Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi dan indikator kompetensi dasar menaati peraturan perundang-undangan nasional. Terdapat penjelasan mengenai tiga macam kekuatan berlakunya UU secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Juga diuraikan berbagai contoh sikap kritis, bentuk ketaatan, dan upaya-upaya untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kasus ini membahas pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan PT Besmindo terhadap beberapa karyawannya tanpa alasan yang jelas. Tindakan ini melanggar UU Ketenagakerjaan karena PHK harus didahului perundingan dengan serikat pekerja. Perusahaan juga dituduh melakukan intimidasi terhadap karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja, yang merupakan bentuk pelanggaran hak karyawan berserikat.
A. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagai bentk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajian. Misalnya , ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (Public Administration).
Beberapa para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan Negara atau state sebagai : “An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order“ dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopald: “No independent political society can be termed as state unless if professes to exercise both the function; but no modern state of any importance content itself with this narrow range of activity. As civililation becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for increased and social attention; taxes have to be livied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”
Selanjutnya dikemukan juga oleh ketiga para sarjana inggris tersebut: “A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these function, the state mustbhave agents or organs through which to aparate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their function and power, their relation inter and between them and the privat citizen, form a large part of the constitution of a state”
Negara sebenarnya merupakan konstruksi lyang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.
Negara sebagai body politic itu oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sam dijadikan sebagai objek kajianya. Sementara itu, ilmu hukum tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi Negara itu. Ilmu politik melihat Negara sebagai a political society dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian, yaitu teori politik (political theory) dan ogarnisasi politik (political organization). Seperti dikatakan oleh M.G.Clark: “ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui perilaku para partisipannya yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan social, ekonomi, kelompok-kelompok rasial, dan sebagainya. Sedangkan dalam study ilmu hukum tentunya sangat berbeda khususnya ilmu hukum tata Negara (constitutional law). Dalam ilmu hukum ta
Dokumen tersebut merupakan rencana pelajaran mengenai Konstitusi, Norma, dan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Materi pelajaran mencakup pengertian konstitusi, norma, serta hubungan ideologi Pancasila dengan konstitusi tertulis Indonesia. Tujuan pembelajaran adalah agar siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut dan menghubungkannya dengan pengalaman sehari-hari. Metode pembelajaran
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
Kasus ini membahas pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan PT Besmindo terhadap beberapa karyawannya tanpa alasan yang jelas. Tindakan ini melanggar UU Ketenagakerjaan karena PHK harus didahului perundingan dengan serikat pekerja. Perusahaan juga dituduh melakukan intimidasi terhadap karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja, yang merupakan bentuk pelanggaran hak karyawan berserikat.
A. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagai bentk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajian. Misalnya , ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (Public Administration).
Beberapa para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan Negara atau state sebagai : “An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order“ dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopald: “No independent political society can be termed as state unless if professes to exercise both the function; but no modern state of any importance content itself with this narrow range of activity. As civililation becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for increased and social attention; taxes have to be livied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”
Selanjutnya dikemukan juga oleh ketiga para sarjana inggris tersebut: “A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these function, the state mustbhave agents or organs through which to aparate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their function and power, their relation inter and between them and the privat citizen, form a large part of the constitution of a state”
Negara sebenarnya merupakan konstruksi lyang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.
Negara sebagai body politic itu oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sam dijadikan sebagai objek kajianya. Sementara itu, ilmu hukum tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi Negara itu. Ilmu politik melihat Negara sebagai a political society dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian, yaitu teori politik (political theory) dan ogarnisasi politik (political organization). Seperti dikatakan oleh M.G.Clark: “ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui perilaku para partisipannya yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan social, ekonomi, kelompok-kelompok rasial, dan sebagainya. Sedangkan dalam study ilmu hukum tentunya sangat berbeda khususnya ilmu hukum tata Negara (constitutional law). Dalam ilmu hukum ta
Dokumen tersebut merupakan rencana pelajaran mengenai Konstitusi, Norma, dan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Materi pelajaran mencakup pengertian konstitusi, norma, serta hubungan ideologi Pancasila dengan konstitusi tertulis Indonesia. Tujuan pembelajaran adalah agar siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut dan menghubungkannya dengan pengalaman sehari-hari. Metode pembelajaran
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanyudikrismen1
Hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak-hak azasi manusia dan menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara.
Surat permohonan pelimpahan nomor porsi haji dari Indrayeni untuk ibunya Nurjani Botok yang sakit permanen. Indrayeni mengajukan berkas pelimpahan kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Padang Pariaman dan memberikan surat kuasa, pernyataan tanggung jawab, serta berkas pendukung lainnya.
