Ringkasan dokumen ini adalah sebagai berikut:
1. Dokumen ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab Manajer Divisi Sumber Daya Manusia perusahaan.
2. Posisi ini bertanggung jawab atas pengelolaan SDM secara profesional untuk mendukung visi dan misi perusahaan.
3. Manajer Divisi SDM memiliki tanggung jawab dalam rekrutmen, kompensasi, administrasi pegawai, pelatihan, dan kebijakan S
Daftar KPI yang lengkap untuk beragam bidang : KPI marketing, KPI SDM/HR, KPI finance, KPI IT dan KPI produksi. Contoh Key performance indicators yang bagus.
contoh pelatihan karyawan dan jenis pelatihan karyawan, materi pelatihan karyawan dan metode pelatihan karyawan oleh lembaga pelatihan karyawan sebagai cara meningkatkan kinerja karyawan
Dokumen tersebut membahas beberapa pengertian penting dalam evaluasi jabatan, yaitu klasifikasi jabatan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi tanggung jawab pekerjaan secara obyektif, kompensasi atau imbalan yang diterima karyawan sesuai kontribusi, pola karier yang menunjukkan jalur pengembangan karir PNS, serta desain jabatan untuk merancang tugas dan tanggung jawab sesuai kebutuhan organisasi.
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...GLC
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru. Beli Perjanjian, silahkan klik di sini:
https://www.sdkpermit.com/products/Template-Perjanjian-Penyediaan-Jaringan-dan-Jasa-Telekomunikasi-p524911338
Formulir ini digunakan untuk menilai kandidat yang mengikuti wawancara kerja dengan mengevaluasi berbagai aspek seperti pendidikan, pengalaman kerja, pengetahuan teknis, motivasi, kemampuan berkomunikasi, dan penampilan. Kandidat dinilai oleh tiga orang pewawancara untuk setiap aspek dengan skala 1 sampai 4, kemudian diberikan kesimpulan apakah kandidat dapat direkomendasikan, dipertimbangkan, at
Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan model matriks kompetensi di PT. Mitrada Sinergy dengan melakukan identifikasi visi, misi, dan nilai perusahaan, penyusunan uraian pekerjaan dan kamus kompetensi inti serta kompetensi berbasis pekerjaan, serta penyusunan matriks kompetensi untuk setiap divisi dan jabatan. Dokumen tersebut menyimpulkan bahwa telah diidentifikasi 5 komp
Ringkasan dokumen ini adalah sebagai berikut:
1. Dokumen ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab Manajer Divisi Sumber Daya Manusia perusahaan.
2. Posisi ini bertanggung jawab atas pengelolaan SDM secara profesional untuk mendukung visi dan misi perusahaan.
3. Manajer Divisi SDM memiliki tanggung jawab dalam rekrutmen, kompensasi, administrasi pegawai, pelatihan, dan kebijakan S
Daftar KPI yang lengkap untuk beragam bidang : KPI marketing, KPI SDM/HR, KPI finance, KPI IT dan KPI produksi. Contoh Key performance indicators yang bagus.
contoh pelatihan karyawan dan jenis pelatihan karyawan, materi pelatihan karyawan dan metode pelatihan karyawan oleh lembaga pelatihan karyawan sebagai cara meningkatkan kinerja karyawan
Dokumen tersebut membahas beberapa pengertian penting dalam evaluasi jabatan, yaitu klasifikasi jabatan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi tanggung jawab pekerjaan secara obyektif, kompensasi atau imbalan yang diterima karyawan sesuai kontribusi, pola karier yang menunjukkan jalur pengembangan karir PNS, serta desain jabatan untuk merancang tugas dan tanggung jawab sesuai kebutuhan organisasi.
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...GLC
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru. Beli Perjanjian, silahkan klik di sini:
https://www.sdkpermit.com/products/Template-Perjanjian-Penyediaan-Jaringan-dan-Jasa-Telekomunikasi-p524911338
Formulir ini digunakan untuk menilai kandidat yang mengikuti wawancara kerja dengan mengevaluasi berbagai aspek seperti pendidikan, pengalaman kerja, pengetahuan teknis, motivasi, kemampuan berkomunikasi, dan penampilan. Kandidat dinilai oleh tiga orang pewawancara untuk setiap aspek dengan skala 1 sampai 4, kemudian diberikan kesimpulan apakah kandidat dapat direkomendasikan, dipertimbangkan, at
Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan model matriks kompetensi di PT. Mitrada Sinergy dengan melakukan identifikasi visi, misi, dan nilai perusahaan, penyusunan uraian pekerjaan dan kamus kompetensi inti serta kompetensi berbasis pekerjaan, serta penyusunan matriks kompetensi untuk setiap divisi dan jabatan. Dokumen tersebut menyimpulkan bahwa telah diidentifikasi 5 komp
Dokumen tersebut membahas tentang panduan standar logo baru Kementerian BUMN yang dirancang untuk mencerminkan semangat kolaborasi, inovasi, dan komitmen memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia."
