Siaran Pers Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyikapi terpilihnya Dirjen Migas dan Minerba. PWYP Indonesia memandang terdapat sejumlah pekerjaan rumah bagi kedua pejabat eselon I itu yang harus diprioritaskan untuk dituntaskan.

1. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi
dan Akuntabilitas Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif
Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif
Sekretariat Nasional : Jl. Tebet Utara II C No. 22 B, Jakarta Selatan 12810, INDONESIA|T/F :+62-21-8355560|E:sekretariat@pwyp-indonesia.org|www.pwyp-indonesia.org
SIARAN PERS
Untuk diberitakan pada 10 Mei 2015 dan setelahnya
Dirjen Migas dan Minerba Terpilih Diminta Tuntaskan Sejumlah Pekerjaan Rumah
JAKARTA – Kinerja Direktur Jenderal Migas, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja dan Dirjen Minerba,
Bambang Gatot sangat dinanti sejumlah kalangan. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia sebuah
koalisi masyarakat sipil yang fokus terhadap isu tata kelola migas dan tambang, mengingatkan agar
kedua dirjen memprioritaskan sejumlah pekerjaan rumah yang masih tertunda untuk dituntaskan.
Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia menyebutkan, di sektor
migas, dirjen baru harus menempatkan Nawa Cita sebagai pedoman pengelolaan Migas di Indonesia,
terutama terkait strategi ketahanan energi dan semakin tipisnya cadangan migas nasional. “Selain itu,
Dirjen Migas juga penting untuk mengawal percepatan revisi UU Migas dan memastikan seluruh
subtansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan
rakyat,”kata Maryati, Minggu (10/5).
Menurut Maryati, RUU Migas harus memuat sejumlah agenda perubahan diantaranya, model
kelembagaan hulu migas yang memungkinkan adanya proses check and balances sekaligus
menyesuaikan dengan mandat putusan Mahkamah Konsitutsi. Selanjutnya adalah jaminan pemenuhan
hak informasi, partisipasi, dan akses masyarakat atas industri di sepanjang rantai proses industri
ekstraktif, diantaranya meliputi keterbukaan kontrak KKKS, informasi lifting, penerimaan negara serta
penjualan/pembelian minyak mentah yang transparan. “Pembentukan sovereign wealth funds dan
petroleum fund sebagai dana dari penerimaan minyak dan gas bumi yang disisihkan dan dikelola
secara akuntabel untuk mendukung agenda pemerintah bagi kesejahteraan dan pengembangan
energi. Selain itu, adanya kewajiban untuk memperhatikan concern masyarakat sekitar tambang
dalam pertimbangan untuk mengekstrak atau tidak mengekstrak cadangan migas, termasuk hak-hak
masyarakat adat,” jelas Maryati.
Selain itu, Dirjen Migas juga harus menjadi panglima dalam upaya mencegah praktik-praktik mafia
migas yang diduga bermain dalam setiap rantai nilai industri migas bari hulu maupun hilir. Salah
satunya terkait praktik pemburu rente dalam pengelolaan participating interest bagi daerah.
“Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK
Migas) setidaknya ada 25 (dua puluh lima) kontrak blok migas yang akan habis dalam 5 (lima) tahun
ke depan, sehingga ke depannya isu terkait kepentingan daerah terhadapparticipating interest akan
banyak menjadi perbincangan,” tutur Maryati.
Aryanto Nugroho, Manajer Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia memaparkan, untuk sektor
minerba yang harus menjadi fokus perhatian antara lain terkait hilirisasi dan peningkatan nilai
tambah pertambangan, renegosiasi Kontrak Karya (KK), serta penataan ijin-ijin pertambangan dan
penegakan standar lingkungan dan sosial dari kegiatan pertambangan. Dirjen Minerba harus segera
menyelesaikan proses renegosiasi KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B) secara transparan dan akuntabel.
