Negera dan konstitusi

1. Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi (Materi Ringkasan)
1. DasarNegara
1.1. Pengertian Dasar Negara
Dasar negara berasal dari kata dasar dan negara. Arti kata dasar adalah landasan atau
foundamental. Arti kata negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang didalamnya harus ada
rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Arti kata dasar negara bagi bangsa Indonesia
adalah Pancasila seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
1.2. Fungsi dan Kedudukan Dasar Negara
Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan
sebagai norma obyektif dan norma tertinggi di dalam negara serta sebagai sumber dari segala
sumber hukum dan sumber tertib hukum negara RI hal ini sesuai dengan Tap MPRS No.
XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. V/MPR/1973 jo Tap MPR No. IX/MPR/1978, selanjutnya
dipertegas lagi mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan Tap. MPR No.
XVII/MPR/1998 yang kemudian dicabut dengan Tap. MPR RI No. II/MPR/2000.
Dalam Tap. MPR RI No. II/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum disebutkan bahwa Pancasila dan
Batang Tubuh UUD 1945 (setelah diamandemen dibaca pasal-pasal) menjadi Sumber Hukum
Dasar Nasional, dan dengan ditetapkannya ketetapan ini maka Pancasila tidak lagi sebagai
Sumber dari segala sumber hukum melainkan menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional.
Fungsi Pancasila sebagai dasar negara dalam tinjauan sosiologis berarti sebagai pengatur hidup
kemasyarakatan, sedangkan tinjauan yang bersifat etis filosofis berarti sebagai pengatur tingkah
laku pribadi dan cara-cara mencari kebenaran.
2. Konstitusi
2.1. Pengertian Konstitusi
Konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar adalah peraturan negara yang memuat ketentuan-
ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari peraturan perundangan lainnya yang berada
di bawahnya.
Istilah konstitusi sebenarnya telah dikenal sejak zaman Yunani kuno dengan istilah politeia yang
memiliki arti sama dengan konstitusi dan terdapat juga istilah nomia yang diartikan sama dengan
undang-undang. Kedua istilah ini dikemukakan oleh Aristoteles.

2. Istilah Konstitusi berasal dari bahasa latin Constitutio atau Constituere, kemudian berkembang di
Prancis dengan istilah constituer, dalam bahasa Inggrisnya dengan istilah constitution.
2.2. Macam-Macam Konstitusi
Menurut C. F. Strong membedakan konstitusi menjadi dua macam yaitu konstitusi tertulis (bila
dibuat oleh yang berwenang dalam bentuk naskah) dan konstitusi tidak tertulis (tradisi).
2.3. Sifat dan Fungsi Konstitusi Negara
Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes) dan juga rigid (kaku). Konstitusi dikatakan
fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Konstitusi dikatakan kaku apabila konstitusi itu sulit diubah
kapanpun kecuali melalui amandemen.
Fungsi pokok konstitusi negara adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan negara
sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara tidak bersifat sewenang-
wenang, sehingga hak-hak warga negara terlindungi atau terjamin. Gagasan ini selanjutnya
dinamakan konstitusionalisme.
2.4. Kedudukan Konstitusi
Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan,
karena setiap perundangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundangan yang ada di atasnya dan apabila ada peraturan perundangan yang tidak sesuai
dengan Undang-Undang Dasar harus dicabut. Undang-Undang Dasar juga dipergunakan sebagai
dasar dalam penyusunan peraturan perundangan yang ada di bawahnya.
UUD yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai fundamental law (hukum dasar). Sebagai
hukum dasar yang tertulis, konstitusi mengatur tiga masalah pokok:
1. Jaminan terhadap hak asasi manusia
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3. Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat
mendasar
3. Hubungan DasarNegara denganKonstitusi
Hubungan atau keterkaitan dasar negara dengan konstitusi suatu negara nampak pada gagasan
dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan atau Mukadimah Undang-
Undang Dasar suatu negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam
bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam
mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk
konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

3. 3.1. Dasar Negara dan Pembukaan UUD 1945
Hubungan dasar negara dengan Pembukaan UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Falsafah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam Pembukaan UUD 1945
yang merupakan uraian terperinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan
yang utuh dan tersusun secara teratur (sistematis) dan bertingkat (hierarkis). Sila yang
satu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara bertingkat.
3. Jiwa Pancasila yang abstrak, setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan RI 17
Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan
UUD 1945.
4. Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan
pasal-pasal UUD 1945
3.2. Dasar Negara dan Pasal-Pasal UUD 1945
Sila-sila Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berhubungan erat dengan pasal 29 (1,2) UUD 1945
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan erat dengan pasal 27, 28, 28 A-28
J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD 1945
3. Sila Persatuan Indonesia berhubungan erat dengan pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan berhubungan erat dengan pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhubungan erat dengan pasal 23, 27
(2), 31, 33, 34 UUD 1945
HUBUNGAN DASAR NEGARA
DENGAN KONSTITUSI
A.Dasar Negara dan Konstitusi
1. Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi
a. Pengertian Dasar Negara
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata “dasar” berarti asal yang pertama atau
menjadi pokok-pokok (induk) dari pikiran yang lain. Adapun kata :negara” secara umum dapat

