Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newletter - Open Contracting - April 2020

74 views

Published on

1. Mendorong Keterbukaan Perizinan dan Masukan bagi Perda Pertambangan di Provinsi NTB
2. Mengakses Informasi Izin Pertambangan: Aksi Jamhur yang Menginspirasi
3. Tantangan Keterbukaan Beneficial Ownership bagi Negara Anggota OGP
4. Urgensi Kebijakan Satu Data di Provinsi NTB
5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newletter - Open Contracting - April 2020

  1. 1. Newsletter Open Contracting1 Tantangan Keterbukaan Beneficial Ownership bagi Negara Anggota OGP Newsletter Open Contracting Seri April 2020 Mendorong Keterbukaan Perizinan dan Masukan bagi Perda Pertambangan di Provinsi NTB Rizky Ananda WSR | Halaman 2 Liputan Media Tertarik Program NTB Satu Data, “Publish What You Pay” Bertemu Wagub Halaman 17 Mengakses Informasi Izin Pertambangan: Aksi Jamhur yang Menginspirasi Abdurahman Wahid | Halaman 6 Urgensi Kebijakan Satu Data di Provinsi NTB Meliana Lumbantoruan | Halaman 10 Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Meliana Lumbantoruan | Halaman 14 Tantangan Keterbukaan Beneficial Ownership bagi Negara Anggota OGP Rizky Ananda WSR | Halaman 8
  2. 2. 2Newsletter Open Contracting Oleh: Rizky Ananda WSR Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dengan kandungan mineral lo- gam dan non-logam yang melimpah dan tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota. Kini, tercatat 261 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di NTB, yang terdiri dari 27 IUP mineral logam dan 234 IUP ba- tuan (Dinas ESDM NTB, 2019). Dari 27 IUP mineral logam, nyatanya terdapat 11 IUP seluas 35.519 ha yang terindikasi berada di kawasan hutan lindung dan konservasi (Ditjen Minerba, KESDM, 2017). Padahal berdasarkan UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kedua wilayah tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk aktivitas pertambang- an. Persoalan di atas menunjukkan problema dalam tata kelola perizinan pertambangan di Provinsi NTB, yang juga jamak ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Tingkat transparansi perizinan yang rendah, yang diindikasikan dengan ketertutupan dokumen perizinan serta proses pemberian izin, berimbas pada minimya ruang pengawasan publik, yang mana sedikit banyak berkontribusi pada per- soalan yang berkembang di atas. Terkait hal ini, Publish What You Pay (PWYP) Indo- nesia, koalisi 35 organisasi masyarakat sipil yang fokus mendorong perbaikan tata kelola dan pe- manfaatan sumber daya ekstraktif (minyak, gas, tambang dan sumber daya alam lainnya), bersama Mendorong Keterbukaan Perizinan dan Masukan bagi Perda Pertambangan di Provinsi NTB
  3. 3. Newsletter Open Contracting3 dengan Solidaritas Masyarakat Untuk Transparan- si Nusa Tenggara Barat (SOMASI NTB) melakukan kajian cepat menakar peluang dan tantangan da- lam meningkatkan transparansi perizinan tambang di Provinsi NTB, khususnya terkait dengan inisiatif keterbukaan dokumen perizinan tambang. Penekanan terhadap Provinsi NTB untuk mene- rapkan prinsip keterbukaan, termasuk di sektor perizinan tambang, merupakan mandat Peratur- an Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Peme- rintahan Daerah sebagai turunan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang telah diundangkan sejak tahun 2008. Sayangnya, kajian cepat PWYP Indonesia dan SOMASI NTB mene- mukan masih ada inkonsistensi dan kegamangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang me- megang kewenangan di tingkat provinsi seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ter- padu Satu Pintu, dalam menjalankan keterbukaan kontrak dan perizinan. Secara spesifik, UU KIP pada pasal 11 ayat (1) huruf e memandatkan seluruh badan publik untuk me- nyediakan informasi publik setiap saat yang meli- puti perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. Namun hingga kini, masyarakat masih kesulitan untuk mengakses dokumen perizinan tambang. Padahal akses informasi merupakan prasyarat partisipasi publik dalam proses pengambilan ke- bijakan. Keterlibatan masyarakat merupakan kom- ponen kritikal bagi kebijakan yang melibatkan sumber daya publik, seperti sumber daya alam, termasuk pertambangan. Sebab, yang paling ter- dampak atas berjalannya aktivitas pertambangan adalah masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pertambangan. Sebut saja dampak pen- cemaran lingkungan hingga potensi konflik rentan terjadi. Oleh karena itu, PWYP Indonesia dan SOMASI NTB mendorong Pemerintah Daerah Provinsi NTB un- tuk : ●● Mempercepat tindak lanjut penertiban bagi izin tambang yang masih bermasalah, seperti izin di hutan konservasi dan lindung maupun izin yang masih menunggak pembayaran ke- wajiban keuangan serta jaminan reklamasi dan atau pascatambang. Pemerintah daerah harus bersikap tegas dan konsisten dalam melaku- kan penindakan. ●● Membuka dokumen perizinan pertambangan sebagaimana mandat UU KIP yang telah ditu- runkan dalam Perda 10/2015 dan membangun sistem database perizinan pertambangan yang terintegrasi dan senantiasa diperbaharui untuk menjaga validitas data. Database ini selanjut- nya dijadikan acuan bersama dalam pengam- bilan keputusan dan kebijakan terkait perizinan pertambangan maupun pembangunan secara luas. ●● Meningkatkan konsistensi pelaksanaan KIP dengan selalu melakukan pembaharuan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Standard Operation-
