Politik identitas dan Nasionalisme

Politik identitas dan nasionalisme mendapat ruang yang sangat
istimewa beberapa tahun belakangan ini, baik dalam praktek maupun
studi keilmuan di bidang politik dan sosiologi. Salah satu pelajaran yang
dapat dipahami adalah bahwa dalam studi pascakolonial, sebenarnya
politik identitas dan sosiologi sudah lama digeluti. Bisa dikatakan
bahwa para Pemikir seperti Ania Loomba, Homi K. Bhabha dan Gayatri C
Spivak adalah nama-nama yang mendalami hal tersebut.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Politik Identitas
dan Nasionalisme

2
Kontribusi mereka dalam hal ini adalah telah
meletakkan politik identitas sebagai ciptaan
dalam wacana sejarah dan budaya.
Sedangkan dalam literatur ilmu politik, politik
identitas betul-betul dipilah, sehingga terlihat
perbedaan yang jelas tentang apa itu politik
identitas (political of Identity) dan apa itu
identitas politik (political identity).
LESTARI MOERDIJAT

3
Identitas politik (Political identity) merupakan
sebuah konstruksi yang menentukan posisi
kepentingan subjek, di dalam ikatan suatu
komunitas politik. Adapun politik Identitas
(political of identity) akan mengacu pada
mekanisme politik pengorganisasian identitas,
baik itu dalam identitas politik maupun identitas
sosial yang menjadi sumber dan sarana politik
(Setyaningrum, 2005:19).
LESTARI MOERDIJAT

4
Politik identitas sebagai sumber dan
sarana politik dalam pertarungan
perebutan kekuasaan politik kian terlihat
dalam praktek politik kekinian. Apalagi
pra dan pasca pesta demokrasi akbar
yang dilaksanakan pada tahun 2019 di
Indonesia melalui agenda besar bernama
Pemilu saat ini.
LESTARI MOERDIJAT

5
Donald L Morowitz (1998), salah
satu pakar politik dari universitas
Duke telah mendeﬁnisikan politik
identitas sebagai pemberian garis
yang sangat tegas untuk menentukan
siapa yang akan disertakan dan
siapa yang akan ditolak.
LESTARI MOERDIJAT

6
Garis penentuan tersebut tentu akan tampak
tidak dapat dirubah. Karena itu maka status
baik sebagai anggota dan bukan anggota
akan terlihat bersifat permanen. Sedangkan
para ilmuwan yang bergelut dalam wacana
politik identitas lainnyapun, telah mencoba
menafsirkan kembali dalam logika yang
sangat sederhana dan lebih operasional.
LESTARI MOERDIJAT

7
Agnes Heller telah mendeﬁnisikan
politik identitas adalah sebagai
sebuah gerakan politik yang fokus
perhatiannya adalah pada suatu
perbedaan sebagai suatu kategori
politik yang utama.
LESTARI MOERDIJAT

8
Agnes Heller menggambarkan terkait politik
identitas dalam hal ini sebagai politik, yang
difokuskan pada suatu pembedaan, dimana sebagai
kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan,
toleransi, dan kebebasan bermain (free play)
walaupun pada akhirnya akan memunculkan pola-
pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis.
Pada akhirnya politik identitas juga dapat mencakup
rasisme, bio-feminisme, environmentalism (politik
isu lingkungan), dan perselisihan etnis.
LESTARI MOERDIJAT

9
Bagaimana Nasionalisme berperan dalam
praktek politik? Dalam hal ini bahasan terkait
nasionalisme dalam perspektif antropologi,
sebagaimana yang dikutip dalam Gellner (1983),
bahwa nasionalisme dideﬁnisikan sebagai sebuah
ideologi yang beranggapan bahwa tapal-tapal
batas budaya mesti bersepadanan dengan tapal-
tapal batas politik,artinya bahwa negara harus
mencakup hanya orang yang "berjenis sama".
LESTARI MOERDIJAT

10
Nasionalisme muncul sebagai
akibat dari tanggapan terhadap
industrialisasi dan keterceraian
orang-orang dari rupa-rupa ikatan
primordial kepada kekerabatan,
agama dan komunitas lokal.
LESTARI MOERDIJAT

