[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara menurut UUD 1945, yaitu pembagian secara horizontal antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan konstitutif serta pembagian secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Juga disebutkan pentingnya dukungan rakyat terhadap program pemerintah melal
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Secara garis besar dibahas tentang pembagian kekuasaan menurut konsep John Locke, Montesquieu, dan Undang-Undang Dasar 1945, tugas kementerian negara, klasifikasi kementerian, serta lembaga-lembaga pemerintahan non-kementerian di bawah koordinasi kementer
MENGUPAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA - PKN kelas XI smt.1 K13 Shintia S P Dewi
Dokumen tersebut membahas tentang kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan di Indonesia menurut UUD 1945. Secara ringkas, kekuasaan negara terbagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan konstitutif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR, Presiden, MA, dan MPR. Pembagian kekuasaan juga dilakukan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan NegaraNandha Zulyana
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Terdapat pembagian kekuasaan secara horizontal antar lembaga negara seperti DPR, Presiden, MA, dan sebagainya, serta pembagian secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Juga dijelaskan mengenai peran dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian serta tentang konsep pemerintahan daerah dalam kerangka
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Terdapat tiga bagian utama, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintahan, serta pembagian kekuasaan antar lembaga pemerintahan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara menurut UUD 1945, yaitu pembagian secara horizontal antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan konstitutif serta pembagian secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Juga disebutkan pentingnya dukungan rakyat terhadap program pemerintah melal
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Secara garis besar dibahas tentang pembagian kekuasaan menurut konsep John Locke, Montesquieu, dan Undang-Undang Dasar 1945, tugas kementerian negara, klasifikasi kementerian, serta lembaga-lembaga pemerintahan non-kementerian di bawah koordinasi kementer
MENGUPAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA - PKN kelas XI smt.1 K13 Shintia S P Dewi
Dokumen tersebut membahas tentang kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan di Indonesia menurut UUD 1945. Secara ringkas, kekuasaan negara terbagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan konstitutif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR, Presiden, MA, dan MPR. Pembagian kekuasaan juga dilakukan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan NegaraNandha Zulyana
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Terdapat pembagian kekuasaan secara horizontal antar lembaga negara seperti DPR, Presiden, MA, dan sebagainya, serta pembagian secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Juga dijelaskan mengenai peran dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian serta tentang konsep pemerintahan daerah dalam kerangka
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Terdapat tiga bagian utama, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintahan, serta pembagian kekuasaan antar lembaga pemerintahan.
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman peserta mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan khususnya adalah menjelaskan teori-teori dasar negara, tujuan dan fungsi negara, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia secara historis, mulai dari konsep John Locke dan Montesquieu hingga implementasinya dalam UUD 1945. Perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem dari kekuasaan tertinggi di tangan MPR menjadi lembaga-lembaga negara yang sederajat untuk menerapkan sistem checks and balances."
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraDoris Agusnita
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia dan penyelenggara kekuasaan negara seperti kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan konsep pemerintah daerah. Dibahas pula peran dan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Terdapat pembahasan mengenai sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, serta implementasi nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan pemerint
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...Aang Gustaffi
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan kekuasaan negara di Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, kekuasaan membuat undang-undang dipegang presiden dan DPR hanya menyetujui. Kekuasaan pemerintahan dipegang presiden tanpa campur tangan lain. Kekuasaan kehakiman dipegang MA dan peradilan di bawahnya. Setelah amandemen, DPR memegang kekuasaan membuat UU
Ppkn mengupas penyelenggaraan kekuasaan negarawiwikmiraldy
Dokumen tersebut membahas sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Secara horizontal, kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter yang dijalankan oleh lembaga-lembaga seperti DPR, Presiden, MA, BPK, dan Bank Indonesia. Secara vertikal, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pembagian kekuasaan di Indonesia yang terdiri atas pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal meliputi kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif/inspektif, dan moneter yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara lainnya termasuk MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai konstitusi untuk menjalankan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan dapat diamandemen.
2. Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer sejak kemerdekaan hingga dekrit 1959 yang mengembalikan sistem presidensial.
3. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, meskipun sempat menjadi negara serikat pada masa Republ
Dokumen tersebut membahas tentang tiga bentuk negara yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Juga membahas tentang kedaulatan kedalam dan kedaulatan luar negara Indonesia.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan negara terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif/federatif menurut para ahli. Pembagian kekuasaan di Indonesia meliputi secara horizontal antar lembaga dan secara vertikal antar tingkat pemerintahan. Terdapat pula pembahasan mengenai peran dan klasifikasi kementerian negara serta lembaga pemerintah non-kement
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman peserta mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan khususnya adalah menjelaskan teori-teori dasar negara, tujuan dan fungsi negara, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia secara historis, mulai dari konsep John Locke dan Montesquieu hingga implementasinya dalam UUD 1945. Perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem dari kekuasaan tertinggi di tangan MPR menjadi lembaga-lembaga negara yang sederajat untuk menerapkan sistem checks and balances."
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraDoris Agusnita
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia dan penyelenggara kekuasaan negara seperti kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan konsep pemerintah daerah. Dibahas pula peran dan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Terdapat pembahasan mengenai sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, serta implementasi nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan pemerint
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...Aang Gustaffi
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan kekuasaan negara di Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, kekuasaan membuat undang-undang dipegang presiden dan DPR hanya menyetujui. Kekuasaan pemerintahan dipegang presiden tanpa campur tangan lain. Kekuasaan kehakiman dipegang MA dan peradilan di bawahnya. Setelah amandemen, DPR memegang kekuasaan membuat UU
Ppkn mengupas penyelenggaraan kekuasaan negarawiwikmiraldy
Dokumen tersebut membahas sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Secara horizontal, kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter yang dijalankan oleh lembaga-lembaga seperti DPR, Presiden, MA, BPK, dan Bank Indonesia. Secara vertikal, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pembagian kekuasaan di Indonesia yang terdiri atas pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal meliputi kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif/inspektif, dan moneter yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara lainnya termasuk MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai konstitusi untuk menjalankan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan dapat diamandemen.
2. Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer sejak kemerdekaan hingga dekrit 1959 yang mengembalikan sistem presidensial.
3. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, meskipun sempat menjadi negara serikat pada masa Republ
Dokumen tersebut membahas tentang tiga bentuk negara yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Juga membahas tentang kedaulatan kedalam dan kedaulatan luar negara Indonesia.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan negara terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif/federatif menurut para ahli. Pembagian kekuasaan di Indonesia meliputi secara horizontal antar lembaga dan secara vertikal antar tingkat pemerintahan. Terdapat pula pembahasan mengenai peran dan klasifikasi kementerian negara serta lembaga pemerintah non-kement
Konstitusi adalah ketentuan dasar sebuah negara yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek negara berdasarkan Pancasila dan dapat diubah melalui proses amandemen untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
Dokumen tersebut membahas tentang negara, konstitusi, dan konstitusionalisme. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat, wilayah dan pemerintah. Konstitusi adalah aturan dasar tentang ketatanegaraan suatu negara yang membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia.
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australiaChaing Saing
Dokumen tersebut membahas perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Australia. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan Australia menganut sistem parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dokumen ini juga menjelaskan lembaga-lembaga negara Indonesia seperti MPR, presiden, dan DPR.
Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Indonesia juga merupakan negara hukum di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di bawah hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan perilaku taat konstitusi di Indonesia. Secara singkat, konstitusi adalah pedoman pelaksanaan pemerintahan suatu negara, sedangkan perilaku taat konstitusi berarti mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi sebagai warga negara yang baik. Indonesia pernah menggunakan beberapa konstitusi sebelum akhirnya kembali menggunakan UUD 1945 hasil amandemen.