4. diartikan sebagai suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang
bersama-sama mendiami seuatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang
mengurus tata tertib serta keselamatan bagi sekelompok orang tersebut. Akan tetapi, secara
terminology dasar negara dapat diartikan sebagai suatu nilai atau norma untuk mengatur
pemerintahan negara dan merupakan suatu dasar untuk menyelenggarakan negara.
Dasar Negara adalah hasil perumusan yang dilembagakan dari suatu pandangan hidup
bangsa.
Dasar N egara merupakan filsafat N egara yang berkedudukan
sebagaisumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum dalamNegara.
Sebagai dasar Negara, pancasila tercantum di dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 yang merupakan landasan yudiris konstitusional dan dapat disebut juga sebagai
ideologi Negara atau filsafat Negara.
b. Pengertian Konstitusi
Para ahli memiliki pandangan yang bervariasi mengenai “konstitusi” dan “Undang-Undang
Dasar”.
Ada yang berpendapat sama, tetapi ada juga yang berpendapat berbeda. Kata konstitusi
secaraetimologis berasal dari bahasa Latin ( constitutio) , Inggris ( constitution ), Prancis
(constituer ), Belanda( constitutie ), dan Jerman (Konstitution). Dalam pengertian
ketatanegaraan, istilah konstirusimengandung arti undang-undang dasar, hukum dasar atau
susunan badan.Suatu konstitusi menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu Negara,
yaitu berupakumpulan peraturan yang membentuk, mengatur dan memerintah Negara. Peraturan-
peraturantersebut ada yang berbentuk tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, ada pula
yangbersumber dari peraturan yang tidak tertulis seperti norma, kebiasaan adat istiadat, dan
konvensi didalam masyarakat.Dalam perkembangan politik dan ketatanegaraan, istilah konstitusi
mempunyai dua pengertian yaitu:
a. Pengertian Luas, “ Konstitusi” berarti keseluruhan dari ketentuan –ketentuan dasar
atau hukum dasar (droit constitunelle).

5. b. Pengertian Sempit, “ Konstitusi” berarti piagam dasar atau Undang –Undang Dasar
(Loi constitunelle ), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan –peraturan dasar
negara.
Pengertian konstitusi yang dikekemukakan oleh beberapa ahli, yaitu sebgai berikut:
1) Menurut Herman Heller, dalam bukunya Staatlehre mengemukakan bahwa konstitusi
mempunyai tiga pengertian:
 Konstitusi mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat sebagai suatu
kenyataan, belum dalam arti hukum. Konstitusi masih merupakan pengertian
sosiologis atau politik.
 Setelah orang-orang mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi, maka konstitusi
menjadi suatu kaidah hukum (rechtverfassung).
 Kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang
yang tertinggi yang berlaku dalam sutu Negara.
2) Carl Schmitt, dalam bukunya verfassungslehre mengemukakan ada empat bagian besar
pengertian konstitusi, sebagai berikut:
(a) Konstitusi dalam arti absolute
Dalam arti absolute konstitusi adalah sebagai berikut:
 Kesatuan organisasi yang nyata mencakup semua bangunan hukum dan
organisasi yang ada dalam Negara.
 Sebagai bentuk Negara dalam arti keseluruhannya.
 Sebagai faktor integrasi
 Sebagai system tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di dalam
Negara.
(b) Konstitusi dalam arti relatif
Dalam arti relatif konstitusi mengandung arti sebagai berikut:
 Sebagai tuntutan golongan borjuis liberal agar hak-haknya dijamin tidak
dilanggar oleh penguasa
 Sebagai konstitusi dalam arti formal atau konstitusi tertulis.
(c) Konstitusi dalam arti positif
Pengertian ini dihubungkan dengan ajaran tentang keputusan. Konstitusi
merupakan keputusan politik yang tertinggi
(d) Konstitusi dalam arti ideal
Konstitusi merupakan idaman kaum borjuis liberal sebagai jaminan bagi rakyat
agar hak-hak asasinya dilindungi. Pihak penguasa dituntut agar tidak bertindak
sewenang-wenang terhadap rakyat.
2. Tujuan Dan Nilai Konstitusi
a. Tujuan konstitusi
1) Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya
tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan
bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak.