  4. 4. 4Newsletter Open Contracting al Procedure (SOP) Pelayanan Informasi untuk menjaga kualitas pelayanan informasi. Infor- masi merupakan hak setiap masyarakat yang dijamin oleh UU. ●● Meningkatkan ruang partisipasi publik dalam pengawasan pertambangan dengan memba- ngun sistem pengaduan beserta penangan- nnya yang efektif. Penglibatan publik dalam pengawasan dapat meningkatkan efektifivitas pengawasan yang seringkali terkendala, juga kepercayaan publik atas kinerja pemerintah. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Tambang NTB Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasaya- rat penting dalam tata kelola pertambangan. Ka- rena keberadaan dua prinsip tersebut merupakan kunci keterlibatan publik dalam mengawasi sektor pertambangan, baik terkait pemanfaatannya un- tuk pembangunan ekonomi juga berkenaan de- ngan eksternalitas yang ditimbulkan. Hal ini yang mendasari Publish What You Pay (PWYP) Indone- sia bersama dengan Solidaritas Masyarakat un- tuk Transparansi (SOMASI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan diskusi publik yang ber- tajuk Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pertambangan di Provinsi NTB di Mataram pada (18/6) lalu. Sektor pertambangan masih memegang peranan penting dalam perekonomian NTB, meski trennya terus menurun seiring dengan pertumbuhan sek- tor lain. Secara agregat, terdapat 278 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di NTB dengan luasan men- capai lebih dari 190.000 hektar atau setara dengan 10% dari luas wilayah daratan NTB. “NTB tak luput dari masalah pertambangan. Ada temuan 11 izin seluas 36.519 hektar yang berada di hutan lindung dan konservasi, yang nyata-nyata dilarang oleh Undang-Undang (UU) 4/1999 ten- tang Kehutanan. Persoalan ini sekaligus mene- gaskan pentingnya pengawasan publik terhadap sektor pertambangan. Namun bagaimana mau ikut mengawasi, jika data izin tambang sulit dida- patkan,” jelas Johan Rahmatulloh, peneliti SOMA- SI NTB, ketika memberikan paparan singkat hasil kajian keterbukaan izin tambang di NTB sebagai pembuka diskusi. Pernyataan Johan berpijak dari hasil kajian yang ia lakukan bersama dengan tim PWYP Indonesia selama lima bulan terakhir untuk melihat potret ke- terbukaan izin tambang di NTB sekaligus peluang perbaikannya. Johan menyampaikan bahwa UU dengan jelas memandatkan keterbukaan informa- si, termasuk informasi izin tambang. Namun prak- tik di lapangan berkata lain. “Ada temuan inkonsistensi organisasi perangkat daerah di NTB dalam pelaksanaan mandat keter- bukaan informasi publik. Mereka juga cenderung saling lempar tanggung jawab dalam penyediaan informasi. Ini yang dialami oleh komunitas dam- pingan kami ketika mengakses dokumen izin tam- bang,” tukas Johan. Menanggapi temuan kajian, Mastari, Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB menegaskan komitmen Dinas ESDM dalam keterbukaan informasi. “Kami
  5. 5. Newsletter Open Contracting5 tidak pernah menutup-nutupi data izin tambang. Jika ada yang meminta pasti kami beri. Namun un- tuk dokumen izin, kami tidak berwenang membe- rikan. Kami hanya memberikan pertimbangan tek- nis, bukan yang menerbitkan izin,” jelas Mastari. Sejak adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), perizinan pertambangan di provinsi dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pe- layanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP). Sementa- ra peranan Dinas ESDM untuk menyusun pertim- bangan teknis. Meski demikian, harusnya hal ini tidak menghalangi Dinas ESDM untuk memberikan dokumen izin tambang. Karena merujuk pada defi- nisi informasi publik dalam UU KIP, informasi publik dimaknai sebagai informasi yang dihasilkan, disim- pan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh badan publik. Namun belum ada kesepahaman akan hal ini di antara peserta yang hadir, khusunya dari un- sur pemerintah. Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB kini te- ngah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Per- tambangan. Namun diakui oleh H. Sofwan, akade- misi Universitas Mataram sekaligus anggota tim Penyusun Perda, bahwa dalam draft yang tengah difinalkan belum banyak membahas aspek trans- paransi dan akuntabilitas. Belum ada pengaturan tentang akses masyarakat untuk memperoleh in- formasi terkait pertambangan. Materi mengenai informasi masih berkutat pada pengembangan sistem informasi dan pendataan pertambangan sebagai tugas perangkat daerah. Sofwan menambahkan idealnya, pemberian hak atas informasi kepada masyarakat harus dibarengi dengan pemberian kewajiban ke pemerintah untuk menyediakan informasi. Hal ini untuk menjamin ak- ses informasi yang merata. Jika tidak, hanya ma- syarakat yang memiliki kapasitas untuk mengak- ses yang bisa menikmati informasi tersebut. “Saya yakin ruang masih terbuka lebar untuk pe- nambahan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam draft Perda. Jika tidak, nanti kita bisa ma- sukan dalam aturan pelaksana, seperti Peraturan Gubernur,” tukas Sofwan. Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP In- donesia yang turut hadir dalam diskusi publik ter- sebut menekankan bahwa transparansi dan akun- tabilitas bukanlah menjadi keperluan masyarakat sipil semata. Banyak manfaat yang bisa dipetik oleh pemerintah dan sektor privat dari transparan- si dan akuntabilitas dalam tata kelola pertambang- an. Diantaranya menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat, mengurangi potensi korupsi, menum- buhkan persaingan yang sehat dan adil hingga meningkatkan kinerja ekonomi dan pembangunan. “Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabili- tas. Misalnya, melakukan keterbukaan informasi publik secara proaktif serta melakukan kolaborasi multipihak. Bisa juga berpartisipasi dalam inisiatif keterbukaan global,” jelas Maryati.
