Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan yang mencakup tujuan pembelajaran seperti menjelaskan pengertian dasar negara dan konstitusi serta sifat dan keterkaitannya. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai pendapat ahli mengenai pengertian konstitusi dan unsur-unsurnya seperti tujuan, nilai, dan sifat konstitusi.

1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
NAMA : ANDI WIDYA
KELAS : AKSELERASI 1
SMA NEGERI 1 SENGKANG
2014/2015

2. TUJUAN PEMBELAJARAN
Menjelaskan pengertian dasar Negara
Menjelaskan pengertian konsitusi
Menjelaskan tujuan dan nilai konsitusi
Menjelaskan sifat konsitusi
Menjelaskan keterkaitan dasar Negara dengan konsitusi

4. MENJELASKAN PENGERTIAN KONSITUSI
Konstitusi secara literal berasal dari istilah dalam bahasa Prancis,
yaitu constituer yang berarti “membentuk”. Penggunaan istilah konstitusi
secara ketatanegaraan memiliki arti pembentukan suatu negara atau
menyusun dan menyatakan suatu negara.
Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan
gronwet yang berarti undang – undang dasar.
Pengertian konstitusi dalam praktik tidak dapat dirumuskan
secara pasti karena setiap ahli merumuskan dengan cara pandangnya
masing-masing. Ada yang menyamakan istilah konstitusi dengan undang-
undang dasar, tetapi juga ada yang membedakan antara konstitusi dengan
undang-undang dasar.

5. BERIKUT BEBERAPA PENDAPAT MENURUT PARA AHLI :
1) K.C. Wheare
Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaran suatu negara yang
berupa suatu kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur dalam
pemerintahan negara (dalam Bagir Manan: 2001).
2) Sri Soemantri
Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara
dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara (dalam Kaelan: 2002).
3) Herman Heller (dalam Kaelan: 2002)
Membagi pengertian konstitusi menjadi tiga.
a) Konstitusi yang bersifat politik sosiologis, yaitu konstitusi yang
mencerminkan kehidupan politik masyarakat.
b) Konstitusi yang bersifat yuridis, yaitu konstitusi merupakan kesatuan
kaidah yang hidup di dalam masyarakat.
c) Konstitusi yang bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis dalam
suatu naskah sebagai undang-undang.

6. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat
disimpulkan bahwa ada dua pengertian konstitusi, yaitu:
1) dalam arti luas, merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan
dasar (hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum
dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang
diselenggarakan di dalam suatu negara;
2) dalam arti sempit, merupakan undang-undang dasar, yaitu suatu
dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang
bersifat pokok dari ketatanegaran suatu negara.

7. MENJELASKAN TUJUAN DAN NILAI KONSITUSI
Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk
membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak dapat
berbuat sewenang-wenang serta dapat menjamin hak-hak warga
negara. Tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang
dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari
konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang
pemerintah (penyelenggara pemerintahan) sebagai suatu
kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama
rakyat.
Suatu konstitusi memiliki 3 nilai , yaitu :
 Nilai Normatif
Konstitusi berlaku bukan hanya dalam arti hukum saja,
tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang sepenuhnya
diperlukan dan efektif.
 Nilai Nominal
Konstitusi menurut hukum berlaku, tetapi dalam
kenyataannya tidak sempurna.
 Nilai Semantik
Konstitusi secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam
kenyataannya hanya sebagai bentuk dari tempat yang
ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik.

8. MENJELASKAN SIFAT KONSITUSI
Menurut pendapat dari C.F. Strong (dalam Miriam Budiardjo:
1985), suatu konstitusi dapat bersifat kaku atau bisa juga
supel tergantung pada apakah prosedur untuk mengubah
konstitusi itu sudah sama dengan prosedur membuat undang-
undang di negara yang bersangkutan atau belum. Dengan
demikian, sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu
1) konstitusi yang bersifat kaku (rigid), hanya dapat diubah
melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat
undang-undang pada negara yang bersangkutan;
2) konstitusi yang bersifat supel (flexible), sifat supel disini
diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang
sama dengan prosedur membuat undang-undang pada
negara yang bersangkutan.

9. MENJELASKAN KETERKAITAN DASAR NEGARA
DENGAN KONSITUSI
Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang merupakan norma
tertinggi. Sebagai dasar negara, Pancasila dapat disebut norma dasar, norma
pertama, norma fundamental negara, atau pokok kaidah negara yang fundamental
dan cita hukum yang menjadi sumber pembentukan konstitusi.
Konstitusi yang merupakan norma hukum di bawah dasar negara
bersumber dan berdasar pada dasar negara ini, meliputi hukum dasar tertulis, yaitu
undang-undang dasar, serta hukum dasar tidak tertulis, yaitu konvensi. Penjelasan
atau penjabaran (perwujudan) dasar negara ke dalam aturan hukum yang pertama-
tama dilakukan melalui konstitusi.
Hubungan dasar negara Pancasila dengan konstitusi UUD 1945 terdapat
pada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945
yang menunjukkan suasana kebatinan negara memuat asas kerohanian negara, asas
politik negara, asas tujuan negara, dan dasar hukum pada undang undang dengan
pokok-pokok pikiran.

10. TERIMA KASIH