Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. SURAT LAMARAN
SURAT LAMARAN
CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN.................................
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir :
Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Email :
Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwas
Kecamatan....................... berdasarkan Pengumuman Pokja Pembentukan Panwas
Kecamatan Bawaslu Kabupaten Kebumen Nomor: 002/Bawaslu Prov.JT-12/Pokja-
Panwascam/XI/2019 tanggal 13 November 2019
Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019.
Dibuat di: ………………………….
Pada tanggal: ………………………….
Pendaftar,
(………………………………………….)
2. SURAT LAMARAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN .........................................
1. Nama : ……………...............……………………………
2. Jenis Kelamin : Laki –Laki / perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia : ………………………………………………..........
4. Pekerjaan / Jabatan : ………………………………………………..........
5. Agama : ………………………………………………..........
6. Alamat : ………………………………………………..........
7. No. Telepon/WA : ………………………………………………..........
8. Email : ………………………………………………..........
9. Status Perkawinan a. Belum /sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *) …………………………
10. Riwayat Pendidikan :a. …………………………………………………..
b. …………………………………………………..
c. …………………………………………………..
d. …………………………………………………..
e. dst.
11. Pengalaman Pekerjaan :a. …………………………………………………..
b. …………………………………………………..
c. …………………………………………………..
d. …………………………………………………..
e. dst.
12. Pengalaman Kepemiluan :a. …………………………………………………..
b. …………………………………………………..
c. …………………………………………………..
d. …………………………………………………..
e. dst.
13. Pengalaman Organisasi :a. …………………………………………………..
b. …………………………………………………..
c. …………………………………………………..
d. …………………………………………………..
e. dst.
14. Penghargaan yang pernah
diperoleh terkait
Kepemiluan (jika ada &
:a. …………………………………………………..
b. …………………………………………………..
3. SURAT LAMARAN
disertai fotokopi bukti) c. …………………………………………………..
d. …………………………………………………..
e. dst.
15. Karya tulis terkait dengan
Kepemiluan (jika ada &
disertai fotokopi bukti)
:a. …………………………………………………..
b. …………………………………………………..
c. …………………………………………………..
d. …………………………………………………..
e. dst.
Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat calon Anggota Panwas Kecamatan............................
Dibuat di: .................................
Pada Tanggal: ......................................
Yang Membuat Pernyataan
(............................................)
Catatan:
*) Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.
**)Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan
4. SURAT LAMARAN
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir :
Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Email :
Menyatakan:
1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus
Tahun 1945;
2. Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum atau tidak apabila terpilih;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah menjadi anggota partai politik* /telah mengundurkan diri dari
anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar*;
5. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah* / Tidak menjadi anggota tim kampanye
salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, serta pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
6. Bersedia bekerja penuh waktu;
7. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah apabila terpilih;
8. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara
pemilu;
9. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan,
dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa
keanggotaan apabila terpilih; dan
10. Bebas dari penyalahgunaan narkotika.
5. SURAT LAMARAN
11. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara
Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP),
Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat calon anggota calon Anggota Panwas Kecamatan
………..…....... . Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar,
saya bersedia menerima segala tindakan dari Bawaslu.
Dibuat di : .............................
Pada Tanggal : .............................
Yang Membuat Pernyataan
(............................................)
*) Coret yang tidak perlu
MATERAI
Rp. 6.000,-