  6. 6. 6Newsletter Open Contracting Oleh: Abdurahman Wahid Mengakses Informasi Izin Pertambangan: Aksi Jamhur yang Menginspirasi “Industri pertambangan telah merusak lingkung- an,” kata Jamhur tentang kondisi lingkungan Pro- vinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).  Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyebutkan, setidak- nya, 200 sampai 250 hektar lahan di wilayah itu rusak akibat tambang batuan, seperti pasir, tanah liat, andesit dan kerikil. Aktivitas tambang pa- sir yang berlebih menyebabkan penyusutan bibir pantai dan mengganggu kegiatan para nelayan. Limbah bahan kimia seperti merkuri dan sianida yang digunakan dalam pertambangan emas tak berizin juga mencemari daerah aliran sungai dan mengancam kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Jamhur percaya, mengakses infor- masi pertambangan adalah langkah awal untuk memperbaiki lingkungannya yang telah rusak. Dalam lima tahun terakhir, tercatat baru satu orang yang mengajukan permohonan informasi terkait izin pertambangan di tingkat Provinsi NTB. Nama- nya Jamhur, seorang warga Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Jamhur mengetahui bahwa ia sebagai warga negara memiliki hak un- tuk mengakses informasi publik dari sebuah pe- latihan “Memahami Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan” pada Maret 2019. Pelatihan itu diadakan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama SOMASI NTB dalam kerangka Program Keterbukaan Kontrak. Dua or- ganisasi itu berupaya untuk meningkatkan parti-
  7. 7. Newsletter Open Contracting7 sipasi publik di sektor pertambangan dan dalam mengakses informasi publik. Tak lama setelah pelatihan, Jamhur didampingi SOMASI NTB mengajukan permohonan informasi mengenai izin tambang di wilayah Provinsi NTB kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia meminta beberapa dokumen sekaligus. Setelah menunggu tujuh hari tanpa tanggapan, Jamhur kembali mengirimkan surat permohonan informasi yang sama kepada Dinas ESDM. Bebe- rapa hari kemudian, barulah Dinas ESDM menghu- bungi Jamhur dan memberitahu bahwa dokumen yang ia minta telah tersedia. Ilustrasi permintaan informasi oleh Jumhur. Infografis oleh: Abdurrahman Wahid Sayangnya, Jamhur hanya mendapat dokumen berisi daftar nama perusahaan tambang di Ka- bupaten Lombok Barat, yang kebanyakan adalah perusahaan tambang batuan. Dinas ESDM mem- beri saran kepada Jamhur untuk meminta sisa dokumen lain kepada dinas pemerintah yang lain. Jamhur pun mengikuti saran itu. Ia datang ke Di- nas Lingkungan Hidup Provinsi NTB untuk memin- ta dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Ter- padu Satu Pintu (PM-PTSP) untuk meminta doku- men perizinan tambang yang lain. Namun, seperti pengalaman sebelumnya, setelah menunggu be- berapa waktu, ia hanya mendapatkan daftar nama perusahan tambang. Jamhur mengatakan, meminta informasi dan do- kumen izin pertambangan memang tak mudah, terlebih jika permohonan itu datang dari warga se- pertinya. Data Komisi Informasi Provinsi NTB me- nunjukkan, hanya ada 55 permohonan informasi pada tahun 2015. Jumlah itu turun menjadi 22 dan 2 permohonan pada tahun 2018 dan 2019. Meski tak mendapatkan dokumen yang diharap- kan, upaya Jamhur itu telah menginspirasi warga dan komunitas lain di desanya. Warga di Kecamat-
  8. 8. 8Newsletter Open Contracting an Sekotong kini terdorong untuk berdiskusi lebih banyak tentang isu pertambangan dan akses in- formasi publik. Mereka bahkan berencana untuk meminta informasi dan dokumen di sektor lain se- perti pelayanan publik, dana desa, dan pertanah- an. Jumhur menyadari bahwa informasi-informasi tersebut sangat penting bagi kehidupan sehari- -hari mereka. Oleh: Rizky Ananda WSR Tantangan Keterbukaan Beneficial Ownership bagi Negara Anggota OGP Konferensi Global OGP Komitmen negara-negara terkait  beneficial own- ership dalam platform Open Government Partner- ship (OGP) semakin menguat. Kini, 21 negara te- lah memiliki komitmen beneficial ownership dalam OGP. Terlebih,  Beneficial Onwership Leadership Group, sebuah koalisi negara-negara yang akan melaksanakan komitmen  beneficial ownership, telah diluncurkan dalam OGP Summit di Ottawa, (30/5) lalu. Selain mendorong pelaksanaan kebi- jakan  beneficial ownership  yang lebih ambisius, pembentukan koalisi ini juga dimaksudkan sebagai hub berbagi pengetahuan dan praktik baik dalam pelaksanaan komitmen beneficial ownership. Pelaksanaan komitmen yang efektif menjadi kun- ci untuk mentransformasi komitmen menjadi per- ubahan sebagaimana yang diharapkan. Sejumlah tantangan masih membayangi implementasi ko- mitmen tersebut, utamanya bagi negara berkem- bang. Di Indonesia, payung hukum pelaksanaan kebi- jakan beneficial ownership telah diterbitkan pada Maret 2018. Satu tahun telah berlalu, namun in- frastruktur pendukung kebijakan seperti sistem pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data beneficial ownership belum siap.