11
Dalam catatan sejarah Indonesia dikatakan,
bahwa peran ideologi nasionalisme dalam politik
di Indonesia, dimulai oleh sekelompok pemuda
yang tergabung dalam organisasi Budi Utumo.
Melalui Organisasi inilah kemudian dipandang
sebagai lambang kelahiran kesadaran
nasionalisme di antara kaum pribumi dengan
mencetuskan "Sumpah Pemuda" sebagai suatu
komitmen politik mengaspirasikan semangat
nasionalisme mereka.
LESTARI MOERDIJAT

12
Politik Identitas di Indonesia, sebagaimana
dikutip dari Ma'arif dalam bukunya Politik
Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia",
menjelaskan bahwa khususnya di Indonesia,
politik Identitas lebih terkait dengan etnisitas,
agama, ideologi dan kepentingankepentingan
lokal yang diwakili umumnya oleh para elit
politik dengan artikulasinya masing-masing
(Ma'arif, 2012: 55).
LESTARI MOERDIJAT

13
Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang
sebagi salah satu wujud dari politik identitas
tersebut. Isu-isu tentang keadilan dan
pembangunan daerah menjadi sangat sentral
dalam wacana politik mereka, sehingga lebih
banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal
untuk tampil sebagai pemimpin, merupakan
masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan.
LESTARI MOERDIJAT

14
Tentu berbeda dengan pemahaman
sejarah nasionalisme di Indonesia dahulu,
yang awal mulanya merupakan sebuah
idelogi, sebagai bentuk perlawanan tehadap
kolonialisme yang dimulai dengan
penerbitan koran Medan Prijaji milik
pengusaha pers dan jurnalis pribumi
pertama R.M. Tirtoadisoerjo.
LESTARI MOERDIJAT

15
Sikap kritisnya selalu dituangkan dalam bentuk
tulisan-tulisan yang tentu banyak membuat para
pejabat-pejabat Hindia Belanda geram,
begitupun pengungkapanpengungkapan
skandal-skandal korupsi di lingkungan birokrasi
kolonial. Akibatnya, tahun 1912 surat kabar ini
dilikuidasi dengan alasan utang dan penipuan,
dan Tirtoadisoerjo dibuang ke Ambon.
LESTARI MOERDIJAT

16
Berbeda halnya di Era politik
kontemporer saat ini, politik
identitas mengancam sikap
nasionalisme dan pluralisme yakni
sebuah realitas kegamangan yang
dialami bangsa Indonesia terkait
menguatnya politik identitas.
LESTARI MOERDIJAT

17
Oleh karena itu, bila dilacak dari sejarah
Indonesia, politik identitas yang muncul
cenderung bermuatan etnisitas, agama dan
ideologi politik. Terkait dengan kondisi bangsa
Indonesia yang multikulturalisme, maka politik
identitas dapat menjadi bahan kajian yang
menarik untuk ditelaah jika dihubungkan
dengan penguatan nasionalisme bangsa.
LESTARI MOERDIJAT

18
Jangankan di Indonesia, negara yang penuh sesak dengan
sentimen-sentimen komunal, isu-isu identitas masih berperan
penting dalam kontestasi pemilu di Amerika Serikat dan negara-
negara Eropa. Di negara-negara Barat itu, pertarungan politik tidak
hanya ditentukan oleh isu-isu rasional seperti layanan kesehatan dan
cara mengatasi pengangguran, tetapi juga oleh posisi para kandidat
dan partai terkait isu-isu yang kental muatan identitas seperti
keberadaan imigran, aborsi, homoseksualitas, pemakaian hijab dan
cadar, dan seterusnya. Barangkali tepat apa yang dikatakan oleh
Bryan Caplan dalam bukunya The Myth of Rational Voter: Why
Democracies Choose Bad Policies (2008) bahwa pemilu yang
(semata) ditentukan oleh pemilih yang rasional adalah mitos.
LESTARI MOERDIJAT

19
Ilmuwan politik terkenal Amy Gutmann dalam
bukunya Identity in Democracy (2011) menulis
tentang peran krusial identitas dalam demokrasi.
Bagi Gutmann, identitas dalam demokrasi adalah
wujud dari agregasi kepentingan yang mereﬂeksikan
realitas masyarakat. Gutmann meyakini demokrasi
tidak hanya soal kepentingan yang bersifat rasional,
tetapi juga soal identitas ("democratic politics is both
interest and identity driven").
LESTARI MOERDIJAT

