Dokumen tersebut membahas tentang konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan pelaksanaannya melalui berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, serta sistem pemerintahan konstitusional berdasarkan UUD 1945."

1. Konsep Materi Bab 5 – Kedaulatan
Rakyat
1.Pengertian Kedaulatan
3.Kedaulatan rakyat di
Indonesia
2.Pengertian Kedaulatan
Rakyat
4.Sistem Pemerintahan
Konstitusional
5.Sistem Pemerintahan
Negara menurut
UUD’45
6.Peran Lembaga
Negara ( MPR, DPR,
DPD, BPK, MA,
PemDa, DPRD)
7.Sikap positif
terhadap perwujudan
kedaulatan rakyat
8.Bentuk penerapan
kedaulatan dan
sistem pemerintahan
di Indonesia dalam
kehidupan sehari-hari

2. Kedaulatan berasal dari bahasa
Arab,yaitu “Daulat”(Daulah).Yang
artinya“Kekuasaan Pemerintahan”.
Dalam bahasa Inggris,kedaulatan sama
artinya dengan sovereign (Kekuasaan yang
tertinggi/kekuasaan yang tidak berada di
bawah kekuasaan lain).
Kedaulatan ada 2 pengertian,yaitu :
a.Kedaulatan ke dalam
b.Kedaulatan ke luar
1.Pengertian Kedaulatan

3. a.Kedaulatan ke dalam :
Kedaulatan suatu negara untuk mengatur
rakyat tanpa bantuan negara lain.
b.Kedaulatan ke luar :
Kedaulatan untuk membentuk suatu
hubungan/kerjasama dengan negara lain
yang bertujuan untuk kepentingan bangsa
dan negara.

4. Salah satu tokoh pencetus kedaulatan adalah Jean
Bodin.Beliau adalah tokoh yang berasal dari
Perancis. Menurutnya,kedaulatan ada 4 sifat
pokok,yaitu : Permanen,Asli,Bulat,&Tidak terbatas.
1.Permanen :
Kedaulatan yang tetap ada selama negara tetap
berdiri
2.Asli :
Kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain
yang lebih tinggi
3.Bulat :
Kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan yang
tertinggi
4.Tidak terbatas :
Kedaulatan tidak ada yang membatasi

5. Nama Teori, Tokoh, Masa
Perkembangan, dan Latar
Belakang
Pokok-Pokok Ajaran
1.Kedaulatan Tuhan
-Agustinus(354-430),Thomas
Aquino(1225-1274),Marsilius,FJ
Stahl(1802-1861)
-Berkembang pada abad V-VX
-Dilatarbelakangi oleh perkembangan
agama Kristen dan maraknya
Pantheisme.
1.Pemerintah/Raja/Ratu mendapat
kekuasaan tertinggi dari Tuhan.Segala
peraturan bersumber dari Tuhan.Oleh
sebab itu,rakyat harus patuh dan
tunduk terhadap peraturan penguasa.
2.Penguasa dianggap sebagai utusan
Tuhan/titisan Dewa(Penjelma Wisnu)
2.Kedaulatan Raja
-Machiavelli,Jean Bodin,Thomas
Hobbes,Hegel
-Berkembang sekitar abad VX
-Latar belakangnya karena
perkembangan kekuasaan yang sudah
bergeser dari gereja.
1.Kedaulatan berada di tangan Raja
2.Raja harus berkuasa dan tidak
terbatas
3.Raja merupakan satu-satunya
pemegang kekuasaan tertinggi,dan
rakyat hatus menurut kepadanya.
Teori – teori Kedaulatan :