  9. 9. Newsletter Open Contracting9 Tak hanya itu, verifikasi data  beneficial owners- hip juga masih menjadi persoalan dalam implemen- tasi komitmen  beneficial ownership  di Indonesia, sebagaimana diungkapan oleh Slamet Soedarso- no, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ketika membuka sesi  Knowledge Café1 , untuk memetakan tantangan pelaksanaan ko- mitmen beneficial ownership di OGP Summit bu- lan lalu. Beberapa tantangan utama yang ditemui dalam implementasi komitmen  beneficial owner- ship yaitu: Kemauan Politik Kemauan politik disebut-sebut sebagai tantangan terbesar dalam pelaksanaan komitmen beneficial ownership. Kemauan politik secara konkrit harus diwujudkan dengan pembuatan target yang am- bisius, spesifik, dan bisa dicapai. Salah satunya menyusun kerangka hukum beneficial ownership. Penyusunan kerangka hukum  beneficial owner- ship  yang efektif harus melibatkan seluruh pe- mangku kepentingan, termasuk sektor privat dan masyarakat sipil. Kepatuhan Perusahaan Ketika kerangka hukum  beneficial ownership  te- lah dibentuk, hal yang perlu diperhatikan adalah kepatuhan perusahaan. Terlebih bagi negara yang masih menetapkan prinsip  self-reporting  dalam pelaporan data  beneficial ownership. Untuk itu, penjangkauan ke sektor privat diperlukan, yak- 1) Sesi Implementing Open Contracting and Beneficial Ownership to Combat Corruption in Challenging Contexts ini merupakan salah satu sesi paralel dalam 2019 OGP Summit yang diusung oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama dengan The Engine Room, Transparency International (TI) Australia dan Natural Resource Governance Institute (NRGI) ni dengan menekankan insentif yang akan mere- ka dapatkan dari penerapan kebijakan  beneficial ownership. Karena pada dasarnya tidak ada sia- papun yang mau melakukan bisnis di negara yang berisiko. Akurasi Data Data menjadi hal yang krusial dalam pelaksanaan komitmen beneficial ownership. Penting untuk me- mastikan data  beneficial ownership  yang disam- paikan oleh perusahaan adalah informasi yang va- lid. Sebagai alternatif, pemerintah bisa menyusun regulasi yang memungkinkan pemberian sanksi ke perusahaan jika informasi yang mereka berikan tidak tepat, seperti yang diterapkan di Slovakia. Sehingga beban pembuktian berada di sisi peru- sahaan. Menghubungkan dengan Inisiatif Keterbukaan Lain (Open Contract- ing) Komitmen  beneficial ownership  diyakini akan memberikan dampak yang lebih bermakna jika di- hubungkan dengan inisiatif keterbukaan lain, se- perti Open Contracting. Hal ini bisa digunakan un- tuk mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, serta perizinan. Namun hal ini su- lit terealisasi karena ketersedian data yang minim.
  10. 10. 10Newsletter Open Contracting Oleh: Meliana Lumbantoruan Urgensi Kebijakan Satu Data di Provinsi NTB Pemerintahan yang terbuka akan mendorong ter- wujudnya partisipasi aktif masyarakat terhadap pemerintah, serta akan mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, keterbuka- an informasi dan data- data pembangunan yang valid, lengkap dan akurat serta terintegrasi sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrumen penting dalam mencapai sebuah pemerintahan yang ter- buka dan informatif. Ditingkat nasional, pada Juni 2019, presiden su- dah mengeluarkan Peraturan Presiden No 39 Ta- hun 2019 tentang Satu Data. Semangat yang ingin disampaikan dari Perpres ini adalah harmonisasi data-data yang diperoleh masing-masing kemen- terian dan lembaga, agar lebih akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah di- akses, dibagikan. Pada pelaksanaannya, satu data Indonesia akan membentuk forum satu data baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian implementasi kebijakan Satu Data ini menjadi pen- ting untuk diterapkan, dan perlu melakukan sinergi dan integrasi semua sektor, dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dan desa.