6. 2) Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan
hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
3) Pedoman penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara
kita tidak akan berdiri dengan kokoh.
b. Nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi
Konstitusi yang dibuat oleh Negara ada 3 nilai yaitu :
1. Nilai Normatif
Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka
konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan
suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata
lain, konstitusi itu dilaksanakn secara murni dan konsekuen.
2. Nilai Nominal
Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu
berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna, sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi
tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.
3. Nilai Semantif
Suatu konstitusi mempunyai nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum
tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari
temapat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi,
konstitusi hanyalah sekedar istilah saja sedangkan pelaksanaannya hanya dimaksudkan
untuk kepentingan pihak penguasa.
3. Keterkaitan Dasar Negara dengan Konstitusi
Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dasar negara Pancasila merupakan pandangan
bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa dalam menentukan konsep
dasar dari cita-cita bangsa. Dengan demikian secara tidak langsung Pancasila mengikat
bangsa Indonesia dalam praktik kenegaraan.
Berbeda dengan konstitusi. Konstitusi memuat bangunan negara dan sendi-sendi
pemerintahan negara. Konstitusi bisa tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis disebut
Undang-Undang Dasar (UUD). Oleh karena itu konstitusi negara RI adalah UUD 1945.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antar dasar negara dan konstitusi
memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali.
Keterkaitan itu memiliki sifat Filosofis, Yuridis, dan Sosiologi.

7. • Keterkaitan Secara Filosofis
Secara filosofis, konstitusi bangsa Indonesiaselalu didasarkan ada filosofifilosofi
bangsa. Para pendiri negara Republik Indonesia yang arif dan bijaksana telah berhasil
meletakkan dasar negara yang kokoh dan kuat, yaitu Pancasila. Pancasila digali dari bumi
Indonesia sendiri dan mewariskan landasan konstitusional kepada bangsanya. Kemudian,
pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam siding Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI).
• Keterkaitan Secara Yuridis
Secara Yuridis, konstitusi negara RI mengandung pokok-pokok pikiran dasar negara
yang diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal konstitusi negara RI.
• Keterkaitan Secara Sosiologi
Secara sosiologis, konstitusi khendaknya dapat menampung seluruh nilai-nilai yang
berkembang dalam masyarakat karena dasar negara merupakan prinsip-prinsip dasar dalam
menjalankan kehidupan bernegara karena mengandung nilai-nilai luhur bangsa di suatu
negara.
Dalam 3 UUD yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS
1949, dan UUDS 1950. semua pembukaan atau mukadimahnya mencantumkan Pancasila.
Tidak semua bangsa di suatu negara dapat merumuskan dasar negaranya secara jelas dan
tegas dalam bagian pembukaan konstitusi seperti bangsa Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila menjiwai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang
diuraikan secara terperinci dalam pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal
UUD 1945.
Oleh karena itu, UUD 1945 yang memuat nilai dasar Pancasila dijadikan landasan
konstitusi rakyat, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut
harus diketahui dan dipahami serta dihayati oleh bangsa Indonesia.
B.Substansi Konstitusi Negara
1. Muatan Konstitusi Negara
Materi Muatan Konstitusi Indonesia Sebelum Amandemen
a. Hak Asasi Manusia
Ada dua macam hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia klasik (de klassieke
grondrechten)dan juga hak asasi manusia social (de sociale grondrechten)[2]. Saat
pembentukan konstitusi untuk pertama kali, terjadi perdebatan antara Moh. Hatta dan
Moh. Yamin yang berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia perlu dimasukan dalam
konstitusi untuk menjamin hak-hak warga negara. Sedangkan soekarno dan Soepomo