Bagi Anda yang ingin dibantu dalam masalah Pengelolaan SDM Perusahaan nya, maka dapat menghubungi Kami : HARD-Hi SMART CONSULTING ( Hotline: 0878-7063-5053 )
Dokumen tersebut memberikan contoh template penilaian kinerja karyawan (PKK) untuk perusahaan. Template ini dirancang untuk praktisi sumber daya manusia dan menyertakan kriteria penilaian seperti kreativitas, kerjasama, tanggung jawab, pelaksanaan instruksi, kemampuan profesional, dan perencanaan. Template ini dapat digunakan untuk perusahaan apa pun dengan penyesuaian.
SOP GA - Standar Operasional Prosedur General AffairAswel Darussamin
Dokumen ini menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur untuk departemen General Affair perusahaan. Terdapat pedoman lengkap untuk berbagai aktivitas GA seperti penggunaan kendaraan dan fasilitas kantor, penanganan keadaan darurat, dan job deskripsi untuk posisi-posisi di GA. Produk ini dijual secara online dan berisi file-file Microsoft Word, Excel dan PDF yang dapat diunduh setelah pembayaran Rp45.000.
Surat ini memberitahukan kenaikan gaji berkala kepada seorang pegawai berdasarkan masa kerja dan syarat yang telah dipenuhi. Surat ini menyertakan informasi identitas pegawai seperti NIP, tempat dan tanggal lahir, pangkat/jabatan, dan tempat kerja. Surat ini juga menyertakan rincian gaji pokok lama dan baru pegawai berdasarkan SK terakhir, serta permintaan agar gaji baru dibayarkan sesuai peratur
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.
Template ini dibuat untuk praktisi SDM perusahaan yang ingin membuat standar operasional prosedur di bidang SDM. Template ini berisi contoh sistem dan prosedur dasar SDM seperti pemberian nomor induk karyawan, pembuatan badge, dan pelaporan data karyawan.
Tipe-tipe strategi, bentuk strategi, perencanaan strategi, Formulasi Strategi...Alfrianty Sauran
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis strategi bisnis, termasuk strategi biaya rendah, pembedaan produk, integrasi vertikal dan horizontal, serta berbagai bentuk strategi lainnya seperti penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Dokumen ini menjelaskan definisi dan contoh penerapan dari masing-masing strategi tersebut dalam konteks manajemen strategis perusahaan.
Bagi Para Peminat Template JobDesc ini, Template dijual dengan harga hanya Rp 500 Ribu. Hubungi : 0878-7063-5053 (HARD-Hi SMART CONSULTING) untuk Pemesanannya. Terimakasih
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Aplikasi ini bertujuan untuk membangun saluran informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Barru secara mudah dan massal melalui smartphone. Aplikasi bernama #BarruBaik ini diharapkan dapat mengintegrasikan informasi dari seluruh perangkat daerah dalam satu platform dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT. Landline dengan PT. PCS Suite untuk jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer selama dua bulan dengan biaya Rp. 15.000.000 per bulan. Kontrak ini mencakup ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, sistem kerja, biaya, dan hak serta kewajiban para pihak.
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
Daerah ingin membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk memperkuat fungsi litbang di daerah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Daerah meminta pertimbangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait pembentukan BRIDA.
Buku panduan ini memberikan panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Buku ini menjelaskan skema-skema program penelitian dan pengabdian beserta tata cara pengajuan proposal, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi untuk masing-masing skema. Skema-skema tersebut meliputi penelitian fundamental, kerja sama luar ne
Dokumen tersebut membahas tentang panduan standar logo baru Kementerian BUMN yang dirancang untuk mencerminkan semangat kolaborasi, inovasi, dan komitmen memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia."
Bagi Anda yang ingin dibantu dalam masalah Pengelolaan SDM Perusahaan nya, maka dapat menghubungi Kami : HARD-Hi SMART CONSULTING ( Hotline: 0878-7063-5053 )
Dokumen tersebut memberikan contoh template penilaian kinerja karyawan (PKK) untuk perusahaan. Template ini dirancang untuk praktisi sumber daya manusia dan menyertakan kriteria penilaian seperti kreativitas, kerjasama, tanggung jawab, pelaksanaan instruksi, kemampuan profesional, dan perencanaan. Template ini dapat digunakan untuk perusahaan apa pun dengan penyesuaian.