  11. 11. Newsletter Open Contracting11 Diskusi Publik “Implementasi Satu Data dan Tata Kelola Sektor Pertambangan di NTB, pada 29 Oktober 2019. Foto: PWYP Indonesia, 2019 Pada tanggal 29 Oktober 2019, PWYP Indonesia mengadakan diskusi publik yang bertajuk “Imple- mentasi Satu Data dan Tata Kelola Sektor Pertam- bangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)”. Diskusi tersebut dihadiri oleh Kementerian Pere- konomian - Sekretariat Extractive Industry Trans- parency Initiative (EITI), OPD pemerintah daerah Provinsi NTB, seperti Dinas ESDM, Dinas Komin- fotik, DPMPTSP, Ombudsman Perwakilan NTB, Komisi Informasi Provinsi NTB, Akademisi dari Uni- versitas di NTB, Mahasiwa, Media dan masyaralat sipil yang ada di NTB. NTB Satu Data - Program Unggulan Provinsi NTB Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, dalam diskusi tersebut menyampai- kan bahwa “ Satu data adalah salah satu elemen penting dalam menjalankan pemerintahan, se- hingga tidak lagi ditemukan data yang berbeda- -beda. Data yang berbeda-beda menyebabkan para pengambil kebijakan sulit untuk menetapkan suatu progam yang akhirnya bisa di eksekusi de- ngan target sasaran yang tepat” ujar I Gede Putu Aryadi. Di Provisni NTB, program Satu Data su- dah ada sebelum dikeluarkannya perpres 39 ta- hun 2019, dan ini juga bagian dari program ung- gulan yang digagas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB. I Gede Putu Aryadi juga mengungkapkan bahwa “sebelum adanya Program NTB satu data, sudah ada Perda No 3 tahun 2018 tentang tata kelo- la pemerintahan yang berbasis sistem elektronik dan landasan yang digunakan sebelum ada Per- pres 39. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi NTB dari awal sudah memiliki komitmen untuk menjadi pemerintahan yang terbuka dengan membuka seluruh kanal komunikasi dengan publik untuk menyampaikan aspirasi, dan ini juga menjadi kanal bagi pemerinta NTB untuk merekam apa saja yang terjadi ditingkat masyarakat melalui kanal ko- munikasi yang ada” pungkasnya.
  12. 12. 12Newsletter Open Contracting Program lain yang juga menjadi unggulan Provin- si NTB adalah Sistem informasi posyandu, men- jadi salah satu bagian untuk mendukung data di NTB satu data. “Sistem Informasi Posyandu ini akan diintegrasikan juga dengan sistem informa- si bencana sehingga saat menghadapi bencana, masyarakat sudah mempunyai pengetahuan ten- tang kebencanaan. JIka dulu posyandu hanya me- nangani masalah kesehatan dan balita sekarang dikembangkan posyandu keluarga sebagai unit layanan keluarga yang dapat tempat berdiskusi untuk masalah sosial, bukan hanya soal kesehat- an tetapi juga yang terkait dengan buruh migran, narkoba, dan masalah sosial lainnya. Kedepannya, sistem informasi posyandu tersebut akan berisi data-data perkembangan tentang buruh migrant, stunting, pernikahan dini, yang akan menjadi data pendukung untuk meliha kondisi riil yang terjadi ditengah-tengah masyarakat”, tegas I Gede. Di sektor ekstraktif, implementasi NTB Satu Data juga dilaksanakan dengan serius oleh peemrin- tah Provinsi NTB. Muhammad Husni, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB juga menyampaikan bahwa “selama ini sektor ESDM di NTB mengedepankan aspek transparansi dan keterbukaan dan sangat terbuka terhadap masukan-masukan dari masya- rakat. Dalam melaksanakan NTB Satu Data di sek- tor ESDM, Dinas ESDM melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait lainnya seperti swasta, masyarakat sipil khususnya dalam hal pengaduan masyarakat. Srbagai contoh, keti- ka ada oemgaduan terkait BBM, maka Dinas ESDM akan dapat berkoordinasi dengan Pihak Pertamina, terkait pengaduan mati listrik maka akan langsung berkoordinasi dengan pihak PLN. Jadi pemprov membangun kemitraan yang baik dengan semua pihak tujuan untuk melancarkan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan infomasi publik. Pengaduan bisa melalui NTB care dan SMS Center, maupun media sosial pemrintah lainnya” ujar Husni dalam diskusi publik tersebut. Berkaitan dengan integrasi NTB Satu data dengan Satu Data Indonesia, Kadiskominfotik Provinsi NTB menambahkan bahwa hal tersebut menjadi tan- tangan tersendiri kedepannya. “Portal NTB satu data selain data sektoral menangani data sekto- ral untuk informasi bencana dan NTB satu peta. Format dan segala macamnya harus diseragam- kan. Yang menjadi tantangan kita bagaimana cara membuat satu data Indonesia karena datanya dari daerah dan itu yang harus dikoneksikan dan diin- tegrasikan. Bagaimana menampilkan menyajikan data yang berkualitas dalam satu sIstem” pungkas I Gede Putu Aryadi Satu Data Sektor ESDM dan Keter- bukaan Pemerintahan Salah satu semangat dari aksi Open Governme- nent Partneship (OGP) di Indonesia ialah mendo- rong peningkatan kualitas pelayanan publik, men- dorong E-Government yang dimungkinkan karena adanya satu data untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan satu data adalah se- bagai salah satu upaya untuk mendorong transpa- ransi dan akuntabilitas pemerintahan. Koordinator PWYP Indonesia, Maryati Abdullah menegaskan bahwa “untuk mengambil kebijakan yang tepat, cepat dan progresif karena era per-
