
 
Kecamatan siempat rube
Kecamatan siempat rubeKecamatan siempat rube
Kecamatan siempat rube
 
Kec tinada
Kec tinadaKec tinada
Kec tinada
 
Dinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatikaDinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatika
 
Dinas kominfo
Dinas kominfoDinas kominfo
Dinas kominfo
 
Dinas sosial
Dinas sosialDinas sosial
Dinas sosial
 
Kdh wkdh
Kdh wkdhKdh wkdh
Kdh wkdh
 
Dinas pertanian
Dinas pertanianDinas pertanian
Dinas pertanian
 
Kec tinada
Kec tinadaKec tinada
Kec tinada
 

More from pandirambo900 (20)

Setda
SetdaSetda
Setda
 
Satpol pp
Satpol ppSatpol pp
Satpol pp
 
Kec sttu julu
Kec sttu juluKec sttu julu
Kec sttu julu
 
Kec sttu jehe
Kec sttu jeheKec sttu jehe
Kec sttu jehe
 
Kec siempat rube
Kec siempat rubeKec siempat rube
Kec siempat rube
 
Kec salak
Kec salakKec salak
Kec salak
 
Kec pggs
Kec pggsKec pggs
Kec pggs
 
Kec pagindar
Kec pagindarKec pagindar
Kec pagindar
 
Kec kerajaan
Kec kerajaanKec kerajaan
Kec kerajaan
 
Inspektorat
InspektoratInspektorat
Inspektorat
 
Dprd
DprdDprd
Dprd
 
Dinas pupr
Dinas puprDinas pupr
Dinas pupr
 
Dinas pmptsp
Dinas pmptspDinas pmptsp
Dinas pmptsp
 
Dinas pertanian
Dinas pertanianDinas pertanian
Dinas pertanian
 
Dinas perkim
Dinas perkimDinas perkim
Dinas perkim
 
Dinas pendidikan
Dinas pendidikanDinas pendidikan
Dinas pendidikan
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisata
 
Dinas kopumkm
Dinas kopumkmDinas kopumkm
Dinas kopumkm
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
Bpkpd
BpkpdBpkpd
Bpkpd
 

Recently uploaded

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 

Dinas pemberdayaan masyarakat desa

  • 1. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran a. Nama : : Manurung Naiborhu, S.Pd, MM b. NIP c. Jabatan : : 196205241984031006 Kepala Dinas Kode Nama Formulir ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK20701 URUSAN : 207 Pemberdayaan Masyarakat Desa DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD)
  • 2. RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 DPA-SKPD Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa207 Organisasi : 20701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 0,00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,004 1 1 Pendapatan Pajak Daerah 0,004 1 2 Hasil Retribusi Daerah 0,004 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,004 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,004 2 DANA PERIMBANGAN 0,004 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 0,004 2 2 Dana Alokasi Umum 0,004 2 3 Dana Alokasi Khusus 0,004 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,004 3 1 Pendapatan Hibah 0,004 3 2 Dana Darurat 0,004 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,004 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,004 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,004 3 6 Pendapatan Lainnya 0,004 5 BELANJA 7.888.346.798,00 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.652.634.598,005 1 1 Belanja Pegawai 2.652.634.598,005 1 2 Belanja Bunga 0,005 1 3 Belanja Subsidi 0,005 1 4 Belanja Hibah 0,005 1 5 Belanja Bantuan Sosial 0,005 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 0,005 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik 0,005 1 8 Belanja Tidak Terduga 0,005 2 BELANJA LANGSUNG 5.235.712.200,005 2 1 Belanja Pegawai 0,005 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.230.306.350,005 2 3 Belanja Modal 1.005.405.850,005 JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT) (7.888.346.798,00) Hal. 2SIMRAL
  • 3. 0,00 Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan Uraian Triwulan 7=3+4+5+6 No. I II III IV 21 3 4 5 6 Jumlah 663.159.000,00 Pendapatan Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 1 2.1 2.2 1.390.632.600,00 0,00 663.159.000,00 1.492.898.300,00 0,00 663.159.000,00 1.258.731.300,00 0,00 663.157.598,00 1.093.450.000,00 0,00 2.652.634.598,00 5.235.712.200,00 Salak, 08 Januari 2018 Menyetujui, Sekretaris Daerah Sahat Banurea,S.Sos.MSi NIP.196712221999011001 Hal. 3SIMRAL