Kewargaanegaraan : Bab 1 : NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

1. Fajar Hidayat (41614010065)
Ardio Sanjaya (41614010071)
Gusti Irvanda (41614010074)

2. 
 Negara berasal dari kata State (inggris), staat
(Belanda), dan Etat (Prancis). State,Staat,dan Etat
berasal dari bahasa latin Status atau Statum yang
berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu
yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap.
 Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi
yang kekuasaannya diatur oleh pemerintah, baik
politik, sosial, budaya, maupun militer.
Pengertian dan Definisi
Negara

3. Definisi negara menurut beberapa ahli adalah
sebagai berikut :
1. Negara menurut John Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778) dalam
buku Ilmu Negara (1993) adalah suatu badan atau organisasi hasil dari
pada perjanjian masyarakat 3.
2. Negara menurut Max Weber dalam buku Demokrasi, HAM,dan
Masyarakat Madani (2000) adalah suatu masyarakat yang mempunyai
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu
wilayah.
3. Negara menurut Roger F. Soltau dalam buku Demokrasi, HAM,dan
Masyarakat Madani (2000) adalah alat (agency) atau wewenang (authority)
yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas
nama masyarakat.
4. Negara menurut Mac Iver dalam buku Demokrasi,Ham,dan Masyarakat
Madani (2000) adalah suatu negara harus memenuhi tiga unsur
pokok,yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu.

4. Unsur-unsur Suatu Negara
Terbentuknya suatu negara dapat terjadi karena
adanya beberapa unsur. Unsur-unsur pembentuk
negara tersebut adalah sebagai berikut :
1. Penduduk
2. Wilayah
3. Pemerintah

5. Sifat organisasi negara berbeda dengan organisasi lainnya, yakni:
1. Sifat Memaksa
Setiap negara dapat memaksa kehendak dan kekuasaanya, baik memalui jalur
hukum maupun jalur kekuasaan atau kekerasan.
2. Sifat Monopoli
Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tanpa ada
saingan.
3. Sifat Totalitas
Semua hal tanpa kecuali mencakup kewenangan negara, misalnya semua
orang harus membayar pajak, semua orang wajib membela negara, semua
orang sama di hadapan hukum /bedasarkan hukum, dan sebagainya.
Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat
mengembangkan bakat dan potensi. Negara dapat memungkinkan rakyatnya
maju berkembang serta dalam menyelenggarakan daya cipta atau kreatifitas
dengan bebas, bahkan negara melakukan pembinaan.

6. Fungsi Negara
Secara umum setiap negara memiliki empat fungsi utama bagi bangsanya,
yaitu:
1. Fungsi pertahanan dan keamanan
2. Fungsi Pengaturan dan Ketertiban
3. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran
4. Fungsi Keadilan Menurut Hak dan Kewajiban

7. Elemen-Eleman Kekuatan Negara
Tak dapat dipungkiri, bahwa negara tidak dapat terbentu tanpa adanya
elemen-elemen yang terkandung di dalam suatu negara tersebut. Apa sajakah
faktor-faktor elemen kekuatan negara, antara lain:
1. Sumber Daya Manusia
2. Teritorial Negara
3. Sumber Daya Alam
4. Kapasitas Pertanian dan Industri
5. Kekuatan Militer dan Mobilitas
6. Elemen Kekuatan yang Tidak Berwujud

8. Sistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai bentuk hubungan antara suatu
lembaga negara dalam menyele nggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk
kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyatnya.
Menurut Moh. Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja
dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu Legislatif,
Eksekutif, dan Yudikatif (Moh. Mahfud MD. 2001:74). Dengan demikian dapat
disimpulkan sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja
antar lembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara.

9. Macam-Macam Jenis Sistem Pemerintahan
Pada umumnya sistem pemerintahan yang diterapkan di negara-negara ada
dua yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan
presidensial. Nama “parlementer” menunjukkan bahwa dalam sistem itu para
Menteri harus mempertanggung jawabkan kinerja eksekutifnya pada pihak
presiden.
Negara inggris adalah negara pertama yang menjalankan sistem parlementer.
Inggris disebut sebagai “Mother of Parlementer”. Sedangkan Amerika
merupakan pelopor dari sistem presidensial. Kedua jenis sistem pemerintahan
itu umum berlaku di negara demokrasi.

10. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem atau keseluruhan prinsip
penataan hubungan kerja antar lembaga negara yang secara formal
memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam
menjalankan pemerintahan negara. Presiden hanya menjadi simbol kepada
negara saja. Contoh, kedudukan satu di inggris, raja di muangthai, dan
presiden di india.
Seperti halnya di inggris, dimana seorang raja tak dapat diganggu gugat,
maka jika terjadi perselisihan antara raja dengan rakyat, menterilah yang
yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja.

11. KELEBIHAN PARLEMENTER
1. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
publik jelas.
2. Pembuatan Kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah
terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.
3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadapat kabinet
sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan
pemerintahan

12. KELEMAHAN PARLEMENTER
1. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.
2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif tidak bisa ditentukan
berakhir sesua masa jabatannya.

13. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Sistem presidensial adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan
hubungan kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan
negara. Dimana presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan
kekuasaan eksekutif.
Dalam sistem ini, kedudukan eksekutif, seorang presiden menunjuk
pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya dan
mereka itu bertanggung jawab kepada presiden. Pelaksanaan kekuasaan
kehakiman menjadi tanggung jawab MA dan kekuasaan legislatif berada
ditangan DPR. Contohnya adalah Amerika Serikat dengan check dan
balance. Sedangkan Indonesia adalah pembagian kekuasaan (distribution
of power).

14. KELEBIHAN PRESIDENSIAL
1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya.
2. Masa jabatan badan eksekutif lebih dengan jangka tertentu.
3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka
waktu masa jabatannya.

15. KELEMAHAN PRESIDENSIAL
1. Sistem pertanggunng jawabannya kurang jelas.
2. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga
dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

16.  Srijanti, H.I Rahman A, S.K Purwanto. (2009). Pendidikan
Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, Yogyakarta: Graha
Ilmu
 Cintakasihbunda.blogspot.com