1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :...........................................................TAHUN 2013-08-13
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGGERAK
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGGERAK PEMBANGUNAN DESA (KPPD)
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DAERAH TERTINGGAL
(P2SEDT)
TAHUN 2013
KEPALA DESA WAKADIA
Menimbang : a. Bahwa upaya percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang Terpadu,
Komprehensif dan Partisipatif
b. Bahwa upaya Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah tertinggal
tertinggal (P2SEDT) bertujuan mendorong integrasi dan sinergi lintas
sektoral, lintas pelaku, dan lintas wilayah dalam mencapai tujuan
percepatan pembangunan daerah teringgal
c. Bahwa strategi kelembagaan program P2SEDT berlandaskan kerangka
berpikir untuk mendorong pengaruh sutaman isu-isu daerah tertinggal
dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat agar menjadi prioritas
utama dalam perumusan kebijakan pembangunan disetiap wilayah.
d.Bahwa kelembagaan program P2SEDT melakukan fungsi kordinasi dengan
seluruh sektor di daerah untuk memastikan persoalan yang dihadapi
menjadi prioritas penting dalam strategi pembangunan daerah.
e. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,b,c dan d diatas, perlu
penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat dan seluruh instansi
pemerintah menjadi aspek penting dan mendasar serta mendesak
dikedepankan dalam percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah
tertinggal (P2SEDT)
f. bahwa kelembagaan yang dimaksud pada huruf c, adalah kelompok
penggerak pembangunan desa (KPPD) pada setiap desa yang dibentuk oleh
kepala desa.
g.bahwa nama-nama kelompok penggerak pembangunan desa (KPPD)
penerima bantuan sosial program P2SEDT untuk penguatan kelembagaan
masyarakat perlu ditetapkan dengan SK KEPALA DESA.
Mengingat
: 1. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2007
2. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

2. antara pemerintah pusat dan daerah.
3. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah
tingkat II di sulawesi.
4. peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan tugas dekosentrasi dan
tugas pembantuan.
5. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keangan
daerah
6. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat
desa
8. peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang dana alokasi umum
daerah provinsi, daerah kabupaten muna.
9.peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2005 tentang pedoman tata
naskah dinas lingkup pemerintah kabupaten / kota.
10. keputusan meteri negara pembangunan daerah tertinggal nomor 6/PER/MPDT/I/2010 tentang rencana strategi nasional pembangunan daerah
tertinggal.
11. peraturan meteri dalam negeri nomor 7 tahun 2007 tentang pembentukan
kader pemberdayaan masyarakat.
12. peraturan daerah kabupaten muna nomor 17 tahun 2007 tentang
pembentukan organisasi daerah kabupaten muna.
13. peraturan daerah kabupaten muna nomor 02 tahun 2008 tentang perubahan
atas peraturan daerah kabupaten muna nomor 16 tahun 2007 tentang
pembentukan organisasi lembaga teknis daerah kabupaten muna.
14. pedoman pelaksanaan penyusunan strategi daerah percepatan
pembangunan daerah tertinggal (TK-KPDT)
15. peraturan presiden nomor 6 tahun 2011 tentan dana alokasi umum daerah
provinsi, kabupaten dan kota tahun 2011.

3. MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Kelompok penggerak pembangunan desa (KPPD) dengan tugas dan fungsi
sebagai berikut :
1.
Melakukan kordinasi dan konsultasi dengan istansi terkait menyangkut
pelaksanaan kegiatan.
2.
Mengorganisasikan, mengelola, mengevaluasi, serta mempromosikan
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian program percepatan pembangunan
daerah tertinggal.
3.
Menyusun proposal untuk pemanfaatan bantuan sosial
4.
Melaksanakan dan memanfaatkan bantuan secara profesional dan
bertanggungjawab.
5.
Melaksanakan pekerjaan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan
6.
Menyiapkan laporan kemajuan kegiatan secara berkala dan disampaikan
kepada kepala desa selaku penasehat kppd.
7.
Membuat dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan bantuan sosial
kepada kepala desa selaku penasehat kppd.
KEDUA
: Nama-nama susunan pengurus serta struktur organisasi kelompok penggerak
pembangunan desa (KPPD) tahun 2013 provinsi sulawesi tenggara kabupaten
muna kecamatan tongkuno desa wakadia
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabiila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Wakadia
Pada tanggal :
KEPALA DESA
WAKADIA
Tembusan Kepada Yth :
1. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI di Jakarta
2. KPA Satker Pembinaan Lembaga Sosial Budaya KPDT
3. PPK Satker Pembinaan Lembaga Sosial Budaya KPDT
4. Kepala Bappeda Kabupaten
5. Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan
6. Pengurus KPPD
7. Arsip

4. Lampiran Keputusan Kepala Desa Wakadia
Nomor
:..........................Tahun 2013
Tanggal
: ..........................................
Tentang
: Pembentukan kelompok Masyarakat / kelompok penggerak
Pembangunan
Desa
(KPPD)
Melalui
P2SEDT
Kementrian
Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Muna Tahun 2013.
Nama Desa
: WAKADIA
Ketua
: MUSLIATI DAHIMU
Sekretaris
: KAIMAN
Bendahara
: RAHMIN
Seksi Ekonomi
: LA ODE TENO
Seksi Sosial
: LA OBI
Seksi Infastruktur
: YATRI
Anggota
: TRISNAWATI
Anggota
: LAHALRINI
Anggota
: ROSTAM
Anggota
: LA HUDIA
Alamat
:
Nomor Rekening
:
Nama Bank
:
Ditetapkan Di
:
Pada Tanggal
: BRI
Ditetapkan di :.........................................................................
Pada Tanggal :.........................................................................
KEPALA DESA
WAKADIA