Dia menambahkan, sampai dengan batas waktu renegosiasi yang diberikan UU No 4/2009 tentang
Minerba, ternyata baru 1 KK yang menandatangani amandemen, 20 KK dan 21 PKP2B sepakat dan
menandatangani MOU, 8 KK dan 12 PKP2B masih menyepakati sebagian dari isi MOU serta 5 KK dan 9
PKP2B yang baru sepakat draft amanademen dari total 34 KK dan 73 PKP2B. “Renegosiasi tersebut
terutama terkait 6 isu strategis: luas wilayah kerja; kelanjutan operasi pertambangan; penerimaan
negara; kewajiban pengolahan dan pemurnian; kewajian divestasi; kewajiban penggunaan tenaga
kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri,” tukas Aryanto

2. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi
dan Akuntabilitas Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif
Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif
Sekretariat Nasional : Jl. Tebet Utara II C No. 22 B, Jakarta Selatan 12810, INDONESIA|T/F :+62-21-8355560|E:sekretariat@pwyp-indonesia.org|www.pwyp-indonesia.org
Terkait dengan problem tata kelola pertambangan, Agung Budiono, Manajer Program Tata Kelola
Hutan dan Lahan PWYP Indonesia mengatakan, pemerintah harus segera menuntaskan penataan
4.296 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berstatus Non CNC, tumpang tindih kawasan
pertambangan dengan kawasan hutan dan perkebunan sampai dengan pengawasan terhadap
pelaksanaan jaminan reklamasi dan pasca tambang. Belum optimalnya penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) sektor pertambangan baik dari royalti maupun land rent juga harus mendapatkan
perhatian.
“Berdasarkan hitungan PWYP Indonesia potensial lost dari pembayaran land rent tahun 2009-2013 di
12 provinsi saja mencapai Rp 919,18 milliar,” tuturnya. Selain itu, lanjut Agung, Dirjen Minerba yang
baru juga harus melanjutkan kerjasama dengan KPK yang selama ini telah berjalan baik dalam
koordinasi dan supervisi di sektor Minerba.
Ditambahkan Maryati, baik Dirjen Migas maupun Dirjen Minerba harus memastikan kembali
pelaksanaan komitmen Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagaimana dinyatakan
dalam Perpres No 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara dan Daerah yang
Diterima dari Sektor Industri Ekstraktif Migas dan Pertambangan. “Kementerian ESDM memiliki peran
penting untuk mengembalikan status Indonesia sebagai EITI Compliant Country yang telah
dinyatakan suspend oleh Dewan EITI Internasioal pada tanggal 26 Februari 2015 karena dianggap
terlambat mempublikasikan laporan EITI periode 2012-2013,” tegasnya. Penataan industri migas dan
pertambangan melalui EITI telah selangkah lebih maju dalam pembukaan data-data penerimaan
negara dan daerah, inisiatif yang digawangi oleh Kemenko Perekonomiaan ini bahkan juga telah
melakukan publikasi data produksi, DMO dan juga penerimaan pajak per perusahaan migas dan
tambang. Akses lebih lengkap tentang EITI dapat diperoleh melalui www.eiti.ekon.go.id
Publish What You Pay Indonesia
Maryati Abdullah
Koordinator Nasional
Contact Person:
Maryati Abdullah: 082125238247 – maryati@pwyp-indonesia.org
Aryanto Nugroho: 081326608343 – aryanto@pwyp-indonesia.org
_________________________________________________
PWYP-Indonesia adalah sebuah koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan
Akuntabilitas Sumberdaya Ekstraktif. Beranggotakan 39 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terdiri atas: Transparansi International Indonesia-TII, Pusat
Telaah dan Informasi Regional-PATTIRO, Institute for Essential Services Reform-IESR, Indonesia
Corruption Watch-ICW, Indonesia Parliamentary Center-IPC, Indonesia Center for Environmental
Law-ICEL, perkumpulan Artikel 33 Idnonesia, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran-
FITRA, Masyarakat Transparansi Aceh-MATA, Gerakan Antikorupsi Aceh-GERAK, GERAK Aceh Besar,
AKAR Bengkulu, Fitra Riau, Lembaga Pemberdayaan dan Aksi Demokrasi-LPAD Riau, Forum
Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau-FKPMR, WALHI Riau, Yayasan Puspa Indonesia-PUSPA
Palembang, Pusat Studi Kebijakan Sumatra Selatan-PASKASS, Pattiro Serang Banten, Institute for
Ecological Study-INFEST Garut, Institute for Development and Economic Analysis-IDEA D.I
Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana-LPAW Blora, Bojonegoro Institute, Fitra Jawa
Timur, Public Crisis Center-PCC Tuban, Gresik Institute, Gerakan Rakyat Peduli Sampang-GPRS,
PUSAKA-Sidoarjo, Pokja-30 Samarinda, Yayasan PADI Indonesia-Balikpapan, POSITIF Kalimantan,
Gemawan Kalbar, Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman-Lepmil Sultra, Yayasan
Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan-YPSHK Sultra, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa-Yasmib
Sulselbar, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi-SOMASI NTB, Lembaga Studi dan Bantuan
Hukum-LSBH NTB, Forum Kerja Sama LSM-FOKER LSM Papua, PERDU Manokwari.