3. Pelajaran Bab 2
Budaya
Demokrasi
Definisi dan
perkembanga
n singkat
Demokrasi
Pelaksanaa
n
Demokrasi
di Indonesia
Proses Demokrasi
Menuju
Masyarakat
Madani
Prinsip-
prinsip
Budaya
Demokrasi
Perilaku
Budaya
Demokrasi
Pemilu di
Indonesia
4. Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu
demos yang berarti rakyat atau penduduk dan cratein yang
berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara
bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan
atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Demokrasi
adalah suatu cara pembentukan kebijaksanaan. Demokrasi
bukan suatu ideologi. Sudah tentu ada bermacam-macam
hubungan antara demokrasi dan ideologi-ideologi.
Demokrasi adalah suatu pengertian yang mempunyai tingkatan-
tingkatan. Ada kemungkinan adanya lebih banyak dan lebih
sedikit demokrasi. Mungkin perbedaan antara sistem yang lebih
demokrasi dan sistem yang kurang demokratis lebih berarti dari
pada perbedaan antara sistem demokratis dan sistem non-
demokratis.
5. • Jaminan hak asasi.
Pasal 28 J
“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.”
“(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.”
• Persamaan kedudukan di depan hokum.
Pasal 27 ayat 1UUD 1945
“(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam
6. • Pengakuan terhadap hak-hak polotik, seperti berkumpul dan
beroposisi, bebas berserikat dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28 dan Pasal 28 E
“(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara
dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
“(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan
hati nuraninya.”
“(3) Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
• Pengawasan (kontrol) dari rakyat terhadap pemerintah.
Keppres no 4 thn 2002
“Tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 108
tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon I menteri
7. • Pemerintahan berdasar konstitusi.
UUD 1945
• Pemerintah membiarkan segala tindakannya dinilai.
UU NO. 40 TAHUN 1999
“bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud
kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting
untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan
mengeluarkan pikiran dan pendapat”
• Pemilih umum yang bebas, jujur, dan adil.
UU NO. 8 TAHUN 2012
• Adanya kedaulatan rakyat.
Pasal 1 UUD 1945
“Negara indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk
republik.”
8. 1. Demokrasi Sistem
Parlementer
• Sistem
parlementer adalah
sebuah sistem
pemerintahan di
mana parlemen memiliki
peranan penting dalam
pemerintahan. Dalam hal
ini parlemen memiliki
wewenang dalam
mengangkat perdana
menteri dan parlemen pun
dapat menjatuhkan
pemerintahan, yaitu
dengan cara
mengeluarkan
semacam mosi tidak
percaya.
9. 2. Demokrasi Sistem
Presidensial
Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan
eksekutif tak bertanggung jawab pada parlemen atau
badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari
kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan
rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden
menunjuk pembantu-pembantunya yaitu para menteri
untuk memimpin departemenya masing-masing dan
mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden.
Karena pembentukan kabinet itu tak bergantung dari
badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan
kepercayaan dari badan perwakilan rakyat, maka menteri
pun tak bisa diberhentikan olehnya.
10. 3. Demokrasi Sistem Referendum
Demokrasi Referendum yaitu tugas badan legislatif
berada dalam pengawasan langsung oleh rakyat
• Referendum Obligate
yaitu setiap pembuatan
UUD atau UU oleh badan
legislatif berlaku apabila
mendapatkan persetujuan
dari rakyat secara
langsung
• Referendum Fakultatif
yaitu legislatif langsung
dapat membuat UU yang
di anggap kurang penting
tanpa persetujuan dari
rakyat terlebih dahulu.
Akan tetapi apabila
sewaktu-waktu rakyat
merasa dirugikan dengan
adanya UU tersebut dan
tidak menyetujuinya maka
diadakan referendum
(persetujuan dari rakyat)
11. Menurut dasar prinsip ideologi, dibedakan menjadi :
• Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)
Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang
kekuasaannya terbatas dan tidak bertindak sewenang-
wenang terhadap warga negaranya.
• Demokratis Proletar (Demokrasi Rakyat)
Demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan
marxisme. Paham ini tidak mengakui hak asasi warga
negaranya
12. Beberapa prinsip demokrasi yang berlaku secara universal
a.Keterlibatan Warga Negara dalam Pembentukan Keputusan
Politik
Dalam pembentukan keputusan politik, rakyat atau warga
negara selalu dilibatkan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Dalam pelaksanaan prinsip ini, pemilihan umum
dipercaya sebagai salah satu istrumen penting guna
memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan
pemerintahan yang baik (demokratis).
