SlideShare a Scribd company logo
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DAERAH
LINDA GRACE LOUPATTY, SE.,M.AK.,AK
Organisasi Perencanaan
dan Penganggaran Daerah
2
STRUKTUR
ORGANISASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
ORGANISASI
PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN
DAERAH
SUB POKOK BAHASAN
3
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
UU NOMOR 35/2004
PASAL 32
Presiden
Menyelenggarakan Dan
Bertanggungjawab Atas
Perencanaan Pembangunan
Nasional
Gubernur selaku wakil
Pemerintah
mengkoordinasikan
Pelaksanaan Perencanaan
tugas-tugas Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan
PENYELENGGARA DAN PENGANGGUNGJAWAB
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
GUBERNUR
PRESIDEN SKPKD
4
SKPD
5
Kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab
atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya
Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, Kepala
Daerah di bantu oleh Kepala Bapeda (SKPKD)
Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah
sesuai dengan tugas dan kewenangannya
Gubernur Menyelenggarakan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi perfencanaan pembangunan antar
kabupaten/kota
peran kepala daerah dalam permendagri no,
13/2006 (pasal 5 : 1) tentang pengelolaan
keuangan daerah
Kepala Daerah selaku kepala
Pemerintahan Daerah adalah
pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan Daerah
Dan mewakili Pemerintah
Daerah dalam Kepemilikan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Sekertaris Daerah selaku
Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kepala SKPKD selaku
PPKD
Kepala SKPD selaku
Pejabat Pengguna
Anggaran
6
Melimpahkan sebahagian/seluruh
kekuasaannya kepada:
7
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAERAH
BAPPEDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAERAH
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SKPD
ORGANISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DAERAH
8
T U G A S
MAHASISWA
T U G A S
9
JELASKAN ORGANISASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DAERAH DI KABUPATEN
KEPULAUAN ARU, BESERTA URAIAN TUGASNYA

More Related Content

What's hot

Perencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikPerencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran Publik
Sujatmiko Wibowo
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Deddi Nordiawan
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Mahyuni Bjm
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
Ary Efendi
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Magdalena Palma Renia
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Dadang Solihin
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Erny Anggrahini
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Rizki Rizki Afdhal
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Joy Irman
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
Ary Efendi
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Dr. Zar Rdj
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Dadang Solihin
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
BappedaLampungUtara
 

What's hot (20)

Perencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikPerencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran Publik
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
sisdur akuntansi penerimaan kas
 sisdur akuntansi penerimaan kas sisdur akuntansi penerimaan kas
sisdur akuntansi penerimaan kas
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
 
anggaran pemerintah
anggaran pemerintahanggaran pemerintah
anggaran pemerintah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 

Similar to Organisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah

SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
Formasi Org
 
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdfMateri SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
ArisMali
 
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-revBuku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
rajapusbar
 
Fungsi dan peran bappeda
Fungsi dan peran bappedaFungsi dan peran bappeda
Fungsi dan peran bappeda
Siti Sahati
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor  88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor  88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
santoni toni
 
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.pptPEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
inspektoratdaerah3
 
0. SOTK Pemerintah Desa.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa.pptx0. SOTK Pemerintah Desa.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa.pptx
nesanakhitapenawa
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Dodik Mer
 
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
nesanakhitapenawa
 
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptxMEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
KPMBugakBlang
 
Materi Bu Asri II
Materi Bu Asri IIMateri Bu Asri II
Materi Bu Asri IIyulestian
 
01. RPJM Desa.pdf
01. RPJM Desa.pdf01. RPJM Desa.pdf
01. RPJM Desa.pdf
Fahridi Ahyar
 
iv_pembangunan-desa.ppt
iv_pembangunan-desa.pptiv_pembangunan-desa.ppt
iv_pembangunan-desa.ppt
ZaenudinAmrulloh1
 
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).pptPEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
Bungasriannisa12Bung
 
Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004
Dini Audi
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Dadang Solihin
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
dianaekowati1
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
dianaekowati1
 

Similar to Organisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah (20)

SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdfMateri SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
 
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-revBuku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 
Fungsi dan peran bappeda
Fungsi dan peran bappedaFungsi dan peran bappeda
Fungsi dan peran bappeda
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor  88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor  88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
 
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.pptPEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
 
