SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
Oleh: Novy Setia Yunas, S.IP., M.IP.
Disampaikan pada kegiatan Pendidikan Politik Bersama Unsur Masyarakat di Desa Mojowangi
Di Kecamatan Mojowarno, 20 September 2023
MENJAGA HARMONI SOSIAL MENJELANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
NAMA LENGKAP
TEMPAT/ TGL LAHIR
ALAMAT
RIWAYAT PENDIDIKAN
PEKERJAAN
NOVY SETIA YUNAS, S.IP., M.IP.
JOMBANG, 19 NOVEMBER 1991
JLN. RAYA TEMBELANG 331 JOMBANG
S1 ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
S2 ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA
DOSEN DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FISIP UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
RIWAYAT JABATAN
PROFIL
KETUA BIDANG KERJASAMA
BADAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
FISIP UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sumber: IDN Times.com
Sumber: Tempo
Sumber: Data Indonesia
Sumber: MNC Trijaya
Sederhananya, demokrasi merupakan sebuah sistem
pemerintahan dimana semua warga negara dapat memilih
dan mengganti pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan
yang tetap, bebas, adil dan kompetitif (Lary Diamond, 2008)
Robert Dahl (2005), praktik demokrasi yang berskala besar diperlukan
sejumlah institusi politik, yang sekurang-kurangnya mencakup
beberapa hal yakni: pejabat yang dipilih, pemilu yang bebas, adil
(fair), dan berkala, kebebasan berekspresi, sumber informasi
alternatife, otonomi asosiasional & kewarganegaraan yang inklusif.
Demokrasi, sebagaimana kita kenal, bermacam-macam.
Dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia,
terdapat Demokrasi Pancasila, Demokrasi Terpimpin dan
Demokrasi Parlementer.
DEMOKRASI
QUALITY OF DEMOCRACY
Memperluas
Kebebasan Warga
Civil Society
yang kuat
Supremasi
Hukum
Peran Aktif dalam
Proses Politik
Competitiveness
Pada Pemilu
Transparansi Tata Kelola
Pemerintahan
KESADARAN BERPOLITIK
Kesadaran berpolitik yang harus kita miliki sebagai
warga negara antara lain, kesadaran utk
menggunakan hak pilih, kesadaran utk memilih
pemimpin yg berkualitas dan kesadaran utk
menjadi bagian dari pembuatan maupun
implementasi kebijakan publik.
Kesadaran berpolitik penting,
karena hal tsb. menyangkut Hak
dan Kewajiban kita sebagai
warga Negara. Salah satunya hak
dan kewajiban dlm menjadi
bagian dari kontestasi politik.
Kalau kita sebagai WN tlh
memiliki kesadaran politik,
maka otomatis partisipasi/
keterlibatan dalam proses
politik akan terwujud.
1 3
2
PARTISIPASI POLITIK
Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab
partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi
atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan
ukuran demokrasi suatu negara
Partisipasi langsung dari masyarakat dalam setiap proses
politik merupakan pengejewantahan dan
penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat
BENTUK PARTISIPASI POLITIK
Pemilihan Umum
1 Kampanye Politik
4
Diskusi/ Debat Politik
2
Menyuarakan
Kepentingan Melalui
Kelompok Kepentingan
5
Bergabung dengan
Partai Politik
3 Penyusunan Kebijakan
Publik
6
FAKTOR PENDORONG PARTISIPASI POLITIK
Sejauh mana seseorang
memperoleh stimulus
(rangsangan) politik
1 Karakteristik Pribadi
2
Karakteristik Sosial dan
Ekonomi
3 Lingkungan Politik
4
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SESEORANG
TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
Sosialisasi dan Publikasi Administrasi
Ideologis (tidak suka
dengan calon)
Teknis Individual
PERILAKU MEMILIH (VOTING BEHAVIOUR)
Pendekatan Sosiologis
(karakter & latar belakang sosiologis)
Pendekatan Psikologis
(partai, kandidiat dan
orientasi thd isu)
Pendekatan Rasional
(program atau visi misi)
BANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI POLITIK YANG
BAIK UNTUK TINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI
Salah satu persoalan
penting saat ini adalah
HOAX hingga ujaran
kebencian di media sosial.
Jangan sampai kita
terjebak pada informasi
palsu dan lebih- lebih
menjadi produsen HOAX.
Budayakan mencermati
dan menelaah informasi
sebelum kita
menyebarluaskan.
Sumber: Kompas.com
Selain itu, persoalan lain
adalah Isu SARA dan Politik
Uang. Penggunaan Isu SARA
sangat sensitif dan tidak
dianjurkan dalam kontestasi
politik. Hal ini dapat
mengarah pada konflik sosial
dan disintegrasi bangsa. Mari
kita edukasi sekitar kita untuk
tidak menjadi bagian dari Isu
SARA. Pun, politik uang harus
dihindari. Jangan sampai
hanya karena uang
mengabaikan rasionalitas kita
dalam memilih.
BANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI POLITIK YANG
BAIK UNTUK TINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI
Sumber: RMOL Jabar
Fanatisme Politik yang
berlebihan selalu menjadi
persoalan dalam Pemilu.
Fanatisme cenderung
merusak demokrasi, lebih
lebih dapat menyebabkan
pembelahan di tengah
masyarakat. Masyarakat akan
mudah terprovokasi, resisten
dan merusak rasionalitas
dalam menentukan pilihan.
Hal ini perlu diminimalisir,
jangan sampai fanatisme
menyebabkan konflik,
hubungan kekerabatan rusak
hanya karena beda pilihan.
BANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI POLITIK YANG
BAIK UNTUK TINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI
Sumber: Detik News.com