6. 3.Kedaulatan Negara
-George Jellinek,Paul Laband.
-Berkembang antara abad XV-XIX
-Di ilhami oleh gerakan renaisance dan
ajaran Nicolo Machiavelli tentang
negara sebagai pusat kekuasaan
1.Negara sebagai sumber kedaulatan &
negaralah yang menciptakan hukum &
semua harus tunduk kepada negara.
2.Negara yang abstrak kekuasaannya
diserahkan kepada raja atas nama
negara
4.Kedaulatan Hukum
-Krabbe,Immanuel,Kranenburg
-Berkembang setelah Revolusi Perancis
-di ilhami oleh semboyan bangsa
Perancis,yaitu :
Liberte(Liberty=Kebebasan),
Egalite(Equality=Persamaan)&
Fraternite(Fraternity)=Persaudaraan
1.Kekuasaan hukum merupakan
kekuasaan tertinggi yang ada di dalam
negara
2.Semua harus tunduk kepada hukum
dan pemerintah hanya berperan
melindungi HAM dan tidak boleh ikut
campur urusan sosial ekonomi
masyarakat serta wajib
mensejahterakan masyarakat
5.Kedaulatan Rakyat
-Solon,John Locke,Montesquieu
-Sifat : -Kesatuan,Bulat,Tidak boleh
diserahkan,Tetap tidak berubah
Demokrasi,rakyat sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi memberikan
sebagian haknya kepada penguasa untuk
kepentingan bersama
- Penguasa dipilih dan di tentukan atas
dasar kehendak rakyat/umum melalui

7. Kedaulatan yang dianut oleh Indonesia adalah
Kedaulatan Rakyat.Pelaksanaan prinsip
kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui
demokrasi langsung dan melalui perwakilan.
Makna Kedaulatan Rakyat adalah :
1. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
2. Kekuasaan pemerintah/penguasa berasal dari
rakyat
3. Pemerintah atau penguasa bertanggung jawab
kepada rakyat & bekerja untuk
kesejahteraan rakyat
2.Pengertian Kedaulatan Rakyat

8. 1.Kesatuan (unite)
Kesatuan terlihat pada pembuatan UUD
menyatakan perang penuntutan keadilan dan
menjunjung suatu negara atau rakyat.
2.Bulat, tidak berbagi – bagi (indivisivilitie)
Kedaulatan tidak pecah – pecah, Apabila
kedaulatan rakyat, maka hanya rakyatlah yang
memegang kedaulatan.
3.Tidak boleh diserahkan (inalienabilitie)
Kedaulatan itu tidak boleh dijual dan digadai,
karena kedaulatan adalah kepunyaan segala
bangsa yang turun – temurun.
4.Tetap tidak berubah (imprescriptibilitie)
Kedaulatan itu berada ditangan rakyat, tidak
susut dan tidak berkurang. Kedaulatan bukanlah
benda yang boleh hilang melainkan kekuasaan
tertinggi yang abadi.
Sifat – sifat Kedaulatan Rakyat

9. a.Alenia ke-4 Pembukaan 1945 yang
menyatakan “....Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat....”
b.Pancasila sila ke-4 menyatakan “Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
c.Pasal 1 ayat (2) UUD’45 yang berbunyi
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD”
3.Kedaulatan rakyat di Indonesia

10. Negara Indonesia,selain menganut kedaulatan
rakyat juga menganut :
-Kedaulatan Tuhan
Kedaulatan Tuhan tercermin dalam
pembukaan UUD’45 alinea ke-3
-Kedaulatan Negara
Kedaulatan Tuhan tercermin dalam
pembukaan UUD’45 alinea ke-4
-Kedaulatan Hukum
Kedaulatan Hukum tertuang dalam Pasal
1 ayat 3 UUD’45

11. 1. Kedaulatan yang dimiliki rakyat dapat disalurkan
lewat lembaga perwakilan rakyat.
2. Lebih mengutamakan kebersamaan,
persatuan,dan kesatuan bangsa.
3. Ada jaminan kebebasan kepada rakyat untuk
menyampaikan pendapat,gagasan,ide selagi tidak
bertentangan terhadap pancasila dan tidak
mengganggu stabilitas nasional.
4. Dijiwai ketuhanan,semangat kekeluargaan dan
kebersamaan.
5.Menjunjung HAM dan hak warga negara.
6.Mengutamakan kepentingan negara daripada
pribadi
Prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia memiliki
sifat-sifat berikut :

12. Saat ini Indonesia menganut Sistem
Pemerintahan Presidensial
Sistem pemerintahan menyangkut bagaimana
mengatur bekerjanya komponen-komponen
utama dalam suatu negara.Secara umum sistem
pemerintahan dibagi 3,yaitu :
a.Sistem Pemerintahan Presidensial
b.Sistem pemerintahan Parlementer
c.Sistem pemerintahan Semi Presidensial
4.Sistem Pemerintahan Konstitusional

