Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi inti Penghitungan Angka Kredit dan Pengajuan DUPAK
Credit : Puslat SDMK
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi inti Penghitungan Angka Kredit dan Pengajuan DUPAK
Credit : Puslat SDMK
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Penghitungan Kebutuhan Pendanaan SPMMuh Saleh
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Penghitungan Kebutuhan Pendanaan SPM.
Untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan yang tepat sasaran dan berbasis bukti, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) telah membangun sebuah perangkat pembiayaan (costing tool) berbasis Microsoft Excel yang disebut dengan Sistem Costing Biaya Kesehatan (Siscobikes) sejak tahun 2018. Saat ini Siscobikes telah memasuki revisi versi ke-3 dengan sejumlah penyempurnaan termasuk dengan adanya menu pre-estimasi satuan harga barang yang dapat digunakan sesuai dengan lokasi daerah masing-masing di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia.
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Penghitungan Kebutuhan Pendanaan SPMMuh Saleh
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Penghitungan Kebutuhan Pendanaan SPM.
Untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan yang tepat sasaran dan berbasis bukti, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) telah membangun sebuah perangkat pembiayaan (costing tool) berbasis Microsoft Excel yang disebut dengan Sistem Costing Biaya Kesehatan (Siscobikes) sejak tahun 2018. Saat ini Siscobikes telah memasuki revisi versi ke-3 dengan sejumlah penyempurnaan termasuk dengan adanya menu pre-estimasi satuan harga barang yang dapat digunakan sesuai dengan lokasi daerah masing-masing di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia.
Dokumen Deksripsi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
Informasi yang termuat dalam dokumen ini merupakan pemetaan data Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diolah dari template data individu SDM kesehatan baik dari tingkat kabupaten maupun institusi di provinsi.
Dokumen Deskripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyusunan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan SDMK di Provinsi Sulawesi Barat
Penyusunan Dokumen ini bersumber dana dari APBN Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 yang melekat pada Satker 12 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Dok ren but dan RTL.pptx
1. DOKUMEN PERENCANAAN
KEBUTUHAN SDM KESEHATAN
DAN
RENCANA TINDAK LANJUT
Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah
3. Sumber Daya Manusia
Untuk Kesehatan
1. Availability
2.
Accessibility
3.
Acceptebility
4. Quality
Adapted from The world health report (2010)
Stage
MEMERLUKAN
Planning of HRH
4. Permenkes No 33 Tahun 2015
Tentang Pedoman Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan SDM
Kesehatan
Terdapat 3 pedoman (umum, provinsi,
Kab/Kota)
Terdapat Manual Book
Telah dikembangkan aplikasi secara
online dan offline
Mekanisme penyusunan dokumen
perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan
(dilakukan secara bottom up)
Hasil diharapkan menjadi salah satu
pertimbangan dan pedoman dalam
manajemen kepegawaian (termasuk
dalam pengangkatan, mutasi,
peningkatan kompetensi, redistribusi
pegawai, dll)
5. Pendekatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kebutuhan SDMK
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
Institusi
/Faskes
Kab/Kota
Provinsi
- Menetapkan kebijakan Renbut SDMK
Nas
- Sosialisasi & Advokasi Kebijakan
Renbut SDMK
- Menetapkan kebijakan Prov
- Sosialisasi dan advokasi
- Memfasilitasi Metode Renbut
SDMK
- Memfasilitasi Metode Renbut SDMK
kpd Institusi dan Faskes
- Menghitung Renbut SDMK
- Menghitung Renbut SDMK
Institusi Kab/Kota
- Merekapitulasi hasil perhitungan
Renbut SDMK Faskes dan Institusi
Analisis
- Menghitung Renbut SDMK
- Institusi / UPTD Proviinsi
- Merekapitulasi hasil
perhitungan Renbut
SDMK Institusi / Faskes
Analisis
- Merekapitulasi hasil Renbut Prov
(Agregat)
- Mengevaluasi hasil Rekap Rennbut SDMK
Prov
8. RENCANA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