  13. 13. Newsletter Open Contracting13 ubahannya sangat cepat, maka perlu melakukan perbaikan data melalui kebijakan satu data misal- nya kaitannya dengan ekonomi, data beras berbe- da, data orang miskin berbeda, bagaimana cara kita mengambil penentuan harga berbeda karena stok berbeda. Jadi Kantor Staff Presiden (KSP) bersama Bappenas harus menjadikan kebijak- an satu data sebagai salah satu kebijakan untuk perbaikan data guna mendorong pengambilan ke- bijakan yang berkualitas, yang berkualitas bukan hanya bagus idenya tetapi harus dijalankan karena datanya tepat” ujar Maryati. Keterbukaan dan kolaborasi data dalam tata ke- lola pemerintahan tidak hanya dapat mengurangi kebocoran, kerugian negara dan korupsi tapi juga meningkatkan partisipasi cek and balance oleh publik dan juga instansi lain diluar kebijakan. “Cek and balance sangat penting bukan hanya menge- fektifkan data tetapi ada fungsi dan control yang kuat dalam menjalankan pemerintahan sehingga jika diprovinsi NTB seperti komisi informasi dinas- -dinas terkait beberapa data seperti sektor ESDM mungkin bisa berkoordinasi dengan dinas PLN, sumber-sumber BUMN yang ada, dan harus men- dorong ada keterbukaan kontrak dalam suatu wi- layah” tambah Maryati. Di level nasional, implementasi satu data juga su- dah banyak dimulai oleh beberapa Kementerian/ Lembaga, seperti halnya inisiatif Satu Data di sek- tor pertambangan yang ada di Kementerian Koor- dinator Perekonomian, tepatnya yang dikelola oleh Sekretariat EITI yang secara umum bertjuan untuk untuk mendorong perbaikan tata kelola industri ekstraktif. Edy Widarto, sebagai salah satu pengurus di Sek- retariat EITI Indonesia, menyampaikan bahwa “ se- tidaknya ada dua hal keterkaitan satu data untuk sektor ESDM berdasarkan standar EITI yang dite- rapkan di Indonesia, pertama untuk tujuan nega- ra agar bisa memberikan kemakmuran untuk rak- yat, kedua untuk memenuhi standar global terkait pengelolaan tata kelola industri ekstraktif yang transparan dan akuntabel. Yang menjadi Pekerja- an rumah kita adalah agar lebih mengaktifkan lagi peran pemerintah, pelaku usaha serta masyarakat. Dari Sekretariat EITI Indonesia sekarang berinisiasi menargetkan agar bisa terjadi sistem yang meng- integrasikan peranan pihak terkait tersebut, yang tujuan akhirnya adalah bagaimana EITI ini dapat memberikan berbagai data terkait dengan industri ekstraktif yang valid dan akurat baik kepada pe- merintah, swasta dan publik pada umumnya. Inilah cita-cita dari EITI, yang sebenernya adalah abgian dari mempercepat perwujudan keterbukaan pe- merintahan dan Satu Data Indonesia” ujar Edy. Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Satu Data di NTB Peran dan Partisipasi masyarakat dalam mengak- ses infomasi dalam tata kelola di sektor sumber daya alam (SDA) merupakan suatu amanat dari Undang-Undang dan merupakan kewajiban bagi siapapun. Koordinator SOMASI NTB, Dwi Arie San- to menyatakan bahwa “idalam konstitusi kita ada satu pesan tegas dalam kaitannya dengan penge- lolaan SDA bahwa masyarakat dijamin hak dan ikut berperan dalam sumber daya alam tetapi juga me- lakukan control. Berbicara dalam konteks fungsi kontrol dari masyarakat dan pemerintah memiliki
  14. 14. 14Newsletter Open Contracting mandat bahwa penting peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol” imbuhnya. Dwi Arie Santo juga menekankan bahwa pada da- sarnya publik membutuhkan transparansi, akun- tabilitas dan menginginkan agar UU No.14 tahun 2008 dijalankan sesuai dengan aturan yang berla- ku. Pemerintah harus membuat DIP, lalu mengaju- kan uji konsekuensi informasi yang bisa diumum- kan dan tidak sehingga saat masyarakat meminta informasi sudah jelas. Hal ini juga diperkuat dalam Perda tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara Provinsi NTB. Dengan demikian, penting untuk dicatat bahwa kebijakan Satu Data ini urgent dan menjadi basis bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran, dan tentunya hal ini perlu dikawal oleh masyarakat. Pemerintah juga wajid menye- diakan ruang partispasi bagi masyarakat dalam pengawasan kebijakan di di semua lini sektor, ter- masuk di sektor pertambangan. Oleh: Meliana Lumbantoruan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat sa- ngat diperlukan dalam pengawasan kegiatan per- tambangan, mengingat aktivitas pertambangan dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan, serta berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya ma- syarakat yang tinggal di sekitar tambang. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi NTB adalah salah satu provinsi penghasil tambang, terbesar di Indo- nesia dengan 271 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi NTB per tahun 2019 (ESDM Provinsi NTB, 2019).