SOP GA - Standar Operasional Prosedur General AffairAswel Darussamin
Dokumen ini menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur untuk departemen General Affair perusahaan. Terdapat pedoman lengkap untuk berbagai aktivitas GA seperti penggunaan kendaraan dan fasilitas kantor, penanganan keadaan darurat, dan job deskripsi untuk posisi-posisi di GA. Produk ini dijual secara online dan berisi file-file Microsoft Word, Excel dan PDF yang dapat diunduh setelah pembayaran Rp45.000.
Surat ini memberitahukan kenaikan gaji berkala kepada seorang pegawai berdasarkan masa kerja dan syarat yang telah dipenuhi. Surat ini menyertakan informasi identitas pegawai seperti NIP, tempat dan tanggal lahir, pangkat/jabatan, dan tempat kerja. Surat ini juga menyertakan rincian gaji pokok lama dan baru pegawai berdasarkan SK terakhir, serta permintaan agar gaji baru dibayarkan sesuai peratur
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.
Template ini dibuat untuk praktisi SDM perusahaan yang ingin membuat standar operasional prosedur di bidang SDM. Template ini berisi contoh sistem dan prosedur dasar SDM seperti pemberian nomor induk karyawan, pembuatan badge, dan pelaporan data karyawan.
Tipe-tipe strategi, bentuk strategi, perencanaan strategi, Formulasi Strategi...Alfrianty Sauran
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis strategi bisnis, termasuk strategi biaya rendah, pembedaan produk, integrasi vertikal dan horizontal, serta berbagai bentuk strategi lainnya seperti penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Dokumen ini menjelaskan definisi dan contoh penerapan dari masing-masing strategi tersebut dalam konteks manajemen strategis perusahaan.
Bagi Para Peminat Template JobDesc ini, Template dijual dengan harga hanya Rp 500 Ribu. Hubungi : 0878-7063-5053 (HARD-Hi SMART CONSULTING) untuk Pemesanannya. Terimakasih
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Aplikasi ini bertujuan untuk membangun saluran informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Barru secara mudah dan massal melalui smartphone. Aplikasi bernama #BarruBaik ini diharapkan dapat mengintegrasikan informasi dari seluruh perangkat daerah dalam satu platform dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT. Landline dengan PT. PCS Suite untuk jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer selama dua bulan dengan biaya Rp. 15.000.000 per bulan. Kontrak ini mencakup ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, sistem kerja, biaya, dan hak serta kewajiban para pihak.
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
Daerah ingin membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk memperkuat fungsi litbang di daerah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Daerah meminta pertimbangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait pembentukan BRIDA.
Buku panduan ini memberikan panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Buku ini menjelaskan skema-skema program penelitian dan pengabdian beserta tata cara pengajuan proposal, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi untuk masing-masing skema. Skema-skema tersebut meliputi penelitian fundamental, kerja sama luar ne
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdfArisIrawan6
Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 mengatur tentang tata kelola riset dan inovasi di daerah dengan tujuan meningkatkan peran pembinaan teknis BRIN terhadap pemerintah daerah, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dan mengembangkan ekosistem riset serta inovasi di daerah.
sistem kerja kolaborasi menjadi kebutuhan dan tuntutan saat ini, bagaimana dengan dunia riset, bagaimana BRIN bisa mewujudkannya? berikut satu tawaran kedepan. mari berdiskusi dan belajar untuk riset yang lebih maju.
Skema Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat (DPTM) bertujuan untuk memanfaatkan dan mendiseminasikan produk teknologi hasil penelitian lembaga litbang ke masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Panduan ini menjelaskan persyaratan, tahapan kegiatan, sumber dana, dan monitoring serta evaluasi program DPTM.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengalihan jabatan fungsional peneliti ke jabatan fungsional analis kebijakan.
2. Pengalihan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pengkajian dan analisis kebijakan yang dilakukan oleh para analis kebijakan.
3. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengalihan jabatan antara lain kompet
Zoom tematik penyusunan Renduk PJPID Kab Simalungun 24 Mei 2023.pdfAtangSulaeman
Rencana Induka dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah, merupakan dokumen yang harus disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah, berdasarkan perintah Perpres No 78 tahun 2023 dan PerBRIN Nomor 5 tahun 2023.
Webinar ini membahas strategi dan skema pendanaan riset dan inovasi yang ditawarkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat ekosistem riset di Indonesia, meliputi manajemen talenta riset, penyediaan infrastruktur bersama, dan skema pendanaan pusat kolaborasi riset antara universitas, lembaga riset, dan industri.