b.Tingkat Persamaan (Kesetaraan) di antara warga Negara
Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap
sama, tanpa dibeda – bedakan dan memperoleh akses serta
kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan
potensinya. Pada umumnya tingkat persamaan yang dituju
antara lain persamaan politik, persamaan di hadapan
13. c. Kebebasan atau Kemerdekaan yang Diakui dan Dipakai warga Negara
Kebebasan dan persamaan adalah fondasi, demokrasi. Kebebasan dianggap
sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari
usaha orang tanpa adanya pembatasan dari pengusaha. Demokrasi adalah
sitem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas
kepada pemerintah untuk menjamin kebasan tersebut :
Contoh kebebasan warga negara yang diakui oleh negara seperti berikut
1) Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul atau berkelompok,
dan berserikat
2) Kebebasan yang menyangkut hak-hak asasi manusia (seperti hak politik,
ekonomi, kesetaraan di depan hukum dan pemerintah, ekspresi kebudayaan,
dan dak pribadi).
d. Supremasi Hukum
Prinsip supremasi hukum adalah semua masalah diselesaikan dengan hukum
sebagai pedoman tertinggi Penguasa maupun warga negara harus
mengedepankan hukum. Artinya, penguasa dan rakyat pemerintah mempunyai
kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa kecuali. Dengan demikian,
keadilan dan ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu syarat mendasar
bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.
e. Pemilu Berkala
Pemilu merupakan salah satu instrumen penting guna memungkinkan
berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintah yang baik (demokratis).
Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu mencerminkan adanya sistem
14. Dalam demokrasi Pancasila Rakyat adalah Subjek demokrasi
Artinya : Rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif
“menentukan” keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari
keinginan-keinginan itu.
15. Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem pemerintah yang
berdasarkan kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang
menentukan bentuk dan isi pemerintahan.
Oleh karena itu, rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi
pemeritahan yang dikehendaki sesuai dengan hati nuraninya.
Dengan konteks ini, pemerintah berkewajiban memfokuskan
perhatiannya kepada kepentingan rakyat banyak dalam rangka
mewujudkan kemakmuran yang merata dan berkeadilan.
Di samping itu perlu juga kita pahami bahwa demokrasi
Pancasila dilaksanakan dengan bertumpu pada :
a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Keseimbangan antara hak dan dan kewajiban.
c. Kebebasan yang bertanggung jawab.
d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
f. Mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat.
g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
16. Makna Setiap Alinea Dalam Pembukaan UUD 1945
Alinea Keempat,
Yang berbunyi :’kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah
negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’.
Dengan rumusan yang panjang dan padat ini pada aline keempat pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 ini punya makna bahwa
Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial,
Keharusan adanya Undang-Undang Dasar,
Adanya asas politik negara yaitu Republik yang berkedaulan rakyat,
adanya asas kerohanian negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
17. Pasal yang mengatur
tentang Kebebasan
Pasal 19 Ayat 1 dan
2, berbunyi:
1. Setiap orang berhak untuk
meyakini pendapatnya
tanpa campur tangan pihak
lain.
2. Setiap orang berhak atas
kebebasan untuk
menyatakan pendapat; hak
ini juga termasuk
kebebasan untuk
mendapatkan, menerima,
dan memberikan informasi
dan ide apa pun, tanpa
memerhatikan
medianya, baik secara
lisan, tertulis atau dalam
bentuk cetakan, dalam
bentuk seni, atau melalui
media lainnya, sesuai
Al-Qur’an dijelaskan mengenai kebebasan
yang menjadi hak bagi setiap
individu, yaitu dalam surat Al-Qalam ayat
38-39, berbunyi:
Ayat 38: “inna lakum fihi lama
takhayyaruna”
(bahwa di dalamnya kamu
benar-benar boleh memilih apa
yang kamu suka untukmu).
Ayat 39: “am lakum aimanun
alaina baligatun ila yaumil
qiyamahti innalakum lama
tahkumana”
(atau apakah kamu
memperoleh janji-janji yang
diperkuat dengan sumpah dari
Kami, yang tetap berlaku
sampai hari Kiamat;
sesungguhnya kamu benar-
benar dapat mengambil
keputusan (sekehendakmu)).
18. 1. Pengertian Masyarakat
Madani
Masyarakat madani
adalah sebuah kelompok
atau tatanan masyarakat
yang berdiri secara
mandiri di hadapan
penguasa dan
negara, memiliki ruang
publik (public sphere)
dalam mengemukakan
pendapat, dan memiliki
lembaga-lembaga yang
mandiri yang dapat
menyalurkan aspirasi
dan kepentingan publik.
2. Kaitan antara Masyarakat
Madani dengan Demokrasi
Berkaitan dengan cita-cita bangsa
menuju masyarakat
madani, sebenarnya demokrasi
pancasila sudah searah dan sejalan
dengan hal itu, tetapi untuk mencapai
konsep masyarakat madani dengan
manusia yang bersumber daya
tinggi, harus dimulai dengan konsep
manusia yang benar, yaitu dengan
manusia sebagai makhluk organis
ciptaan Tuhan yang baik. Jika
masyarakat tidak mau menjaga dan
menegakkan moral maupun
akhlaknya berarti masyarakat sendirir
tidak lagi mau memelihara demokrasi
19. a. Masa Orde Lama
Masa Orde Lama berlangsung mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai
dengan 1 Maret 1966. Berikut ini pelaksanaan demokrasi pada
masa Orde Lama. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi
terpimpin.