Aliran-aliran hukum pidana ini berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat,bukan untuk mencari dasar hukum atau pembenaran hukum.secara garis besar aliran-aliran hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran Klasik,aliran Modern dan aliran Neo-klasik atau gabungan
Naskah drama Lakon Kosong menceritakan tentang kelompok pejuang yang berusaha menyelamatkan peti keramat setelah perang kemerdekaan. Peti tersebut akhirnya hilang dan dimiliki oleh berbagai pihak yang saling berebut untuk mendapatkannya. Mereka melakukan berbagai upaya untuk mencari keberadaan peti yang dianggap memiliki nilai sejarah itu.
Tindakan hukum pemerintah dapat berupa tindakan hukum privat maupun publik, yang bersifat umum atau individual, serta bertujuan mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
Kompetisi ini adalah kompetisi calistung tingkat kabupaten Cianjur tahun 2018 untuk siswa madrasah ibtidaiyah kelas 1. Kompetisi ini terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan hitung-hitungan sederhana yang mencakup materi matematika SD kelas 1 seperti bilangan, bangun datar, waktu, dan lainnya.
Dokumen ini membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat asas-asas negara yang fundamental seperti Pancasila, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Pembukaan juga memiliki hubungan erat dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 1945.
SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019Muhamad Yogi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut adalah lembar soal untuk penilaian akhir semester (PAS) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas XI SMA Negeri 7 Bandung.
2. Soal terdiri dari 30 pertanyaan pilihan ganda dan petunjuk umum untuk mengerjakan soal.
3. Soal mencakup materi tentang hak asasi manusia, demokrasi, hukum, dan lemb
kelompok 3 bab 2 ketentuan uud nri tahun 1945 dalam kehidupanggoniegon
Kelompok presentasi membahas empat topik utama tentang ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, serta sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia.
Ideologi diperlukan bagi suatu negara untuk memberikan pedoman dan cita-cita hidup kepada bangsa serta menjadi dasar dalam membangun negara. Ideologi berisi seperangkat ide asasi tentang manusia dan realitas yang dijadikan pegangan bersama. Pancasila berperan sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.
Tugas makalah hukum perundang undangan terbaruairlangga03
Makalah ini membahas hubungan antara politik hukum dan partai politik di Indonesia. Partai politik berperan dalam proses legislasi dan mempengaruhi kebijakan hukum. Fungsi partai politik antara lain sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Sistem multipartai diharapkan dapat merealisasikan aspirasi rakyat, namun belum tentu dapat mengatasi dominasi kepentingan politik anggota partai.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanyudikrismen1
Hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak-hak azasi manusia dan menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara.
Surat permohonan pelimpahan nomor porsi haji dari Indrayeni untuk ibunya Nurjani Botok yang sakit permanen. Indrayeni mengajukan berkas pelimpahan kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Padang Pariaman dan memberikan surat kuasa, pernyataan tanggung jawab, serta berkas pendukung lainnya.
Aliran-aliran hukum pidana ini berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat,bukan untuk mencari dasar hukum atau pembenaran hukum.secara garis besar aliran-aliran hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran Klasik,aliran Modern dan aliran Neo-klasik atau gabungan
Naskah drama Lakon Kosong menceritakan tentang kelompok pejuang yang berusaha menyelamatkan peti keramat setelah perang kemerdekaan. Peti tersebut akhirnya hilang dan dimiliki oleh berbagai pihak yang saling berebut untuk mendapatkannya. Mereka melakukan berbagai upaya untuk mencari keberadaan peti yang dianggap memiliki nilai sejarah itu.
Tindakan hukum pemerintah dapat berupa tindakan hukum privat maupun publik, yang bersifat umum atau individual, serta bertujuan mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
Kompetisi ini adalah kompetisi calistung tingkat kabupaten Cianjur tahun 2018 untuk siswa madrasah ibtidaiyah kelas 1. Kompetisi ini terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan hitung-hitungan sederhana yang mencakup materi matematika SD kelas 1 seperti bilangan, bangun datar, waktu, dan lainnya.
Dokumen ini membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat asas-asas negara yang fundamental seperti Pancasila, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Pembukaan juga memiliki hubungan erat dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 1945.
SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019Muhamad Yogi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut adalah lembar soal untuk penilaian akhir semester (PAS) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas XI SMA Negeri 7 Bandung.
