SlideShare a Scribd company logo
AKUNTANSI PASCA TAX AMNESTY
PSAK 70
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
RUANG LINGKUP
Memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun
pelaporannya pasca mengikuti Undang-Undang Tax
Amnesty
Memandu wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty,
agar terhindar dari berbagai kesalahan akuntansi
dan pelaporan keuangan yang mungkin timbul di
kemudian hari
Secara Khusus Pernyataan ini mengatur perlakuan
akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan
pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak .
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
DEFINISI
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
• aset yang timbul dari pengampunan pajak
berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan
Pajak.
Aset pengampunan pajak
• nilai aset berdasarkan Surat Keterangan
Pengampunan Pajak.
Biaya perolehan aset
pengampunan pajak
• liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan
aset pengampunan pajak.
Liabilitas
pengampunan pajak
• penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak
dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi
pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap
aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur
dalam UU Pengampunan Pajak.
Pengampunan pajak
• surat yang diterbitkan oleh Menteri
Keuangan sebagai bukti pemberian
pengampunan pajak.
Surat Keterangan
Pengampunan Pajak
(Surat Keterangan)
• surat yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk mengungkapkan aset, liabilitas,
nilai aset neto, serta penghitungan dan
pembayaran uang tebusan..
Surat Pernyataan
Harta untuk
Pengampunan Pajak
(Surat Pernyataan
Harta)
• sejumlah uang yang dibayarkan ke kas
negara untuk mendapatkan
pengampunan pajak.
Uang tebusan
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
DEFINISI
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Diterbitkan Surat
Keterangan
Pengampunan Pajak
TIDAKDISYARATK
AN
SAK ?
Diakui sebagai Aset dan
Liabillitas Pengampunan
Pajak
Tidak diakui sebagai Aset
dan Liabillitas
Pengampunan Pajak
YA
Mengukur, Manyajikan dan
mengungkapkan aset dan
liabillitas pengampunan pajak
Aset dan liabillitas Liabillitas
• Diukur sebesar biaya perolehan, merupakan
deemed cost dan sebagai dasar untuk
melakukan pengukuran.
• Diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk
menyerahkan kas dalam menyelesaikan
kewajiban yang berkaitan langsung dengan
perolehan aset
ENTITAS
a. mengakui selisih antara aset pengampunan pajak
dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam
pos tambahan modal disetor . Jumlah tersebut
tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi
maupun direklasifikasi ke saldo laba.
b. mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam
laba rugi pada periode Surat Keterangan
disampaikan.
ENTITAS
c. melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset
pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi
pada periode Surat Keterangan disampaikan
sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat
hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim
atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak
tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum
dikompensasi, dan provisi pajak sebelum
menerapkan Pernyataan ini.
d. diperkenankan, namun tidak disyaratkan, untuk
mengukur kembali aset dan liabilitas
pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar
sesuai dengan SAK pada tanggal Surat
Keterangan.
ENTITAS
e. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar
pada tanggal Surat Keterangan dengan biaya
perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak
yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam
saldo tambahan modal disetor. Nilai hasil
pengukuran kembali menjadi dasar baru bagi
entitas dalam menerapkan ketentuan pengukuran
setelah pengakuan awal .
ENTITAS
f. Jika entitas menyimpulkan bahwa pengampunan
pajak mengakibatkan entitas memperoleh
pengendalian atas investee sesuai PSAK 65:
Laporan Keuangan Konsolidasian, entitas
disyaratkan untuk, selama periode pengukuran
kembali, mengukur kembali aset dan liabilitas
pengampunan pajak pada tanggal Surat
Keterangan. Periode pengukuran kembali dimulai
setelah tanggal Surat Keterangan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2017.
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL (lanjutan)
Pengukuran setelah pengakuan awal aset dan
liabilitas pengampunan pajak mengacu pada
SAK yang relevan, termasuk, namun tidak
terbatas pada :
(a) Properti investasi, sesuai dengan PSAK 13:
Properti Investasi.
(b) Persediaan, sesuai dengan PSAK 14:
Persediaan.
(c) Investasi pada entitas asosiasi dan ventura
bersama, sesuai dengan PSAK 15: Investasi
pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
(d) Aset tetap, sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap.
(e) Aset takberwujud, sesuai dengan PSAK 19:
Aset Takberwujud.
(f) Instrumen keuangan, sesuai dengan PSAK 55:
Instrumen Keuangan: Pengakuan dan
Pengukuran.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
PENGHENTIAN PENGAKUAN
• Entitas menerapkan kriteria penghentian
pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas
pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan
dalam SAK untuk masing-masing jenis aset dan
liabilitas tersebut.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
PENYAJIAN
• disajikan secara terpisah dari aset dan
liabilitas lainnya dalam laporan posisi
keuangan.
Aset dan liabilitas
pengampunan pajak
• Entitas memiliki informasi yang
memadai untuk melakukan pemisahan
klasifikasi tersebut.
Aset dan liabilitas
pengampunan pajak
• Jika dasar pemisahan klasifikasi tersebut
bersifat arbitrer, maka aset dan liabilitas
pengampunan pajak sebagai bagian dari aset
tidak lancar dan liabilitas jangka panjang
disajikan dalam laporan posisi keuangan.
Aset dan liabilitas
pengampunan pajak
• Entitas mereklasifikasi, yang sebelumnya
disajikan ke dalam pos aset dan liabilitas serupa,
ketika:
• entitas mengukur kembali aset dan liabilitas
pengampunan pajak entitas memperoleh
pengendalian atas investee
• entitas memperoleh pengendalian atas investee
Aset dan liabillitas
pengampunan pajak
• Entitas menyajikan kembali laporan
keuangan terdekat sebelumnya, hanya jika
tanggal laporan keuangan tersebut adalah
setelah tanggal Surat Keterangan.
• Entitas tidak melakukan saling hapus
antara aset dan liabilitas pengampunan
pajak.
Aset dan liabillitas
pengampunan pajak
PENYAJIAN
PENGUNGKAPAN
• Entitas mengungkapkan, dalam laporan keuangannya,
tanggal Surat Keterangan dan jumlah yang diakui sebagai
aset pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan,
serta jumlah liabilitas pengampunan pajak.
• Entitas menggunakan pertimbangannya dalam
mengungkapkan kebijakan dan estimasi akuntansi, serta
rincian atas jumlah tercatat yang memiliki dampak
signifikan terhadap laporan keuangan untuk menghasilkan
informasi yang relevan dan andal.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
KETENTUAN TRANSISI
• Entitas menerapkan ketentuan dalam PSAK 25: Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan ,
jika entitas memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan
paragraf 06 .
• Entitas menerapkan persyaratan dalam Pernyataan ini
secara prospektif, jika entitas memilih kebijakan akuntansi
sesuai dengan paragraf 07.Laporan keuangan untuk
periode sebelum tanggal efektif Pernyataan ini tidak perlu
disajikan kembali.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
TANGGAL EFEKTIF
• Pernyataan ini berlaku sejak tanggal pengesahan
UU Pengampunan Pajak.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

