keterlibatan aktif warga negara adalah sebuah keniscayaan, ini adalah bentuk nyata sebuah negara demokratis yang melibatkan partisipasi seseorang dalam keputusan-keputusan politik sesuai norma, domain dan hirarkinya.
Good governance sebagai faktor ekologi pemerintahanAnanda S
Dokumen tersebut membahas tentang peran Good Governance dalam mempengaruhi ekologi pemerintahan. Good Governance dijelaskan sebagai salah satu faktor penting dalam membentuk interaksi sistem pemerintahan yang harmonis melalui integrasi peran antara pemerintah, swasta, dan masyarakat madani. Implementasi Good Governance yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila diyakini dapat menciptakan ekologi pemerintahan yang stabil dan mening
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikWandi Suhardi
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan kehendak yang dimiliki pemegang kekuasaan. Kekuasaan diperoleh dari sumber-sumber seperti kekayaan, jabatan, informasi, dan massa yang terorganisir. Kekuasaan dapat bersifat positif maupun negatif tergantung cara penggunaannya.
Dokumen tersebut merupakan bab pertama dari buku tentang Komunikasi Politik di Dunia Virtual yang membahas tentang peran media baru dalam komunikasi politik, hubungannya dengan partisipasi politik dan demokrasi, serta pengaruh generasi milenial dalam komunikasi politik di era digital."
Good governance sebagai faktor ekologi pemerintahanAnanda S
Dokumen tersebut membahas tentang peran Good Governance dalam mempengaruhi ekologi pemerintahan. Good Governance dijelaskan sebagai salah satu faktor penting dalam membentuk interaksi sistem pemerintahan yang harmonis melalui integrasi peran antara pemerintah, swasta, dan masyarakat madani. Implementasi Good Governance yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila diyakini dapat menciptakan ekologi pemerintahan yang stabil dan mening
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikWandi Suhardi
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan kehendak yang dimiliki pemegang kekuasaan. Kekuasaan diperoleh dari sumber-sumber seperti kekayaan, jabatan, informasi, dan massa yang terorganisir. Kekuasaan dapat bersifat positif maupun negatif tergantung cara penggunaannya.
Dokumen tersebut merupakan bab pertama dari buku tentang Komunikasi Politik di Dunia Virtual yang membahas tentang peran media baru dalam komunikasi politik, hubungannya dengan partisipasi politik dan demokrasi, serta pengaruh generasi milenial dalam komunikasi politik di era digital."
Teori teori relevan dengan komunikasi politikFuji Lestari
Teks tersebut membahas beberapa teori yang relevan dengan komunikasi politik seperti teori jarum suntik, agenda setting, kepemimpinan, dan media pembangunan. Teori jarum suntik mengasumsikan pengaruh langsung media massa terhadap audiens, sedangkan agenda setting lebih fokus pada pengaruh kognitif media dalam menentukan isu penting. Teori kepemimpinan menekankan karakteristik pemimpin, sedangkan teori media pembangunan
Teks tersebut membahas tentang perkembangan ilmu politik dan ruang lingkupnya. Ilmu politik mulai berkembang pada abad ke-19 dan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial lain. Ruang lingkup ilmu politik meliputi teori politik, lembaga-lembaga politik, partai politik, dan hubungan internasional. Politik dan administrasi negara saling terkait, di mana kegiatan administrasi merupakan kelanjutan dari kegiatan politik seperti pembuatan
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANsalamaummi
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TUGAS MATA KULIAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DOSEN PENGAMPU Dr. Bambang Kusbandrijo, MS
Dokumen tersebut membahas tentang pemuka pendapat (opinion leader) dalam sosiologi komunikasi. Opinion leader didefinisikan sebagai orang yang secara informal dapat mempengaruhi tindakan atau sikap orang lain. Terdapat dua jenis opinion leader yaitu aktif dan pasif. Cara mengidentifikasi opinion leader meliputi metode sosiometrik, informasi rating, dan self-designing. Opinion leader memiliki karakteristik seperti pendidikan dan status sosial ekonomi yang le
Dokumen tersebut membahas berbagai aspek terkait partisipasi politik, mulai dari definisi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, tingkatan partisipasi politik, upaya peningkatan partisipasi politik khususnya pada pemilu, serta tantangan yang dihadapi. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas konsep partisipasi politik, faktor-faktor pengaruhnya, dan upaya peningkatan partisipasi politik di Indonesia.