  15. 15. Newsletter Open Contracting15 Untuk melakukan pengawasan kegiatan pertam- bangan, selain harus dibekali dengan pengeta- huan terkait jenis-jenis kewajiban perusahaan tambang, masyarakat juga perlu mendapatkan in- formasi terkait perizinan tambang yang beropera- si di daerahnya. Dengan dimilikinya pengetahuan akan kewajiban dan informasi perizinan perusa- haan tambang, masyarakat akan dapat memantau aktivitas pertambangan apakah melakukan praktik pertambangan yang baik (good mining practices) atau belum, aktivitas pertambangannya memiliki izin atau tidak, dan apakah menimbulkan kerusak- an lingkungan yang berdampak pada aspek mata pencaharian dan kesehatan masyarakat. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Per- tambangan di Provinsi NTB, sudah memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat khususnya terkait  Perlindungan, Pengembangan, dan Pem- berdayaan Masyarakat, dan Pengembangan Usa- ha Lokal.  Bahkan, pada pasal 52 ayat 1 sudah di- nyatakan secara eksplisit bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak memperoleh gan- ti rugi yang layak atau dapat mengajukan gugat- an kepada pengadilan. Hal ini adalah angin segar bagi masyarakat dan bagi perbaikan tata kelola pertambangan di NTB. Perda ini menciptakan dan memberikan ruang untuk terbentuknya kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat da- lam pengawasan pertambangan di Provinsi NTB. Untuk mendorong adanya partisipasi aktif masya- rakat dalam mengawasi aktivitas pertambangan, pada tanggal 21 November 2019 lalu, PWYP Indo- nesia bersama dengan SOMASI NTB telah menye- lenggarakan kegiatan pelatihan terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan akti- vitas pertambangan sekaligus memahami instru- men pengawasan serta pertukaran pengalaman dengan komunitas Kendeng yang juga sudah me- miliki banyak pengalaman dalam melakukan peng- awasan kegiatan pertambangan. Kegiatan ini seti- daknya dihadiri oleh masyarakat dari empat desa sekitar tambang yaitu Desa sekotong, Taman Ayu, Peringga Rata, dan Narmada. Dwi Arie Santo, Koordinator SOMASI NTB menya- takan bahwa partisipasi masyarakat dalam peng- awasan pertambangan sangat penting, karena selain hak masyarakat ini sudah dijamin dalam undang-undang, juga masyarakat dan lingkung- an sekitarnya yang paling dekat dengan dampak aktivitas pertambangan. “Kalau bukan kita dan masyarakat sekitar tambang yang peduli dan ter- gerak untuk melakukan pemantauan dan peng- awasan pertambangan, lalu siapa lagi. Padahal dampak negatif dari maraknya tambang ilegal di NTB sudah banyak terlihat dan dirasakan oleh ma- syarakat”, Ungkap Aris. Ali Muttohar, perwakilan dari Jaringan Masyara- kat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), yang hadir untuk berbagi pengalaman terkait strategi dan aktivitas pemantauan dan pengawasan aktivi- tas pertambangan di Kendeng, juga membagikan pengetahuan terkait instrumen pemantauan yang selama ini digunakan oleh warga di Kendeng. “Saya Bersama masyarakat melakukan peman- tauan kegiatan pertambangan di Kendeng meng- gunakan aplikasi KoboCollect.  Aplikasi ini selama
  16. 16. 16Newsletter Open Contracting ini cukup membatu kami dalam memberikan titik lokasi pemantauan yang kami lakukan karena di dalamnya sudah menggunakan GPS, sehingga jika kami mendapatkan temuan ada pelanggaran ak- tivitas pertambangan maka titik pelanggarannya akan jelas dengan menggunakan aplikasi ini”, ujar Ali Muttohar yang akrab disapa dengan nama “No- pet”. Komunitas dari Lombok Barat dan Lombok Tengah sedang berdiskusi dan melakukan praktik penggunaan aplikasi untuk pemantauan pertambangan. Foto: SOMASI NTB, 2019 Respon masyarakat peserta latihan ini sangat an- tusias, khususnya mendengar cerita pengalaman dari masyarakat Kendeng dalam memperjuangkan hak masyarakat dan lingkungan di Pegunungan Kendeng, serta pengalaman dalam melakukan pe- mantauan kegiatan pertambangan dengan meng- gunakan aplikasi. Meliana Lumbantoruan, Manajer Program PWYP Indonesia, menyampaikan agar masyarakat tidak perlu khawatir dan takut dalam melakukan peman- tauan dan pengawasan aktivitas pertambangan, karena secara undang-undang hak masyarakat dijamin dan dari aturan Perda Provinsi NTB No. 9 tahun 2019 juga sudah jelas dinyatakan bahwa masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam pengawasan pertambangan. “Hasil pantauan dan pengawasan masyarakat ini akan kita sampaikan ke pihak-pihak terkait, untuk dapat mengambil tin- dakan dan kebijakan konkret guna memperbaiki tata kelola pertambangan di Provinsi NTB”, lanjut Meliana. Para peserta pelatihan ini diharapkan mampu dan mau melakukan pemantauan dan pengawasan pertambangan di daerah dan desa mereka ma- sing-masing dengan bekal pengetahuan yang su- dah mereka dapatkan dari pelatihan ini. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pelatihan ini, maka di masa mendatang akan diadakan pertemuan ru- tin warga komunitas untuk membahas hasil temuan dan pemantauan, serta berbagi pengalaman, ham- batan serta tantangan yang dihadapi. Harapannya, hasil temuan dari masyarakat ini dapat membantu pemerintah Provinsi NTB untuk memperbaiki tata kelola pertambangan, kelestarian lingkungan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat sekitar tam- bang.
