Lembaga-lembaga negara Indonesia meliputi lembaga legislatif (MPR, DPR dan DPD), eksekutif (Presiden), yudikatif (MA dan MK), serta lembaga inspektif (BPK) dan moneter (BI). Masing-masing lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Kelompok 2
Tugas Kelompok 1.1

2. DISUSUN OLEH :
Siswa SMA Negeri 1 Surakarta
Tahun Pelajaran 2016 /2017
Kelas X MIPA 6
Kelompok 2

3. Anggota :
– Akbar Maulana Ardhana ( X MIPA 6 / 02 ) ( MPR dan DPR )
– Ariq Ridhwan Arya Putra ( X MIPA 6 / 06 ) ( BI )
– Qonitah Zalfa Pramayudhana ( X MIPA 6 / 24 ) ( KY dan BPK )
– Ulayya Farah Bittari ( X MIPA 6 / 32 ) ( MA dan MK )
– Yuyun Nita Sari ( X MIPA 6 / 34 ) ( DPD dan Presiden )

4. LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ( SETELAH AMANDEMEN )
UUD RI 1945
Kekuasaan Legislatif
( MPR, DPR, dan DPD )
Kekuasaan Eksekutif
( Presiden, Wapres, dan
Menteri Kabinet )
Kekuasaan Yudikatif
( MA, MK, dan KY )
Kekuasaan Inspektif
( BPK )
Kekuasaan Moneter
( BI )

5. Kekuasaan Legislatif
• Merupakan kekuasaan yang membuat dan membentuk Undang-
Undang.
• Lembaga Legislatif di Indonesia :
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Dewan Perwakilan
Rakyat
Dewan Perwakilan
Daerah

6. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (
MPR )
Dasar Hukum MPR :
• Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :
“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terpilih melalui pemilihan umum
dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.”
• Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi :
“Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun.”
• Pasal 2 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi :
“Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara
terbanyak.”
• Pasal 3 UUD 1945.

7. TUGAS DAN WEWENANG MPR
• Mengubah serta menetapkan UUD. ( Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 )
• Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu
dalam sidang paripurna MPR. ( Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 )
• Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika melangar
UUD 1945. ( Pasal 3 Ayat (3) UUD 1945 )

8. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR )
Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat :
 Pasal 19 ayat (1), (2), (3), yang berbunyi :
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
 Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :
“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”
 Pasal 21 UUD 1945, yang berbunyi :
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-
undang”

9. Dasar Hukum DPR
 Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD RI 1945,
 Pasal 22 ayat (2) UUD RI 1945,
 Pasal 23 ayat (2) UUD RI 1945,
 Pasal 22D ayat (3) UUD RI 1945,
 Pasal 22E ayat (2) UUD RI 1945,
 Pasal 24B ayat (3) UUD RI 1945,
 Pasal 24A ayat (3) UUD RI 1945,
 Pasal 14 ayat (2) UUD RI 1945,
 Pasal 11 ayat (2) UUD RI 1945.

10. Tugas dan Wewenang DPR
Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:
 Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas). ( Pasal 72 UU no. 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, dan DPD )
 Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU). ( Pasal 20A ayat (1) dan
ayat (2) UUD RI 1945 )
 Menerima RUU yang diajukan oleh DPD. ( Pasal 72 UU no. 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, dan DPD )
 Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. ( Pasal 71 UU no. 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD )
 Menetapkan UU bersama dengan Presiden ( Pasal 20 ayat (4) UUD RI 1945 )
 Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan
Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU. ( Pasal 71 UU no. 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, dan DPD )

11. Terkait dengan fungsi anggaran dan pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:
 Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden). ( Pasal
71 UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD )
 Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak,
pendidikan dan agama. ( Pasal 71 UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan
DPD )
 Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. ( Pasal 72 UU no. 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, dan DPD )
 Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara. ( Pasal 72 UU
no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD )
 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan
pemerintah. ( Pasal 72 UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD )
 Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. (
Pasal 71 UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD )
Tugas dan Wewenang DPR

12. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )
Dasar Hukum Dewan Perwakilan Daerah :
■ Pasal 22C ayat (1), (2), (3), UUD RI 1945
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi
melalui pemilihan umum. ***)
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya
sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak
lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam
setahun.***)
■ Pasal 22D UUD 1945

13. Tugas danWewenang DPD
■ Mengajukan RUU dan melakukan pengawasan yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan & pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan
daerah. ( Pasal 22D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 )
■ Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan
Pemeriksa Keuangan. ( Pasal 249 UU no. 17Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
dan DPD )
■ Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU pajak,
pendidikan dan agama. ( Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 )

14. KEKUASAAN EKSEKUTIF
• Merupakan kekuasaan yang menjalankan Undang-Undang dan menjalankan
pemerintahan negara.
• Kita akan membahas salah satu lembaga eksekutif di Indonesia, yaitu :
Presiden

15. PRESIDEN
Dasar Hukum Presiden :
• Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar.”
• Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi :
“Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”
• Pasal 7 UUD 1945, yang berbunyi :
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