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mempelajari analisis kebijakan publik, definisi kebijakan publik, kategori kebijakan publik, dan teori pembuatan keputusan kebijakan publik seperti teori rasional komprehensif dan inkremental.
Dokumen tersebut membahas mengenai evaluasi kebijakan sosial yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu kebijakan, menemukan masalah, dan melakukan modifikasi. Evaluasi dapat berupa monitoring proses pelaksanaan, hasil akhir kebijakan, atau dampaknya dengan menggunakan data dari dokumentasi, survei, observasi, wawancara, atau focus group discussion. Terdapat berbagai jenis, tujuan, dan tantangan evaluasi ke
Buku ini berisi empat esai yang membahas etika politik dari perspektif empat pemikir besar yaitu Jürgen Habermas, Jacques Rancière, Albert Camus, dan Emmanuel Levinas. Esai-esai ini mendiskusikan pandangan masing-masing pemikir tentang konsep politik, hubungan antarmanusia, dan implikasinya terhadap etika dalam kehidupan bersama. Keempat pemikir ini memandang bahwa keberadaan manusia lain bermakna positif meskipun memil
Etika administrasi publik membahas prinsip-prinsip etika yang relevan bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab."
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan antara lain pendidikan dari keluarga, kegiatan organisasi pelajar dan mahasiswa, serta advokasi untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam berpolitik. Harapannya adalah munculnya lebih banyak perempuan sebagai pemimpin daerah dan nasional di masa dep
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang perkembangan partai politik di Indonesia pasca reformasi, definisi partai politik, fungsi-fungsi partai politik, dan hubungan antara partai politik dengan komunikasi politik melalui kegiatan kampanye. Dokumen ini juga menjelaskan faktor-faktor penunjang keberhasilan suatu kampanye seperti monopolizasi pesan, penyaluran sikap, pendukung komunikasi interpersonal, koneksi pribadi, dan penciptaan pendapat
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai fungsi dari organisasi dan manajemen negara yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Dokumen tersebut juga membahas berbagai model dalam proses pembuatan kebijakan publik seperti model elite dan model kelompok.
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin dan berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Terdapat berbagai tingkatan partisipasi politik mulai dari yang pasif seperti memberikan suara hingga yang aktif seperti menjabat posisi politik. Faktor pendukung partisipasi politik antara lain pendidikan politik dan kesadaran politik masyarakat.
Makalah ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi. Ia menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan hal penting dalam demokrasi, seperti melalui pemilihan umum dan ikut serta dalam partai politik. Makalah ini juga mendefinisikan politik dan contoh-contoh praktek politik sehari-hari seperti mengambil keputusan untuk minum.
Teori teori relevan dengan komunikasi politikFuji Lestari
Teks tersebut membahas beberapa teori yang relevan dengan komunikasi politik seperti teori jarum suntik, agenda setting, kepemimpinan, dan media pembangunan. Teori jarum suntik mengasumsikan pengaruh langsung media massa terhadap audiens, sedangkan agenda setting lebih fokus pada pengaruh kognitif media dalam menentukan isu penting. Teori kepemimpinan menekankan karakteristik pemimpin, sedangkan teori media pembangunan
Teks tersebut membahas tentang perkembangan ilmu politik dan ruang lingkupnya. Ilmu politik mulai berkembang pada abad ke-19 dan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial lain. Ruang lingkup ilmu politik meliputi teori politik, lembaga-lembaga politik, partai politik, dan hubungan internasional. Politik dan administrasi negara saling terkait, di mana kegiatan administrasi merupakan kelanjutan dari kegiatan politik seperti pembuatan
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANsalamaummi
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TUGAS MATA KULIAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DOSEN PENGAMPU Dr. Bambang Kusbandrijo, MS
Dokumen tersebut membahas tentang pemuka pendapat (opinion leader) dalam sosiologi komunikasi. Opinion leader didefinisikan sebagai orang yang secara informal dapat mempengaruhi tindakan atau sikap orang lain. Terdapat dua jenis opinion leader yaitu aktif dan pasif. Cara mengidentifikasi opinion leader meliputi metode sosiometrik, informasi rating, dan self-designing. Opinion leader memiliki karakteristik seperti pendidikan dan status sosial ekonomi yang le
Dokumen tersebut membahas berbagai aspek terkait partisipasi politik, mulai dari definisi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, tingkatan partisipasi politik, upaya peningkatan partisipasi politik khususnya pada pemilu, serta tantangan yang dihadapi. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas konsep partisipasi politik, faktor-faktor pengaruhnya, dan upaya peningkatan partisipasi politik di Indonesia.