KEBUTUHAN SDMK TAHUN 2020
Maret
April sd
Juli
Minggu
Kedua
Agustus
Agustus
2019
2019
Pertemuan
Teknis
Perencanaan
Kebutuhan
SDMK
Proses Penyusuna Dok
Renbut (Pendampingan
berjalan)
Workshop
Perencanaan
Kebutuhan SDMK
Dokumen
Renbut sudah
tahap finalisasi
Dokumen OK
Advokasi
dokumen
Dokumen
dimanfaatkan
sebagai salah
satu dsara
manajemen
SDMK
10. Hasil Evaluasi Dokumen Rencana
Kebutuhan 2019
Adanya perbedaan data antara Aplikasi Rencana Kebutuhan SDMK
dan Aplikasi Sistem Infotmasi SDMK tidak dapat digunakan
untuk pembahasam perencaan Nusantara Sehat
Penulisan Dokumen Rencana Kebutuhan SDMK beragam (tidak
sesuai dengan format baku dokumen rencana kebutuhan SDMK
Penyelesaian Dokumen Rencana Kebutuhan melewati batas waktu
yang ditentukan (Desember 2018) tidak dapat digunakan untuk
advokasi pengadaan pegawai tahun 2019
12. JADWAL PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
KEBUTUHAN SDMK 2020 PROP. SULTENG
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Melapor ke atas langsung (Kepala Dinas
Kesehatan / Direktur RS)
2
Dinkes melakukan fasilitasi perhitungan
kebutuhan SDMK ke Puskesmas & RS serta
fasilitas kesehatan lainnya
3
Puskesmas, RS, fasilitas kesehatan lainnya
dan Dinkes melakukan perhitungan dan
penginputan perencanaan kebutuhan SDMK
4
Kompilasi hasil perhitungan kebutuhan
SDMK Tingkat Kabupaten
5
Menganalisa data dan informasi hasil
perhitungan SDMK
6
Menyusun data, informasi dan hasil analisis
menjadi Draf Dokumen Perencanaan
Kebutuhan tenaga SDMK Kab/Kota
7
Menyerahkan Draf Dokumen Perencanaan
Kebutuhan Tenaga Kab/Kota ke Dinkes
Prop. Sulteng
8
Kompilasi hasil perhitungan kebutuhan
SDMK Tingkat Prop. Sulteng
9
Pertemuan Penyusunan Dokumen
Perencanaan SDMK Tingkat Prop.Sulteng
10
Perbaikan Draf Dokumen Perencanaan
Kebutuhan Tenaga SDMK
11
Menyerahkan Dokumen Perencanaan
Kebutuhan SDMK Kab/Kota & Propinsi Ke
Pusat Perencanaan dan Pendagayagunaan
SDMK Badan PPSDM Kemenkes RI
NO TAHAPAN
AGUSTUS
APRIL MEI JUNI JULI
13. RENCANA TINDAK LANJUT
Kabupaten / kota akan menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDM
Kesehatan Tahun 2020 menggunakan aplikasi perencanaan kebutuhan
tenaga kesehatan (metode ABK) versi 3.4
Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Tahun
2020 akan dilaksanakan mulai dari minggu II April 2019 dan dikumpulkan
ke Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah paling lambat tanggal
minggu IV Juli 2019.
Penulisan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Repulik
Indonesia No. 33 Tahun 2015.
Melakukan Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk pemanfaatan
dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan.
WHO menyatakan bahwa sumber daya manusia kesehatan khusnya untuk melaksanakan UHC memiliki beberapa tingkatan. Dimulai dari Ketersediaan (disini kita bicara jumlah dan jenis tenaga yang diperlukan, Aksesibiltas (dimana kita bicara tentang akses terhadap tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan berarti kita membicarakan tentang distribusinya), Penerimaan (menyangkut karakteristik tenaga kesehatan sehingga dapat diterima dimasyarakat seperti jenis kelamin, budaya, bahasa, usia, dan faktor sosio kultural lainnya), serta tingkatan paling akhir yaitu Kualitas (meliputi kompetensi, keterampilan, pengetahuan dan perilaku, yang dinilai sesuai dengan norma profesional). Untuk itu perencanaan SDM Kesehatan sebagai langkah awal manajemen SDM Kesehatan sangat diperlukan sehingga ultimate goals berupa peningkatan outcome kesehatan individu dan masyarakat dapat tercapai.
Perencanaan SDMK akan lebih mudah disusun jika ada pedomannnya. Saat ini pedoman tersebut terdapat dalam permenkes 33/2015. Dalam Permenkes tersebut disebutkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK dilakukan secara bottom up.
Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK merupakan circle process, dimana masing-masing instansi mempunyai peran dan tugas tersendiri.
Dalam permenkes 33/2015 disebutkan bahwa terdapat 7 tahapan penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDMK yang dimulai dari pelaksanaan advokasi pemangku kepentingan sampai tahapan tindak lanjut