More Related Content

Similar to Materi Menjaga Harmoni Sosial menjelang Pemilu 2024- 20 September 2023.pdf

Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)
Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)
Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)Rifky Hidayat
 
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...Succes Zen
 
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanPemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanReedha Williams
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUAN ASYUF
 
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBaktiKelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBaktiRiskyAndreas
 
Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Ikhwan Setiawan
 
SOSIOLOGI_POLITIK[1] RISNO.docx
SOSIOLOGI_POLITIK[1]   RISNO.docxSOSIOLOGI_POLITIK[1]   RISNO.docx
SOSIOLOGI_POLITIK[1] RISNO.docxIGNASIUSTAMOAMA
 
SOSIOLOGI_POLITIK[1] RISNO.docx
SOSIOLOGI_POLITIK[1]   RISNO.docxSOSIOLOGI_POLITIK[1]   RISNO.docx
SOSIOLOGI_POLITIK[1] RISNO.docxIGNASIUSTAMOAMA
 
Materi partisipasi politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik
Materi partisipasi politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu PolitikMateri partisipasi politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik
Materi partisipasi politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu PolitikCecep Zafar Sofyan
 
Presentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptxPresentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptxpieterpattiasina2
 
NEW ARTIKEL NINDYA HERA PRAVICKA-F1D016028.pdf
NEW ARTIKEL NINDYA HERA PRAVICKA-F1D016028.pdfNEW ARTIKEL NINDYA HERA PRAVICKA-F1D016028.pdf
NEW ARTIKEL NINDYA HERA PRAVICKA-F1D016028.pdfNindyaHera
 
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyatMeningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyatElection Commision
 
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA  PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA vina irodatul afiyah
 
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di IndonesiaPeran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesiavina irodatul afiyah
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 

Similar to Materi Menjaga Harmoni Sosial menjelang Pemilu 2024- 20 September 2023.pdf (20)

Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)
Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)
Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)
 
Sampel
SampelSampel
Sampel
 
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
 
Partisipasi politik
Partisipasi politikPartisipasi politik
Partisipasi politik
 
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanPemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
 
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBaktiKelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
 
Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
SOSIOLOGI_POLITIK[1] RISNO.docx
SOSIOLOGI_POLITIK[1]   RISNO.docxSOSIOLOGI_POLITIK[1]   RISNO.docx
SOSIOLOGI_POLITIK[1] RISNO.docx
 
SOSIOLOGI_POLITIK[1] RISNO.docx
SOSIOLOGI_POLITIK[1]   RISNO.docxSOSIOLOGI_POLITIK[1]   RISNO.docx
SOSIOLOGI_POLITIK[1] RISNO.docx
 
Partisipasi politik
Partisipasi politikPartisipasi politik
Partisipasi politik
 
Materi partisipasi politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik
Materi partisipasi politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu PolitikMateri partisipasi politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik
Materi partisipasi politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik
 
Presentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptxPresentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptx
 
NEW ARTIKEL NINDYA HERA PRAVICKA-F1D016028.pdf
NEW ARTIKEL NINDYA HERA PRAVICKA-F1D016028.pdfNEW ARTIKEL NINDYA HERA PRAVICKA-F1D016028.pdf
NEW ARTIKEL NINDYA HERA PRAVICKA-F1D016028.pdf
 
Partisipasi Politik Difabel di 2 Kota.pdf
Partisipasi Politik Difabel di 2 Kota.pdfPartisipasi Politik Difabel di 2 Kota.pdf
Partisipasi Politik Difabel di 2 Kota.pdf
 
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyatMeningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
 
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA  PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
 
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di IndonesiaPeran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 