16. TUGAS PRESIDEN
Menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU.

17. WEWENANG PRESIDEN
Kewenangan Presiden Republik Indonesia
Kepala Negara
Kewenangan Presiden Republik Indonesia
Kepala Pemerintahan
a. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas TNI. (Pasal
10 UUD RI 1945)
b. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjajian dengan negara lain atas persetujuan DPR.
(Pasal 11 ayat (1) UUD RI 1945)
c. Membuat perjanjian internasional atas persetujuan
DPR. (Pasal 11 ayat (2) UUD RI 1945)
d. Menyatakan keadaan bahaya. (Pasal 12 UUD RI
1945)
e. Mengangkat duta dan konsul atas pertimbangan
DPR. (Pasal 13 ayat (1) dan (2) UUD RI 1945)
a. Memegang kekuasaan pemerintahan. (Pasal 4 ayat
(1) UUD RI 1945)
b. Mengajukan rancangan Undang-Undang kepada
DPR. (Pasal 15 ayat (1) UUD RI 1945)
c. Menetapkan peraturan pemerintah. (Pasal 5 ayat (2)
UUD RI 1945)
d. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
(Pasal 17 ayat (2) UUD RI 1945)
e. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti Undang-Undang dalam kegentingan yang
memaksa. (Pasal 22 ayat (1) UUD RI 1945)

18. KEKUASAAN YUDIKATIF
• MERUPAKAN KEKUASAAN YANG MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG
DEMI HUKUM DAN KEADILAN.
• LEMBAGA YUDIKATIF DI INDONESIA :
Mahkamah
Agung
Mahkamah
Konstitusi
Komisi
Yudisial

19. Mahkamah Agung
Dasar hukum lembaga negara Mahkamah Agung antara lain :
 Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945, yang berbunyi :
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilanmiliter, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”
 Pasal 24A ayat (1) UUD RI 1945, yang berbunyi :
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang
lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

20. Tugas dan Wewenang MA
 Mengadili pada tingkat kasasi. ( Pasal 24A ayat (1) UUD RI 1945 )
 Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap
undang-undang. ( Pasal 24A ayat (1) UUD RI 1945 )
 Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan
grasi dan rehabilitasi. ( Pasal 14 ayat (1) UUD RI 1945 )

21. MAHKAMAH KONSTITUSI
Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain :
• Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945, yang berbunyi :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberika oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan
memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
• Pasal 24C ayat (2) UUD RI 1945, yang berbunyi :
“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar.”

22. TUGAS DAN WEWENANG MK
• Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD. ( Pasal 24C ayat (1) UUD 1945)
• memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD. ( Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 )
• memutuskan pembubaran partai politik. ( Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 )
• memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ( Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 )
• Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UUD. ( Pasal 24C ayat (2) UUD
1945)
• menerima pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/ Wakil Presiden dari DPR untuk
ditindak lanjut jika syaratnya sudah terpenuhi ( Pasal 7B ayat (3) UUD RI 1945 )

23. Komisi Yudisial
Dasar Hukum Komisi Yudisial :
Pasal 24B ayat (1) UUD RI 1945, yang berbunyi :
“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

24. Tugas dan Wewenang KY
• Mengusulkan pengangkatan hakim agung. ( Pasal 24B ayat (1)
UUD 1945 )
• Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim. ( Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 )

25. Kekuasaan Inspektif
 Merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab tentang keuangan negara.
 Lembaga Inspektif di Indonesia :
Badan Pemeriksa Keuangan

26. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )
Dasar Hukum Badam Pemeriksa Keuangan :
 Pasal 23E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.
 Pasal 23F ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
 Pasal 23G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Tugas dan Wewenangnya :
“Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan
negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil
pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat
penegak hukum. (Pasal 23E UUD RI 1945)”

27. Kekuasaan
Moneter
Merupakan kekuasaan yang menetapkan
dan melaksanakan kebijakan moneter,
mengatur, dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran, serta memelihara
kestabilan nilai rupiah.
Lembaga Moneter di Indonesia :
Bank Indonesia

28. Bank Indonesia
( BI )
Dasar Hukum Bank Indonesia :
Pasal 23D UUD RI 1945, yang berbunyi :
“ Negara memiliki suatu bank sentral yang
susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung
jawab, dan independensinya diatur dengan
Undang-Undang”

29. Tugas dan
Wewenang BI
Tugas Bank Indonesia :
 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. (Pasal 8 UU no. 23
Tahun 1999 tentang BI)
 Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. (Pasal 8 UU no.
23Tahun 1999 tentang BI)
 Mengatur dan mengawasi bank. (Pasal 8 UU no. 23Tahun 1999 tentang
BI)
Wewenang Bank Indonesia :
 Kewenangan memberikan izin (right to license ) tatacara perizinan dan
pendirian suatu bank.
 Kewenangan untuk mengatur (right to regulate) kegiatan perbankan
untuk menciptakan perbankan sehat dan mampu memenuhi jasa
perbankan yang diinginkan.
 Kewenangan untuk mengawasi (right to control) bank melalui
pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
 Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction),
terhadap bank yang menyalahi aturan.

30. SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Wassalamualaikum Wr. Wb.