  17. 17. Newsletter Open Contracting17 Tertarik Program NTB Satu Data, “Publish What You Pay” Bertemu Wagub Mataram, MN  – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima audi- ensi Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstrak- tif-Publish What You Pay ( PWYP) Indonesia di ruangannya, Senin (28/10/2019). Kedatangan Ya- yasan tersebut berkaitan dengan program NTB Satu Data yang sedang digagas oleh Pemprov NTB. “Di Pemprov (pemerintah povinsi NTB) ini, kita mendapatkan informasi langsung dari masyara- kat, melalui beberapa program diantaranya Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, aplikasi NTB Care, med- sos-medsos yang kita miliki, semua OPD pun kami wajibkan punya medsos,” terang Wakil Gubernur. Melalui program tersebut, Pemprov NTB dapat langsung mengelola saran, kritikan maupun in- formasi dan dapat diolah tanpa memakan waktu lama. “Data adalah sesuatu yang penting di era ini, data itu adalah harta untuk merencanakan NTB kedepan, satu data adalah acuan semua perang- kat untuk bersinergi dengan baik,” tutur Wagub. Umi Rohmi, sapaan akrabnya mengatakan, salah satu program yang dapat dijadikan sebagai sum- ber data adalah program Revitalisasi Posyandu.
  18. 18. 18Newsletter Open Contracting “Posyandu adalah jalur untuk pendataan, kare- na kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan pada tingkat dusun dan dibarengi dengan penda- taan oleh para kader,” kata Ummi Rohmi. Selain Revitalisasi Posyandu, Umi Rohmi juga me- nyampaikan informasi terkait pariwisata dan pro- gram zero waste yang sedang dijalankan. Pencanangan program satu data yang digagas oleh Provinsi NTB mendapat apresiasi oleh Yaya- san Transparansi Sumberdaya Ekstraktif-Publish What You Pay Indonesia. Direktur Publish What You Pay Indonesia, Marya- ti Abdullah mengungkapkan ketertarikannya pada program NTB yang satu ini. Ia berencana mengun- dang Wakil Gubernur NTB untuk hadir dalam aca- ra Implementasi Satu Data dan Tata Kelola Sektor ESDM yang juga dihadiri oleh perwakilan Kemenko Perekonomian, Edy Widarto. Publish What You Pay Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabi- litas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, per- tambangan dan sumber daya alam yang terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global. (hs-ntb/mn-07) Sumber: https://mataramnews.co.id/18544/tertarik-pro- gram-ntb-satu-data-publish-what-you-pay-bertemu- -wagub/ , diterbitkan pada 28 Oktober 2019
  19. 19. Newsletter Open Contracting19
  20. 20. 20Newsletter Open Contracting Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga koalisi nasional yang concern pada transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan, dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi pertambangan (pub- lish why you pay and how you extract), tahap produksi dan pendapatan dari industri (publish what you pay), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejah- teraan sosial (publish what you earn and how you spent). Newsletter Open Contracting ini disusun oleh Tim dari kantor sekretariat nasional Publish What You Pay Indonesia bersama dengan SOMASI NTB. Dicetak atas dukungan hibah tidak mengikat dari Hivos melalui Program Open Contracting. Isi merupakan tanggung jawab Publish What You Pay Indonesia dan tidak mencerminkan pendapat dan sikap dari Hivos. Alamat Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No. 12, RT 001/009, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820 Social Media pwypindonesia — Instagram pwyp_indonesia — Twitter Publish What You Pay Indonesia — Facebook Publish What You Pay Indonesia — Linkedin Kontak sekretariat@pwypindonesia.org — Email www.pwypindonesia.org — Website Publish What You Pay Indonesia [Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif]

×