20
Demokrasi akan kehilangan kontestasi tanpa identitas di dalamnya.
Identitas dan kepentingan (interest) biasa saling memengaruhi
dalam relasi yang kompleks. Penulis lain, Amy Chua, dalam
bukunya Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations
(2018) bahkan menyatakan tren global menunjukkan bahwa
pemanfaatan sentimen identitas—atau yang ia sebut "political
tribes"—saat ini tak terelakkan dalam percaturan politik.
Pembentukan aliansi politik berdasakan kesamaan identitas, nilai,
atau latar belakang adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan
kehadirannya dalam demokrasi yang menjamin kebebasan. Bahkan
bisa dibilang, semua politik adalah politik identitas.
LESTARI MOERDIJAT

21
Jika membebaskan demokrasi sepenuhnya dari politik
identitas adalah hal yang sulit terwujud, jika bukan
mustahil, maka yang diperlukan adalah penegakan
mekanisme yang memastikan bahwa praktik politik
identitas dilakukan secara beradab. Jika pada kenyataanya
harus diakui bahwa para pemilih tidak selalu bersikap
rasional, maka idealnya aktor-aktor politik, baik yang
bermain di depan maupun belakang panggung, bisa
menarik batas yang tegas antara politik identitas yang sah
dan politik identitas yang bernuansa kebencian komunal.
LESTARI MOERDIJAT

22
Amy Gutmann membedakan
tingkat keadaban politik identitas
dengan menawarkan tiga kategori
penggunaan identitas dalam
demokrasi, yang ia sebut sebagai
good, bad, dan ugly.
LESTARI MOERDIJAT

23
Politik identitas bisa menjadi good (beradab)
atau mempunyai peran positif dalam
demokrasi ketika ia menyediakan nilai
solidaritas dalam membangun kesadaran
publik tentang kewargaan (civic) dan melawan
diskriminasi kelompok dengan tanpa
mempromosikan supremasi kelompok sendiri
dan kebencian terhadap kelompok lain.
LESTARI MOERDIJAT

24
Politik identitas bisa tidak beradab dan berbahaya (ugly) jika
mempromosikan nilai yang mengutamakan supremasi kelompok
sendiri, mengampanyekan diskriminasi, dan menekankan cara
pandang antagonistis terhadap kelompok identitas lain, apalagi
sampai melegitimasi kekerasan. Politik identitas menjadi
berbahaya jika dilakukan dengan membangun narasi tentang
perbedaan primordial atau rasial antarkubu dalam kontestasi
politik. Retorika-retorika politik yang menggambarkan
pertarungan politik dengan merujuk pada perang agama, dengan
menarasikan musuh dalam label-label negatif keagamaan atau
rasial, adalah praktik politik identitas yang berbahaya.
LESTARI MOERDIJAT

25
Di antara keduanya ada bentuk politik
identitas yang oleh Gutmann disebut bad.
Politik identitas dalam kategori ini tidak secara
aktif mempromosikan kesadaran publik yang
positif, tetapi minimal tidak mengancam
demokrasi dengan mempromosikan wacana
permusuhan dan melegitimasi kekerasan
antarkelompok identitas.
LESTARI MOERDIJAT

26
Praktik politik yang mengedepankan isu identitas bisa dihindari
jika ada mekanisme politik yang efektif mendorong aktor-aktor
politik untuk mendapatkan dukungan dari pemilih yang plural.
Ketika para aktor sadar bahwa suara pemilih dari kalangan
minoritas dibutuhkan untuk menang, mereka akan 'dipaksa'
untuk menjangkau kelompok yang rentan menjadi korban
diskriminasi. Ketika para pialang politik memahami bahwa untuk
menang mereka tidak bisa hanya bergantung pada dukungan
kelompok etnis dan keagamaan yang dominan, mereka akan
dituntut untuk memakai retorika yang moderat dan inklusif.
LESTARI MOERDIJAT

Politik identitas dan Nasionalisme

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Politik identitas dan Nasionalisme

Similar to Politik identitas dan Nasionalisme (20)

More from Lestari Moerdijat

More from Lestari Moerdijat (20)

Politik identitas dan Nasionalisme