2. Soal terdiri dari 30 pertanyaan pilihan ganda dan petunjuk umum untuk mengerjakan soal.
3. Soal mencakup materi tentang hak asasi manusia, demokrasi, hukum, dan lemb
kelompok 3 bab 2 ketentuan uud nri tahun 1945 dalam kehidupanggoniegon
Kelompok presentasi membahas empat topik utama tentang ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, serta sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia.
Ideologi diperlukan bagi suatu negara untuk memberikan pedoman dan cita-cita hidup kepada bangsa serta menjadi dasar dalam membangun negara. Ideologi berisi seperangkat ide asasi tentang manusia dan realitas yang dijadikan pegangan bersama. Pancasila berperan sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.
Tugas makalah hukum perundang undangan terbaruairlangga03
Makalah ini membahas hubungan antara politik hukum dan partai politik di Indonesia. Partai politik berperan dalam proses legislasi dan mempengaruhi kebijakan hukum. Fungsi partai politik antara lain sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Sistem multipartai diharapkan dapat merealisasikan aspirasi rakyat, namun belum tentu dapat mengatasi dominasi kepentingan politik anggota partai.
Dokumen tersebut merangkum makna delapan pasal dalam Gurindam Jawi. Pasal-pasal tersebut memberikan nasihat tentang pentingnya agama, moral, pendidikan, dan pergaulan yang baik. Dokumen ini menekankan bahwa manusia harus menjaga perilaku dan budi pekertinya serta menjauhi larangan agama.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya menaati peraturan perundang-undangan nasional. Terdapat penjelasan mengenai tiga kekuatan berlakunya undang-undang yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Juga dijelaskan berbagai contoh bentuk ketaatan terhadap undang-undang dalam kehidupan sehari-hari, sekolah, dan masyarakat serta usaha-usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkat
Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi ma...Ratna Melati
Makalah ini membahas tentang perundang-undangan dan pentingnya sikap kritis masyarakat terhadap peraturan yang tidak sesuai aspirasi mereka. Selain itu, warga negara diwajibkan untuk taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan nasional yang telah disahkan.
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
1. Dokumen tersebut membahas tentang makna keterbukaan dan keadilan dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dampak dari ketidaktransparanan.
2. Juga dibahas konsep keadilan menurut berbagai teori dan sikap positif untuk meningkatkan jaminan keadilan.
3. Arah kebijakan nasional yang transparan mencakup peningkatan kerukunan sosial dan supremasi hukum.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Makalah ini membahas tentang pelanggaran hukum, sanksi atas pelanggaran hukum, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain jenis-jenis pelanggaran hukum di Indonesia seperti korupsi dan anarkisme, sanksi hukum pidana dan perdata, serta contoh partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum melalui kepatuhan terhadap peraturan di berbagai
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Berikut Disajikan Pembelajaran PPKN Bab 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
Kompetensi Dasar
3.2 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.
4.2 Mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.
Instrumen penilaian berbasis HOTS untuk kelas VIII mencakup 3 bagian penilaian, yaitu: (1) sikap, (2) keterampilan, dan (3) pengetahuan. Penilaian sikap dan keterampilan dilakukan melalui observasi, sementara penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis dan lisan berupa tanya jawab. Instrumen ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Dokumen tersebut berisi daftar materi pelajaran Fisika untuk UN SMA tahun 2014-2015. Materi-materi tersebut meliputi besaran fisika, sifat zat, suhu dan kalor, gerak, energi, tekanan, gelombang bunyi, cahaya, listrik statis dan dinamis, magnet, induksi elektromagnetik, tata surya, atom dan molekul, larutan asam basa, kimia zat dan perubahannya, bahan kimia dalam produk, bahan ad
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah dan juga menjelaskan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan."
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, contoh kasus korupsi seperti kasus Depkes pada tahun 2009 dan kasus pengemplang dana pajak pada tahun 2010, serta upaya pencegahan dan penanganan korupsi seperti pembentukan lembaga anti korupsi."
Dokumen tersebut membahas tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Konstitusi Pertama (UUD 1945), Konstitusi Kedua (Konstitusi RIS), dan Konstitusi Ketiga (UUDS 1950). Dijelaskan pula perbedaan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan lembaga-lembaganya.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian nilai secara umum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Dokumen menjelaskan definisi nilai, jenis-nilai, dan uraian mengenai nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Musik Barat memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan berbagai zaman, mulai dari Zaman Kuno dengan musik Gregorian, Zaman Renaisans dengan perkembangan poliponik, Zaman Barok dengan gaya baru instrumen dan bentuk seperti opera, hingga zaman-zaman selanjutnya seperti Klasik, Romantis, dan Impresionisme dengan ciri khas masing-masing zaman. Musik Barat dipengaruhi perkembangan gereja dan sosial budaya masyarakat
Struktur kelembagaan negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 mengalami perubahan. Sebelumnya, MPR memiliki kekuasaan tak terbatas sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden dipilih dan diberhentikan oleh MPR. Sedangkan sesudah amandemen, kekuasaan MPR dibatasi dan Presiden serta Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. DPR memperoleh kekuatan lebih besar dalam membentuk undang-und
This document provides tips for making effective presentations including using awesome backgrounds, engaging your audience, and capturing their attention. It also compares the features of two products, with Product A and Product B each having three listed features.