Recently uploaded (9)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 

Materi Menjaga Harmoni Sosial menjelang Pemilu 2024- 20 September 2023.pdf

  • 1. Oleh: Novy Setia Yunas, S.IP., M.IP. Disampaikan pada kegiatan Pendidikan Politik Bersama Unsur Masyarakat di Desa Mojowangi Di Kecamatan Mojowarno, 20 September 2023 MENJAGA HARMONI SOSIAL MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
  • 2. NAMA LENGKAP TEMPAT/ TGL LAHIR ALAMAT RIWAYAT PENDIDIKAN PEKERJAAN NOVY SETIA YUNAS, S.IP., M.IP. JOMBANG, 19 NOVEMBER 1991 JLN. RAYA TEMBELANG 331 JOMBANG S1 ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA S2 ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA DOSEN DEPARTEMEN ILMU POLITIK FISIP UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG RIWAYAT JABATAN PROFIL KETUA BIDANG KERJASAMA BADAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT FISIP UNIVERSITAS BRAWIJAYA
  • 7. Sederhananya, demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana semua warga negara dapat memilih dan mengganti pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan yang tetap, bebas, adil dan kompetitif (Lary Diamond, 2008) Robert Dahl (2005), praktik demokrasi yang berskala besar diperlukan sejumlah institusi politik, yang sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal yakni: pejabat yang dipilih, pemilu yang bebas, adil (fair), dan berkala, kebebasan berekspresi, sumber informasi alternatife, otonomi asosiasional & kewarganegaraan yang inklusif. Demokrasi, sebagaimana kita kenal, bermacam-macam. Dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, terdapat Demokrasi Pancasila, Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Parlementer. DEMOKRASI
  • 8. QUALITY OF DEMOCRACY Memperluas Kebebasan Warga Civil Society yang kuat Supremasi Hukum Peran Aktif dalam Proses Politik Competitiveness Pada Pemilu Transparansi Tata Kelola Pemerintahan
  • 9. KESADARAN BERPOLITIK Kesadaran berpolitik yang harus kita miliki sebagai warga negara antara lain, kesadaran utk menggunakan hak pilih, kesadaran utk memilih pemimpin yg berkualitas dan kesadaran utk menjadi bagian dari pembuatan maupun implementasi kebijakan publik. Kesadaran berpolitik penting, karena hal tsb. menyangkut Hak dan Kewajiban kita sebagai warga Negara. Salah satunya hak dan kewajiban dlm menjadi bagian dari kontestasi politik. Kalau kita sebagai WN tlh memiliki kesadaran politik, maka otomatis partisipasi/ keterlibatan dalam proses politik akan terwujud. 1 3 2
  • 10. PARTISIPASI POLITIK Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara Partisipasi langsung dari masyarakat dalam setiap proses politik merupakan pengejewantahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat
  • 11. BENTUK PARTISIPASI POLITIK Pemilihan Umum 1 Kampanye Politik 4 Diskusi/ Debat Politik 2 Menyuarakan Kepentingan Melalui Kelompok Kepentingan 5 Bergabung dengan Partai Politik 3 Penyusunan Kebijakan Publik 6
  • 12. FAKTOR PENDORONG PARTISIPASI POLITIK Sejauh mana seseorang memperoleh stimulus (rangsangan) politik 1 Karakteristik Pribadi 2 Karakteristik Sosial dan Ekonomi 3 Lingkungan Politik 4
  • 13. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SESEORANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH Sosialisasi dan Publikasi Administrasi Ideologis (tidak suka dengan calon) Teknis Individual
  • 14. PERILAKU MEMILIH (VOTING BEHAVIOUR) Pendekatan Sosiologis (karakter & latar belakang sosiologis) Pendekatan Psikologis (partai, kandidiat dan orientasi thd isu) Pendekatan Rasional (program atau visi misi)
  • 15. BANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI POLITIK YANG BAIK UNTUK TINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI Salah satu persoalan penting saat ini adalah HOAX hingga ujaran kebencian di media sosial. Jangan sampai kita terjebak pada informasi palsu dan lebih- lebih menjadi produsen HOAX. Budayakan mencermati dan menelaah informasi sebelum kita menyebarluaskan. Sumber: Kompas.com
  • 16. Selain itu, persoalan lain adalah Isu SARA dan Politik Uang. Penggunaan Isu SARA sangat sensitif dan tidak dianjurkan dalam kontestasi politik. Hal ini dapat mengarah pada konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Mari kita edukasi sekitar kita untuk tidak menjadi bagian dari Isu SARA. Pun, politik uang harus dihindari. Jangan sampai hanya karena uang mengabaikan rasionalitas kita dalam memilih. BANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI POLITIK YANG BAIK UNTUK TINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI Sumber: RMOL Jabar
  • 17. Fanatisme Politik yang berlebihan selalu menjadi persoalan dalam Pemilu. Fanatisme cenderung merusak demokrasi, lebih lebih dapat menyebabkan pembelahan di tengah masyarakat. Masyarakat akan mudah terprovokasi, resisten dan merusak rasionalitas dalam menentukan pilihan. Hal ini perlu diminimalisir, jangan sampai fanatisme menyebabkan konflik, hubungan kekerabatan rusak hanya karena beda pilihan. BANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI POLITIK YANG BAIK UNTUK TINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI Sumber: Detik News.com