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mempelajari analisis kebijakan publik, definisi kebijakan publik, kategori kebijakan publik, dan teori pembuatan keputusan kebijakan publik seperti teori rasional komprehensif dan inkremental.
Dokumen tersebut membahas mengenai evaluasi kebijakan sosial yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu kebijakan, menemukan masalah, dan melakukan modifikasi. Evaluasi dapat berupa monitoring proses pelaksanaan, hasil akhir kebijakan, atau dampaknya dengan menggunakan data dari dokumentasi, survei, observasi, wawancara, atau focus group discussion. Terdapat berbagai jenis, tujuan, dan tantangan evaluasi ke
Buku ini berisi empat esai yang membahas etika politik dari perspektif empat pemikir besar yaitu Jürgen Habermas, Jacques Rancière, Albert Camus, dan Emmanuel Levinas. Esai-esai ini mendiskusikan pandangan masing-masing pemikir tentang konsep politik, hubungan antarmanusia, dan implikasinya terhadap etika dalam kehidupan bersama. Keempat pemikir ini memandang bahwa keberadaan manusia lain bermakna positif meskipun memil
Etika administrasi publik membahas prinsip-prinsip etika yang relevan bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab."
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan antara lain pendidikan dari keluarga, kegiatan organisasi pelajar dan mahasiswa, serta advokasi untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam berpolitik. Harapannya adalah munculnya lebih banyak perempuan sebagai pemimpin daerah dan nasional di masa dep
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang perkembangan partai politik di Indonesia pasca reformasi, definisi partai politik, fungsi-fungsi partai politik, dan hubungan antara partai politik dengan komunikasi politik melalui kegiatan kampanye. Dokumen ini juga menjelaskan faktor-faktor penunjang keberhasilan suatu kampanye seperti monopolizasi pesan, penyaluran sikap, pendukung komunikasi interpersonal, koneksi pribadi, dan penciptaan pendapat
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai fungsi dari organisasi dan manajemen negara yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Dokumen tersebut juga membahas berbagai model dalam proses pembuatan kebijakan publik seperti model elite dan model kelompok.
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin dan berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Terdapat berbagai tingkatan partisipasi politik mulai dari yang pasif seperti memberikan suara hingga yang aktif seperti menjabat posisi politik. Faktor pendukung partisipasi politik antara lain pendidikan politik dan kesadaran politik masyarakat.
