Dokumen tersebut membahas tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan pada 2015. Ia menjelaskan tantangan dan peluang UMKM Indonesia dalam MEA, termasuk perlunya peningkatan daya saing produk UMKM, akses pasar, dan kerjasama antar lembaga untuk mempersiapkan UMKM menghadapi MEA.

1. Pengantar Bisnis
Masyarakat Ekonomi ASEAN

2. Kelompok 3
 Nama Anggota :
 1. Hilmiyah Ridwan (J3N114052)
 2. Sintya M. (J3N114039)
 3. Siti Aisyah (J3N114044)

3. Latar Belakang
 Kerjasama ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan
komunitas ekonomi ASEAN sebagai suatu integrasi
ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya
saing tinggi.
 MEA yang akan diberlakukan pada Desember 2015,
bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,
kemajuan sosial dan pengembangan budaya

4. Tinjauan Pustaka
 ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) disepakati 1992,
mulai diterapkan tahun 2002 dan Januari 2010 ASEAN-6
menghapus seluruh tariff pada kategori “Inclusion List”
 Kerangka kerjasama perdagangan barang, jasa dan investasi
telah berjalan sejak 1990-an: CEPT-AFTA 1992; ASEAN
Framework Agreement on Services (AFAS, 1995) dan ASEAN
Investment Area (1998)
 Target 2020 dipercepat menjadi 2015 pada ASEAN Summit
bulan Januari 2007

6. 4 Hal Yang Harus Diantisipasi
Dalam ASEAN Economic Community:
 implementasi AEC berpotensi menjadikan Indonesia sekedar pemasok energi
dan bahan baku bagi industrilasasi di kawasan ASEAN, sehingga manfaat yang
diperoleh dari kekayaan sumber daya alam mininal.
 melebarnya defisit perdagangan jasa seiring peningkatan perdagangan
barang.
 Ketiga, implementasi AEC juga akan membebaskan aliran tenaga kerja
sehingga harus mengantisipasi dengan menyiapkan strategi karena potensi
membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) akan berdampak pada naiknya
remitansi TKA yang saat ini pertumbuhannya lebih tinggi daripada remitansi
TKI. Akibatnya, ada beban tambahan yaitu dalam menjaga neraca transaksi
berjalan dan mengatasi masalah pengangguran.
 Keempat, implementasi AEC akan mendorong masuknya investasi ke Indonesia
dari dalam dan luar ASEAN.

7. Posisi Indonesia di Dunia
 Negara demokratis terbesar ketiga di dunia setelah India, USA;
 Ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan 240 juta penduduk;
 Pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia (4,5%) setelah RRT dan India;
 Pendiri (dan “pemimpin”) ASEAN;
 Anggota G-20;
 Anggota APEC;
 Ketua G-33 WTO;
 Chairmanship ASEAN 2011.

8. Posisi UMKM
 Peranan strategis UMKM:
Di Indonesia (BPS-2009):
 Jumlahnya 52,76 juta unit (99,9%);
 Kontribusi dalam PDB 56,92%;
 Kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja 97,30%.
Di ASEAN:
 Lebih dari 96 % perusahaan di ASEAN adalah UMKM;
 Kontribusi dalam PDB 30-57%;
 Kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja 50-98%

9. Permasalahan UMKM:
 Iklim berusaha belum kondusif (un fair business practices)
 Keterbatasan akses pasar
 Rendahnya produktivitas (teknologi rendah)
 keterbatasan akses kredit dari bank
 Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan

10. Peluang Ekonomi Asean Bagi Umkm
 Globalisasi ekonomi terutama konteks implementasi MEA dapat menciptakan
peluang pasar bagi produk UKM. Pasar ASEAN sebesar 600 juta, dengan jumlah
kelas menengah yang semakin meningkat. Menurut catatan Asian
Development Bank (ADB), kelas-menengah ASEAN berjumlah 24% pada 2010
akan meningkat menjadi 65% pada 2030.
 Potensi pengembangan industri nasional dan mendorong Indonesia sebagai
production base di kawasan dengan ditopang pasar domestik yang besar,
penduduk usia muda/produktif, investasi yang meningkat dan sumber daya
alam yang besar.
 Perdagangan intra-ASEAN cenderung meningkat, tetapi porsinya masih relatif
kecil (25%).