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hdIdris Miaus
Makalah ini membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Rasulullah SAW hingga masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Rasulullah, ilmu berasal dari wahyu dan hadis, kemudian dituliskan. Pada masa Daulah Abbasiyah, terjadi banyak kemajuan termasuk gerakan penerjemahan, perkembangan filsafat, ekonomi, dan keagamaan. Muncul pula banyak ilmuan seperti Abu Hanifah, Imam Mal
Animasi bagus untuk presentasi powerpointIdris Miaus
El documento proporciona dos fuentes de gifs animados de animales y comedia. Las fuentes incluyen sitios web que ofrecen gifs animados de animales y escenas cómicas para su uso y distribución.
Tulang-tulang dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi utama seperti memberi bentuk tubuh, menopang tubuh, dan melindungi organ dalam. Secara umum tulang dibedakan menjadi tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Tulang-tulang ini dapat mengalami berbagai gangguan seperti patah tulang, artritis, osteoporosis, atau kelainan pada tulang seperti skol
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
4. Indikator
Menyebutkan 3 macam kekuatan berlakunya UU
Memberikan contoh sikap kritis terhadap UU
Memberikan contoh bentuk ketaatan terhadap UU
Menunjukan contoh sikap mematuhi perundangundangan dalam kehidupan
Menyebutkan usaha yang dapat dilakukan negara untuk
mengembangkan sikap mematuhi perundang-undangan
Menyebutkan usaha yang dapat dilakukan warga negara
untuk mengembangkan sikap mematuhi perundangundangan
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
5. 3 macam kekuatan berlakunya UU
Yuridis
Sosiologis
Filosofis
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
6. Yuridis
Kekuatan berlaku UU secara yuridis apabila
persyaratan formal terbentuknya UU itu telah
terpenuhi. Syarat formal itu antara lain :
a. UU itu tidak bertenttangan dengan UU yang lebih
tinggi
b. Dibentuk oleh lembaga yang sah menurut
peraturan
c. Melalui proses penyusunan yang benar
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
7. Sosiologis
UU mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis
apabila peraturan itu diterima oleh masyarakat
sebagai hukum. Jadi berlakunya hukum menurut
kenyataan di masyarakat
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
8. Filosofis
UU mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis
apabila isi peraturan atau kaidah hukum dari UU
tersebut sesuai dengan cita-cita hukum nilai positif
yang tinggi
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
9. Sikap kritis terhadap UU
Jika ada peraturan perundang-undangan yang sudah
tidak relevan, sebagai warga negara kita mempunyai hak
untuk mengusulkan perubahan terhadap peraturan
perundang-undangan tersebut melalui :
a. Melalui wakil rakyat yang duduk sebagai anggota
DPR
b. Lembaga-lembaga pemerintah
c. Media massa baik elektronik maupun cetak
d. Penyampaian aspirasi secara langsung di DPR
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
10. Contoh sikap kritis yang lain
Mengadakan kajian, diskusi dan seminar tentang dampak
diberlakukannya UU yang tidak mengakomodasi aspirasi
masyarakat
Mengadakan penelitian tentang dampak diberlakukannya UU
yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat di tengah
kehidupan masyarakat
Menyampaikan hasil kajian, diskusi, seminar dan penelitian
tesebut pada pemerintah dan DPR untuk merevisi UU yang
dianggap sudah tidak relevan atau tidak mengakomodasi
aspirasi masyarakat
Menyampaikan aspirasi langsungatau unjuk rasa secara tertib
sesuai dengan aturan yang berlaku
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
11. Contoh bentuk ketaatan terhadap UU
Taat pada peraturan perundangan lalu lintas
a. Berhenti pada saat lampu merah
b. Memakai helm ketika mengendarai motor
c. Menyalakan lampu ketika berkendara di siang hari
Taat pada peraturan perundangan perpajakan
a. Taat membayar pajak
b. Membayar pajak tepat waktu
Taat pada peraturan perundangan peraturan daerah
a. Tidak berjualan di trotoar
b. Tidak membuang sampah sembarangan
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
12. Contoh sikap mematuhi perundangan dalam
kehidupan
Dalam kehidupan keluarga
a. Menaati tata tertib keluarga
