2. Nama Anggota Kelompok
1. Hanifah Amanaturrohim (7101411096)
2. Vina Mutti’ah (7101411103)
3. Brian Ivie Ramadhan (7101411110)
4. Aprilia Misnawati (7101411118)
5. Lia Ernawati (7101411120)
6. Tahan Widodo (7101411197)
7. Ria Mayawati (7101411204)
8. Liyun Sari (7101411206)
9. Dewi Rachmawati (7101411207)
10. Lily Machmudah (7101411212)
3. Desentralisasi Fiskal
• Pengertian
Proses distribusi anggaran dari pemerintahan
yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang
lebih rendah untuk mendukung fungsi atau
tugas pemerintahan dan pelayanan public
sesuai banyaknya kewenangan yg
dilimpahkan.
4. Tujuan Desentralisasi Fiskal
Agar daerah memiliki landasan yuridis ( kewenangan
untuk menggali & mengelola ) sumber penerimaan
lokal berdasar peraturan perundangan yang berlaku.
Sumber penerimaan lokal : pajak daerah dan retribusi
daerah
5. Syarat Desentralisasi Fiskal yang Baik
1. Kemmpuan pemerintah pusat melakukan
pengawasan dan pemberdayaan pemerintah
daerah dalam melaksanakan Otonomi daerah
dan desentralisasi fiskal.
2. Adanya keseimbangan antara akuntabilitas
dan kewenangan dalam melakukan
pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Sumber Pendapatan Desentralisasi
Fiskal
• Dana Perimbangan
Dana Perimbangan ditujukan untuk mengurangi
kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (vertical imbalance) serta antar Daerah
(horizontal imbalance) atau membantu pendanaan
kebutuhan-kebutuhan khusus Daerah tertentu
7. Dana Perimbangan Menurut Pasal 10
UU 33 tahun 2004,
Dana
Perimbangan
Dana Bagi
Hasil
Dana Alokasi
Umum
Dana Alokasi
Khusus
8. Dana Bagi Hasil
• Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi
Hasil yang berasal dari Sumber Daya Alam
sesuai dengan penetapan dasar perhitungan
dan daerah penghasil
• Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian
Daerah disalurkan berdasarkan realisasi
penerimaan tahun anggaran berjalan
9. SUMBER DANA BAGI HASIL
Pasal 11 UU 33 tahun 2004
• Bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA)
• Sumber Dana Bagi Hasil dari Pajak terdiri dari:
a. PBB ( Pjk Bumi & Bangunan )
b. Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (
BPHTB)
c. Pajak Penghasilan ( PPh Pasal 25 ) dan Wajib
Pajak Orang Pribadi dalam negeri (Pasal 29)
dan PPh ( Pasal 21 )
10. Sumber Dana Bagi Hasil dari SDA
• Sumber Dana Bagi Hasil dari SDA terdiri dari:
- Kehutanan
- Pertambangan Umum
- Perikanan
- Pertambangan Minyak Bumi
- Pertambangan Gas Bumi
- Pertambangan Panas Bumi
11. Beberapa Permasalahan Bagi Hasil
• Pengelolaan SDA pada umumnya dilakukan
melalui pemerintah pusat.
• Pemda tidak pernah mendapatkan informasi
tentang berapa total jumlah sumber daya alam
yang dihasilkan dari daerah penghasil.
• Pemerintah pusat tdk memberikan berapa
pendapatan riil yang diterima pemerintah pusat
dari hasil SDA (Tidak transparan).
• Posisi Pemda cenderung pasif dan menerima
pembagian bagi hasil yg ditetapkan sepihak oleh
12. DANAALOKASI UMUM (DAU)
• DAU bersumber dari APBN yang dialokasikan
ke daerah untak pemerataan kemampuan
keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan
Otonomi Daerah.
• DAU = 26 % pendapatan dalam negeri netto
APBN.
• Dialokasikan atas dasar celah fiskal (kebutuhan
dikurangi kapasitas fiskal) dan alokasi dasar (gaji
PNS daerah)
13. DANAALOKASI UMUM (DAU)
a. Kebutuhan fiskal diukur dengan jumlah penduduk,
luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, PDRB
per kapita dan indeks pembangunan manusia
b. Kapasitas fiskal didasarkan pada PAD dan bagi
hasil
c. Proporsi DAU antara propinsi dan kabupaten/kota
ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan
14. FORMULA DAU
• Keterangan:
DAU: Dana Alokasi Umum
i : Kabupaten / Kota
BA : Alokasi Dasar
FG : Kesenjangan Fiskal
EN : Kebutuhan Pengeluaran
FC : Kapasitas Fiskal
STX : Pendapatan dari pajak
PAD : Pendapatan Asli Daerah
SDA : Pendapatan Sumber daya Alam
15. DANAALOKASI KHUSUS
(DAK)
DAK adalah dana yng bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional.
16. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan
kepada Daerah tertentu untuk:
1. Mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah.
2. Kegiatan khusus yang didanai dengan DAK harus
sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam
APBN.
3. Alokasi DAK masing-masing fungsi ditetapkan
setiap tahun dalam APBN.
17. Kriteria Dana Alokasi Khusus
a. Kriteria umum ditetapkan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah dalam APBD.
b. Kriteria khusus ditetapkan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan karakteristik daerah.
c. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementrian
negara/departemen tehnis
18. Persyaratan Dana Alokasi Khusus
• Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana
Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi
DAK
• Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD
• Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak
diwajibkan menyediakan Dana Pendamping
20. 1. Iza (152) seberapa besar pengaruh desentralisasi
fiskal terhdp kesejahteraan daerah
2. Siti nurul (181) dampak desentralisasi fiskal
trhdp perekonomian
3. 3. cintya(145) menurut UU contoh kriteria DAK
4. Diah(172) posisi pemda cenderung pasif
5. Agustin(121) bgaiman pengawasan teknis DAK
6. Riza(233) solusi dari masalah dana bagi hasil
