demokrasi menurut ilmu politik

1. DEMOKRASI DI INDONESIA

2. BAHASA YUNANI
DEMOCRATOS
DEMOS
CRATOS
RAKYAT
KEKUASAAN
ATAU
PEMERINTAHAN
DEMOKRASI ADALAH PEMERINTAHAN
YANG RAKYATNYA MEMEGANG
PERANAN YANG SANGAT MENENTUKAN

3. Charles Costello
Demokrasi adalah
sistem sosial dan
politik
pemerintahan diri
dengan kekuasaan-
kekuasaan
pemerintah yang
dibatasi hukum
dan kebiasaan
untuk melindungi
hak-hak
perorangan warga
negara
Koentjoro
Poerbopranoto
Demokrasi adalah
negara yang
pemerintahannya
dipegang oleh
rakyat. Hal ini
berarti suatu sistem
dimana rakyat
diikut sertakan
dalam
pemerintahan
negara
Harris Soche
Demokrasi adalah
pemerintahan
rakyat karena itu
kekuasaan melekat
pada rakyat

4. Abraham Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of
the people, by the people, and for the people)
International Commission for Jurist
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan
dimana hak untuk membuat keputusan-
keputusan politik diselenggarakan oleh warga
negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh
mereka dan yang bertanggung jawab kepada
mereka melalui suatu proses pemilihan bebas

5. Government of the people : pemerintahan yang sah adalah pemerintahan
yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui
mekanisme demokrasi
Government by the people : pemerintahan menjalankan kekuasaannya
atas nama rakyat
Government for the people : dalam menyelenggarakan suatu
pemerintahan oleh pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan
rakyat

6. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara
melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai
dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
4. Mengakui serta menganggap secara wajar adanya
keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin
dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta
tingkah laku
5. Menjamin tegaknya keadilan
Henry B. Mayo, didasari oleh beberapa norma :

7. 1. Kesadaran atas pluralisme
2. Musyawarah
3. Pemufakatan yang jujur dan sehat
4. Kerjasama
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
6. Pertimbangan moral
7. Sistem pendidikan yang menunjang
Nurcholis Madjid

8. 1. Kontrol atas keputusan pemerintah
2. Pemilihan umum yang jujur
3. Hak memilih dan dipilih (Pasal 43 Ayat 1
UU No. 39 Tahun 1999)
4. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa
ancaman (UUD 1945 Pasal 28)
5. Kebebasan mengakses informasi
6. Kebebasan berserikat
Robert A, Dahl

9. Menurut Franz Magnis Suseno
1. Sistem demokrasi hukum, mengandung arti
demokrasi tidak mengenal kata-kata absolut
(kekuasaan mutlak). Kekuasaan di negara
demokrasi berada ditangan rakyat dan diatur oleh
hukum (UUD, UU, dll)
2. Social Control (Pengawasan oleh rakyat), baik yang
dilakukan secara langsung begitu juga melalui
lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada. Social
control menghendaki adanya transparansi

10. 3. Pemilu yang bebas, antara tergambar dari
diselenggarakannya Pemilu oleh Lembaga
Independen serta pembeian hak dan kewajiban
yang sama kepada semua partai politik
4. Prinsip mayoritas, bahwa nilai-nilai dasar
demokrasi merujuk kepada kepentingan rakyat
banyak (mayoritas) dan bukan pada kepentingan
segelintir orang
5. Adanya jaminan terhadap HAM, antara lain
ditandai dengan adanya lembaga khusus dan
independen yang menangani setiap pelanggaran
HAM yang terjadi (F.M. Suseno, dalam Heri Zulfan
dan Dahnil Syah, 2000)

11. Budiarjo (1988) mengidentifikasi sejumlah syarat dasar untuk
terselenggarakannya pemerintahan yang demokratis yakni sebagai
berikut
1. Perlindungan Konstitusional
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak
memihak
3. Pemilihan Umum yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat atau
berorganisasi dan beropisisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

12. 1. Negara Hukum
2. Pemerintahan yang Good Governance
3. Badan pemegang kekuasaan legislatif
4. Peradilan yang bebas dan mandiri
5. Masyarakat madani
6. Pers yang bebas dan bertanggung jawab
7. Infrastruktur politik

13. a. Adanya perlindungan terhadap HAM.
b. Adanya supremasi hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
c. Adanya pemisahan dan pembagian
kekuasaan pada lembaga Negara.
d. Adanya lembaga peradilan yang bebas
dan mandiri.

14. Masyarakat madani (civil society) dicirikan
dengan masyarakat terbuka, masyarakat
yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan
tekanan Negara, masyarakat yang kritis
dan berpatisipasi aktif. Menurut Gellner,
masyarakat madani bukan hanya
merupakan syarat penting bagi demokrasi
semata, tetapi tatanan nilai dalam
masyarakat madani seperti kebebasan dan
kemandirian.

15. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik
(political party), yaitu kelembagaan politik yang
anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-
nilai, cita-cita yang sama. Kelompok gerakan
(movement group), yaitu merupakan sekumpulan
orang yang berhimpun dalam suatu wadah
organisasi pada pemberdayaan warganya.
Kelompok penekan atau kelompok kepentingan,
yaitu sekelompok orang dalam wadah organisasi
yang didasarkan pada kriteria professionalitas
dan keilmuan tertentu

16. Menurut Robert Dahl dan Samuel Huntington
1. Pemilihan Umum
Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan
dengan pemilihan umum(pemilu)yang diselenggarakan
secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas,
kompetitif, jujur dan adil
2. Rotasi Kekuasaan
Rotasi Kekuasaaan mengandaikan bahwa kekuasaan
atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang
terus menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem
monarkhi.