Makalah ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi. Ia menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan hal penting dalam demokrasi, seperti melalui pemilihan umum dan ikut serta dalam partai politik. Makalah ini juga mendefinisikan politik dan contoh-contoh praktek politik sehari-hari seperti mengambil keputusan untuk minum.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik partisipan dan faktor-faktor yang mendukung partisipasi politik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara untuk mempengaruhi proses kebijakan dan pemilihan pemimpin, serta dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti ikut organisasi politik, demonstrasi, dan pemilihan umum. Faktor pendukung partisipasi
Partisipasi politik bukan hanya soal pemilu (turn out voter), namun pengertian lebih luas sebagaiketerlibatan dalam perubahan kebijakan. Penelitian ini ditujukan untuk menemukan peta partisipasi politik kelompok difabel dalam 5 bentuk; pemilu, organisasi, contacting, lobby dan violance. Tujuan dari penelitian iniadalah memetakan pola partisipasi kelompok difabel agar nantinya dapat digunakan basis penguatan kapasitasuntuk pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei di 2 kota di Jawa Timur, yaitu di Kota Malang dan Kota Mojokerto. Survei dilakukan dengan mengambil sampling 56responden di semua kota. Dari Penelitian ini disimpulkan ada berbedaan antara kesadaran dan tindakan dalampartisipasi politik kelompok difabel. Selain itu partisipasi politik kelompok difabel masih sangat terbatas sehingga tidak mampu mempengaruhi kebijakan publik
Kampanye politik adalah upaya mempengaruhi pemilih untuk mendukung partai atau calon tertentu sebelum pemilu. Pelakunya adalah politisi dan tim kampanye, sedangkan sasarannya adalah seluruh pemilih. Kampanye dapat mempengaruhi opini publik dengan memberikan pembelajaran politik namun juga dapat memunculkan perpecahan. Upaya persuasi dan priming merupakan komponen penting dalam kampanye untuk membentuk sikap dan pilihan pem
Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...AnjeliPurba
Abstrak
Common good dalam kewarganegaraan republikanisme merupakan suatu etika baik yang
mengatur aktivitas manusia untuk mewujudkan kebaikan ataupun kebahagiaan bersama.
Maka untuk mencapai suatu kebaikan bersama dalam sebuah republik tentunya ditengah
perbincangannya akan berkaitan erat dengan aktivitas politik. Oleh karena itulah dalam jurnal
ini, peneliti mengkaji bagaimana implementasi dari pendidikan politik dan keterlibatan
mahasiswa dalam aktivitas politik untuk mencapai common good. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui bagaimana
pengimplementasian pendidikan politik yang diterima serta keterlibatan mahasiswa sebagai
warga negara dalam aktivitas politik untuk mencapai common good atau kebaikan bersama
dalam sebuah negara republik yaitu Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
analisis data yang disajikan secara deskriptif dan dalam mengumpulkan data menggunakan
teknik wawancara untuk mendapatkan data lebih mendalam dari informan. Teknik
pengambilan sapel secara acak yaitu meneliti mahasiswa Universitas Negeri Medan dengan
jurusan yang berbeda-beda dan jumlah informan sebanyak enam orang informan Dan yang
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah warga negara Indonesia yang sudah ikut serta
dalam aktivitas politik seperti pernah ikut dalam pesta demokrasi yaitu pemilihan umum
untuk pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif dan aktivitas politik lainnya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwasannya mahasiswa sudah menerima pendidikan politik di
sekolah sejak sekolah dasar hingga di perguruan tinggi melalui pembelajaran PPKn dan ilmuilmu sosial lainnya serta di perguruan tinggi melalui matakuliah Pancasila dan pendidikan
politik dan juga lewat sosialisasi yang diberikan oleh KPU. Namun masih banyak juga
mahasiswa yang tidak mengimplementasikan ilmu atau pendidikan politiknya yang
menunjukkan bahwasannya partisipasi politik mahasiswa dalam aktivitas politik dinilai masih
rendah berdasarkan jawaban para informan yang telah peneliti wawancarai.
Kata Kunci:Pendidikan Politik, Mahasiswa, Aktivitas Politik, Common Good
Copy of proposalpenelitianpartisipasipolitik 121013000443-phpapp01Rahmad D
Laporan penelitian ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat Kota Padang pada Pilgub Sumatera Barat tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status sosial ekonomi, pendidikan, dan konsumsi media dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan hipotesis bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi, pendidikan, dan konsumsi media se
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Golput meningkat signifikan pada pemilu nasional dan daerah pasca Orde Baru.
2. Hal ini dapat membahayakan demokrasi jika terus meningkat menjadi mayoritas.
3. Beberapa faktor penyebab golput antara lain rasionalitas ekonomi masyarakat dan korupsi yang masih tinggi.
Dokumen ini membahas upaya peningkatan pemahaman demokrasi di kalangan siswa SMA di Indonesia. Kegiatan ini akan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi melalui seminar, diskusi kasus, sayembara menulis, dan pemilihan duta demokrasi. Tujuannya adalah membentuk karakter demokratis siswa dan menanamkan budaya demokrasi sejak dini.