8. beranggapan bahwa hak-hak tersebut bertentangan dengan falsafah Negara seperti telah
disepakati, yang kemudian tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh Soepomo, hal
itu disebut aliran pikiran kekeluargaan atau falsafah kekeluargaan.[3] Akhirnya terhadap
persoalan di atas dicapai suatu kompromi dalam arti, bahwa dalam rumusan tidak
dipergunakan perkataan hak. Hal ini terdapat dalam pasal 27 ayat satu (1) dan (2), pasal
28, pasal 29 ayat (2), pasal 30 ayat (1), pasal 31, dna pasal 34.
b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental
Sidang BPUPK sepakat untuk menetapkan adanya 6 lembaga Negara dalam UUD.
Keenam lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPA, MA,
dan BPK. [4]Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 1, pasal 2, pasal 4 s.d 8, pasal 16 s.d
19, pasal 23 dan pasal 24.
c. Pembagian dan pembatasan tugas yang bersifat fundamental.
Dalam UUD telah ditetapkan susunan ketatanegaraannya. Sudah tentu kepada masing-
masing lebaga Negara harus diberi tugas dan wewenang.[5] Tugas dan lembaga Negara
tersebut diatur dalam pasal 3, pasal 5, pasal 10 s.d 15, pasal 20 s.d 23, pasal 32, pasal 34,
pasal 37.
II. Materi Muatan Konstitusi Indonesia Setelah Amandemen
Saat ini, Negara Indonesia telah melakukan amandemen UUD sebanyak empat kali. Hal
ini mengakibatkan konstitusi yang merupakan dasar hukum fundamental suatu Negara
turut mengalami perubahan pula. Amandemen pertama dilakukan pada 19 Oktober 1999
yang mengatur tentang kewenangan lembaga negara, amandemen kedua pada 18 Agustus
2000 yang menitikberatkan pada hak asasi manusia, amandemen ketiga pada 9 November
2001, dan amandemen keempat pada 10 Agustus 2002.[6]
Hasil dari empat amandemen tersebut memberikan banyak perubahan mulai dari materi
hak asasi manusia, pembagian struktur ketatanegaraan, hingga kewenangan lembaga
negara.
a. Jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara
UUD 1945 hasil amandemen secara eksplisit mengatur hak-hak apa saja yang dilindungi
oleh Negara, juga penjaminan HAM yang lebih baik. Selain itu, pembentukan Mahkamah
Konstitusi juga merupakan upaya perlindungan yang lebih baik lagi terhadap HAM, hal
ini terlihat jelas pada pasal 28 huruf A-J.
b. Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental

9. Didalam UUD 1945 setelah amandemen, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tidak diatur
lagi dalam UUD dan kewenangannya dihapuskan. Lalu kedudukan MPR tidak lagi
menjadi lembaga tertinggi Negara, tetapi menjadi lembaga tinggi yang sejajar
kedudukannya dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.
c. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat
fundamental.
Dihapusnya ketetapan MPR yang awalnya ada sebagai penyempurna UUD 1945, dalam
UUD 1945 hasil amandemen yang menjaga tegaknya UUD 1945 adalah hakim, sehingga
dibentuklah Mahkamah Konstitusi untuk menjadi lembaga pengawal konstitusi.
Kekuasaan yudikatif tidak menjadi mutlak milik Mahkamah Agung, namun berbagi
kekuasaan dengan Mahkamah Konstitusi.
2. Klasifikasi Konstitusi Negara
Indonesia sekarang telah memiliki pengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).
Konstitusi Negara Republik Indonesi adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Seperti
yang dikatakan oleh Hakim MK Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa kehadiran MK dibutuhkan untuk
menegakkan konstitusi yang selama ini hanya ditegakkan lewat mekanisme politik. Padahal
mekanisme politik mendasarkan suara mayoritas untuk memutuskan suatu perkara dan kerap
mengabaikan unsur keadilan. Contohnya, saat ini untuk “menggulingkan” presiden tidak bisa
atas keputusan MPR saja. Saat ini menggulingkan presiden harus lewat jalur hukum di MK
untuk melihat benarkah presiden telah melakukan suatu pelanggaran berat.
Perlu kita ketahui konstitusi dapat diklasifikasikan. Menurut salah seorang ahli kosntitusi
dari Inggris, yaitu K.C Wheare mengklasifikasikan konsitusi sebanyak 5 macam. Bagaimana
UUD 1945 dilihat dari 5 macam klasifikasi yang akan dijabarakan sebagai berikut ?
Macam-macam klasifikasi menurut K.C Wheare
1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and no written
constitution)
2. Kosntitusi fleksibel dan kosntitusi rijid (flexible constitution and rigid constitution)
3. Kosntitusi derajat-tinggi dan konstitusi tidak derajat-tinggi (supreme cosntitution dan not
supreme constitution)
4. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (federal constitution and unitary constitution)
5. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan
parlementer (presidental executive and parliamentary exacutive constitution).
Pertama, yang dimaksud konstitusi tertulis ialah suatu konstitusi (UUD) yang dituangkan dalam
sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal. Sedangkan konstitusi yang bukan dalam bentuk
tertulis ialah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal. Contohnya
konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel dan New Zaeland.
Kedua, James Bryce dalam bukunya Studies in History and Jurispridence memilah konstitusi
fleksibel dan konstitusi rijid secara luas. Pembagian ini didasarkan atas kriteria atau berkaitan
dengan “cara dan prosedur perubahannya”. Jika suatu konstitusi itu mudah dalam mengubahnya,
maka ia digolongkan pada konstitusi yang fleksibel. Apabila cara dan prosedur perubahannya