11.  Keunggulan produk KUKM (memiliki keunikan/nilai seni tinggi berbasis
kebudayaan lokal, handmade) dan telah memenuhi standar kualitas (Eropa
Timur, UEA, & China peluang pasar untuk produk kerajinan).
 Dukungan kebijakan pemerintah/lintas terkait (Hulu: peningkatan daya saing
produk (diklat, sertifikasi produk, penguatan branding, dll) dan Hilir : promosi
& pemasaran melalui fasilitasi pameran, temu bisnis, konsolidasi kargo)
 Semakin terbukanya peluang kerjasama ekonomi bilateral, kawasan,
regional.

12. TANTANGAN:
PEMASARAN & JARINGAN USAHA PRODUK UMKM
PRODUK:
TANTANGAN
a) Persepsi terhadap peluangMEA
terbatas dan memandang besarnya pasar
domestik yang mendorong pelaku usaha
memprioritaskan pemenuhan kebutuhan
pasar tersebut;
b) Kapasitas daya saing pelaku dan tenaga
kerjanya; c) kemampuan UMKM agar
mampu memanfaatkan fasilitas sumber
daya yang ada.
a) Kualitas dan standardisasi;
b) su global (green product,
HACCAP); c) Kreativitas dan
inovasi (nilai budaya, hand
made, sentuhan teknologi);
d) Characteristic global/
sesuai selera pasar
PELAKU UMKM
INFRASTRUKTUR/
SARANA-PRASARANA
Ketersediaan dam Kualitas
infrastruktur/sarana serta prasarana
pemasaran yang lebih baik
KEBIJAKAN/REGULASI
Harmonisasi kebijakan/regulasi
yang mendukung pelaku usaha
dalam peningkatkan daya saing
dan pengembangan bisnisnya.

13. ARAH KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KUKM
(2010-2014)
 1. Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi
dan UKM
 2. Peningkatan Akses Sumber daya Produktif
 3. Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi
dan UKM
 4. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UKM
 5. Penguatan Kelembagaan Koperasi

14. STRATEGI INDONESIA MENGHADAPI MEA 2015
 1. Pengamanan Pasar Produk Dalam Negeri
 Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari negara mitra FTA.
 Tindakan pengamanan produk dalam negeri dan pengawasan terhadap barang beredar dan
jasa.
 2. Penguatan Daya Saing Global
 Ditetapkan UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
 Menyusun peta logistik dan pasar dalam negeri untuk komoditas strategis dan unggulan ekspor
 3. Penguatan Ekspor
 Promosi Pariwisata, Perdagangan dan Investasi
 Program Pengembangan Produk dan Akses Pasar melalui penciptaan brand,
identifikasi potensi ekspor, dan pengemb produk

15. Kesimpulan
 Keterbukaan integrasi ekonomi ASEAN mengisyaratkan
perlunya upaya sinergi, kerjasama dan aktualisasi
komitmen yang komprehensif, sehingga Koperasi dan UKM
memperoleh manfaat dengan diberlakukannya MEA 2015.
 Forum ini perlu dilakukan secara berkesinambungan
sebagai langkah untuk mengkonsolidasikan komitmen dan
sumberdaya dari Pemerintah (pusat dan daerah) serta
stakeholders/pemangku kepentingan sesuai tupoksi dan
peraturan perundang-undangan untuk pembangunan UKM
yang berdaya saing menuju MEA 2015.

16. Saran
 Program Reformasi Birokrasi
 Program peningkatan daya saing oleh masing-masing Departemen Pembina
Sektor (Industri, Koperasi dan UKM, Pertanian, Perikanan, Kehutanan)
 Koordinasi dan Konsultasi antara instansi pemerintah dan dengan dunia usaha
secara reguler komunikasi yang intensif antara pemerintah dan pelaku usaha
dalam rangka membenahi infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung
pelaku usaha meningkatkan dayasaingnya di pasar ASEAN maupun non ASEAN

17. Terima Kasih