[Ringkasan]
Budaya politik merujuk pada orientasi individu dan masyarakat terhadap sistem politik, yang terdiri atas tingkat individu dan masyarakat. Orientasi politik mencakup pengetahuan, perasaan, dan penilaian terhadap sistem politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan orientasi politik melalui agen-agen seperti keluarga, sekolah, dan media.
Kegiatan-kegiatan sukarela yang dilakukan oleh warga negara dalam rangka turut serta dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan umum
Dokumen tersebut membahas latar belakang masalah mengenai pentingnya sosialisasi politik dan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Dokumen ini juga menjelaskan identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang berfokus pada pengaruh intensitas sosialisasi politik dan pemahaman demokrasi terhadap
Sistem politik Indonesia membahas pentingnya sosialisasi politik untuk membentuk budaya politik masyarakat dan mencegah ketidaktahuan masyarakat akan politik. Makalah ini menjelaskan pengertian, metode, dan proses sosialisasi politik serta peran keluarga, sekolah, dan media dalam mensosialisasikan nilai-nilai politik.
Sistem politik di Indonesia membahas tentang pentingnya sosialisasi politik dalam masyarakat untuk membentuk budaya politik yang sehat. Makalah ini menjelaskan pengertian sosialisasi politik, metode-metodenya seperti imitasi, instruksi dan motivasi, serta sarana seperti keluarga, sekolah dan media massa untuk mensosialisasikan politik.
2. Pengertian
Partisipasi Politik
Miriam Budiardjo : menyatakan partisipasi
politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok
orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan
politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan
Negara dan, secara langsung atau tidak langsung,
memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)
Herbert McClosky : kegiatan-kegiatan sukarela
dari warga masyarakat melalui mana mereka
mengambil bagian dalam proses pemilihan
penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung
dalam proses pembentukkan kebijakan umum
3. Bolgherini : segala aktivitas yang berkaitan dengan
kehidupan politik, yang ditujukan untuk
memengaruhi pengambilan keputusan baik secara
langsung maupun tidak langsung -- dengan cara
legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.
Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam
karya penelitiannya No Easy Choice: Political
Participation in Developing Countries. Lewat
penelitian mereka, Huntington and
Nelson memberikan suatu catatan: Partisipasi yang
bersifat mobilized (dipaksa) juga termasuk ke dalam
kajian partisipasi politik. Perbedaan partisipasi
politik sukarela dan mobilisasi (diarahkan, senada
dengan dipaksa) hanya dalam aspek prinsip, bukan
kenyataan tindakan: Intinya baik sukarela ataupun
dipaksa, warganegara tetap melakukan partisipasi
politik.
4. Landasan Partisipasi Politik
kelas – individu-individu dengan status sosial,
pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
kelompok atau komunal – individu-individu dengan
asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
lingkungan – individu-individu yang jarak tempat
tinggal (domisilinya) berdekatan.
partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri
dengan organisasi formal yang sama yang berusaha
untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas
bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan,
dan
golongan atau faksi – individu-individu yang
dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara
satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan
patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan
tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang
tidak sederajat.
5. Model partisipasi politik
Model Partisipasi politik adalah tata cara orang
melakukan partisipasi politik,yang terbagi atas:
Conventional adalah mode klasik partisipasi
politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye.
Unconventional adalah mode partisipasi politik
yang tumbuh seiring munculkan Gerakan Sosial
Baru (New Social Movements). misalnya
gerakan pro lingkungan (environmentalist),
gerakan perempuan gelombang 2 (feminist),
protes mahasiswa (students protest), dan teror.
6. Bentuk Partisipasi Politik
Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk
partisipasi politik menjadi:
• Kegiatan Pemilihan : kegiatan pemberian suara dalam pemilihan
umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan
bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha
mempengaruhi hasil pemilu;
• Lobby : upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan
politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang
suatu isu;
• Kegiatan Organisasi : partisipasi individu ke dalam organisasi, baik
selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi
pengambilan keputusan oleh pemerintah;
• Contacting :upaya individu atau kelompok dalam membangun
jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi
keputusan mereka, dan
• Tindakan Kekerasan (violence) : tindakan individu atau kelompok
guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara
menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, mis ; sini
adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik
(assassination), revolusi dan pemberontakan.