10. sulit, maka ia termasuk jenis konstitusi yang rijid. Menurut Bryce, ciri khusus dari konstitusi
fleksibel adalah elastis, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang.
Sedangkan untuk ciri konstitusi yang rijid yaitu mempunyai kedudukan dan derajat lebih tinggi
dari peraturan perundang-undangan yang lain dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus
atau istimewa atau dengan persyaratan berat. Dalam konteks ini, UUD 1945 dalam realitanya
termasuk konstitusi yang rijid.
Ketiga, yang dimaksud dengan konstitusi derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang mempunyai
kedudukan tertinggi dalam negara. Di samping itu, jika dilihat dari segi bentuknya, konstitusi ini
berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian juga syarat untuk
mengubahnya lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Sementara konstitusi tidak derajat
tinggi ialah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi
derajat tinggi. Persyaratan untuk mengubah konstitusi jenis ini sama dengan persyaratan yang
dipakai unttuk mengubah peraturan-peraturan yang lain, umpamanya undang-undang. Sehingga
dalam hal ini UUD 1945 termasuk dalam konstitusi derajat tinggi, hal ini juga dapat dilihat untuk
kedudukan UUD 1945 dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7
UU n0 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Keempat, klasifikasi yang berkaitan erat dengan bentuk suatu negara. Artinya, jika bentuk suatu
negara serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara
serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut diatur dalam konstitusi
atau undang-undang dasarnya. Dalam negara kesatuan pembagian kekuasaan tersebut tidak
dijumpai, karena seluruh kekuasaanya tersentralkan di pemerintah pusat, walaupun dikenal juga
sistem desentralisasi. Hal ini juga diatur dalam konstitusi kesatuannya. Seperti tercantum dalam
Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik. Sehingga dalam hal ini UUD termasuk dalam konstitusi kesatuan.
Kelima atau terakhir klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan
parlementer. Untuk sistem pemerintahan presidensial mempunyai ciri-ciri pokok yaitu
1. Mempunyai kekuasaan nominal sebagai Kepala Negara, Presiden juga berkedudukan
sebagai Kepala Pemerintahan (yang belakang ini lebih dominan)
2. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung
oleh rakyat atau dewan pemilih seperti Amerika Serikat
3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif.
4. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat
memerintahkan diadakan pemilihan.
Sedangkan untuk sistem pemerintahan parlementer yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1. Kabinet yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk atau berdasarkan kekuatan-kekuatan
yang menguasai parlemen.
2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkin sebgaian adalah anggota parlemen.
3. Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Kepala Negara dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen
dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum.
Berdasarkan klasifikasi konstitusi di atas, dalam di tarik kesimpulan bahwa UUD 1945 termasuk
dalam klasifikasi konstitusi tertulis dalam arti dituangkan dalam dokumen, konstitusi rijid,

11. konstitusi berderajat tinggi, konstitusi kesatuan, dan yang terakhir termasuk konstitusi yang
menganut sistem pemerintahan campuran. Karena dalam UUD 1945 di samping mengatur ciri-
ciri pemerintahan presidensial, juga mengatur beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer. Di
sinilah keunikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Implementasi dasar negara ke dalam konstitusi atau UUD 1945
Implementasi dasar negara kedalam konstitusi adalah suatu keharusan yang arus dilakukan
untuk melaksanakan amanat & cita-cita kemerdekaan suatu bangsa.Hubungan Pancasila dengan
Pembukaan UUD RI 1945 mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan substansi
esensial dari pembukaan & mendapatkan kedudukan secara yuridis formal dalam pembukaan
Substansi (isi) konstitusi negara, pada umumnya konstitusi atau UUD berisi:
a. Pernyataan tentang ideologi dasar negara atau gagasan-gagasan moral kenegaraan
b. Ketentuan tentang struktur organisasi Negara
c. Ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia
d. Ketentuan tentang prosedur mengubah undang-undang dasar
e. Larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar
syarat-syarat/sifat-sifat konstitusi yaitu:
a) merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara,
maupun rakyat sebagai warga Negara
b) berisi norma-norma, aturan/ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus
dilaksanakan
c) merupakan Perundang-undangan yang tertinggi dan berfungsi sebagai alat
kontrol terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah
d) memuat aturan-aturan pokok bersifat singkat dan supel serta memuat hak asasi
manusia, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman.
Hubungan Dasar Negaradengan Konstitusi
1. Pengertiandasar negara
 Dasar negaramerupakansistem nilai yang dijadikan dasar dari segalahukum dan
dasarmoral dalam penyelenggaraankehidupanbermasyarakat,berbangsa,dan