More Related Content

What's hot

Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012Sri Apriyanti Husain
 
Aset Tidak Berwujud - PSAK 19
Aset Tidak Berwujud - PSAK 19 Aset Tidak Berwujud - PSAK 19
Aset Tidak Berwujud - PSAK 19
Fair Nurfachrizi
 
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
RereBahari1
 
SFAC no. 5
SFAC no. 5SFAC no. 5
SFAC no. 5
Rahmat Febrianto
 
Kombinasi Bisnis 1.ppt
Kombinasi Bisnis 1.pptKombinasi Bisnis 1.ppt
Kombinasi Bisnis 1.ppt
DeviPermatasari59
 
Psak 67 pengungkapan investasi pada entitas lain 23122014
Psak 67 pengungkapan investasi pada entitas lain 23122014Psak 67 pengungkapan investasi pada entitas lain 23122014
Psak 67 pengungkapan investasi pada entitas lain 23122014PPA FEUI
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilan
sellyhood
 
Merancang pengujian atas rincian saldo ppt
Merancang pengujian atas rincian saldo pptMerancang pengujian atas rincian saldo ppt
Merancang pengujian atas rincian saldo ppt
Rina Limiati
 
Aplikasi teori pada regulasi akuntansi
Aplikasi teori pada regulasi akuntansiAplikasi teori pada regulasi akuntansi
Aplikasi teori pada regulasi akuntansi
Nadia Amelia
 
Akuntansi Pensiun
Akuntansi PensiunAkuntansi Pensiun
Akuntansi Pensiun
Rizaldi Al Hazmi
 
Psak 46
Psak 46Psak 46
Kompensasi manajemen
Kompensasi manajemenKompensasi manajemen
Kompensasi manajemenanggibert
 
PPT PSAK 69 .pdf
PPT PSAK 69 .pdfPPT PSAK 69 .pdf
PPT PSAK 69 .pdf
VallentinoDante
 