Asas asas htn dalam uud 1945 setelah perubahanswirawan
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas HAM dalam UUD 1945 setelah perubahan yang mencakup 4 asas yaitu: 1) Kedaulatan Rakyat, 2) Negara Hukum, 3) Negara Kesatuan, dan 4) Pemisahan Kekuasaan berdasarkan Prinsip Checks and Balances.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberikan pengalaman belajar berpusat pada peserta didik namun juga memiliki kelemahan
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pertama, menjelaskan pengertian kurikulum dan kompetensi. Kedua, latar belakang diterapkannya KBK di Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan dan persaingan global. Ketiga, KBK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja dengan menekankan pada proses pembelajaran berbasis kompetensi
Kurikulum 1994 dan KBK memiliki perbedaan pendekatan. Kurikulum 1994 berfokus pada materi pelajaran sedangkan KBK berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. KBK memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyusun silabus dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek lain seperti moral dan karakter. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi
Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda Pringsewu adalah gaya transformasional. Gaya ini menempatkan perhatian pada pengembangan individu dan mampu mengilhami orang lain untuk bekerja ekstra demi mencapai tujuan kelompok melalui kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kurikulum pendidikan yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, serta perlunya evaluasi pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek intelektual tetapi juga moral. Kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah, dan tujuan pembangunan negara.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberdayakan potensi peserta didik dan kelemahan seperti sering mengalami perubahan.
Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan yang memiliki peran strategis sebagai wadah transformasi nilai pendidikan suatu bangsa. Pengembangan kurikulum memerlukan dasar-dasar seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, dan teknologi untuk menyesuaikan perubahan sosial. Tujuan pengembangan kurikulum adalah menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial serta mengembangkan pengetahuan.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek di luar materi. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah,
Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat berupa positif, negatif, atau nol. Korelasi positif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain juga meningkat. Korelasi negatif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain menurun. Korelasi nol berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur besarnya hubungan ant
Dokumen tersebut membahas tentang analisis regresi yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Regresi linier sederhana menggunakan persamaan Y = a + bX, sedangkan regresi linier berganda menggunakan persamaan Y' = a + b1X1+ b2X2+.....+ bnXn. Langkah-langkah penyelesaian regresi linier berganda dijelaskan beserta contoh soalnya.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Materi ini sangat penting sebagai kita pendidik di smk untuk apa untuk memberikan motifasi kepada kita sebagai pendidik di smk bahwa tujuan akhir kita tidak hanya transfer ilmu saja melainkan juga mengantar peserta didik menuju du di
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
3. A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia
1. Macam-Macam Kekuasaan Negara
Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi
kalian. Dalam kehidupan sehari-hari konsep ini sering sekali diperbincang-
kan, baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak
maupun elektronik.
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk
undang-undang
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-
undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap
undang- undang.
c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar
negeri.
4. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan
negara, yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006:273).
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk
undang-undang.
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-
undang.
c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-
undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap
undang-undang.
5. 2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan
kekuasaan pada satu orang saja, terjadi pengelolaan sistem pemerintahan
dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut perlu
ada pemisahan atau pembagian kekuasaan, agar terjadi kontrol dan
keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain,
kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu
orang saja.
Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia?
Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian
kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan
secara horisontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.
6. Pembagian kekuasaan secara horisontal yaitu pembagian kekuasaan
menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif).
Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara
horisontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada
tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara
yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat
mengalami pergeseran setelah terjadinya
7. a. Pembagian Kekuasaan Secara Horisontal
Pembagian kekuasaan secara horisontal yaitu pembagian kekuasaan menurut
fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horisontal pembagian
kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan
daerah.
Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-
undang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini
dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar.”
8. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-
undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan
Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”
Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu
kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24
ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
9. b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian
kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan
antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 7
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang.
10. Pasal 17 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap
menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Dengan
kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas
sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab
kementerian negara adalah sebagai berikut.
Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas
disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
11. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya
Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu
presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
C. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Sistem Nilai dalam Pancasila
Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang
saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita
berbicara tentang sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu
dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah
konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup
dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang
Nilai-Nilai Pancasila dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-
undangan yang telah ada, baik itu ketetapan, keputusan, kebijakan
pemerintah, program-program pembangunan dan peraturan-peraturan
lain yang pada hakikatnya merupakan penjabaran nilai-nilai dasar
Pancasila.