Buku panduan ini memberikan panduan bagi calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari perguruan tinggi untuk mengajukan proposal program insentif. Panduan ini menjelaskan tentang ruang lingkup program, mekanisme pengajuan proposal, seleksi proposal, dan skema pendanaan bagi calon perusahaan pemula yang lolos seleksi.
Dokumen tersebut membahas perkembangan kebijakan riset dan pengabdian masyarakat di Indonesia. Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain peningkatan daya saing Indonesia berbasis riset, peningkatan kinerja riset perguruan tinggi, fokus bidang prioritas riset nasional seperti kesehatan, energi, dan kemaritiman, serta parameter pemetaan keunggulan riset nasional berdasarkan output riset.
Pembentukan BRIN utk mengkoordinasikan kegiatan litbangjirap telah memunculkan masalah terkait terjadinya mobilitas Peneliti dari K/L ke BRIN. Solusi yg diambil adl dilakukannya kolaborasi riset tanpa diikuti mobilisasi Peneliti.
Dokumen ini membahas permasalahan pengelolaan dana penelitian di Indonesia, termasuk alokasi anggaran penelitian yang rendah, penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga penelitian. Untuk memperbaiki permasalahan ini diperlukan perbaikan tata kelola, standarisasi hasil penelitian, dan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri.
2. Daftar Isi
Profil BRIN , Capaian Bidang IPTEK, Potensi dan Permasalahan
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BRIN
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan BRIN
Arah Kebijakan dan Strategi BRIN
Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Dokumen Pendukung Renstra BRIN 2022-2024
3. Profil BRIN
BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
1) Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan,
dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan
menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.
2) Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pengalihan
pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk
melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan,
pembiayaan dan aset BRIN.
Perpres No. 78 Tahun 2021
Pasal 65
BRIN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan
ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang yang terintegrasi...
Pasal 2
Pasal 3
4. Capaian Bidang IPTEK
Level Indikator Baseline
2019
Capaian
2020
Capaian
2021
Target
2022
Target
2023
Target
2024
PN Peringkat Global Innovation Index 85 85 87 80-85 75-80 75-80
PP Jumlah produk inovasi dari tenant
Perusahaan Pemula Berbasis
Teknologi (PPBT) yang dibina
143 158 139 400 550 600
PP Jumlah produk inovasi yang
dimanfaatkan industry/badan usaha
52 46 129 150 180 210
PP Permohonan Paten yang Memenuhi
Syarat Administrasi Formalitas KI
(Domestik)
1.362 1.278 4.456 2.500 2.750 3.000
PP Pemberian Paten Granted (Domestik) 790 1.218 4.450 900 950 1.000
PP Prosentase SDM Iptek Berkualifikasi
S3 (dosen, peneliti, perekayasa)
Berkualifikasi S3)
13,73 14,14 14,79 14,96 17,00 20,00
PP Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang
ditetapkan (PUI)
81 109 114 126 132 138
PP Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis
yang dikembangkan (infrastruktur)
6 2 4 11 13 10
PP Jumlah Science Techno Park yang
ada yang dikembangkan
45 4 6 8 8 8
PP Jumlah produk inovasi dan produk
riset Prioritas Riset Nasional yang
dihasilkan (produk)
N/A 0 1 1 10 40
Poin yang di Highlight
1. Global Innovation Index Indonesia turun dari peringkat 85
ke peringkat 87 (dari 129 negara)
2. Diperlukan koordinasi secara intens dan terpusat terhadap
strategi pencapaian beberapa indikator yang sebelumnya
dilaksanakan oleh beberapa KL, seperti:
• Prosentase SDM Iptek Berkualifikasi S3
• Jumlah Science Techno Park yang ada yang dikembangkan
• Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional
• Jumlah produk inovasi da Jumlah produk inovasi dan
produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan
produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan
3. Indikator yang dipertimbangkan untuk ditiadakan:
• Pranata Litbang -> kegiatan kelitbangan menjadi terpusat
di BRIN sehingga aktivitas yang terkait dengan akreditasi
sudah tidak perlu dilakukan lagi
• Indikator Pusat Unggulan Iptek (PUI) dirubah menjadi Pusat
Kolaborasi Riset (PKR)
5. Level Indikator Baseline
2019
Capaian
2020
Capaian
2021
Target
2022
Target
2023
Target
2024
PP Jumlah penerapan teknologi untuk
mendukung pembangunan yang
berkelanjutan
Penerapan teknologi untuk
keberlanjutan pemanfaatan sumber
daya alam (teknologi)
12 14 5 15 20 24
Penerapan teknologi untuk pencegahan
dan mitigasi pasca bencana (teknologi)
35 35 42 35 35 35