PSAK-71-Instrumen-Keuangan-10072019 (1).pptx
PSAK-71-Instrumen-Keuangan-10072019 (1).pptxPSAK-71-Instrumen-Keuangan-10072019 (1).pptx
PSAK-71-Instrumen-Keuangan-10072019 (1).pptx
Ulfi Oktaviana
 
Konseptual Framework psak ifrs-sap
Konseptual Framework psak ifrs-sap Konseptual Framework psak ifrs-sap
Konseptual Framework psak ifrs-sap Indra Yu
 
Akuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatifAkuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatifneeaem
 
Pengungkapan laporan keuangan
Pengungkapan laporan keuanganPengungkapan laporan keuangan
Pengungkapan laporan keuanganyogieardhensa
 
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
risangaji febriyanto
 

What's hot (20)

Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
 
Aset Tidak Berwujud - PSAK 19
Aset Tidak Berwujud - PSAK 19 Aset Tidak Berwujud - PSAK 19
Aset Tidak Berwujud - PSAK 19
 
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
6. PELAPORAN KORPORAT PSAK-73.pptx
 
SFAC no. 5
SFAC no. 5SFAC no. 5
SFAC no. 5
 
Kombinasi Bisnis 1.ppt
Kombinasi Bisnis 1.pptKombinasi Bisnis 1.ppt
Kombinasi Bisnis 1.ppt
 
Psak 67 pengungkapan investasi pada entitas lain 23122014
Psak 67 pengungkapan investasi pada entitas lain 23122014Psak 67 pengungkapan investasi pada entitas lain 23122014
Psak 67 pengungkapan investasi pada entitas lain 23122014
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilan
 
Merancang pengujian atas rincian saldo ppt
Merancang pengujian atas rincian saldo pptMerancang pengujian atas rincian saldo ppt
Merancang pengujian atas rincian saldo ppt
 
Aplikasi teori pada regulasi akuntansi
Aplikasi teori pada regulasi akuntansiAplikasi teori pada regulasi akuntansi
Aplikasi teori pada regulasi akuntansi
 
Akuntansi Pensiun
Akuntansi PensiunAkuntansi Pensiun
Akuntansi Pensiun
 
Psak 46
Psak 46Psak 46
Psak 46
 
Kompensasi manajemen
Kompensasi manajemenKompensasi manajemen
Kompensasi manajemen
 
Subsequent events
Subsequent eventsSubsequent events
Subsequent events
 
Psak 18-dana-pensiun-ias-26
Psak 18-dana-pensiun-ias-26Psak 18-dana-pensiun-ias-26
Psak 18-dana-pensiun-ias-26
 
PPT PSAK 69 .pdf
PPT PSAK 69 .pdfPPT PSAK 69 .pdf
PPT PSAK 69 .pdf
 
PSAK-71-Instrumen-Keuangan-10072019 (1).pptx
PSAK-71-Instrumen-Keuangan-10072019 (1).pptxPSAK-71-Instrumen-Keuangan-10072019 (1).pptx
PSAK-71-Instrumen-Keuangan-10072019 (1).pptx
 
Konseptual Framework psak ifrs-sap
Konseptual Framework psak ifrs-sap Konseptual Framework psak ifrs-sap
Konseptual Framework psak ifrs-sap
 
Akuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatifAkuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatif
 
Pengungkapan laporan keuangan
Pengungkapan laporan keuanganPengungkapan laporan keuangan
Pengungkapan laporan keuangan
 
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
 

Viewers also liked

Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Prie Yono
 
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax AmenstyPSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
Godang Panjaitan
 
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keuAnalisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Patricia Njoto
 
Pembukuan dan pencatatan
Pembukuan dan pencatatanPembukuan dan pencatatan
Pembukuan dan pencatatan
Ade Fathurrahman
 
Presentasi Tax Amnesty
Presentasi Tax AmnestyPresentasi Tax Amnesty
Presentasi Tax Amnesty
Dedy Budiman M.Pd, CMA
 
Pengampunanpajak
PengampunanpajakPengampunanpajak
Pengampunanpajak
omni sukses
 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan FiskalRekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskalguest841855
 
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-okeBagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Asep suryadi
 
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Yuswadi Mulya
 
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
forum_dosen
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADAN
YABES HULU
 
Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816 Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816
forum_dosen
 
Pajak spt badan
Pajak   spt badan Pajak   spt badan
Pajak spt badan
Yan Chen
 
Pembukuan sederhana untuk usaha kecil
Pembukuan sederhana untuk usaha kecilPembukuan sederhana untuk usaha kecil
Pembukuan sederhana untuk usaha kecil
robertlambey
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
Annisa Khoerunnisya
 
