Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan belanja di sektor sumber daya ekstraktif melalui penggunaan open data. Open data digunakan untuk memperbaiki tata kelola sektor ekstraktif dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat sipil, memantau aktivitas industri, dan mempengaruhi kebijakan publik.

1. Transparansi dan
Akuntabilitas Penerimaan
dan Belanja di Sektor
Sumberdaya Ekstraktif
OPEN DATA +
INDUSTRI EKSTRAKTIF

2. I
ndonesia, bangsa yang dulunya masih cenderung tertutup, kini telah
memasuki era keterbukaan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik telah diundangkan di tahun 2008 dan sejak saat itu, warga negara
Indonesia dijamin haknya untuk mengakses informasi publik, termasuk data
yang dahulu aksesnya ditutup untuk publik.
Indonesia juga telah mengadopsi inisiatif
global Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI) untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pada industri
ekstraktif (minyak, gas, dan pertambangan)
- yang pada dasarnya tertutup dan penuh
kerahasiaan. Baru-baru ini, EITI meningkatkan
standarnya yang mengharuskan negara yang
menerapkan EITI untuk menyediakan data
laporan yang dapat diakses, digunakan kembali
dan dibaca oleh perangkat mesin (format
terbuka). Di samping itu, mengingat partisipasi
Indonesia dalam Open Government Partnership
(OGP), terdapat upaya yang progresif dari
berbagai sektor dan pemerintah juga
pemangku kepentingan lainnya untuk terus
Transformasi Industri Ekstraktif
Melalui Open Data

3. memajukan dan mendukung penerapan open
data: dalam sektor pelayanan publik, ekonomi
dan perdagangan, politik dan demokrasi juga
industri ekstraktif.
Akan tetapi, Open Data tidak lantas berguna
dengan sendirinya. Informasi yang dibagikan
oleh pemerintah atau sumber-sumber lainnya
perlu diproses, dianalisis dan dikomunikasikan
secara efektif kepada publik. Pemerintah,
organisasi masyarakat sipil, praktisi dan teknisi
(seperti pengembang aplikasi, kartografer,
perancang multimedia, dan sebagainya) dapat
memainkan berbagai macam peran untuk
optimalisasi manfaat Open Data sebagai modal
berharga untuk memperbaiki pelayanan publik
dan mendorong tata kelola yang baik. Oleh
karena itu dapat kita bayangkan era dimana
data dipublikasikan dalam format terbuka, dan masyarakat sipil dapat
berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan.
Open Data bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen yang mampu
membuka kesempatan yang lebih besar untuk melakukan perubahan
sektor industri ekstraktif. Untuk itu, masyarakat sipil juga pemerintah perlu
memanfaatkannya secara bijak. Kini, gerakan Open Data telah dimulai dan
dampaknya mulai (dan kian) dirasakan. Mari berpartisipasi dalam gerakan
ini!

4. Open data untuk Advokasi yang Efektif:
Membangun Kapasitas Masyarakat Sipil
K
ami percaya bahwa kualitas data dapat membuat perbedaan dalam advokasi.
Kualitas tersebut dapat berujung pada advokasi yang lebih efektif dan tepat
sasaran untuk menjawab beragam masalah dalam pembangunan. Akan tetapi,
data tanpa kapasitas pengguna data yang cukup tidaklah lengkap. Koalisi PWYP
Indonesia bekerjasama dengan School of Data menyelenggarakan serangkaian
pelatihan untuk menggunakan Open Data secara optimal. Organisasi masyarakat
sipil dan pemimpin masyarakat lokal juga komunitas masyarakat adat dilatih untuk
bekerja menggunakan data secara efisien (sebagai contoh seri pembelajaran: Open
Data 101, menemukan data, bekerja menggunakan data, mengkomunikasikan data,
dan sebagainya), juga manfaat format Open Data. Setidaknya ada 36 organisasi yang
mendapatkan manfaat atas pelatihan ini, baik di tingkat nasional maupun di tingkat
lokal. Pelatihan ini tidak hanya diperuntukkan bagi peserta yang mempunyai akses
internet dan teknologi berbasis komputer, tetapi juga disesuaikan untuk komunitas
yang dihadapkan pada akses yang terbatas. Kegiatan ini sudah mengubah cara
bagaimana data digunakan, meningkatkan efisiensi organisasi masyarakat sipil
dalam bekerja dengan data juga yang terpenting cara mengkomunikasikan data. Kini,
mayoritas publikasi advokasi telah dibuat secara informatif dan dalam bentuk yang
mudah digunakan (seperti infografis, dsb.), yang mana dapat diterima oleh pemangku
kepentingan.
Drone untuk Advokasi:
Mendorong Transparansi
Spasial
Dalam sektor ekstraktif, spasial (ruang dan wilayah)
merupakan komponen yang penting. Hal ini berkaitan
dengan skop industri, tanggung jawab keuangan
dan penerimaan, dampak lingkungan dan juga
aspek sosial terhadap komunitas terdampak. PWYP
Indonesia bersama dengan Swandiri Institute mendorong transparansi spasial dengan
mengenalkan teknologi drone. Kami melatih komunitas masyarakat adat dayak di
Kalimantan Barat menggunakan drone untuk memetakan wilayah mereka beserta hak-
hak tradisionalnya dan memantau aktivitas dan kepatuhan praktik industri ekstraktif di
lingkungan mereka. Dengan demikian, komunitas masyarakat adat dapat memastikan
KEGIATAN