KP Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di
jurnal internasional:
Jumlah publikasi (artikel) internasional 14.606 50.590 34.079 24.536 27.846 31.159
Jumlah sitasi di Jurnal Internasional 38.082 43.692 21.519 51.291 55.526 59.770
Sumber: Permen PPN/Ka Bappenas No. 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
6. Potensi dan Permasalahan
Kuantitas dan Kualitas SDM 1
Infrastruktur Riset dan Inovasi 2
Anggaran Riset dan Inovasi 3
( - )
( + )
• Rendahnya kualitas SDM dan kesenjangan Pendidikan bidang IPTEK
→ Indonesia hanya memiliki 14.08% SDM Iptek kualifikasi S3
• Belum berkembangnya budaya iptek di Kalangan masyarakat
→ lebih suka membeli daripada menciptakan teknologi
( - )
• Perekrutan peneliti tingkat awal yang berkualifikasi doctoral
• Peningkatan kapasitas dengan skema visiting professor, postdoctoral fellow,
Degree by research dan research assistant
( + )
• Sarana dan prasarana riset mengalami penuaan
→ Utilitasi infrastruktur riset jauh dibawah kondisi ideal
• Rendahnya jumlah pengguna infrastruktur riset
( - )
• Adanya skema ‘infrastruktur riset terbuka’
→ Platform terbuka untuk kolaborasi dalam negeri dan luar negeri
• Infrastruktur BRIN telah terakreditasi dan tersertifikasi
• Terus mengembangka infrastruktur riset terkait teknologi terapan,
keantariksaan dan ketenaganukliran
( + )
• Rasio belanja litbang terhadap GDP hanya berkisar 0.23%
→ Mengikuti standar UNESCO, GERD ideal adalah 2% dari GDP negara
• Terjadinya pemborosan anggaran, akibat adanya tumpang tindih penelitian
( - )
• Anggaran lebih efektif karena tidak ada lagi pemborosan anggaran sebagai
akibat dari duplikasi penelitian
• BRIN Mendorong keterlibatan swasta di dunia riset → mekanisme kolaborasi
( + )
7. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BRIN
VISI 2022 - 2024
TERWUJUDNYA BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF,
DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK
MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN : “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT,
MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN
GOTONG ROYONG”.
MISI 2022 - 2024:
Badan Riset dan Inovasi Nasioanl melaksanakan Misi Presiden dan
Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:
Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang
cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden
dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan
penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan
ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara
nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA
Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di
bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan
hubungan kelembagaan
1
2
*sesuai dengan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tentang Penyelarasan
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga 2020-2024
8. Tujuan
Sasaran
Terwujudknya ekosistem riset dan
inovasi Indonesia yang berdaya saing
1
2
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di
Badan Riset dan Inovasi Nasional yang baik
dan bersih
1
2
Penguatan ekosistem riset dan inovasi
untuk meningkatkan produktivitas dan daya
saing yang selaras dengan arah
pembangunan berkelanjutan
Tata kelola BRIN yang efektif,
efisien dan akuntabel
Gambaran keterkaitan visi misi hingga indikator kinerja
sehingga dapat terlihat pola hubungannya
9. Arah Kebijakan dan Strategi BRIN
Fokus Utama Iptek dalam Pilar Pembangunan Indonesia 2045
Peningkatan Kontribusi BRIN Dalam
Ekosistem Riset dan Inovasi
Indonesia yang Berdaya Saing
Implementasi Reformasi Birokrasi
BRIN sesuai roadmap Reformasi
Birokrasi Nasional menuju Tata
Kelola Pemerintah yang baik dan
bersih
10. Arah Kebijakan 1 :
Peningkatan Kontribusi BRIN Dalam Ekosistem Riset dan Inovasi Indonesia yang Berdaya Saing
Strategi #1 : Meningkatkan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi unggul
Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hasil riset dan inovasi melalui peningkatan publikasi dan sitasi. Banyak jurnal
ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti Indonesia yang mampu menembus berbagai jurnal internasional. Hanya saja, jurnal ilmiah karya
peneliti Indonesia masih kalah dalam pencapaian indeks sitasi dibanding dengan negara lain. Indeks sitasi merupakan salah satu indikator
dari kualitas publikasi. Banyak tidaknya peneliti lain yang mengutip publikasi jurnal ilmiah tersebut menjadi cerminan dari tingkat kualitas
sebuah riset. Kedepannya peningkatan jumlah publikasi dan sitasi menjadi prioritas sehingga mampu menguatkan kualitas dari litbangjirap
Iptek.