7. Terminologi dalam Partisipasi Politik:
• Opini publik. Opini publik yang kuat dapat saja
mendorong para legislator ataupun eksekutif politik
mengubah pandangan mereka atas suatu isu. Opini
publik ini mengejawantah dalam bentuk lain
partisipasi politik selanjutnya, berupa polling,
pemilihan umum, dan demokrasi langsung.
• Polling, yaitu upaya pengukuran opini publik dan
juga memengaruhinya. Melalui polling inilah,
partisipasi politik (menurut Magstadt) warganegara
menemui manifestasinya. Di dalam polling, terdapat
aneka konsep yang menjadi bagian di dalam dirinya
yaitu: straw polls,random sampling, stratified
sampling, exit polling, dan tracking polls.
8. Straw pollsyaitu survey yang tidak ilmiah karena bersifat
sederhana, murah, dan amat terbuka untuk penyalahgunaan dan
manipulasi. inidianggap tidak ilmiah karena tidak
memertimbangkan representasi populasi yang menjadi responden
polling. Penentuan responden bersifat serampangan, dan terkadang
hanya menggunakan sampel yang hanya merupakan bagian tertentu
dari populasi.
Random sampling adalah metode polling yang
melibatkan canvassing atas populasi secara acak. Lawan
dari random sampling adalah stratified sampling. Dalam teknik
ini, disarankan jumlah minimal untuk suatu polling adalah 1500
orang apabila populasi yang diambil pendapatnya adalah besar.
Pengambilan sampel acak harus bersifat lintas-segmen seperti usia,
ras, agama, orientasi politik, pendidikan, dan faktor-faktor lain yang
signifikan di suatu masyarakat. Lawan dari random
sampling adalah stratified sampling. Metode ini adalah cara
menentukan responden polling, yang diadakan akibat munculnya
keterbatasan untuk melakukan random sampling. Dalam stratified
sampling, pihak yang menyelenggarakan pollingmemilih populasi
yang cukup kecil tetapi memiliki karakteristik khusus (agama, usia,
income, afiliasi partai politik, dan sejenisnya)
9. Exit polling adalah polling yang memungkinkan
jaringan televisi memrediksi pemenang suatu
pemilihan umum segera setelah pemungutuan
suara usai. Teknik yang dilakukan adalah
menyurvei pemberi suara di tps-tps tertentu.
Tracking polls adalah polling yang dilakukan
atas responden yang sama dalam suatu periode
kampanye. Tujuannya mengidentifikasi
peralihan sentimen pemilih atas suatu calon,
partai, ataupun isu. Tujuan dari polling ini
adalah memerbaiki kinerja kampanye calon,
kampaye parpol, bahkan kinerja pemerintah.
10. Subyektif Individu:
Political Disaffection adalah istilah yang
mengacu pada perilaku dan perasaan negatif
individu atau kelompok terhadap suatu sistem
politik
Political Efficacy adalah istilah yang mengacu
kepada perasaan bahwa tindakan politik
(partisipasi politik) seseorang dapat memiliki
dampak terhadap proses-proses politik.
11. Sekian dan terimakasih
• Referensi
• Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di
Negara Berkembang, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) h. 9-10.
• Silvia Bolgherini, "Participation" dalam Mauro Calise and Theodore
J. Lowi,Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political
Science Concept (Chicago: The University of Chicago, 2010)
• Oscar Garcia Luengo, E-Activism New Media and Political
Participation in Europe, (CONFines 2/4 agosto-diciembre 2006)
• Thomas M. Magstadt, Understanding Politics (Belmont: Cengage
Learning, 2012) Christina Holtz-Bacha, Political Disaffection,
dalam dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-
Bacha, Encyclopedia of Political Communication, (California : Sage
Publications, 2008)
• Jan W. van Deth, Political Participation, dalam Lynda Lee Kaid and
Christina Holtz-Bacha, Encyclopedia
• Budiarjo, Miriam.2009.Dasar-dasar Ilmu Politik.Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.
• Budiarjo, Miriam.1996.Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi
Parlementer Dan Demokrasi