5. apakah sebuah industri melakukan operasi pertambangan sesuai dengan izinnya,
melaksanakan good mining practice, patuh pada standar lingkungan juga melaporkan
hasil produksi.
Dari Open Data sampai Data yang Mudah
Digunakan: Pengembangan Portal
I
ndonesia telah memenuhi kewajiban untuk menyediakan dan mempublikasikan
pendapatan dari sektor ekstraktif melalui laporan EITI. Akan tetapi, kerumitan
dan jumlah data dalam laporan menyulitkan pengguna untuk memahami dan
menganalisis, sehingga sulit bagi komunitas untuk melaukan advokasi atas temuan
dalam laporan. PWYP Indonesia memfasilitasi
pengembangan laporan EITI dan data ekstraktif
terkait dalam bentuk yang mudah digunakan.
Laporan EITI sendiri terdiri dari satu set data
pembayaran perusahaan, dana bagi hasil
untuk pemerintah daerah, data produksi,
dan informasi lain terkait tren dalam industri
ekstraktif dan tata kelola. Data-data EITI ini juga
dikombinasikan dan dianalisis dengan data
belanja pemerintah, kemiskinan, pertumbuhan
ekonomi, data spasial, dan lain-lain. Kumpulan
data ini dibagikan dan divisualisasikan
melalui portal web, infografis, aplikasi, dan
lain sebagainya. Publik dapat mengakses,
mendapatkan, menggunakan, melihat,
menganalisis data-data terkait ekstraktif ini dari
dan melalui web portal serta aplikasi perangkat
selular.

6. Pelaporan Komunitas: Pemanfaatan Open
Data
K
ami percaya bahwa bahwa Open Data pada sektor ekstraktif akan lebih
bernilai ketika komunitas mendapat manfaatnya. Khususnya bagi komunitas
terdampak yang berada dan tinggal di wilayah industri ekstraktif. Bermitra
dengan Swandiri Institute, PWYP Indonesia melakukan pilot project dalam
pemantauan dan pelaporan berbasis komunitas untuk mendorong tata kelola
industri ekstraktif dan belanja di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang
menjadi rumah dari industri tambang, kelapa sawit serta kehutanan. Kami
mengajar dan belajar bersama organisasi masyarakat sipil dan komunitas
masyarakat adat Dayak untuk mengetahui cara mengakses dan bekerja dengan
data untuk mengadvokasi aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi, juga
termasuk penggunaan sistem laporan keluhan masyarakat yang dikembangkan
oleh pemerintah, LAPOR! Masyarakat juga mengembangkan beragam metode
pelaporan, mulai dari video, tulisan, dan media sosial. Kami juga melakukan
penguatan sistem penanganan keluhan masyarakat dengan menginisiasi
pembentukan focal point dari CSO lokal untuk mengadvokasi dan membantu
bagaimana laporan masyarakat masuk pada sistem.
Berkat adanya pelatihan dan dampingan, terlihat bagaimana pemahaman
masyarakat akan kompleksitas rantai aktifitas sektor ekstraktif, dan dampaknya
bagi mereka meningkat. Yang terpenting, komunitas memiliki keinginan yang kuat
untuk berpartisipasi dalam rantai aktivitas sektor ekstraktif, khususnya dalam
pemantauan operasi pertambangan dan bagaimana pemerintah membelanjakan
pendapatannya.