13. Sistem pemerintahan Indonesia menerapkan
beberapa sistem,antara lain :
a.Pemerintahan Konstitusional di Indonesia
Pemerintahan yang berdasarkan kepada
konstitusi atau UUD,bukan absolutisme.
Hal ini didasarkan pada UUD 45 yaitu :
1. Pasal 1 ayat 2 berbunyi : “Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD”
2. Pasal 4 ayat 1 berbunyi : “Presiden RI
memegang kekuasaan pemerintahan menurut
UUD”

14. 1.Membatas kekuasaan pemerintah
Hal – hal untuk membatasi kekuasaan
pemerintah :
a.Presiden dan Wapres memegang jabatan
selama lima tahun
b.Presin dan Wapres dapat diberhentikan
dalam masa jabatannnya oleh MPR atas usul
DPR
c.Presiden tidak dapat membubarkan DPR
d.Presiden berhak menetapkan Peraturan
Pemerintah sebagai pengganti UU, dengan
persetujuan DPR
Ciri – ciri Negara Konstitusional

15. 5.Presiden mengangkat duta dan konsul
dengan memperhatikan DPR
6.Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
dengan memperhatikan MA
7.Presiden memberi amnesti dan abolisi
dengan memperhatikan DPR
8.Presiden dengan persetujuan DPR
menyatakan perang, perdamaian, dan
perjanjian.
2.Menjamin hak warga negara & HAM
Untuk menjamin HAM & hak warga negara
maka dalam UUD berikut :
1. Pasal 27-34 mengenai hak dan kewajiban warga
negara
2. Pasal 28A-28J mengenai HAM

16. Lembaga-lembaga dalam sistem
ketatanegaraan RI menurut UUD 45 hasil
amandemen :
1.MPR 4.BPK
2.DPR 5.KPU
3.BPK 6.Lembaga Kehakiman
MA
MK
KY
b.Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD
‘45
6.Peran Lembaga Negara ( MPR, DPR, DPD,
BPK, MA, PemDa, DPRD)

17. Lembaga negara yang menjalankan kedaulatan
rakyat,yaitu :
1.Legislatif  MPR,DPR,DPD
2.Eksekutif  Presiden dan wapres
3.Yudikatif  MK,MA,KY
Lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat oleh
anggota MPR.
Pemegang kekuasaan konstitutif sekaligus
wakil rakyat.Ketentuan ini diatur dalam pasal 2
ayat 1 UUD’45
1.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

18. 1.Menetapkan dan mengubah UUD 1945
2.Melantik dan memilih presiden dan wapres
3.Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode
etik MPR
4.Memberhentikan presiden dan wapres
Tugas MPR :
Wewenang MPR :
1.Membuat keputusan yang tidak bisa dibatalkan
oleh lembaga negara lain
2.Memberikan penjelasan bersifat penafsiran
terhadap putusan majelis.
3.Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya
mengangkat presiden dan wapres

19. a.Pimpinan Majelis
b.Badan pekerja majelis
c.Komisi majelis
d.Panitia Ad Hoc
3.Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya
mengangkat presiden dan wapres
4.Meminta dan menilai pertanggungjawabannya
presiden.
5.Mengambil dan memberi keputusan kepada
anggota yang melanggar.
Alat kelengkapan MPR :

20. Merupakan lembaga negara yang berfungsi
sebagai penyalur aspirasi rakyat yang
berkedudukandi tingkat pusat.
Lembaga ini beranggotakan para wakil dari
partai politik dengan masa jabatan 5 tahun.
Seluruh anggota DPR secara otomatis
menjadi anggota MPR.
2.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Fungsi DPR :
1.Legislasi (Membentuk UU)
2.Anggaran/Budget (Menetapkan APBN)
3.Pengawasan (Mengawasi jalannya pemerintahan)

21. 1.Membentuk UU bersama Presiden
2.Membahas dan memberikan persetujuan
peraturan pemerintah pengganti UU
3.Menerima dan membahas usulan RUU yang
diajukan DPD dalam bidang tertentu dan
mengikutsertakannya dalam pembahasan.
Tugas dan wewenang DPR :
4.Menetapkan APBN bersama Presiden dengan
memperhatikan pertimbangan DPD.
5.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
UU, APBN, serta kebijakan pemerintah
6.Memberikan persetujuan kepada Presiden atas
pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi
Yudisial.