BRIN berkomitmen meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas hasil riset dan inovasi pada bidang-bidang riset berikut:
Riset Bidang Hayati dan Lingkungan
Riset Bidang Pertanian dan Pangan
Riset Bidang Kesehatan
Riset Bidang Penerbangan dan Antariksa
Riset Bidang Arkeologi, Bahasa dan Sastra
Riset Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
Riset Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan
Kesejahteraan Masyarakat
Riset Bidangn Kebumian dan Maritim
Riset Bidang Teknologi Nuklir
Riset Bidang Energi dan Manufaktur
Riset Bidang Nanoteknologi dan Material
Riset Bidang Elektronika dan Informatika
11. Strategi #2 : Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan
Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi dan industri/badan usaha dalam
riset dan inovasi. Beberapa upaya yang dilakukan yakni melalui peningkatan produk inovasi dari tenant PPBR yang dibina, peningkatan jumlah
inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha dan peningkatan patent. Kunci untuk meningkatkan peran dari masyarakat, perguruan tinggi
dan industri/badan usaha adalah dengan kolaborasi. Kolaborasi riset dengan para pemangku kepentingan baik dalam maupun luar negeri
tentunya akan memperkuat ekosistem riset di Indonesia melalui mekanisme fasilitasi.
BRIN berupaya meningkatkan keterlibatan swasta pada riset
di Indonesia, dimulai dari menginisiasi skema yang
menawarkan pendanaan dan fasilitasi. Pendanaan dan
fasilitasi tersebut tidak sekedar membiayai kegiatan riset bagi
periset yang ada di BRIN, namun dibuka dan dapat diakses
oleh seluruh pihak secara kompetitif (periset di lembaga riset,
perguruan tinggi dan industri).
Dosen + Mahasiswa (pasca)
Swasta Industri
(DN/LN)
Anggaran
Infrastruktur
SDM Unggul
➲
➲
Sumber
Pendanaan
Dana Abadi Penelitian
APBN BRIN
Penanganan COVID-19 Prioritas Riset Nasional
Pusat Kolaborasi Riset Hari Layar
Pengujian Produk
Kesehatan
Ekspedisi
Akuisisi
Pengetahuan Lokal
PPBR
12. Strategi #3 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi
Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan research power house yang unggul dan mandiri melalui peningkatan kompetensi SDM iptek,
peningkatan infrastruktur iptek dan pengembangan Science Techno Park sehingga mampu berkontribusi dalam menghasilkan produk inovasi
unggulan. Strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama dan kemitraan riset dan inovasi melalui peningkatan
kerjasama pendanaan dengan pihak diluar pemerintah.
Ekonomi Kreatif
Memfasilitasi mitra, merangsang munculnya
inno-preneur dari keterlibatan dalam proses
penelitian (sains murni/masalah industri, dll).
Pelaku usaha (DN/LN)
- Bebas biaya untuk mitra
- Fasilitasi litbang industri
- Kolaborasi solusi masalah industri
Dosen + Mahasiswa (pasca)
- Bebas biaya untuk kolaborator
- RA (Research Assistantship) mahasiswa
- Fasilitasi startup (Tenant, HKI..)
Open Platform
(SDM, infrastruktur, jejaring) Kolaborasi Global
“Skema open platform” “Manajemen Talenta Nasional bidang Riset dan Inovasi”
Platform dasar untuk peningkatan kapasitas dan mobilitas periset
Lampiran Infrastruktur
Strategis BRIN
13. Arah Kebijakan 2 : Implementasi Reformasi Birokrasi BRIN sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional
menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
Strategi #4 : Mengoptimalkan Tata Kelola BRIN yang efektif, efisien dan akuntabel
Strategi ini merupakan upaya BRIN dalam mewujudkan tata kelola ekosistem riset yang sesuai dengan kaidah tata kelola organisasi yang baik
(good corporate governance) melalui pencapaian (outcome) yaitu indeks reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, opini atas laporan
keuangan, kinerja pelaksanaan anggaran serta level maturitas SPIP sebagai wujud pelaksanaan sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah yang baik
Perwujudan tata kelola organisasi yang baik tentunya tetap didukung melalui implementasi kerangka reformasi birokrasi serta
kerangka regulasi yang kuat. Fokus pelaksanaannya dipusatkan pada akar permasalahan terkait dengan tata kelola
pemerintahan terutama pada sektor iptek atau manajemen pelaksanaan aktivitas riset dan inovasi yang juga disesuaikan
dengan karakteristik sumber daya serta tantangan yang dihadapi sehingga diharapkan dapat menciptakan tata kelola
manajemen Iptek yang efektif dan efisien.