17. 3. Rekrutmen Terbuka
Demokrasi membuka peluang untuk
mengadakan kompetisi karena semua
orang atau kelompok mempunyai hak
dan peluang yang sama.
4. Akuntabilitas Publik
Para pemegang jabatan publik harus
dapat mempertanggungjawabkan
kepada publik apa yang dilakukan baik
sebagai pribadi maupun sebagai pejabat
publik

18. JENIS-JENIS DEMOKRASI
Berdasarkan
cara
penyampaian
aspirasi atau
kehendak
Berdasarkan
hubungan
antara alat
kelengkapan
Negara

19. Demokrasi langsung
Sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat
dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan
negara. Contohnya Pemilu, Demontrasi atau unjuk rasa
dll
Demokrasi tidak langsung
Sistem demokrasi yang tidak mengikutsertakan seluruh
rakyat secara lansgung dalam mengambil keputusan atau
menentukan kebijakan negara, melainkan pengikutsertakan
dilakukan lewat perwakilan. Contohnya membuat UU,
Perda dll

20. Berdasarkan Hubungan antara Alat Kelengkapan Negara
Demokrasi sistem
parlementer
Demokrasi yang
berlaku dan
diterapkan dalam
negara yang
pemerintahannya
menganut sistem
parlementer
Demokrasi sistem
presidensial
Demokrasi yang
berlaku dan
diterapkan dalam
negara yang
pemerintahannya
menganut sistem
presidensial

21. 1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri
sebagai kepala pemerintahan sedangkan
kepala negara dikepalai oleh presiden
2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh
legislatif
3. Perdana menteri memiliki hak prerogratif
(hak istimewa) untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menterinya yang
memimpin departemen dan non departemen

22. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung
jawab kepala kekuasaan legislatif
5. Kekuasaan eksekutif bertanggung
jawab kepala kekuasaan legislatif
6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan
oleh legislatif
7. Parlemen sebagai pemegang
kekuasaan di negara tersebut

23. 1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai
kepala pemerintahan sekaligus kepala
negara
2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat
berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih
langsung
3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak
istimewa) untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri yang
memimpin departemen dan non
departemen

24. 1. Menteri-menteri hanya bertanggung
jawab kepada kekuasaan eksekutif
bukan kepada legislatif
2. Kekuasaan eksekutif tidak
bertanggung jawab kepala legislatif
3. Kekuasaan eksekutif tidak dapat
dijatuhkan oleh legislatif

25. DEMOKRASI PEMERINTAHAN MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN
(1945-1949)
Hal yang fundamental yang merupakan peletakan dasar bagi
demokrasi di Indonesia adalah sbb :
Semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak-
hak politik yang sama, tanpa diskriminasi yang bersumber dari
ras, agama, suku dan kedaerahan
Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk
menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan
parlementer
Dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan
terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi
peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-
masa selanjutnya dalam sejarah politik indonesia

26. ISI MAKLUMAT
Maklumat wakil presiden No. X tanggal 16
oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga
legislatif
Maklumat pemerintah tanggal 3 november 1945
tentang pembentukan Partai Politik
Maklumat pemerintah tanggal 14 november
1945 tentang perubahan sistem pemerintahan
presidensil menjadi perlementer

27. 1. Parlemen memegang kekuasaan politik sangat besar
2. Sistem multipartai, parlemen terdiri dari wakil-
wakil partai yang berasal dari beragam
aliran/ideologi
3. Pengawasan ketat parlemen menyebabkan
akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi
4. Kabinet Pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap
berganti
5. Pemilu berjalan sangat demokratis
6. Hak berserikat dan berkumpul terjamin dengan jelas

28. Dampak Demokrasi Parlementer
Dampak Positif
 Menghidupkan suasana
demokrasi di Indonesia
 Mencegah kekuasaan
presiden yang terlalu
besar, karena wewenang
pemerintah di pegang
oleh partai yang
berkuasa
 Menempatkan kalangan
sipil sebagai pelaksana
kedaulatan rakyat dan
pemerintahan
Dampak Negatif
• Sejumlah partai cenderung
menyuarakan kepentingan
kelompok sendiri, bukan
kepentingan rakyat
• Ada kecenderungan
persaingan tidak sehat,
baik dalam parlemen
maupun kabinet yang
berupa saling
menjatuhkan

29. 1. Sistem kepartaian melemah direduksi oleh
kekuasaan presiden
2. Peran dan kontrol DPR Melemah
3. Tidak ada Pemilu
4. Adanya upaya pengangkatan soekarno sebagai
presiden seumur hidup
5. Upaya konsolidasi politik dilakukan dengan :
membentuk kabinet gotong royong mewakili
semua fraksi dan partai, sentralisasi kekuasaan
ditangan Presiden, kewenangan daerah terbatas,
kebebasan pers dibatasi

30. 1. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara
sangat tinggi
2. Partai politik dibatasi jumlah dan perannya
3. Pemilu dilaksanakan reguler
4. Tidak ada pergantian kekuasaan politik
5. Rekruitmen politik bersifat tertutup
6. Peran militer sangat kuat melalui Dwi Fungsi
7. Kebebasan Pers dibatasi

31. 1. Sistem Presidensial, tetapi parlemen terdiri
dari banyak partai
2. Sistem pemilihan langsung untuk presiden
dan kepala daerah
3. Lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR
dan DPD
4. Desentralisasi kekuasaan dengan model
otonomi daerah
5. Kebebasan Pers dan media lebih terbuka