b. Saling menyayangi sesama anggota keluarga
c. Menjaga keamanan dan ketertiban keluarga
d. Menyelesaikan masalah dengan penuh
kekeluargaan
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
13. Contoh sikap mematuhi perundangan dalam
kehidupan
Dalam lingkungan sekolah
a. Menghormati guru dan karyawan
b. Mematuhi tata tertib sekolah
c. Tidak membuat gaduh pada saat pelajaran
d. Menjaga kebersihan sekolah
e. Tidak melakukan tindak kekerasan pada sesama warga
sekolah
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
14. Contoh sikap mematuhi perundangan dalam
kehidupan
Dalam kehidupan masyarakat
a. Menghormati hak milik orang lain
b. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
c. Tidak main hakim sendiri
d. Menyelesaikan masalah dengan penuh
kekeluargaan sesuai peraturan yang berlaku
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
15. Contoh sikap mematuhi perundangan dalam
kehidupan
Dalam kehidupan kenegaraan
a. Membantu program pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan
b. Disiplin membayar pajak
c. Membantu negara dalam menciptakan keamanan
lingkungan
d. Mendukung gerakan disiplin nasional
e. Mematuhi peraturan lalu linta
f. Menjaga benda-benda milik negara
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
16. Mengembangkan sikap mematuhi
peraturan perundang-undangan
Usaha yang dapat dikembangkan warga masyarakat
untuk mengembangkan sikap patuh
a. Berusaha memahami peraturan yang berlaku
b. Selalu berhati-hati dalam bertindak untuk disesuaikan
dengan peraturan yang berlaku
c. Tokoh masyarakat harus dapat sebagai teladan dalam
mematuhi peraturan yang berlaku
d. Setiap warga negara wajib memahami hak dan
kewajibannya masing-masing
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
17. Mengembangkan sikap mematuhi
peraturan perundang-undangan
Usaha negara untuk mengembangkan sikap patuh dengan
cara :
a. Mengadakan penyuluhan hukum terhadap warga
masyarakat
b. Memberikan dorongan kepada warga negara untuk taat
peraturan perundang-undangan
c. Memberi sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum
d. Menciptakan berbagai produk hukum yang sesuai
perkembangan jaman
e. Menciptakan sistem peradilan yang adil, bebas dan
proporsional
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
18. Latihan
Mari memilih jawaban yang tepat !
1.
Peraturan perundangan yang sudah sesuai dengan kehidupan masyarakat akan …
a. didukung oleh masyarakat luas
b. dilaksanakan oleh pejabat negara
c. disosialisasikan kepada rakyat
d. disiarkan dalam acara tv
2.
Seseorang yang melanggar UU sebaiknya …
a. dimasukkan dalam penjara
b. dikenakan denda
c. diberi sanksi sesuai peraturan
d. dihukum yang berat
3.
Seandainya pada suatu hari jam pelajaran kosong karena guru yang mengajar sedang ada
tugas dan jam itu adalah jam terakhir maka sikap anda…
a. segera pulang
c. pergi ke kantin
b. bermain di luar kelas
d. mengerjakan tugas sampai bel pulang
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
19. Latihan
4. Contoh perilaku warga masyarakat yang menaati peraturan perundang-undangan
adalah ….
a. Suka mengalah dalam pergaulan
b. Suka meminjamkan uang kepada tetangga
c. Tidak membuat onar di lingkungan masyarakat
d. Selalu menenggok tetangga yang sakit
5. Kewajiban warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
adalah ….
a. Mempelajari dan melaksanakan
b. Memperhatikan masa berlakunya
c. Menyebarluaskan kepada umum
d. Mempelajari materinya
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan
20. Latihan
Mari menjawab yang benar!
1.
Apa yang dimaksud kekuatan berlakunya suatu peraturan perundangundangan secara filosofis
2.
Tunjukkan 3 contoh perilaku warga negara yang mentaati peraturan
perundang-undangan dalam kehidupan di masyarakat!
3.
Tujukkan 3 contoh perilaku siswa yang mentaati peraturan perundangundangan dalam lingkungan sekolah
4.
Sebutkan 3 usaha yang dapat dilakukan pemerintah dalam
meningkatkan ketaatan warga negara terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku
5.
Sebutkan 3 contoh sikap kritis yang dapat dilakukan warga negara jika
ada UU yang tidak mengakomodasi aspirasi mayarakat!
BACK
SK dan KD
Indikator
Kekuatan UU
Sikap Kritis
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Usaha-Usaha
Latihan