Ciri umum demokrasi terpimpin, antara lain
a) Adanya rasa gotong royong.
b) Tidak mencari kemenangan atas golongan lain.
c) Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat rakyat.
Selama pelaksanaan demokrasi terpimpin kecenderungan
semua keputusan hanya ada pada Pemimpin Besar Revolusi Ir.
Sukarno. Hal ini mengakibatkan rusaknya tatanan kekuasaan
negara, misalnya DPR dapat dibubarkan, Ketua MA, MPRS
menjadi Menko pemimpin partai banyak yang ditangkapi.
20. b. Masa Orde Baru
Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei
1998. Berikut ini pelaksanaan demokrasimasa Orde Baru.
1) Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan
Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat.
2) Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut:
a) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
b) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
c) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
d) Selalu diliputi semangat kekeluargaan.
e) Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah.
f) Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
g) Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
3) Pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut:
a) Masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum. Kekuasaan
presiden begitu dominan baik dalam suprastruktur politik.
b) Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini
mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang
berkepanjangan.
21. c. Masa Reformasi
Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri umum
demokrasi Pancasila masa Reformasi, seperti yang tercantum pada demokrasi
Pancasila. Selain itu juga lebih ditekankan pada :
- Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai
lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan.
- Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif.
- Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang
multipartai.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 60 tahun terakhir telah
banyak mengalami perubahan yang mencakup berbagai hal, yaitu sebagai berikut :
a. Periode 1945-1949 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila
namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal
b. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
c. Periode 1950-1959 dengan UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan
multipartai.
d. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharus berlaku demokrasi
Pancasila, namun yang diterapkan demokrasi terpimpin (cebderung otoriter).
e. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung
otoriter).
22. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya
ditujukan untuk memilih anggota lembaga
perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD
1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil
presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati
untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun
dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari
pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004.
Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
(pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di
tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada
pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang
diadakan setiap 5 tahun sekali.
23. 1. Landasan Pemilu
Landasan Pemilu di Indonesia
yaitu sebagai berikut:
• Landasan idiil: Pancasila
• Landasan Konstitusional: UUD 1945
• Landasan Operasional:
a. Ketetapan MPR No. III/MPR/1998
b. UU No. 31 Tahun 2002 tentang
Parpol
c. UU No. 12 Tahun 2003 tentang
Pemilu
2. Fungsi Pemilu
Memiliki tiga fungsi :
• Sarana Memilih Pejabat
Politik
• Sarana
Pertanggungjawaban
Pejabat Publik
• Sarana Pendidikan Politik
24. a. Lingkungan Keluarga
1. Membiasakan diri untuk
menempatkan anggota
keluarga sesuai dengan
kedudukannya.
2. Membiasakan mengatasi dan
memecahkan masalah
dengan jalan musyawarah
mufakat.
3. Saling menghargai
perbedaan pendapat masing-
masing anggota keluarga.
4. Mendahulukan kepentingan
bersama daripada
kepentingan pribadi.
b. Lingkungan Sekolah
1. Berusaha selalu
berkomunikasi individual.
2. Ikut serta dalam kegiatan
politik di sekolah seperti
pemilihan ketua OSIS, ketua
elas, maupun kegiatan yang
lain yang relevan.
3. Berani mengajukan petisi
(saran/usul).
4. Berani menulis
artikel, pendapat, opini di
majalah dinding.
5. Selalu mengikuti jenis
pertemuan yang
diselenggarakan OSIS.
6. Berani mengadakan kegiatan
yang merupakan realisasi dari
program OSIS dan
25. c. Lingkungan Masyarakat
1) Bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat.
2) Berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang
jernih.
3) Mengikuti kegiatan rembug desa.
4) Mengikuti kegiatan kerja bakti.
5) Bersama-sama memberikan ususlan demi kemajuan masyarakat.
Ada beberapa contoh perilaku yang dapat mendukung tegaknya
prinsip-
prinsip demokrasi, antara lain sebagai berikut :
a) Menghindarkan perbuatan otoriter.
b) Melaksanakan amanat rakyat.
c) Melaksanakan hak tanpa merugikan orang lain.
d) Mengembangkan toleransi antarumat beragama.
e) Menghormati pendapat orang lain.
f) Senang ikut serta dalam kegiatan organisasi misalnya
OSIS, Pramuka, PMR
dan sebagainya.
g) Menentukan pemimpin dengan jalan damai melalui pemilihan.Menerima
perbedaan pendapat.