12. bernegara.Negara KesatuanRepublik Indonesia menetapkan Pancasilasebagai dasar
negaranya.
 KedudukanPancasila sebagai dasarNegara termaktubsecara yuridis konstitusional
dalam pembukaanUUD 1945,artinya Pancasila sebagai norma dasarnegarabersifat
mengikat semua warga negaraIndonesia untukmelaksanakan,mewariskan,
mengembangkan,dan melestarikannya.Semua warganegara, pejabat, lembaga
negara,bahkan hukumperundanganwajib bersumber dan sesuai dengannilai
Pancasila. MengapaPancasila berperansebagai dasar negara?Hal tersebutdapat
diketahui dari pernyataan-pernyataanberikut.
o Pancasila sebagai sumberdari segalasumber hukum.
o Pancasila sebagai perjanjian luhur.
o Pembangunannasionalsebagai pengamalanPancasila.
o Pancasila sebagai falsafah negara.
1. PengertianKonstitusi
 Istilah konstitusiberasal dari bahasaPrancis, yaitu constitier yang berarti membentuk.
Dalam kehidupan sehari-harikita telahterbiasa menerjemahkan constitution (dari
bahasaInggris) menjadi Undang-UndangDasar(UUD).Padahalistilah constitution
dalam ilmu politik memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu keseluruhan
peraturanperaturan,baiktertulis maupuntidak tertulisyang mengatur
penyelenggaraanpemerintahandalam suatumasyarakat.
 L.J. Van Apeldoorn : UUD merupakanbagian tertulisdari suatukonstitusi, sementara
konstitusimemuat baik peraturantertulismaupunperaturanyang tidak tertulis.
Rupanyapara penyusunUUD 1945memiliki pikiran yang sama sebab dalam
penjelasan UUD 1945 dikatakanbahwa “UUD suatunegarahanya sebagian dari
hukumdasar negaraitu. UUD ialah hukumdasaryang tertulis,sedangkandi samping
UUD itu berlakujuga hukumdasar yang tidak tertulis,yaitu aturan-aturandasaryang
timbul dan terpeliharadalam praktik penyelenggaraannegara,meskipun tidak
tertulis”.
 A.A Struycken: Ia tidak membedakan antarakonstitusi denganUUD. Menurutnya,
konstitusiadalah UU yang memuat garis-garisbesar dan asas-asastentangorganisasi
negara.
 UUD 1945telahmengalami empat kali perubahanatauamandemen. Setelah adanya
amandeman keempat pada 10 Agustus2002, berdasarkanPasalII AturanTambahan,
penjelasan UUD 1945 dinyatakantidak berlaku lagi. PasalII AturanPeralihan tersebut
berbunyi: “Dengan ditetapkannya perubahanUndang-UndangDasarini, Undang-
UndangDasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945terdiri atasPembukaandan
pasal-pasal”.Amandemen UUD 1945mengandungarti menambah, mengurangi,
mengubahbaik redaksi maupunisi UUD, baik sebagian ataupunseluruhnya.Padaera
reformasi, sudahempat kali dilakukanamandemen terhadapbatang tubuhUUD
1945.