22. 7.Memilih anggota BPK dengan memperhatikan
pertimbangan DPD.
8.Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan
atas pertanggungjawaban keuangan negara yang
disampaikan oleh BPK.
9.Memberikan persetujuan calon hakim agung yang
diusulkan oleh KY.
Hak - hak DPR :
1.INTERPELASI : Hak DPR untuk MEMINTA
KETERANGAN kepada pemerintah mengenai
kebijakan pemerintah di bidang tertentu.
2.ANGKET : Hak DPR untuk MENGADAKAN
PENYELIDIKAN sendiri atas suatu masalah yang
terjadi di lingkungan eksekutif.

23. 3.MENYATAKAN PENDAPAT : Hak DPR untuk
menyatakan penilaiandan pandangan atas
keterangan mmaupun tindakan pemerintah.
4.BUDGET : Hak untuk menetapkan APBN
5.INISIATIF : Hak untuk mengajukan RUU
6.AMANDEMEN : Hak untuk mengubah RUU
1.Mengajukan RUU, pertanyaan dan pendapat
2.Memilih dan dipilih
3.Membela diri Immunitas dan Protokoler
4.Keuangan dan administratif
Hak setiap anggota DPR :

24. 1.Mengamalkan Pancasila dan UUDNRI 1945
2.Menaati segala peraturan perundang-undangan
3.Melaksanakan kehidupan demokrasi
4.Mempertahankan dan memelihara NKRI
5.Menampung aspirasi masyarakat dan
mendahulukan kepentingan negara
Kewajiban setiap anggota DPR :
5.Badan Urusan Rumah
Tangga
6.Badan kerjasama antar
Parlemen
7.Panitia Anggaran,dll.
Alat Kelengkapan DPR :
1.Pimpinan
2.Komisi
3.Badan musyawarah
4.Badan Legislasi

25. No Komisi Bidang
1 I Pertahanan,luar negeri, dan informasi
2 II Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi,
Aparatur Negara, dan Agraria
3 III Hukum dan perundang-undangan, HAM,
dan Keamanan
4 IV Pertanian, perkebunan, Kehutanan,
Kelautan, Perikanan, dan Pangan
5 V Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan
umum, dan Perumahan Rakyat
6 VI Perdagangan, Industri, Investasi,
Koperasi, UKM, dan BUMN
7 VII Energi, SDM, Riset dan Teknologi,
Lingkungan Hidup
Komisi – komisi DPR :

26. 8 VIII Agama,Sosial,Pemberdayaan Perempuan
9 IX Kependudukan,Kesehatan,Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
10 X Pendidikan,Pemuda,Olahraga,Pariwisata,Kesenian dan
Kebudayaan
11 XI Keuangan,Perencanaan Pembangunan
Nasional,Perbankan,Lembaga Keuangan Bukan Bank
3.Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang
dipilih melalui PEMILU dari setiap provinsi (pasal 2
(1) dan pasal 22C (1) hasil amandemen).

27. DPD merupakan wakil-wakil provinsi (pasal
32 uu No.22 Tahun 2003).Oleh karena itu,
anggota DPD berdomisili di daerah
pemilihannya, dan selama bersidang bertempat
tinggal di ibukota negara RI (Pasal 22(4) dan
UU No.22 tahun 2003)
1.Pengajuan Usul
2.Pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu.
3.Memberikan pertimbangan dan ikut serta
dalam pembahasan.
Fungsi DPD :

28. Tugas dan wewenang DPD :
1.Mengajukan RUU kepada DPR berkaitan
dengan otonomi daerah.
2.Membahas RUU yang berkaitan dengan
otonomi daerah.
3.Mengawasi pelaksanaan UU mengenai otonomi
daerah.
1.Mengajukan RUU
2.Membahas RUU
Hak DPD : Alat Kelengkapan DPD :
1.Pimpinan
2.Panitia Ad Hoc
3.Badan Kehormatan dan
panitia yang diperlukan

