Dokumen tersebut membahas berbagai aspek terkait partisipasi politik, mulai dari definisi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, tingkatan partisipasi politik, upaya peningkatan partisipasi politik khususnya pada pemilu, serta tantangan yang dihadapi. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas konsep partisipasi politik, faktor-faktor pengaruhnya, dan upaya peningkatan partisipasi politik di Indonesia.

1. BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

2. Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau
sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif
dalam kehidupan politik dengan jalan memilih
pimpinan Negara secara langsung atau tidak
langsung dan mempengaruhi kebijakan pemerintah
(Budiardjo, 1981)
 Partisipasi politik adalah keterlibatan individu
sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam
sistem politik (Rush dan Althoff, 1997)
 Kegiatan
warganegara (private citizen) yang
bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan
oleh
pemerintah
(Huntington
dan
Joan
Nelson, 1994)

BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

3. Menurut Ramlan Subakti partisipasi politik
anggota masyarakat dipengaruhi oleh :
A. Rasa kepercayaan dan keyakinan terhadap
pemerintah rendah maka partisipasi menjadi
pasif
B. Rasa kesadaran hak dan kewajiban sebagai
warga negara dan juga kepercayaan kepada
pemerintah tinggi maka rasa partisipasi
menjadi aktif
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

4. David Easton menjelaskan tingkat partisipasi
politik di pengaruhi oleh orientasi psikologis
terhadap objek sosial yaitu dalam bentuk
orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif
1.
2.
3.
Orientasi kognitif menyangkut pemahaman
dan keyakinan individu terhadap sistem
politik dan atributnya
Orientasi
afektif
menyangkut
ikatan
emosional yang dimiliki oleh individu
terhadap sistem politik
Orientasi evaluatif menyangkut kapasitas
individu dalam rangka memberikan penilaian
terhadap sistem politik yang sedang berjalan
dan bagaimana peran individu di dalamnya
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

5. Tingkatan
Partisipasi
Politik
menurut
Huntington, Nelson, Rush dan Althoff :
1. Menduduki jabatan politik atau administratif
2. Mencari jabatan politik atau administratif
3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik
(quasi-political)
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik
(quasi-political)
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan
sebagainya
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat
umum dalam bidang politik
9. Voting (pemberian suara)
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

6. Tingkatan Partisipasi Politik Menurut Milbrath M.L.
Goel :
1. Aphatetic Inactives : Tidak beraktifitas dan tidak
pernah memilih
2. Passive
Supporters
:
Memilih
secara
regular/teratur,
menghadiri
parade
patriotik, membayar seluruh pajak dan mencintai
negara
3. Contact Specialist : Penjabat penghubung lokal
(daerah), provinsi dan nasional dalam masalahmasalah tertentu
4. Communicators : Mengikuti infomasi-informasi
politik, terlibat dengan diskusi-diskusi, melalui
surat kabar, mengirim pesan dukungan dan protes
terhadap pemimpin-pemimpin partai politik
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

7. 5.
6.
7.
Party and Campaign Workers : Bekerja untuk
partai politik atau kandidat, meyakinkan orang
lain tentang memilih, menghadiri pertemuanpertemuan, menyumbang uang pada partai
politik atau kandidat, bergabung dan mendukung
partai politik, dan dipilih menjadi kandidat partai
politik
Community Activist : Bekerja dengan orang lain
berkaitan
dengan
masalah-masalah
lokal, membentuk kelompok untuk menangani
problem-problem lokal, keanggotaan aktif dalam
organisasi-organisasi kemasyarakatan, melakukan
kontak terhadap penjabat-penjabat berkenaan
dengan isu-isu sosial
Protesters : Bergabung dengan demonstrasidemonstrasi publik di jalanan, dan melakukan
protes keras apabila pemerintah melakukan
kesalahan
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

8. 1.
2.
Pendidikan politik
Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik pasal 1 ayat 4 bahwa Pendidikan
Politik adalah proses pembelajaran dan
pemahaman tentang hak, kewajiban, dan
tanggung jawab setiap warga negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
Kesadaran Politik
Kesadaran politik adalah suatu proses batin yang
menampakkan keinsafan setiap warga Negara akan
urgensi urusan kewarganegaraan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara
3.
Sosialisasi Politik
Proses yang disediakan kepada masyarakat untuk
belajar dan membentuk orientasi politik
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

9. 1.
2.
3.
Keluarga (family) : Wadah penanaman
(sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling
efisien dan efektif
Sekolah
:
Melalui
pelajaran
civic
education
(pendidikan
kewarganegaraan), siswa dan guru saling
bertukar informasi dan berinteraksi dalam
membahas topik-topik tertentu
Partai Politik : Salah satu fungsi dari partai
politik adalah dapat memainkan peran
sebagai agen sosialisai politik
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

10. No
Partai Politik
Nomor Urut
1.
Partai Nasdem
1
2.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2
3.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3
4.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP)
4
5.
Partai Golongan Karya (Golkar)
5
6.
Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra)
6
7.
Partai Demokrat (PD)
7
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

11. No
Nama Partai
Nomor Urut
8.
Partai Amanat Nasional (PAN)
8
9.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9
10.
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10
11.
Partai Damai Aceh (PDA)
11
12.
Partai Nasional Aceh (PNA)
12
13.
Partai Aceh (PA)
13
14.
Partai Bulan Bintang (PBB)
14
15.
Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI)
15
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

12. No
Pemilu
Tingkat Partisipasi
1.
1971
94 %
2.
1977
90 %
3.
1982
90 %
4.
1987
90 %
5.
1992
90 %
6.
1997
90 %
7.
1999
93 %
8.
2004
84 %
9.
2009
71 %
10
2014
75 % (target)
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