13.  Amandemen pertama dilakukantahun1999,amandemen kedua tahun2000,
amandemen ketiga tahun2001, dan amandemen keempat tahun2002. Alasan
perlunyadilakukanamandemen UUD 1945antaralain sebagai berikut.
o Ruhdan pelaksanaankonstitusijauh dari paham konstitusi itu sendiri. Bahkan,
tim kajian Amandemen FakultasHukum Unibraw mengklasifikasikan beberapa
kelemahan UUD 1945,yaitu:
 UUD 1945telahmemposisikan kekuasaanPresiden begitu besar
 Sistem Checks and Balance tidak diatursecara tegas di dalamnya
 Ketentuan UUD 1945banyak yang tidak jelas dan multitafsir
 Minimnya pengertiandan kurangjelasnya pengaturantentanghak
asasi manusia, sistem kepresidenan, dan sistem perekonomian
o Secara historis UUD 1945memang didesain oleh para pendiri negara sebagai
konstitusiyang bersifat sementaradan ditetapkan dalam suasanatergesa-
gesa.
o Secara filosofi, ide dasardan substansiUUD 1945telah merancukanantara
paham kedaulatanrakyatdan paham integralistik.
o Secara yuridis, UUD 1945telah mengaturprinsip dan mekanisme perubahan
konstitusi.
o Berdasarkanpertimbanganpraktis-praktis,UUD 1945sudahlama tidak
dijalankan secara murni dankonsekwen.
1. SubstansiKonstitusi Negara
 Sebagai konstitusinegara,UUD 1945tidak lain merupakanperwujudankesadaran
politik rakyatyang diformulasikan dalam bentukhukumtertinggi pada suatunegara.
Secara umum dapat dikatakanbahwa UUD 1945merupakanaturandasar yang
memuat cita-cita politik rakyat Indonesia.
 Menurut Soly Lubis, ada tiga unsuryang melekat pada sebuahkonstitusi,yaitu
sebagai berikut.
o Konstitusi dipandangsebagai perwujudan dari hasil perjanjian, yang
merupakankesepakatanuntukmembangunnegara danpemerintahan.
o Konstitusi sebagai penjamin hak-hakasasi manusia. Dengan konstitusiini, hak-
hak warga negaraterlindungi,sekaligusmenentukanbatas hak-hakwarga
negara.
o Sebagai kerangkastrukturpemerintahan.
o Struyken mengemukakanbahwa undang-undangdasarsebagaikontitusi
tertulismerupakansebuah dokumenformal yang berisi:
 Hasil perjuanganpolitik bangsadi waktu yang lampau;
 Tingkat-tingkattertinggi perkembangan ketatanegaraanbangsa;
 Pandangantokoh-tokohbangsayanghendak diwujudkan, baik untuk
waktu sekarangmaupunmasa yang akan datang;serta
 Suatukeinginan tentangkehidupan ketatanegaraanbangsa

14.  Sementara K.C. Wheare berpendapatbahwa dalam negara kesatuan
yang perlu diaturdalam undang-undangdasarpadadasarnyahanyalah
tiga masalahpokok, yaitu:
 Strukturumumnegara, seperti pengaturankekuasaanlegislatif,
kekuasaaneksekutif, dan kekuasaanyudikatif;
 Hubunganantarakekuasaan-kekuasaantersebutsatusamalain;
serta
 Ketiga hubunganantarakekuasaan-kekuasaantersebutdengan
warga negaranya.
 Prof. Hans Kelsen mengemukakan,materi konstitusiterdiri atas
hal-halberikut.
 Pembukaan
 Bagian pendahuluandari konstitusidisebut
pembukaan(the preamble). Pembukaan
mengekpresikangagasan-gagasanpolitik,moral,
dan religius yang ingin disampaikan konstitusi
tersebut.Pembukaan ini memiliki karakteryang
bersifat ideoligis.
o Penentuanisi ketentuan-ketentuanpadamasayang akandatang
 Konstitusi bukanhanya mengandungketentuan-ketentuantertentu
mengenai organ-organdanproseduryang harusditempuh dalam
menentukanhukumpada masa yang akan datang,tetapi juga
mengandungketentuanmengenai isi dari hukumtersebut.
o Penentuanfungsi administratif dan yudikatif
 Norma-normadalam konstitusitidak hanya merupakan ketentuan-
ketentuanuntukorganlegislatif saja. Selain itu juga dapatberupa
ketentuan-ketentuanyangdapatditerapkan secara langsungoleh
badan eksekutif dan yudikatif.
 Pembatasan-pembatasankonstitusional
 Untukmencegah terjadinya pelanggarankepentingan,perlu
diadakan pembatasanyang ditetapkan olehkonstitusi terhadap
badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
 Perlindunganhak-hak
 Adanya perlindunganhak-hakwarganegara merupakan
suatubagian dari konstitusi-konstitusimodern.
1. Undang-UndangDasar1945
 PembukaanUUD 1945merupakansumber motivasi, aspirasi perjuangan,sertatekad
bangsaIndonesia untukmencapai tujuannasional maupuninternasional.Selain itu,
PembukaanUUD 1945juga mengandungnilai universal,karena berisikan nilai-nilai
yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsaberadabdi seluruhmuka bumi dan akan
tetap menjadi landasanperjuanganbangsaIndonesia sesuai cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan RI.