29. Merupakan kepala Negara sekaligus Kepala
pemerintahan RI dengan masa jabatan selama 5
tahun dan dapat dipilih kembali setelah 1 kali masa
jabatan.
4.Presiden
Wewenang, Kewajiban, Hak, dan Kekuasaan
Presiden :
1.Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
dan kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
2.Mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 23 ayat (2)
UUD’45)
3.Menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti UU
dan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat (2))

30. 4.Membuat UU bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan
Pasal 20)
5.Menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan
DPR (Pasal 11 UUD’45)
6.Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD’45)
7.Mengangkat dan menerima duta dan konsul
dengan memperhatikan pertimbangan (Pasal 13
UUD’45)
8.Memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 3 UUD’45)
9.Memberi amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat
(2) UUD’45)

31. 10.Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas
memberikan nasihat kepada Presiden (Pasal 16
UUD’45)
11.Memberi gelar dan tanda jasa (Pasal 15
UUD’45)
12.Mengangkat dan memberhentikan menteri –
menteri (Pasal 17 UUD’45)
13.Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR
dengan pertimbangan DPD
14.Menetapkan hakim agung dan hakim konstitusi
yang diusulkan oleh KY, Presiden, MA, dan
disetujui DPR

32. 1.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.WNI sejak lahir
3.Tidak mengkhianati negara
4.Mampu secara rohani dan jasmani
5.Bertempat Tinggal di NKRI
6.Bersedia untuk dipilih dan memilih
7.Memiliki daftar riwayat hidup
8.Memiliki nomor pokok wajib pajak
9.Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
10.Tidak memiliki utang, dicabut hak pilihnya,
dinyatakan pailit.
Syarat menjadi Presiden :

33. merupakan lembaga negara yang bebas dan
mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara (Pasal 23 E (1) UUD’45 hasil
amandemen).
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Tugas BPK :
Mengawasi kebijakan dan arah keuangan
negara yang dilaksanakan pemerintah sudah
sesuai dengan tujuan dan tertib.
Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada DPR,
DPD, dan DPRD (Pasal 23 (2) UUD’45 hasil
amandemen)

34. Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga
negara yang memegang kekuasaan kehakiman
disamping sebuah Mahkamah Konstitusi di
Indonesia (pasal 24 (2) UUD 1945 hasil
amandemen).
Dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 MA
membawahi beberapa macam lingkungan
peradilan, yaitu:
• Peradilan umum
• Peradilan agama
• Peradilan militer
• Peradilan Tata Usaha Negara
5. Mahkamah Agung (MA)

35. 1.Mengadili pada tingkat kasasi
2.Memeriksa dan memutuskan sengketa tentang
kewenangan mengadili
3.Meninjau kembali putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap
4.Menguji peraturan perundang-undangan
dibawah
UU terhadap UU
5.Melaksanakan wewenang lain yang diberikan
oleh UU
Tugas MA :

36. Pemerintah daerah merupakan Eksekutif
daerah.
Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah
bersama perangkat daerah lainnya.
• Kepala Daerah Provinsi “Gubernur”
• Kepala Daerah Kabupaten “Bupati”
• Kepala Daerah Kota “Wali Kota”.
• Perangkat daerah terdiri atas Sekretaris
Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis
daerah lainnya.
6. Pemerintah Daerah (PemDa)

37. DPRD merupakan badan legislatif di daerah
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra/partner
pemerintah. Lembaga pemerintahan daerah ada 2,
yaitu:
• Pemerintah daerah sebagai badan Eksekutif
• Pemerintah daerah sebagai badan Legislatif
DPRD dibagi menjadi 3, yaitu:
• DPRD Provinsi
• DPRD Kabupaten
• DPRD Kota
Masa jabatan DPRD 5 tahun, DPRD dipilih melalui
pemilihan umum.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

38. 1. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
Gubernur/wakil Gubernur,Bupati/wakil bupati,
walikota/wakil wali kota.
2. Bersama dengan kepala daerah membentuk
perda dan menetapkan APBD.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap:
pelaksanaan perda, keputusan kepala daerah,
APBD.
4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
pemerintah.
5. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah
dan masyarakat.
Tugas dan wewenang DPRD :