7. Dari Open Data ke Kebijakan Publik:
Membantu Membentuk Bangsa
K
ami terus melakukan advokasi perbaikan tata kelola sektor
ekstraktif. Kami melihat Open Data sebagai modal yang berharga
untuk mencapai transparansi, akuntabilitas dan reformasi yang
holistik pada sektor ekstraktif. Melalui inisiatif EITI Indonesia, kami
membantu untuk memastikan ketersediaan laporan dalam fomat data
terbuka, juga mendukung hal yang sama untuk diterapkan di seluruh
lembaga yang terkait dengan sektor ekstraktif. Kami juga melakukan
tindak lanjut atas temuan dari analisis data dan pemetaan drone.
Mitra lokal kami, Swandiri Institute, bersama komunitas masyarakat
adat mengajukan revisi rencana spasial daerah (Rencana Tata Ruang
dan Wilayah/RTRW) dengan menggunakan hasil pemetaan drone
yang lebih detil dan akurat. Pengajuan revisi tersebut mencakup
penyesuaian atas penggunaan lahan yang ada, zonasi hutan dan
yang paling penting adalah hak tradisional masyarakat akan
lahan yang kerap kami sebut sebagai wilayah kelola rakyat.
Hasilnya, rekomendasi-rekomendasi tersebut termasuk
wilayah kelola masyarakat adat diakomodir dalam RTRW-
Perubahan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10
Tahun 2014. Mereka juga menindaklanjuti temuan
atas kerusakan lingkungan, tumpang tindih
penggunaan lahan juga praktik perebutan
lahan oleh industri ekstraktif.

8. Didukung oleh
Tentang Publish What You Pay Indonesia
PWYP Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan
akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas dan pertambangan. Didirikan di
tahun 2007 dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan
nama Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif. PWYP dibentuk untuk melakukan
perbaikanakuntabilitasdantransparansitatakelolasumberdayaekstraktifdiIndonesia
dan tingkat global, mengkonsolidasikan organisasi masyarakat sipil, dan melakukan
penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk secara efektif terlibat dalam
perbaikan tata kelola sumber daya ekstraktif untuk pembangunan berkelanjutan.
Sampai dengan Mei 2015, ada 39 anggota organisasi masyarakat sipil dalam koalisi
PWYP Indonesia. PWYP Indonesia berafiliasi dengan kampanye global Publish What
You Pay yang secara aktif mengadvokasi inisiatif global EITI (Extractive Industries
Transparency Initiative) di negara-negara yang kaya akan sumberdaya migas dan
tambang di berbagai belahan dunia. Setelah satu dekade, koalisi ini bersama dengan
anggotanya memperluas ruang lingkup advokasi, tidak hanya pada rantai pendapatan,
melainkan di sepanjang rantai nilai industri ekstraktif lainnya sejak sebelum proses
ekstraksi hingga untuk apa pendapatan industri ekstraktif tersebut dikelola.
PWYP Indonesia didukung oleh SEATTI/HIVOS menginisiasi optimalisasi
penggunaan teknologi informasi untuk memperbaiki tata kelola sektor ekstraktif
(minyak, gas dan pertambangan) dengan mendorong implementasi Open Data,
membangun kapasitas dan best practices masyarakat sipil untuk melakukan
pemantauan sektor ekstraktif juga program pemerintah secara efektif.
Kontak
Sekretariat Nasional Publish What You Pay Indonesia
JlTebet Utara 2C No 22B, Jakarta Selatan 12810, Indonesia
Telp/Fax: +62-21 – 8355560
E-mail: sekretariat@pwyp-indonesia.org
Website: www.pwyp-indonesia.org
Fanpage Facebook: Publish What You Pay Indonesia
Twitter: @PWYP_INDONESIA