14. Peran BRIN dalam Rencana Aksi Nasional
BRIN terlibat dalam beberapa Rencana Aksi
Nasional (RAN) yang diinisiasi pemerintah. Hal
ini didasarkan pada kekuatan yang dimiliki
BRIN sebagai lembaga riset dan inovasi
pemerintah utama di Indonesia dan juga
sebagai penyedia rumusan kebijakan nasional
di bidang ilmu pengetahuan.
RAN yang berpengaruh langsung terhadap
Program BRIN
RAN yang tidak berpengaruh langsung
terhadap Program BRIN
Terdapat 23 RAN yang Berpengaruh langsung
terhadap Program BRIN, diantaranya:
✓ Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI)
✓ Rencana Umum Energi Nasional
✓ Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif
✓ Pengembangan Ekonomi Syariah
✓ Rencana Induk Penanggulangan Bencana , dll
Terdapat 7 RAN yang tidak berpengaruh langsung
antara lain :
✓ Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
(P4GN)
✓ Percepatan Penurunan Stunting
✓ Pembinaan Kesadaran Bela Negara, dll
15. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi BRIN Tahun 2022-2024 disusun dan ditetapkan ungtuk mendukung
tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan BRIN. Kerangka
regulasi ini juga akan mendukung BRIN menjadi lembaga riset yang berdaya saing di
kancah global, mampu berkontribusi untuk kemajuan, kemandirian, dan kesejahtaraan
bangsa serta kebermanfaatan bagi masyarakat. Regulasi yang dikeluarkan harus
mendukung terciptanya iklim inovasi yang kondusif, memberikan kemudahan bagi
penyelenggaraan iptek, dan tidak menghambat dalam pelaksanaannya.
BRIN menetapkan 6 (enam) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP),
15 (lima belas) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), 37 (tiga
puluh tujuh) Rancangan Peraturan Badan berlaku nasional, dan 25
(dua puluh lima) Rancangan Peraturan Badan berlaku internal.
Lampiran Matriks
Kerangka Regulasi
16. Kerangka Kelembagaan
BRIDA
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PERGURUAN TINGGI
BRIN
KEMENDIKBUD RISTEK
Penguatan ekosistem
pengetahuan dan inovasi
yang kuat sehingga setiap
elelmen dapat terlibat
secara aktif, berkolaborasi
dan berkontribusi secara
optimal
Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang iptek
( Perpres No. 62 Tahun 2021, Pasal 5 huruf b)
• Pelaksana dan penghasil produk riset strategis (invensi dan inovasi)
• Penciptaan ekosistem riset dan inovasi
• Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi
( Perpres No. 78 Tahun 2021, Pasal 4)
Pemanfaatan produk riset
dan inovasi di daerah Pemanfaatan produk riset inovasi dalam mendukung
penyusunan kebijakan (evidence based policy)
• Research university, teaching university, vocational university
• Produsen iptek-inovasi dan pusat keunggulan (center of excellence)
yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi
daerah setempat
Kerangka Kelembagaan
Sektor Publik Bidang Riset dan Inovasi di Indonesia
17. BRIN membagi struktur kelembagaannya kedalam 3 fungsi utama:
▪ Penyelenggaraan administrasi dan layanan internal dikelola dibawah koordinasi
Sekretariat utama.
▪ Fungsi pelaksanaan audit kinerja dan anggaran yang berada dibawah koordinasi
Inspektorat Utama
▪ Fungsi pengembangan di bidang sistem informasi, teknologi informasi, sistem
komunikasi data yang berada dibawah koordinasi Pusat Data dan Informasi.
Fungsi Penyelenggaraan Layanan Internal
Fungsi Penyelenggaraan Layanan Riset dan Inovasi
▪ Tujuh Kedeputian BRIN, Poltek Nuklir dan Pusyantek berkontribusi memberikan
layanan kepada eksternal stakeholders dan internal BRIN. Layanan eksternal ini
melaksanakan fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi mulai dari
pendanaan, layanan kemitraan, promosi, diseminasi terhadap hasil-hasil riset
inovasi serta adanya layanan infrastruktur dan fasilitas riset yang dapat
dimanfaatkan oleh mitra dalam negeri maupun internasional.
Fungsi KegiatanTeknis Riset
▪ Penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi hanya dilakukan di 12
organisasi riset.
18. Proses Bisnis Internal
★ Pemisahan fungsi: layanan administratif, layanan
eksternal, teknis riset.