39. • Meminta keterangan
kepada pemerintah
daerah
• Mengadakan
penyelidikan
• Mengadakan perubahan
atas rancangan
peraturan daerah
• Mengajukan pernyataan
pendapat
• Mengajukan rancangan
perda
• Menentukan anggaran
belanja DPRD
• Menetapkan peraturan
tata tertib DPRD
Hak DPRD :
• Mempertahankan dan
memelihara keutuhan NKRI
• Mengamalkan pancasila
dan UUD 1945
• Memperhatikan dan
menyalurkan aspirasi
• Membina demokrasi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
• Meningkatakan
kesejahteraan rakyat
didaerah berdasarkan
demokrasi ekonomi
• Sistem pemerintahan
Indonesia berdasarkan
kepada konstitusi, tidak
bersifat absolutisme
Kewajiban DPRD :

40. Contoh sikap positif :
a.Mematuhi ketentuan sistem pemerintahan
Indonesia terdapat di dalam UUD’45
b.Mematuhi segala bentuk peraturan
perundang – undangan yang berlaku
c.Menghargai pendapat orang lain dan tidak
memaksakan kehendak kepada orang lain
d.Musyawarah harus didasari akal sehat dan
sesuai hati nurani yang luhur
e.Bersedia menerima saran dan kritik dari
orang lain.
7.Sikap positif terhadap perwujudan
kedaulatan rakyat

41. A.Penerapan kedaulatan dalam kehidupan keluarga
1.Mengamalkan nilai – nilai Pancasila dan
disiplin membayar pajak
2.Mematuhi segala peraturan yang berlaku
B.Penerapan kedaulatan dalam kehidupan
masyarakat
1.Mematuhi berbagai norma yang berlaku
2.Membantu pejabat negara (RT/RW) dalam
melaksanakan tugas
C.Penerapan kedaulatan dalam kehidupan sekolah
8.Bentuk penerapan kedaulatan dan sistem
pemerintahan di Indonesia dalam kehidupan
sehari-hari

42. 1.Mengikuti upacara dan melaksanakan tugas
seesuai tanggung jawab masing – masing
2.Melaksanakan segala peraturan yang
berlaku di sekolah
D.Penerapan kedaulatan dalam kehidupan Negara
1.Aktif menyampaikan saran kepada pejabat
2.Mematuhi hukum yang berlaku
3.Menghormati pejabat negara yang bertugas
Contoh Penerapan Prinsip Kedaulatan Rakyat
di berbagai kehidupan :

43. A. Dalam kehidupan pribadi
dilingkungan keluarga
• Penyusunan tata tertib
dalam keluarga melalui
musyawarah
• Menerima saran dan kritik
sesama anggota keluarga
• Tidak memaksakan
kehendak kepada sesama
anggota keluarga
• Hubungan sesama anggota
keluarga didasari rasa
kasih sayang
• Sesama anggota keluarga
saling
berdialog,diskusi,mengungk
B. Dalam kehidupan di
lingkungan masyarakat
• Pembentukan pimpinan
masyarakat secara
demokratis
• Penyusunan norma/tata
tertib dalam masyarakat
melalui musyawarah
• Bersedia dipilih dan memilih
pimpinan masyarakat
• Mengutamakan kepentingan
masyarakat dari pada
kepentingan pribadi
• Menghargai perbedaan
pendapat dalam masyarakat
• Menghargai suara/ kehendak

44. C. Dalam kehidupan di
sekolah
• Bersedia dipilih/memilih
pengurus OSIS, pengurus
kelas, pengurus koperasi
dll...
• Menghargai perbedaan
pendapat di antara
teman
• Memutuskan masalah
yang menyangkut
kepentingan kelas, OSIS,
dll...
• Menghormati pimpinan
kelas, pengurus OSIS,
dll...
D. Kehidupan dilingkungan
kenegaraan
• Penyusunan peraturan UU
dengan memperhatikan
aspirasi rakyat
• Aktif dalam kegiatan
politik
• Bersedia menerima
kekalahan dalam pemilihan
pemimpin
• Bersedia memberikan
saran, masukan, kritik
terhadap pejabat negara
• Menghargai
suara/kehendak mayoritas
dari masyarakat