Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan partisipasi politik kepada rakyat dalam pengambilan keputusan. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mencoba berbagai model demokrasi namun penguasa cenderung bersikap otoriter dan membatasi peran rakyat. Pendidikan demokrasi penting untuk memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi.
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasicalonmayat
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. Materi utama mencakup pengertian warga negara, sistem demokrasi, hak warga negara seperti bidang politik, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya, kewajiban warga negara, fungsi dan tanggung jawab warga negara, serta pelanggaran hak warga negara.
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal annisa berliana
Dokumen tersebut membahas tentang kehidupan sosial dan ekonomi pada masa demokrasi liberal di Indonesia antara tahun 1950-1959. Pada masa ini, Indonesia mengalami berbagai kesulitan seperti korupsi, ancaman terhadap persatuan bangsa, serta harapan revolusi yang belum terwujud. Secara ekonomi, produksi pangan meningkat namun tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk me
Dokumen tersebut membahas perbedaan dan persamaan antara ideologi Pancasila dan liberalisme. Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai ideologi terbuka yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Liberalisme lebih mengedepankan kebebasan individu dan peran negara yang terbatas. Keduanya sama-sama menghargai pluralitas namun berbeda dalam pendekatan
Perbandingan Administrasi Negara Perancis Dengan InggrisSiti Sahati
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Perancis. Perancis merupakan negara republik semi-presidensial di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dibantu oleh perdana menteri. Perancis juga telah menganut berbagai sistem pemerintahan sebelumnya seperti monarki dan berbagai republik.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, yang mengubah komposisi dan lembaga-lembaganya. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar negara dan mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, dan DPR.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan partisipasi politik kepada rakyat dalam pengambilan keputusan. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mencoba berbagai model demokrasi namun penguasa cenderung bersikap otoriter dan membatasi peran rakyat. Pendidikan demokrasi penting untuk memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi.
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasicalonmayat
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. Materi utama mencakup pengertian warga negara, sistem demokrasi, hak warga negara seperti bidang politik, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya, kewajiban warga negara, fungsi dan tanggung jawab warga negara, serta pelanggaran hak warga negara.
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal annisa berliana
Dokumen tersebut membahas tentang kehidupan sosial dan ekonomi pada masa demokrasi liberal di Indonesia antara tahun 1950-1959. Pada masa ini, Indonesia mengalami berbagai kesulitan seperti korupsi, ancaman terhadap persatuan bangsa, serta harapan revolusi yang belum terwujud. Secara ekonomi, produksi pangan meningkat namun tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk me
Dokumen tersebut membahas perbedaan dan persamaan antara ideologi Pancasila dan liberalisme. Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai ideologi terbuka yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Liberalisme lebih mengedepankan kebebasan individu dan peran negara yang terbatas. Keduanya sama-sama menghargai pluralitas namun berbeda dalam pendekatan
Perbandingan Administrasi Negara Perancis Dengan InggrisSiti Sahati
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Perancis. Perancis merupakan negara republik semi-presidensial di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dibantu oleh perdana menteri. Perancis juga telah menganut berbagai sistem pemerintahan sebelumnya seperti monarki dan berbagai republik.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, yang mengubah komposisi dan lembaga-lembaganya. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar negara dan mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, dan DPR.
Dokumen tersebut membahas berbagai teori politik modern meliputi teori Hobbes, Locke, Montesquieu, serta berbagai teori kekuasaan seperti kekuasaan Tuhan, hukum, negara, rakyat, demokrasi, dan kedaulatan.
1. Dokumen tersebut membahas konsep pemerintah dan kebijakan pemerintah. Ia menjelaskan berbagai pengertian dan variabel yang terkait dengan konsep pemerintah seperti aparatur negara, birokrasi, administrasi negara, dan ilmu kebijakan.
2. Terdapat berbagai pendekatan dalam memahami konsep pemerintah, antara lain sebagai lembaga eksekutif, seluruh lembaga negara, atau sebagai ilmu keb
Vietnam menganut ideologi komunisme berdasarkan Marxisme-Leninisme dan gagasan Ho Chi Minh. Komunisme telah menjadi ideologi resmi Vietnam sejak 1991 dan menjadi identitas negara. Inggris menganut ideologi sosialisme yang bertujuan membentuk masyarakat kemakmuran dengan kerja sama produktif dan membatasi milik perseorangan. Australia menganut liberalisme yang mendasarkan kebebasan sebagai nilai politik utama.
Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu, dimana masing-masing sila saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Pancasila mencakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan norma konstitusional negara Republik Indonesia. Ia menjelaskan pengertian konstitusi secara luas dan sempit, fungsi konstitusi yaitu membatasi kekuasaan penguasa dan memberi landasan hukum perubahan, serta konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia seperti UUD 1945, UUDS 1950, dan UUD NRI 1959.
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di IndonesiaSmywlndr wlndr
Dokumen tersebut membahas empat jenis infrastruktur politik di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik beserta peran masing-masing.
Dokumen tersebut membahas konsep birokrasi menurut Max Weber, termasuk 15 karakteristik ideal birokrasi menurut Weber seperti kekuasaan berada pada jabatan bukan pemegangnya, otoritas ditetapkan aturan organisasi, tindakan bersifat impersonal, dan didasarkan pada sistem pengetahuan yang terstruktur. Dokumen ini juga membahas pandangan para ahli lain tentang birokrasi.
eksistensialisme merupakan filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensi dan pengalaman manusia dengan metodologi fenomenologi, atau cara manusia berada
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri-ciri bahwa nilai-nilainya bersumber dari masyarakat dan budaya Indonesia serta bersifat fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ideologi terbuka berbeda dengan ideologi tertutup yang bersifat dogmatis dan tidak dapat dipertanyakan kembali.
Perekonomian Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak masa demokrasi liberal hingga masa transisi. Pada masa demokrasi liberal (1950-1959), ekonomi Indonesia mengalami kesulitan karena ketidakstabilan politik dan ketergantungan pada ekspor komoditas perkebunan. Pemerintah kemudian menerapkan berbagai program seperti Program Benteng dan nasionalisasi Bank Indonesia, namun belum berhasil meningkatkan perekonomian. Pada masa Orde Baru (1966
Dokumen tersebut membahas berbagai teori politik modern meliputi teori Hobbes, Locke, Montesquieu, serta berbagai teori kekuasaan seperti kekuasaan Tuhan, hukum, negara, rakyat, demokrasi, dan kedaulatan.
1. Dokumen tersebut membahas konsep pemerintah dan kebijakan pemerintah. Ia menjelaskan berbagai pengertian dan variabel yang terkait dengan konsep pemerintah seperti aparatur negara, birokrasi, administrasi negara, dan ilmu kebijakan.
2. Terdapat berbagai pendekatan dalam memahami konsep pemerintah, antara lain sebagai lembaga eksekutif, seluruh lembaga negara, atau sebagai ilmu keb
Vietnam menganut ideologi komunisme berdasarkan Marxisme-Leninisme dan gagasan Ho Chi Minh. Komunisme telah menjadi ideologi resmi Vietnam sejak 1991 dan menjadi identitas negara. Inggris menganut ideologi sosialisme yang bertujuan membentuk masyarakat kemakmuran dengan kerja sama produktif dan membatasi milik perseorangan. Australia menganut liberalisme yang mendasarkan kebebasan sebagai nilai politik utama.
Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu, dimana masing-masing sila saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Pancasila mencakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan norma konstitusional negara Republik Indonesia. Ia menjelaskan pengertian konstitusi secara luas dan sempit, fungsi konstitusi yaitu membatasi kekuasaan penguasa dan memberi landasan hukum perubahan, serta konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia seperti UUD 1945, UUDS 1950, dan UUD NRI 1959.
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di IndonesiaSmywlndr wlndr
Dokumen tersebut membahas empat jenis infrastruktur politik di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik beserta peran masing-masing.
Dokumen tersebut membahas konsep birokrasi menurut Max Weber, termasuk 15 karakteristik ideal birokrasi menurut Weber seperti kekuasaan berada pada jabatan bukan pemegangnya, otoritas ditetapkan aturan organisasi, tindakan bersifat impersonal, dan didasarkan pada sistem pengetahuan yang terstruktur. Dokumen ini juga membahas pandangan para ahli lain tentang birokrasi.
eksistensialisme merupakan filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensi dan pengalaman manusia dengan metodologi fenomenologi, atau cara manusia berada
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri-ciri bahwa nilai-nilainya bersumber dari masyarakat dan budaya Indonesia serta bersifat fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ideologi terbuka berbeda dengan ideologi tertutup yang bersifat dogmatis dan tidak dapat dipertanyakan kembali.
Perekonomian Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak masa demokrasi liberal hingga masa transisi. Pada masa demokrasi liberal (1950-1959), ekonomi Indonesia mengalami kesulitan karena ketidakstabilan politik dan ketergantungan pada ekspor komoditas perkebunan. Pemerintah kemudian menerapkan berbagai program seperti Program Benteng dan nasionalisasi Bank Indonesia, namun belum berhasil meningkatkan perekonomian. Pada masa Orde Baru (1966
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasiSyifa Lailatul
Makalah ini membahas tentang fungsi dan tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, makalah ini menjelaskan pengertian tanggung jawab, warga negara, dan demokrasi. Kemudian juga membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta tanggung jawab-tanggung jawab yang harus dilaksanakan warga negara dalam mendukung proses demokrasi di tanah air."
Rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn kelas X membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi melalui empat pertemuan dengan menggunakan pendekatan saintifik dan metode diskusi kelompok serta cooperative learning. Materi ajar meliputi hakikat, hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara berdasarkan UUD 1945.
Dokumen tersebut merupakan draft buku pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa SMA/MA/SMK kelas X edisi revisi 2015. Buku ini disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memuat materi mengenai nilai-nilai Pancasila, ketentuan UUD NRI 1945, lembaga-lembaga negara, hubungan pemerintah pusat dan daerah, integrasi nasional, dan ancaman terhadap negara.
Bab 6. menjunjung hak dan kewajiban warga negara dalam berdemokrasiermisetyawati
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. Secara garis besar dijelaskan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang mengakui bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan. Dokumen tersebut juga menjelaskan hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 antara l
Buku pegangan guru pp kn sma kelas 10 kurikulum 2013 edisi revisi 2014 (matem...eli priyatna laidan
Buku ini memberikan petunjuk bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas X SMA/MA. Buku ini menjelaskan konsep mata pelajaran PPKn, struktur kurikulum, model pembelajaran, dan penilaian yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Selain itu, buku ini juga berisi petunjuk khusus pembelajaran per bab dan contoh kegiatan pembelajaran.
Bab 6 membahas perbedaan infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik meliputi lembaga-lembaga masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan tokoh politik. Sedangkan suprastruktur politik meliputi lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dan MK. Bab ini juga membahas sistem politik yang berlaku di Indonesia sejak masa demokrasi liberal hingga pelaksanaan demokrasi. Sistem politik di
Tugas sofskill apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbangCandra Waskito
Dokumen tersebut membahas tentang akibat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Jika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan terjadi ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Untuk mencapai keseimbangan, setiap warga negara harus memahami hak dan kewajibannya sendiri, begitu pula para pejabat harus mengetahui hak dan kewajiban mereka. Jika hak dan kewajiban terp
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Triaji Ramadhan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia dan Mewujudkan Rasa Syukur atas Kemerdekaan oleh Triaji RIzqi Ramadhan X-IS4 SMAN1 Pare
Makalah ini membahas tentang nilai-nilai demokrasi yang tergerus zaman. Nilai-nilai tersebut antara lain kebebasan, kesetaraan, solidaritas, dan toleransi. Makalah ini juga menjelaskan pengertian demokrasi sebagai pemerintahan oleh dan untuk rakyat yang memerlukan partisipasi rakyat. Faktor pendukung nilai-nilai demokrasi adalah pendidikan politik kepada masyarakat.
1. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
2. Demokrasi memiliki ciri seperti keputusan pemerintah yang mempertimbangkan kehendak rakyat, sistem konstitusional dan perwakilan, serta kebebasan berekspresi.
3. Terdapat berbagai penggolongan demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat,
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan aspek-aspeknya. Dibahas pula tentang pengertian bangsa, negara, teori terbentuknya negara, unsur-unsur negara, serta contoh hak dan kewajiban warga negara.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, mulai dari pengertian para ahli demokrasi, ciri-ciri demokrasi, tujuan demokrasi, macam-macam demokrasi, dan contoh sikap demokrasi. Demokrasi dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada kehendak rakyat dan melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak dan kewajiban serta jenis-jenisnya. Hak didefinisikan sebagai klaim yang dibuat oleh seseorang atau kelompok, sedangkan kewajiban adalah keharusan yang harus dilakukan berdasarkan aturan. Ada berbagai jenis hak seperti hak legal, moral, konvensional, khusus, umum, positif, dan negatif. Jenis kewajiban meliputi kewajiban sempurna
Tiga upaya utama pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM meliputi (1) kerja sama internasional untuk menegakkan HAM di seluruh dunia, (2) pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan, (3) pengeluaran undang-undang terkait HAM seperti UU No. 39/1999. Masyarakat sipil turut berperan melalui advokasi, bantuan hukum, dan pendidikan masyarakat. Pelanggar
Modul ini membahas tentang persamaan derajat manusia dalam 3 kalimat:
1. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.
2. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara.
3. Modul ini menjelaskan makna persamaan derajat dalam UUD 1945 dan undang-undang serta con
Demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui pemilihan umum bebas dan adil serta perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berekspresi dan kedaulatan rakyat dijunjung tinggi. Namun, masih terjadi kasus pelanggaran seperti money politik dan intimidasi yang mengancam demokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Terdapat penjelasan mengenai pengertian budaya demokrasi, proses demokrasi menuju masyarakat madani, serta pelaksanaan pemilu sebagai sarana demokrasi di Indonesia."
1. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan penjajahan harus dihapuskan.
2. Indonesia lebih menekankan kedaulatan bangsa daripada negara, mencakup aspek politik dan budaya.
3. Kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berhak menentukan pemerintahan dan pemimpin mereka.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan prinsip-prinsipnya, meliputi pengertian demokrasi, prinsip universal seperti partisipasi warga negara dan kebebasan berpendapat, serta penerapan demokrasi di Indonesia."
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
2. Pengertian Hak
Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan
penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak
mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan
sebagainya. “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan
suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak
tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Contoh Hak Warga Negara Indonesia
- Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
- Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak
- Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum
dan di dalam pemerintahan
- Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan
menjalankan agama dan kepercayaanmasing-masing yang
dipercayai
3. Kewajiban Warga Negara dalam Proses Demokrasi
1. Pengertian Kewajiban
Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya
dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat
oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut
secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro).
Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan
dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia
Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta
dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia
dari serangan musuh
Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang
telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(pemda)
Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar
negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta
dijalankan dengan sebaik-baiknya
Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh
terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia
Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk
membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju
ke arah yang lebih baik
4. 5 Keindahan Demokrasi :
1. Dalam berdemokrasi, rakyat tidak hanya dijadikan sebagai
sasaran yang akan dibahas, maupun diselesaikan masalahnya,
tetapi rakyat dianggap oleh pemerintah sebagai subjek.
Sehingga rakyat juga harus berpartisipasi dalam menyelesaikan
masalah baik politik maupun non-politik yang ada di Indonesia.
2. Dalam berdemokrasi, hak asasi manusia harus dihargai,
khususnya hak rakyat untuk ikut berpartisipasi di dalam
pemerintah. Artinya rakyat diberi hak untuk mengeluarkan
pendapatnya.
3. Dalam berdemokrasi, kebebasan dan bermusyawarah
merupakan hal yang penting. Tanpa kebebasan dan
musyawarah, keadilan tidak dapat ditegakkan. Karena jika
tidak menggunakan kebebasan dan musyawarah, apresiasi
dan pendapat rakyat tidak dapat diketahui.
4. Demokrasi bersifat anti pemaksaan. Artinya, dalam berdemokrasi
tidak diperbolehkan adanya diktatorisme atau kekerasan,
kekejaman, kesewenang-wenangan dan pemaksaan. Dengan
adanya diktatorisme dan sebagainya, hak asasi rakyat untuk
ikut berpartisipasi dalam pemerintahan terganggu.
5. Selain dengan kebebasan dan bermusyawarah, dalam
berdemokrasi diperlukan kebersamaan di dalam menyelesaikan
masalah berbangsa dan bernegara. Karena jika tidak adanya
kebersamaan dalam menyelesaikan masalah negara,
kekompakan antara rakyat dan pemerintah tidak akan tercipa.
5. Contoh bentuk-bentuk sistem
demokrasi di sekolah yaitu :
1. Saat pemilihan ketua kelas dan jabatan-
jabatan lainnya di kelas, dilakukan voting
terhadap calon-calon yang pantas.
2. Saat pemilihan ketua osis, dilakukan voting
terhadap calon-calon yang pantas untuk
jadi ketua osis.
3. Saat kerja kelompok antar siswa, dilakukan
musyawarah untuk mencapai mufakat
dengan tujuan yang sama mencapai hasil
yang terbaik.