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
KhairilJaa
 
Buku p ph upload
Buku p ph uploadBuku p ph upload
Buku p ph upload
harsela
 
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan SwastaTax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
Deny Zaenal Faizin
 
Pajak kel.7 3 akt bab 22
Pajak kel.7 3 akt  bab 22Pajak kel.7 3 akt  bab 22
Pajak kel.7 3 akt bab 22
Emilia Wati
 
Tactical Pistol and Carbine Course 2004
Tactical Pistol and Carbine Course 2004Tactical Pistol and Carbine Course 2004
Tactical Pistol and Carbine Course 2004John Wilson
 

Viewers also liked (20)

Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
 
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax AmenstyPSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
 
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keuAnalisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
 
Pembukuan dan pencatatan
Pembukuan dan pencatatanPembukuan dan pencatatan
Pembukuan dan pencatatan
 
Presentasi Tax Amnesty
Presentasi Tax AmnestyPresentasi Tax Amnesty
Presentasi Tax Amnesty
 
Pengampunanpajak
PengampunanpajakPengampunanpajak
Pengampunanpajak
 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan FiskalRekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
 
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-okeBagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
 
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
 
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADAN
 
Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816 Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816
 
Pajak spt badan
Pajak   spt badan Pajak   spt badan
Pajak spt badan
 
Pembukuan sederhana untuk usaha kecil
Pembukuan sederhana untuk usaha kecilPembukuan sederhana untuk usaha kecil
Pembukuan sederhana untuk usaha kecil
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
 
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
 
Buku p ph upload
Buku p ph uploadBuku p ph upload
Buku p ph upload
 
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan SwastaTax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
 
Pajak kel.7 3 akt bab 22
Pajak kel.7 3 akt  bab 22Pajak kel.7 3 akt  bab 22
Pajak kel.7 3 akt bab 22
 
Tactical Pistol and Carbine Course 2004
Tactical Pistol and Carbine Course 2004Tactical Pistol and Carbine Course 2004
Tactical Pistol and Carbine Course 2004
 

Similar to Akuntansi pasca tax amnesty (psak 70)

Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdfImplementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdf
padlah1984
 
Akuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptx
Akuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptxAkuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptx
Akuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptx
BagusPrasetyo85
 
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
Psak  46 pajak penghasilan 25032015Psak  46 pajak penghasilan 25032015
Psak 46 pajak penghasilan 25032015PPA FEUI
 
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptxPSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
tempehienak3
 
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANGAkt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
noval dwi ridzkiana
 
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMIAkt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Angga Septiawan
 
AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...
AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...
AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...
noval dwi ridzkiana
 
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilanPErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
chuichoco
 
7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx
EllaYolla
 
Psak 46
Psak 46Psak 46
Psak 46
Rizkanovelia1
 
Sektor publik internasional standar akuntansi 14
Sektor publik internasional standar akuntansi 14Sektor publik internasional standar akuntansi 14
Sektor publik internasional standar akuntansi 14
ganda1988
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
TANTO CHANDRA
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
TANTO CHANDRA
 
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptxPSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
galuhvindriarso1
 
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangAKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
Eva Hadi Yanii
 
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangAkuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
Eva Hadi Yanii
 
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptxPower Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
safiraaa0024
 
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus TangerangAKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
Indri Yanti
 
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMIIndri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri Yanti
 
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMIIndri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
Indri Yanti
 

Similar to Akuntansi pasca tax amnesty (psak 70) (20)

Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdfImplementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdf
 
Akuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptx
Akuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptxAkuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptx
Akuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptx
 
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
Psak  46 pajak penghasilan 25032015Psak  46 pajak penghasilan 25032015
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
 
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptxPSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
 
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANGAkt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
 
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMIAkt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
 
AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...
AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...
AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...
 