0. SOTK Pemerintah Desa.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa.pptx0. SOTK Pemerintah Desa.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa.pptx
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
 
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptxMEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
 
Materi Bu Asri II
Materi Bu Asri IIMateri Bu Asri II
Materi Bu Asri II
 
01. RPJM Desa.pdf
01. RPJM Desa.pdf01. RPJM Desa.pdf
01. RPJM Desa.pdf
 
iv_pembangunan-desa.ppt
iv_pembangunan-desa.pptiv_pembangunan-desa.ppt
iv_pembangunan-desa.ppt
 
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).pptPEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
 
Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 

More from Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura

SLIDE_8 PAJAK PROVINSI.pdf
SLIDE_8  PAJAK PROVINSI.pdfSLIDE_8  PAJAK PROVINSI.pdf
SLIDE_7 PAJAK DAERAH (BAGIAN 2).pdf
SLIDE_7   PAJAK  DAERAH  (BAGIAN 2).pdfSLIDE_7   PAJAK  DAERAH  (BAGIAN 2).pdf
SLIDE_7 PAJAK DAERAH (BAGIAN 2).pdf
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdfSLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
SLIDE_5  SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdfSLIDE_5  SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAANANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES (PROCESS COSTING)
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES  (PROCESS COSTING)HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES  (PROCESS COSTING)
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES (PROCESS COSTING)
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIALANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAH
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGANPELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASAPERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYAPENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGANTINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan KursManajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
Instrumen Derivatif
Instrumen DerivatifInstrumen Derivatif
Penelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
Penelusuran Aset Dan Pemulihan KerugianPenelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
Penelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 

More from Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura (20)

SLIDE_8 PAJAK PROVINSI.pdf
SLIDE_8  PAJAK PROVINSI.pdfSLIDE_8  PAJAK PROVINSI.pdf
SLIDE_8 PAJAK PROVINSI.pdf
 
SLIDE_7 PAJAK DAERAH (BAGIAN 2).pdf
SLIDE_7   PAJAK  DAERAH  (BAGIAN 2).pdfSLIDE_7   PAJAK  DAERAH  (BAGIAN 2).pdf
SLIDE_7 PAJAK DAERAH (BAGIAN 2).pdf
 
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdfSLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
 
SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
SLIDE_5  SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdfSLIDE_5  SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
 
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAANANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
 
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES (PROCESS COSTING)
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES  (PROCESS COSTING)HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES  (PROCESS COSTING)
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES (PROCESS COSTING)
 
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIALANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
 
PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH
 
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
 
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGANPELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
 
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASAPERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
 
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYAPENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
 
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGANTINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
 
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
 
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan KursManajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
 
Instrumen Derivatif
Instrumen DerivatifInstrumen Derivatif
Instrumen Derivatif
 
Penelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
Penelusuran Aset Dan Pemulihan KerugianPenelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
Penelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Asuransi
 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
 

Recently uploaded

460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 

Recently uploaded (18)

460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 

Organisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah

  • 1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH LINDA GRACE LOUPATTY, SE.,M.AK.,AK Organisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
  • 3. 3 STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU NOMOR 35/2004 PASAL 32 Presiden Menyelenggarakan Dan Bertanggungjawab Atas Perencanaan Pembangunan Nasional Gubernur selaku wakil Pemerintah mengkoordinasikan Pelaksanaan Perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  • 4. PENYELENGGARA DAN PENGANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH GUBERNUR PRESIDEN SKPKD 4 SKPD
  • 5. 5 Kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, Kepala Daerah di bantu oleh Kepala Bapeda (SKPKD) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya Gubernur Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perfencanaan pembangunan antar kabupaten/kota
  • 6. peran kepala daerah dalam permendagri no, 13/2006 (pasal 5 : 1) tentang pengelolaan keuangan daerah Kepala Daerah selaku kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah Dan mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sekertaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala SKPKD selaku PPKD Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran 6 Melimpahkan sebahagian/seluruh kekuasaannya kepada:
  • 7. 7 KOORDINATOR PENGELOLAAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAERAH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SKPD ORGANISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
  • 8. 8 T U G A S MAHASISWA
  • 9. T U G A S 9 JELASKAN ORGANISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU, BESERTA URAIAN TUGASNYA