Peran Prakom dalam Akselerasi Transformasi Digital.pdf
OPTIMASI
1. Prinsip Open Data – Open GOV
“Inisiatif Open Data dari desa - kabupaten sebagai rujukan perencanaan berbasis bukti”
IRMAN ARIADI
University Club UGM, Yogyakarta, Kamis, 9 Oktober 2014
Program Koordinator
LUMBUNG KOMUNITAS
COMBINE RESOURCE INSTITUTION
BANTUL – DIY
Www.combine.or.id
Diskusi
Www.lumbungkomunitas.net 1
2. Prinsip Open Data – Open GOV
2
Konsep
Open Data
Platform data terbuka Berbasis
web adalah suatu platform
berbasis web yang didesain
sebagai Portal data publik
yang berisikaan katalog data
dan memungkinkan data
ditemukan . Portal ini
menyediakan akses ke standar
Data yang dapat diambil dengan
mudah , download , diurutkan ,
dicari , dianalisis , dan
digunakan kembali oleh warga ,
bisnis , peneliti , wartawan ,
pengembang , dan pemerintah
untuk memproses , tren , dan
berinovasi memanfaatkan
dataset tunggal atau kombinasi
dari dataset .
Konsep "Data Terbuka "
menggambarkan data yang
tersedia secara bebas ,
terbaca oleh mesin
(komputer/server), dan
diformat sesuai dengan
standar teknis yang seragam
untuk memfasilitasi
visibilitas dan penggunaan
kembali diterbitkan data.
Platform
3. Prinsip Open Data – Open GOV
3
data tersedia secara bebas
terbaca oleh mesin (komputer/server)
format seragam
visibilitas
penggunaan kembali diterbitkan data.
Katalog data dan mode pencarian data.
Adanya akses dan kemudahan ke standar Data.
Otorisasi dapat diunduh , diurutkan ,
dicari , dianalisis , dan digunakan kembali
oleh Multi pihak untuk inovasi .
4. Prinsip Open Data – Open GOV
4
Seperti apa yah open data itu
Filmnya Film II
9. Latar Belakang
Prinsip Open Data – Open GOV
UU 11/2008 Tentang ITE
Undang-undang Informasi dan Transaksi
Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk
setiap orang yang melakukan perbuatan hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
baik yang berada di wilayah hukum Indonesia
maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang
memiliki akibat hukum di wilayah hukum
Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum
Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
9
10. Latar Belakang
Prinsip Open Data – Open GOV
UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik
adalah salah satu produk hukum Indonesia yang
dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan
pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua
tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang
terdiri dari 64 pasal ini pada intinya
memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik
untuk membuka akses bagi setiap pemohon
informasi publik untuk mendapatkan informasi
publik, kecuali beberapa informasi tertentu.
10
11. Latar Belakang
Prinsip Open Data – Open GOV
UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik
adalah undang-undang yang mengatur tentang
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang
merupakan efektifitas fungsi-fungsi
pemerintahan itu sendiri. perlayanan publik
yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi
yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak
asasi manusia, mempromosikan kemakmuran
ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan,
meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak
dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam
kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi
publik.
11
12. Latar Belakang
Prinsip Open Data – Open GOV
Bercita-cita memfasilitasi partisipan Jaringan COMBINE untuk
mewujudkan komunitas-komunitas otonom, agar mampu
menyelenggarakan proses pengambilan keputusan kolektif secara
demokratis dan melakukan kontrol publik secara efektif, melalui
pengembangan sistem informasi komunitas yang mampu
menghasilkan informasi yang strategis dan cerdas untuk
kepentingan komunitas dan pihak-pihak yang menjadi mitra
komunitas.
12
13. MASYARAKAT TERLIBAT, DATA AAKKUURRAATT,, DDEESSAA BBEERRDDAAUULLAATT
Padat dan ringkas sehingga
13
Tidak dimaknai hanya sekedar
"kewajiban" desa
namun harus dapat dirasakan
sebagai kebutuhan
oleh desa
Cukup mudah dipelajari dan
dipahami
perangkat desa atau
kelompok kelembagaan
di tingkat desa lainnya atau
tersedia pendampingan
dan fasilitasi teknis/non
teknis untuk
mengoperasikannya.
PRINSIP YANG HARUS TERPENUHI:
data yang
diinput tidak harus berlimpah
ruah karena
antara satu data dengan data
lainnya terhubung
data dapat dimanfaatkan
oleh kelompok
masyarakat (tidak hanya
perangkat desa),
sehingga sistem informasi
tersebut semakin tinggi
akurasinya karena data yang
ada diuji terus-menerus
14. Sistem Informasi Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
• Sistem Informasi di Tingkat Kabupaten
– Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem
informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
– Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan informasi
perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk Desa.
– Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi
Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
• Sistem Informasi di Tingkat Desa.
– Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses
oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
15. 15
DAMPAK SISTEMIK PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI
INFORMASI TRANSFORMASI
KOMUNIKASI
DUA ARAH
SINERGI ANTARA
PEMANGKU KEPENTINGAN
Dokumen &
Database
Tentang Desa
Peningkatan Pelayanan
Publik
Ruang / Media Bagi Aspirasi
Masyarakat Integrasi Database
Dampak Tingkat 1
(menginformasikan &
Mempengaruhi)
Dampak Tingkat 2
(Efektif, Efisien &
Terjangkau)
Dampak Tingkat 3
(Partisipasi Warga
Terakomodir)
Dampak Tingkat 4
(Akurasi data di setiap jenjang)
17. 17
Pustaka
2013, NEW YORK STATE OPEN DATA HANDBOOK data.ny.gov
http://5stardata.info/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Linked-open-data-Europeana-video.ogv
Www.wikipedia
https://www.youtube.com/watch?v=GKfJ5onP5SQ