15.  Alinea pertama dalam PembukaanUUD 1945 menyatakan, “Bahwa sesungguhnya
Kemerdekaan itu ialah haksegala bangsadan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas
dunia harusdihapuskan,karenatidak sesuai dengan perikemanusiaandan
perikeadilan.” Pada alinea pertama terkandungpengakuantentanghak kodrati, yang
tersimpul dalamkalimat “Kemerdekaan itu ialah hak segalabangsa”.Oleh karena
kemerdekaan itu sebagai hak kodrati, penjajah yang merampas kemerdekaan bangsa
lain harusmemberikan hakkemerdekaan kepada bangsatersebut.
 Alinea kedua dalam PembukaanUUD 1945menyatakan, “Dan perjuanganpergerakan
kemerdekaan Indonesia telah sampailahkepada saat yang berbahagiadengan
selamat sentosamenghantarkanrakyatIndonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan NegaraIndonesia, yang merdeka, bersatu,berdaulat,adil, dan
makmur.” Maksuddari pernyataantersebut, yaitu sebagai berikut.
o Negarayang merdeka adalahnegarayang benar-benarbebas dari kekuasaan
bangsalain.
o Bersatu menunjukpada pengertian rakyatyang bersatudalamsuatunegara.
o Berdaulat menunjuk pada keberadaanNegara Indonesia yang berdiri di atas
kemampuan sendiri, memiliki kekuatandan kekuasaannyasendiri, berhak dan
bebas menentukannasib sendiri, dandalam kedudukannyadi antarabangsa-
bangsalain di dunia memiliki derajat yang sama.
o Negarayang adil adalahyang dapat mewujudkan keadilandalam kehidupan
bersama.
o Kemakmuran diartikan sebagai terpenuhinyakebutuhanmanusia baik
material maupunspiritual, jasmaniah, maupunrohaniah.
o Pernyataandalam PembukaanUUD 1945alinea ketiga, yaitu “Atas berkat
rahmatAllah YangMaha Kuasadan dengan didorongoleh keinginan luhur,
supaya berkehidupankebangsaanyang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan denganini kemerdekaannya.” Alinea ketiga ini merupakan
pernyataanyang tegas mengenai kemerdekaan Indonesia. Secara filosofis
bangsaIndonesia mengakui bahwa manusia adalahmakhlukTuhanYang
Maha Esa. Oleh karena itu, di sampingmerupakan hasilperjuangan,
kemerdekaan juga merupakanrahmatdari AllahYangMaha Kuasa.
o Adapunisi pokok yang terkandungdalamPembukaanUUD 1945alinea
keempat meliputi empat hal berikut.
 Tujuan negara
 Tujuan negaradibedakan ke dalamtujuan khususdantujuan
umum. Tujuan khususterkandungdalamkalimat“….untuk
membentuk suatupemerintahannegara Indonesia yang
melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruhtumpah
darahIndonesia danuntukmemajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskankehidupan bangsa….”.Tujuan khusustersebut
berkenaandengan politik dalam negeri Indonesia. Tujuanumum
berkenaandengan lingkupkehidupansesama bangsadi dunia.
Hal ini terkandungdalamkalimat“….dan ikut melaksanakan

16. ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan,perdamaian
abadi dan keadilan sosial”.
o Ketentuan diadakannyaUUD
 Ketentuan ini terkandungdalamkalimat “….maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaanIndonesia itu dalam satuUndangUndang
Dasar NegaraIndonesia….”. Maknakalimat itu adalah bahwa negara
Indonesia adalahNegara hukumkarena mengharuskannegara
Indonesia untukdiadakannya UUD Negara.
o Bentuk negara
 Bentuk negaradijelaskan dalam kalimat “….yang terbentukdalam
susunanNegaraRepublikIndonesia yang berkedaulatanrakyat….”
Dalam penggalankalimat tersebutdinyatakan bahwa bentuknegara
Indonesia adalahRepublik yang berkedaulatanrakyat.Hal ini
merupakannorma dasar bahwa kekuasaanada di tanganrakyat.
o Dasar filsafat negara
 Ketentuan ini terdapatdalam kalimat “… dengan berdasarkepada
KetuhananYang MahaEsa, Kemanusiaanyang adil dan beradab,
PersatuanIndonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalampermusyawaratan/ perwakilan,serta dengan
mewujudkan suatuKeadilan
1. Sikap positif terhadapkonstitusiNegara
 Beberapa sikap kita dalam menunjukkanloyalitas ataukesetiaan kita terhadap
konstitusinegara, di antaranyasebagai berikut.
o Taat dan patuhterhadapaturanhukumyang berlaku di negara Indonesia
o Saling menghargaidan mencintai sesama manusia
o Mempunyai sikap nasionalismedan cinta tanahair yang tinggi
o Taat melaksanakanajaran agamayang dianut masing-masingwarga negara
o Tidak melakukanperbuatanyang tidak disukai oranglain atau tidak
semenamena terhadaporang lain
o Selalu berbuatdan membela kebenaran sertakeadilan
o Mampu menyelesaikan segalamacam persoalandengantenang
o Bertanggungjawab atas segalakeputusandanperbuatanyang dilakukanoleh
diri sendiri