Download to read offline
![PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pembinaanaparaturpemde201811-220916033541-eef1dc5a-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
0. SOTK Pemerintah Desa.pptx
- 1. MEMAHAMI SOTK PEMDES SAHARSAMADA, S.A.P NIP. 19830311 201001 1 023 KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
- 2. Ketentuan Umum 01 PemerintahDesa Adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 02 Kepala Desa Adalah Pejabat Pemdes yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari 03 Perangkat Desa Adalah unsur staf yang membantu Kades dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kades dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan taknis dan unsur kewilayaan 04 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemdes Adalah satu sistem dalam kelembagaan yang terdapat pengaturan tugas dan fungsi sert hubungan kerja
- 3. ELEMEN UTAMA DEMOKRASIDESA Pemerintah Desa Satu-satunya institusi penyelenggara pemerintahan desa dan sebagai pemegang seluruh kewenangan Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat BPD (Lembaga Perwakilan) Lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan (kontrol, representasi dan legislasi) Perwakilan wilayah, yang dipilih secara demokratis LKD (Wadah Pengorganisasian) Wadah pertisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Menjalankan tugas pemberdayaan, yang turut merencanakan dan melaksanakan pembangunan Masyarakat menjalankan asas demokrasi dengan memilih pimpinan desa dan perwakilannya di lembaga pemerintahan desa Sebagai alat kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan desa dan laju pembangunannya Musyawarah Desa sarana demokrasi deliberatif Forum pembuatan keputusan strategis desa
- 4.
- 5. Dasar Hukum Pengaturan PerangkatDesa UU Desa (No. 6 Tahun 2014) PP No. 47 Tahun 2015/ PP No. 11 Tahun 2019 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemdes Perda Kabupaten Lebong No.10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa
- 6. TUPOKSI KEPALA DESA Bertugasmenyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat 01 03 02 04 Seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan trantib, melakukan upaya perlindungan masyarakat, penataan administrasi kependudukan dan penataan serta pengelalaan wilayah Penyelenggaraan Pemdes Seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan Pembinaan Kemasyarakatan Seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pelayanan sosial dasar Pelaksanaan Pembangunan Seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya Pemberdayaan Masyarakat
- 7. TATA KERJA Pasal 12Permendagri No. 84 Tahun 2015 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- 8. Perangkat Desa 1 2 3 Dipimpin olehSekretaris Desa dan paling banyak terdiri dari 3 urusan, 1) TU dan Umum; 2) Keuangan; 3) Perencanaan Sekretariat Desa Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Adapun jumlah unsurnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keungan desa serta faktor wilayah dan jumlah penduduk Pelaksana Kewilayaan Merupakan unsur pembantu Kades sebagai pelaksana tugas operasional. Paling banyak terdiri dari 3, yaitu 1) Pemerintahan; 2) Kesejahteraan; dan 3) Pelayanan Pelaksana Teknis Berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa Perangkat Desa
- 9. SEKRETARIS DESA Pelaksanaanunsur-unsur ketatausahaan dan administrasi umum Pelaksanaan koordinasi kegiatan yang dilakukan kepala desa Pelaksanaan bahan pengelolaan data dan perumusan program Pelaksanaan pemantauan dan pelayanan masyarakat Pelaksanaan program kerja tahunan dan pelaporannya Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas yang diberikan
- 10. KEPALA URUSAN (1) KEPALAURUSAN TATA USAHA (TU) DAN UMUM Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- 11. KEPALA URUSAN (2) KEPALAURUSAN KEUANGAN Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 12. KEPALA URUSAN (3) KEPALAURUSAN PERENCANAAN Mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDes, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- 13. TUGAS KEPALA SEKSI Berkedudukansebagai unsur pelaksana teknis Kepala Seksi Bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
- 14. KEPALA SEKSI (1) KEPALASEKSI PEMERINTAHAN Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