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilanPErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
 
7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx
 
Psak 46
Psak 46Psak 46
Psak 46
 
Sektor publik internasional standar akuntansi 14
Sektor publik internasional standar akuntansi 14Sektor publik internasional standar akuntansi 14
Sektor publik internasional standar akuntansi 14
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
 
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptxPSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
 
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangAKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
 
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangAkuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
 
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptxPower Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
 
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus TangerangAKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
 
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMIIndri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
 
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMIIndri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
 

Recently uploaded

Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 

Recently uploaded (18)

Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 

Akuntansi pasca tax amnesty (psak 70)

  • 1. AKUNTANSI PASCA TAX AMNESTY PSAK 70 AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
  • 2. RUANG LINGKUP Memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun pelaporannya pasca mengikuti Undang-Undang Tax Amnesty Memandu wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty, agar terhindar dari berbagai kesalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang mungkin timbul di kemudian hari Secara Khusus Pernyataan ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak . AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
  • 3. DEFINISI AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK • aset yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Aset pengampunan pajak • nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Biaya perolehan aset pengampunan pajak • liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Liabilitas pengampunan pajak • penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak
  • 4. • surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak. Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan) • surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan aset, liabilitas, nilai aset neto, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan.. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Surat Pernyataan Harta) • sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Uang tebusan AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK DEFINISI
  • 5. KEBIJAKAN AKUNTANSI Diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak TIDAKDISYARATK AN SAK ? Diakui sebagai Aset dan Liabillitas Pengampunan Pajak Tidak diakui sebagai Aset dan Liabillitas Pengampunan Pajak YA Mengukur, Manyajikan dan mengungkapkan aset dan liabillitas pengampunan pajak
  • 6. Aset dan liabillitas Liabillitas • Diukur sebesar biaya perolehan, merupakan deemed cost dan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran. • Diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas dalam menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset ENTITAS a. mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor . Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba. b. mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan.
  • 7. ENTITAS c. melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan Pernyataan ini. d. diperkenankan, namun tidak disyaratkan, untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SAK pada tanggal Surat Keterangan.
  • 8. ENTITAS e. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal Surat Keterangan dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor. Nilai hasil pengukuran kembali menjadi dasar baru bagi entitas dalam menerapkan ketentuan pengukuran setelah pengakuan awal .
  • 9. ENTITAS f. Jika entitas menyimpulkan bahwa pengampunan pajak mengakibatkan entitas memperoleh pengendalian atas investee sesuai PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian, entitas disyaratkan untuk, selama periode pengukuran kembali, mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada tanggal Surat Keterangan. Periode pengukuran kembali dimulai setelah tanggal Surat Keterangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
  • 10. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL (lanjutan) Pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan, termasuk, namun tidak terbatas pada : (a) Properti investasi, sesuai dengan PSAK 13: Properti Investasi. (b) Persediaan, sesuai dengan PSAK 14: Persediaan. (c) Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, sesuai dengan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. (d) Aset tetap, sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap. (e) Aset takberwujud, sesuai dengan PSAK 19: Aset Takberwujud. (f) Instrumen keuangan, sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
  • 11. PENGHENTIAN PENGAKUAN • Entitas menerapkan kriteria penghentian pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam SAK untuk masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut. AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
  • 12. PENYAJIAN • disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Aset dan liabilitas pengampunan pajak • Entitas memiliki informasi yang memadai untuk melakukan pemisahan klasifikasi tersebut. Aset dan liabilitas pengampunan pajak • Jika dasar pemisahan klasifikasi tersebut bersifat arbitrer, maka aset dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Aset dan liabilitas pengampunan pajak
  • 13. • Entitas mereklasifikasi, yang sebelumnya disajikan ke dalam pos aset dan liabilitas serupa, ketika: • entitas mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak entitas memperoleh pengendalian atas investee • entitas memperoleh pengendalian atas investee Aset dan liabillitas pengampunan pajak • Entitas menyajikan kembali laporan keuangan terdekat sebelumnya, hanya jika tanggal laporan keuangan tersebut adalah setelah tanggal Surat Keterangan. • Entitas tidak melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak. Aset dan liabillitas pengampunan pajak PENYAJIAN
  • 14. PENGUNGKAPAN • Entitas mengungkapkan, dalam laporan keuangannya, tanggal Surat Keterangan dan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan, serta jumlah liabilitas pengampunan pajak. • Entitas menggunakan pertimbangannya dalam mengungkapkan kebijakan dan estimasi akuntansi, serta rincian atas jumlah tercatat yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal. AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
  • 15. KETENTUAN TRANSISI • Entitas menerapkan ketentuan dalam PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan , jika entitas memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 06 . • Entitas menerapkan persyaratan dalam Pernyataan ini secara prospektif, jika entitas memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 07.Laporan keuangan untuk periode sebelum tanggal efektif Pernyataan ini tidak perlu disajikan kembali. AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
  • 16. TANGGAL EFEKTIF • Pernyataan ini berlaku sejak tanggal pengesahan UU Pengampunan Pajak. AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK