Negara hukum merupakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dengan tujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Terdapat 2 unsur dalam negara hukum, yaitu Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah berdasarkan suatu norma objektif dan
Norma objektif harus memenuhi syarat.
Berdasarkan pembagian tugasnya negara hukum dibagi 2, yaitu negara hukum formil dan negara hukum materil. negara hukum formil merupakan negara yang hanya memiliki tugas pasif. negara hukum materil merupakan negara yang memiliki keleluasaan dalam mengatur. Ciri Negara Hukum Menurut Frans Magnis Suseno, yaitu:
Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan
UUD menjamin HAM
Badan-badan negara menjalankan kekuasaan atas dasar hukum
Masyarakat dapat mengadu kepengadilan atas dasar tindakan badan negara
Badan kehakiman bebas dan tidak memihak
Ciri Negara Hukum Menurut Mustafa Kamal Pasha
Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak
Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya
Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Tujuan bernegara Terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV. Perwujudan Negaara Hukum di Indonesia, yaitu:
Pancasila sebagai dasar negara dan UUD sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, Sistem hukum bersifat hierarkis piramidal.
Negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum.
5 ciri negara demokrasi:
negara hukum, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)Komukote
Multimedia Pembelajaran Interaktif mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk Kelas 8 Semester Genap berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Diambil dari berbagai sumber ...
Negara hukum merupakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dengan tujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Terdapat 2 unsur dalam negara hukum, yaitu Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah berdasarkan suatu norma objektif dan
Norma objektif harus memenuhi syarat.
Berdasarkan pembagian tugasnya negara hukum dibagi 2, yaitu negara hukum formil dan negara hukum materil. negara hukum formil merupakan negara yang hanya memiliki tugas pasif. negara hukum materil merupakan negara yang memiliki keleluasaan dalam mengatur. Ciri Negara Hukum Menurut Frans Magnis Suseno, yaitu:
Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan
UUD menjamin HAM
Badan-badan negara menjalankan kekuasaan atas dasar hukum
Masyarakat dapat mengadu kepengadilan atas dasar tindakan badan negara
Badan kehakiman bebas dan tidak memihak
Ciri Negara Hukum Menurut Mustafa Kamal Pasha
Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak
Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya
Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Tujuan bernegara Terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV. Perwujudan Negaara Hukum di Indonesia, yaitu:
Pancasila sebagai dasar negara dan UUD sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, Sistem hukum bersifat hierarkis piramidal.
Negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum.
5 ciri negara demokrasi:
negara hukum, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)Komukote
Multimedia Pembelajaran Interaktif mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk Kelas 8 Semester Genap berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Diambil dari berbagai sumber ...
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...Fahrudin Romadhona
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum merupakan jaminan konstitusional bahwasannya aksi unjuk rasa, demonstrasi, panggung orasi dan semacamnya telah merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, undang-undang tersebut pula mengatur kewajiban bagi peserta aksi atau unjuk rasa tatkala menyampaikan aspirasi, ide, pikiran dan gagasannya secara publik di muka umum.
Sistem pemerintahan Indonesia materi pembelajaran PKn kelas VI diPublikasikan guna mempermudahkan paru guru dan siswa dalam peroses kegiatan pembelajaran semoga bermanfaat.hubungi saya di amran.jaya@yahoo.com
Kemerdekaan Mengemukakan pendapat di muka umum
A. PENGERTIAN KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT
Kemerdekaan “ Kebebasan atau Hak (Bukan berarti bebas tampa batas) “
Kebebasan berarti keleluasaan berbuat sesuatu tampa ada tekanan, gangguan, hambatan, paksaan dari orang lain. Kemerdekaan tidak akan bernilai jika digunakan untuk menindas pihak lain. Dalam sistem demokrasi pancasila kemerdekaan dibatasi oleh hak-hak orang lain dan disertai dengan tanggung jawab.
Mengemukakan “ Menyampaikan atau mengeluarkan melalui cara lisan, tulisan, dan sikap”.
Pendapat “ Buah pemikiran tentang sesuatu hal”.
Kesimpulan : kebebasan mengeluarkan buah pikiran dengan cara lisan, tulisan, sikap tampa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain namun bertanggung jawab.
Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum di indonesia telah diatur didalam (UU RI No 9 Tahun 1998 Baca Di Sini Selengkapnya !!!
{ suatu pendapat terkadang dapat mengubah atau membentuk pandangan tingkah lak
Presentasikan dengan cara di slide ini http://www.slideshare.net/jessedee/you-suck-at-powerpoint?qid=08cf25be-5572-4ed2-aa05-bcedfbfc8db4&v=qf1&b=&from_search=1
4. Sejarah
Sumber ajaran kedaulatan rakyat ialah ajaran
demokrasi yan,g telah dirintis sejak jaman Yunani
oleh Solon. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi memberikan haknya kepada untuk
kepentingan bersama. Penguasa dipilih dan
ditentukan atas dasar kehendak rakyat melalui
perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan.
5. Pelopor Teori kedaulatan Rakyat di Dunia
J.J rosseau
Rousseau berpendapat bahwa negara yang terbentuk melalui perjanjian
masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Kemauan rakyat
untuk membentuk negara itu disebut kontrak sosial.
Montesquieu
kekuasaan dibagi tiga, yaitu legislatif, eksekutif,
dan yudik'atif.
John Locke
berp'endapat bahwa manusia mempunyai hak
pokok, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan
hak milik.. John juga mengajarkan asas-asas
terbentuknya negara yaitu: Pactum unionis,
dan Pactum subjectionis
6. Teori KedaulaTan raKyaT indonesia
Pancasila sila ke-4
“............Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia”.
UUD 1945 pasal 1 ayat 2
kedaulatan adalah ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.
7. PengerTian
Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang
tertinggi untuk membuat dan melaksanakan
undang-undang dengan semua cara yang tersedia.
Dalam kedaulatan rakyat, rakyat berperan
sebagai pemegang tertinggi dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat
mendasari sistem pemerintahan Indonesia yang
terdiri dari lembaga- lembaga pemerintahan
Indonesia.
8. sifaT KedaulaTan raKyaT
• Berdasarkan pengertiannya, kedaulatan
rakyat memiliki sifat sebagai berikut:
Bulat, artinya tidak dapat dibagi-bagi.
Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kedaulatan
lain yang lebih tinggi.
Tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak batasi oleh
siapapun.
Permanen, artinya kedaulatan yang tetap ada selama
negara berdiri.
9. Demokrasi langsung bercirikan rakyat
mengambil tindakan dan pemberian suara
untuk membahas dan mengesahkan UU.
Demokrasi perwakilan bercirikan rakyat
memilih wakil pemrintahan untuk
membahas dan mengesahkan UU
10. Keterlibatan rakyat dalam pelaksanaan kedaulatan berdasarkan UUD
1945 adalah sebagai berikut:
• Mengisi keanggotaan MPR, karena anggota MPR yang terdiri atas
anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum
(Pasal 2 (1)).
• Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1)).
• Mengisi keanggotaan DPD (Pasal 22 C (1))
• Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara
langsung (Pasal 6 A (1)).
11. 1)Negara memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan
atau majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak
rakyat.
2) Pelaksanaan pemilu untuk mengangkat dan menetapkan
anggota lembaga perwakilan diatur oleh undang-undang.
3) Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh
badang atau majelis yang bertugas mengawasi pemerintah.
4) Susunan kekuasaan badan atau majelis tersebut
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.
Ciri ciri
12. Post test!!!
1. Mengapa Indonesia menganut kedaulatan
rakyat? Berikan alasan!
2. Sebutkan negara lain yang menganut
kedaulatan rakyat! Dan berikan
alasananya!