- 15. KEPALA SEKSI (2) KEPALASEKSI KESEJAHTERAAN Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- 16. KEPALA SEKSI (3) KEPALASEKSI PELAYANAN UMUM Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- 17. TUGAS KEPALA KEWILAYAHAN KEPALAWILAYAHAN DISEBUT KEPALA DUSUN Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya
- 18. FUNGSI KEPALA DUSUN Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah Mengawasi pelaksanan pembangunan di wilayahnya Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 19. Pengangkatan Perangkat Desa Persyaratan(Pasal 11) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi Menurut Perda Kabupaten Lebong No. 10 Tahun 2017
- 20. Pengangkatan Perangkat Desa MenurutPerda Kabupaten Lebong No. 10 Tahun 2017 Kelengkapan Persyaratan(Pasal 11) KTP atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun di desa bersangkutan Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat bersangkutan diatas materai Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika Ijazah pendidikan dari tingkat bawah hingga pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang Akte Kelahiran Suat Permohonan menjadi Perangkat Desa Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa, yang bersangkutan selama menjadi perangkat desa Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di dusun, bila yang bersangkutan menjabat kepala dusun PNS akan diangkat, bila melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam hal ini PNS yang diangkat menjadi perangkat desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa, namun tanpa menghilangkan hak sebagai PNS
- 21. Pengangkatan Perangkat Desa MenurutPerda Kabupaten Lebong No. 10 Tahun 2017 Mekanisme Pengangkatan (Pasal 12) Pengangkatan perangkat desa merypakan kewenangan Kepala Desa, yang dilaksanakan melalui mekanisme berikut: Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Kepala desa membentuk Tim yang terdiri dari Seorang Ketua, Seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota Masa penjaringan dan penyaringan mulai dilaksanakan 60 hari sebelum berakhir masa jabatan perangkat terdahulu Apabila terjadi kekosongan jabatan sebelum masa jabatan berakhir, maka penjaringan dilaksanakan paling lambat 14 hari sejak terjadi kekosongan jabatan Proses penjaringan dimulai dengan membuat pengumuman secara terbuka dan menerima pendaftaran “Balon” sesuai dengan masa akan berakhirnya jabatan sebelumnya Apabila belum mendapatkan Balon dalam jangka waktu yang ada, maka pendaftaran dapat diperpanjang selama 12 hari Hasil penjaringan dan penyaringan Balon Perangkat Desa, sekurang-kurangnya 2 calon yang dikonsultasikan kepada camat, selambat-lambatnya 14 hari setelah pendaftaran ditutup Camat memberikan rekomendasi terhadap calon selambat-lambatnya 7 hari kerja Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa
- 22. Pengangkatan Perangkat Desa MenurutPerda Kabupaten Lebong No. 10 Tahun 2017 Pasal 15 menyatakan tentang Masa Jabatan, bahwa: “.....Masa jabatan perangkat desa selama 6 (enam) tahun atau mengikuti masa jabatan Kepala Desa......”
- 23. Pengangkatan Perangkat Desa MenurutPerda Kabupaten Lebong No. 10 Tahun 2017 Pemberhentian Perangkat Desa (Pasal 19) Perangkat desa diberhentikan, karena: Meninggal dunia; Permintaan sendiri; Diberhentikan ; dan Habis masa jabatan
- 24. Penghasilan Perangkat Desa MenurutPerda Kabupaten Lebong No. 10 Tahun 2017 vs PP No. 11 Tahun 2019 Penghasilan Perangkat Desa (Versi Lama) Sekdes paling sedikit 70% dari pengjhasilan tetap Kepala Desa per-bulan; Perangkat Desa selain Sekretaris paling sedikit 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa per-bulan Penghasilan Perangkat Desa (Versi Baru) Besar penghasilan tetap kapala desa paling sedikit, yait Rp. 2.426.640,00 atau setara gaji pokok PNS golongan II/a Besar penghasilan tetap kapala desa paling sedikit, yait Rp. 2.224.420,00 atau setara gaji pokok PNS golongan II/a Besar penghasilan tetap kapala desa paling sedikit, yait Rp. 2.022.200,00 atau setara gaji pokok PNS golongan II/a
- 25. JENIS DESA Penentuan JumlahPerangkat Desa Berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemdes, pada BAB III Pasal 11 menjelaskan bahwa susunan organisasi Pemerintahan Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa, yaitu: Desa Swasembada, wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi Desa Swakarya, dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi Desa Swadaya, memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi. Catatan: Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 26.
- 27. Thank you Sampai JumpaDikesempatan Lainnya!!