13.  Pilgub
Sumatera Utara
 Pilgub Jawa Tengah
 Pilgub Jawa Barat
 Pilgub Nusa Tenggara Barat
 Pilgub Bali
 Pilgub NTT putaran I
 Pilgub NTT putaran II
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)
: 48,50 persen
: 51 persen
: 63,85 persen
: 69,87 persen
: 74 persen
: 78 persen
: 68,44 persen

14. 1.
2.
3.
4.
5.
Amerika Serikat : Rata-rata partisipasi pemilih
di AS hanya 60 persen baik pemilihan
senator, DPR maupun Presiden dan Wakil
Presiden
India : Rata-rata partisipasi pemilih di dari
pemilu ke pemilu di India hanya 55-63 persen
Prancis : Pemilu parlemen yang digelar tahun
2011 partisipasi pemilihnya hanya 56 persen
Mesir : Pemilu 2012 yang digelar pasca revolusi
melati, tingkat partisipasi hanya 62 persen
Malaysia : Partisipasi pemilih pada pemilihan
raya 2013 sebesar 80 persen
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

15. Kelas Atas
(Kritis dan
terkadang apatis)
Kelas Menengah
(Ragu Memilih)
Kelas bawah
(mudah dimobilisasi, provokasi dan
rawan politik uang)
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

16. Penyandang disabilitas karena aksesnya terbatas
 Pemilih pemula karena belum memahami arti
pentingnya pemilu dalam mewujudkan demokrasi
dan kesejahteraan
 Kalangan mahasiswa dan kaum terpelajar karena
apatis dengan kinerja wakil rakyat
 Kalangan mahasiswa yang pada saat pemilu
berada
di
daerah
dimana
kampusnya
berada, sementara dia masih terdaftar sebagai
pemilih di daerah asalnya
 Para
pekerja urban di berbagai kota di
Indonesia, sementara data kependudukannya
masih berada di daerah asalnya

BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

17. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tidak memilih karena merasa tidak ada partai
politik dan kandidat yang layak di pilih
Tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT
Tidak memilih karena menilai pemilu tidak
penting bagi kehidupannya
Tidak memilih karena merasa rugi waktunya
terbuang
Tidak memilih karena sistem yang ada dianggap
bertentangan dengan keyakinan politiknya
Tidak
memilih
karena
pemilu
tidak
menyenangkan
Dll
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

18. Dilibatkan dalam penyusunan peraturan
 Penyediaan alat bantu penggunaan hak suara di TPS
 Mendesain TPS yang mudah diakses penyandang
disabilitas
 Penyediaan pendamping bagi yang membutuhkan
saat pemungutan suara
 Menjalin kemitraan dengan organisasi2 penyandang
disabilitas untuk sosialisasi dan edukasi
 Sosialisasi pemilu dengan menggunakan beragam
media sesuai jenis disabilitas

BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

19.  Menyiapkan
modul pendidikan pemilih
khusus kelompok marginal
 Membentuk
relawan demokrasi yang
khusus mengedukasi kelompok marginal
 Menjalin kemitraan dengan kementerian
terkait, Ormas, LSM, dan lembaga lain
yang
fokus
kepada
pemberdayaan
masyarakat marginal
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

20.  Untuk
kelas bawah harus berorientasi mobilisasi
sosial untuk menyasar orang sebanyak mungkin
seperti even dangdut, komedi, pagelaran budaya
lokal, dll
 Untuk kelas menengah harus lebih banyak
menghadirkan hal2 unik dan menarik seperti
penyediaan buku saku yang menarik dan mudah
dibaca, pemanfaatan media sosial, dan lomba2
kreatif dan inovatif bidang kepemiluan seperti
maskot dan jingle
 Untuk kelas atas lebih banyak menggunakan
media dalam bentuk iklan layanan masyarakat
(ILM)
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

21.  KPU
fokus melakukan pendidikan pendidikan
pemilih untuk 5 segmen kelompok masyarakat
yakni kelompok perempuan, kelompok
keagamaan,
kelompok
pemilih
pemula, kelompok disabilitas dan kelompok
marginal/pinggiran
 KPU juga membuat modul khusus bagi 5
segmen tersebut yang diharapkan dapat
mendukung kegiatan pendidikan pemilih dalam
peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pemilu
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

22.  KPU
membentuk relawan demokrasi di
tingkat kabupaten/kota dengan jumlah
maksimal 25 orang
 Para
relawan ini bertugas memberikan
sosialisasi dan edukasi kepada lima segmen
kelompok
masyarakat
yang
menjadi
konsentrasi pendidikan pemilih
 KPU menyediakan modul sesuai kebutuhan
setiap segmen kelompok masyarakat
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

23. Menjalin
kerja
sama
dengan
berbagai
stakeholders,
seperti
perguruan
tinggi, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan
media massa untuk melaksanakan sosialisasi dan
pendidikan pemilih kepada masyarakat
 Melakukan sosialisasi dan edukasi secara rutin ke
kampus-kampus di berbagai daerah di Indonesia
 Memaksimalkan peran struktur KPU yang terdiri
dari 1 satker pusat, 33 satker provinsi, 497
satker di Kabupaten/Kota dan 6.994 PPK, 81.458
ribu PPS dengan jumlah anggota 3 orang setiap
PPS dan 559.148 ribu KPPS dengan anggota 7
orang per TPS untuk melakukan sosialisasi dan
edukasi kepada masyarakat di lingkungan kerja
dan lingkungan tempat tinggalnya

BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)

24. Sekian
Terima Kasih
BY GEBRIL DAULAI (23 Okt 2013)