PSAK 70 memberikan panduan akuntansi bagi entitas terkait aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. PSAK ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak serta transisi, tanggal efektif, dan ketentuan penyajian kembali laporan keuangan.
PSAK 70 will be implemented by entities (including those which using PSAK ETAP), when they recognize asset/liabilities from performing the Tax Amnesty. This BDO flash news summaries its accounting treatment.
PSAK 70 will be implemented by entities (including those which using PSAK ETAP), when they recognize asset/liabilities from performing the Tax Amnesty. This BDO flash news summaries its accounting treatment.
Tata Cara Ikut Tax Amnesty untuk Pegawai atau Karyawan baik Negeri maupun Swasta dan Pengecualian Objek Amnesti Pajak, untuk Konsultasi 0812-1917-9800 (telkomsel)
PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
dalam:
· Mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan
periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut: (a) Pemulihan nilai
tercatat aktiva dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di
dalam neraca, (b) Transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan
yang diakui dan disajikan didalam laporan komersial perusahaan.Pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang
belum dikompesasikan, penyajian pajak penghasilan di dalam laporan
keuangan komersial dan pengungkapan informasi yang berhubungan
dengan pajak penghasilan Prinsip Dasar Akunansi Pajak Penghasilan
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMIIndri Yanti
PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
dalam:
· Mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan
periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut: (a) Pemulihan nilai
tercatat aktiva dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di
dalam neraca, (b) Transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan
yang diakui dan disajikan didalam laporan komersial perusahaan.
PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
dalam:
· Mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan
periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut: (a) Pemulihan nilai
tercatat aktiva dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di
dalam neraca, (b) Transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan
yang diakui dan disajikan didalam laporan komersial perusahaan.
Similar to Akuntansi pasca tax amnesty (psak 70) (20)
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
Akuntansi pasca tax amnesty (psak 70)
1. AKUNTANSI PASCA TAX AMNESTY
PSAK 70
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
2. RUANG LINGKUP
Memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun
pelaporannya pasca mengikuti Undang-Undang Tax
Amnesty
Memandu wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty,
agar terhindar dari berbagai kesalahan akuntansi
dan pelaporan keuangan yang mungkin timbul di
kemudian hari
Secara Khusus Pernyataan ini mengatur perlakuan
akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan
pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak .
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
3. DEFINISI
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
• aset yang timbul dari pengampunan pajak
berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan
Pajak.
Aset pengampunan pajak
• nilai aset berdasarkan Surat Keterangan
Pengampunan Pajak.
Biaya perolehan aset
pengampunan pajak
• liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan
aset pengampunan pajak.
Liabilitas
pengampunan pajak
• penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak
dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi
pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap
aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur
dalam UU Pengampunan Pajak.
Pengampunan pajak
4. • surat yang diterbitkan oleh Menteri
Keuangan sebagai bukti pemberian
pengampunan pajak.
Surat Keterangan
Pengampunan Pajak
(Surat Keterangan)
• surat yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk mengungkapkan aset, liabilitas,
nilai aset neto, serta penghitungan dan
pembayaran uang tebusan..
Surat Pernyataan
Harta untuk
Pengampunan Pajak
(Surat Pernyataan
Harta)
• sejumlah uang yang dibayarkan ke kas
negara untuk mendapatkan
pengampunan pajak.
Uang tebusan
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
DEFINISI
5. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Diterbitkan Surat
Keterangan
Pengampunan Pajak
TIDAKDISYARATK
AN
SAK ?
Diakui sebagai Aset dan
Liabillitas Pengampunan
Pajak
Tidak diakui sebagai Aset
dan Liabillitas
Pengampunan Pajak
YA
Mengukur, Manyajikan dan
mengungkapkan aset dan
liabillitas pengampunan pajak
6. Aset dan liabillitas Liabillitas
• Diukur sebesar biaya perolehan, merupakan
deemed cost dan sebagai dasar untuk
melakukan pengukuran.
• Diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk
menyerahkan kas dalam menyelesaikan
kewajiban yang berkaitan langsung dengan
perolehan aset
ENTITAS
a. mengakui selisih antara aset pengampunan pajak
dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam
pos tambahan modal disetor . Jumlah tersebut
tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi
maupun direklasifikasi ke saldo laba.
b. mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam
laba rugi pada periode Surat Keterangan
disampaikan.