★ Pemisahan “pengampu fungsi”:
○ Layanan administratif:Settama, Pusdatin, Irtama
○ Layanan eksternal: Deputi, Pusyantek
○ Teknis riset: OR, PR
★ Alokasi program dan anggaran sesuai fungsi.
★ KPA (Kuasa Pengguna Anggaran): Settama, Irtama,
Deputi, OR, Pusdatin, Pusyantek.
Prinsip Dasar
❑ Efisiensi dan optimalisasi sumber daya (manusia, infrastruktur, anggaran) ↦ penurunan biaya di
semua struktur pembiayaan.
❑ Integrasi aktivitas terkait lebih kolaboratif dan relasi antar unit cair.
❑ Peningkatan mobilitas SDM antar unit di internal.
❑ Sistem kontrol internal dapat dijalankan dan berjalan secara berkesinambungan.
❑ Peningkatan kemampuan dan kapasitas untuk melayani publik (akademisi, K/L dan pelaku usaha).
19. Peta SDM BRIN
Perbandingan
Jabatan Fungsional dengan Non Fungsional
Jabatan fungsional tertentu : 10.668 (79%)
Jabatan non fungsional : 2.727 (20.23%)
Pegawai structural : 88 (0.7 %)
Perbandingan
SDM Manajemen IPTEK VS SDM IPTEK
SDM Manajemen IPTEK : SDM IPTEK
4.994 Orang : 8.401 orang
1 : 2
Perekayasa, 2314
Litkayasa, 803
Peneliti, 4324 Pengembang
Teknologi Nuklir, 5
Pranata Nuklir, 870
Analis Data Ilmiah,
12
Analis
Perkebunrayaan, 10
Analis Pemanfaatan Iptek, 41
Penata Penerbitan
Ilmiah, 22
Jabatan Fungsional SDM IPTEK
Tingkat Pendidikan
Jabatan Fungsional
S3 (12.7%)
S2 (34.56%)
S1 (35.7 %)
< S1 ( 17.04%)
S3 (0.84%)
S2 (16.01%)
S1 (37 %)
< S1 ( 46.09%)
Tingkat Pendidikan
Jabatan non Fungsional
20. Target Kinerja
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Satuan 2022 2023 2024
Penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang selaras
dengan arah pembangunan berkelanjutan (SS1)
1 . Inovasi yang dimanfaatkan masyarakat, Industri
dan badan usaha
Inovasi yang
dimanfaatkan
150 200 250
2. Rasio Jumlah Periset per sejuta penduduk Persentase 2.240 2.580 2.880
3. Rasio anggaran riset non pemerintah terhadap
anggaran riset pemerintah
Persentase 0.25 0.30 0.35
Tata Kelola BRIN yang efektif, efisien dan akuntabel (SS2)
5. Indeks Reformasi Birokrasi BRIN Indeks 83 85 86
6. Opini penilaian Laporan Keuangan Opini WTP WTP WTP
21. Program
Alokasi (dalam milyar rupiah)
2022 2023 2024
Program Dukungan
Manajemen
284 355 357
Program Riset dan Inovasi
Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
5.251 6.589 7.754
Lampiran
Kerangka Pendanaan
Total Anggaran
Rp. 18,433,000,000,000
Rp. 18,068,000,000,000
Program Riset dan Inovasi IPTEK
Rp. 365,000,000,000
Program Dukungan Manajemen* *Indikasi pendanaan tidak
memeperhitungkan biaya operasional seperti
layanan perkantoran dan belanja gaji
Indikasi Pendanaan Non Operasional BRIN sampai tahun 2024
Kerangka Pendanaan
Program
Alokasi (dalam milyar rupiah)
2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen 215 75 75
Program Riset dan Inovasi Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
4.988 5.621 7.459
KERJASAMA LAINNYA
KPBU
(Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha)
SBSN
(Surat Berharga Syariah
Negara)
Rupiah Murni, PNBP, PLN
BLU
(Badan Layanan Umum)
DANA ABADI PENELITIAN
Mitra Industri memberi
dukungan incash & inkind
22. Program
Alokasi (dalam milyar rupiah)
2022 2023 2024
Program Dukungan
Manajemen
284 355 357
Program Riset dan Inovasi
Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
5.251 6.589 7.754
Dokumen Pendukung RENSTRA BRIN
Surat Keputusan Kepala BRIN tentang Penyelerasan
Indikator Kinerja RPJMN 2020-2024 dengan RENSTRA BRIN 2022-2024
Data Baseline Indikator Kinerja BRIN
Pedoman Pengukuran Kinerja ( MANUAL IKU, IKP , IKK)
Dokumen Hasil Evaluasi Prioritas Riset Nasional