7. ENTITAS
c. melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset
pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi
pada periode Surat Keterangan disampaikan
sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat
hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim
atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak
tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum
dikompensasi, dan provisi pajak sebelum
menerapkan Pernyataan ini.
d. diperkenankan, namun tidak disyaratkan, untuk
mengukur kembali aset dan liabilitas
pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar
sesuai dengan SAK pada tanggal Surat
Keterangan.
8. ENTITAS
e. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar
pada tanggal Surat Keterangan dengan biaya
perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak
yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam
saldo tambahan modal disetor. Nilai hasil
pengukuran kembali menjadi dasar baru bagi
entitas dalam menerapkan ketentuan pengukuran
setelah pengakuan awal .
9. ENTITAS
f. Jika entitas menyimpulkan bahwa pengampunan
pajak mengakibatkan entitas memperoleh
pengendalian atas investee sesuai PSAK 65:
Laporan Keuangan Konsolidasian, entitas
disyaratkan untuk, selama periode pengukuran
kembali, mengukur kembali aset dan liabilitas
pengampunan pajak pada tanggal Surat
Keterangan. Periode pengukuran kembali dimulai
setelah tanggal Surat Keterangan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2017.
10. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL (lanjutan)
Pengukuran setelah pengakuan awal aset dan
liabilitas pengampunan pajak mengacu pada
SAK yang relevan, termasuk, namun tidak
terbatas pada :
(a) Properti investasi, sesuai dengan PSAK 13:
Properti Investasi.
(b) Persediaan, sesuai dengan PSAK 14:
Persediaan.
(c) Investasi pada entitas asosiasi dan ventura
bersama, sesuai dengan PSAK 15: Investasi
pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
(d) Aset tetap, sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap.
(e) Aset takberwujud, sesuai dengan PSAK 19:
Aset Takberwujud.
(f) Instrumen keuangan, sesuai dengan PSAK 55:
Instrumen Keuangan: Pengakuan dan
Pengukuran.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
11. PENGHENTIAN PENGAKUAN
• Entitas menerapkan kriteria penghentian
pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas
pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan
dalam SAK untuk masing-masing jenis aset dan
liabilitas tersebut.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
12. PENYAJIAN
• disajikan secara terpisah dari aset dan
liabilitas lainnya dalam laporan posisi
keuangan.
Aset dan liabilitas
pengampunan pajak
• Entitas memiliki informasi yang
memadai untuk melakukan pemisahan
klasifikasi tersebut.
Aset dan liabilitas
pengampunan pajak
• Jika dasar pemisahan klasifikasi tersebut
bersifat arbitrer, maka aset dan liabilitas
pengampunan pajak sebagai bagian dari aset
tidak lancar dan liabilitas jangka panjang
disajikan dalam laporan posisi keuangan.
Aset dan liabilitas
pengampunan pajak
13. • Entitas mereklasifikasi, yang sebelumnya
disajikan ke dalam pos aset dan liabilitas serupa,
ketika:
• entitas mengukur kembali aset dan liabilitas
pengampunan pajak entitas memperoleh
pengendalian atas investee
• entitas memperoleh pengendalian atas investee
Aset dan liabillitas
pengampunan pajak
• Entitas menyajikan kembali laporan
keuangan terdekat sebelumnya, hanya jika
tanggal laporan keuangan tersebut adalah
setelah tanggal Surat Keterangan.
• Entitas tidak melakukan saling hapus
antara aset dan liabilitas pengampunan
pajak.
Aset dan liabillitas
pengampunan pajak
PENYAJIAN
14. PENGUNGKAPAN
• Entitas mengungkapkan, dalam laporan keuangannya,
tanggal Surat Keterangan dan jumlah yang diakui sebagai
aset pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan,
serta jumlah liabilitas pengampunan pajak.
• Entitas menggunakan pertimbangannya dalam
mengungkapkan kebijakan dan estimasi akuntansi, serta
rincian atas jumlah tercatat yang memiliki dampak
signifikan terhadap laporan keuangan untuk menghasilkan
informasi yang relevan dan andal.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
15. KETENTUAN TRANSISI
• Entitas menerapkan ketentuan dalam PSAK 25: Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan ,
jika entitas memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan
paragraf 06 .
• Entitas menerapkan persyaratan dalam Pernyataan ini
secara prospektif, jika entitas memilih kebijakan akuntansi
sesuai dengan paragraf 07.Laporan keuangan untuk
periode sebelum tanggal efektif Pernyataan ini tidak perlu
disajikan kembali.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
16. TANGGAL EFEKTIF
• Pernyataan ini berlaku sejak tanggal pengesahan
UU Pengampunan Pajak.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK