Dokumen tersebut membahas mengenai upaya peningkatan daya saing UMKM di Indonesia melalui penerapan kehalalan produk, sertifikasi, dan hak kekayaan intelektual. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain pentingnya sosialisasi penerapan standar halal dan hak kekayaan intelektual bagi UMKM, serta fasilitasi pemerintah dalam membantu UMKM memperoleh sertifikasi.

1. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI
Disampaikan Pada Acara:
Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan Dikmas dengan
Lintas Sektor dan Lembaga
Makasar 13 Mei 2014

2. 1. UMKM merupakan segmen pelaku usaha yang
sangat besar dan tersebar diseluruh wilayah di
semua sektor usaha
2. UMKM merupakan penyedia kesempatan kerja
(97,33%)
3. Kontribusi UMKM dalam PDB nasional (53,6%),
ekspor non migas (20%) dan investasi fisik (46,9%)
sangat signifikan
4. UMKM meberikan pelayanan ekonomi luas,
internasional pemerataan yang efektif. Sumber
pengembangan inovasi dan pesemaian wirausaha
baru

3. Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah
STATISTIK UNIT USAHA DI INDONESIA
Jumlah Unit Usaha mencapai 53,8 juta atau 99,9 % dari total unit usaha
yang ada
2
MENENGAH
42.631 Units
0,08%
KECIL
573.601 Units
1,06%
BESAR
4.838 Units
0,008 %
MIKRO
53,20 Million Units
98,85 %
GDP: USD 385.154
Million (57,12%)
Investment:
USD 71,1 Billion
(52,89%)
Export:
USD 18.02
Billion(17,02%)

4. UU No. 20/2008 ttg UMKM
Usaha Besar:
• Asset > Rp 10 Milyar (US$ 952.380)
• Volume Usaha/Tahun > Rp.50 Milyar (US$ 4.761.904)
Usaha Menengah:
• Asset Maksimum Rp 10 Milyar (US$ 952.380)
• Volume Usaha Maksimum /Tahun Rp.50 Milyar (US$
4.761.904)
Usaha Kecil :
• Asset Maksimum Rp 500 Juta (US$ 47.619)
• Volume Usaha Maksimum /Tahun Rp.2,5 Milyar (US$
238.000)
Usaha Mikro
• Asset Maksimum Rp 50 Juta (US$ 4.760)
• Volume Usaha Maksimum /Tahun Rp.300 Juta (US$
28.570)
KRITERIA UMKM
Usaha Mikro
3

5.  Ide bisnis berasal dari lingkungan sosial dalam strata famili,
sanak atau kerabat.
 Pemupukan modal awal dari tabungan pribadi, atau kredit
usaha kecil
 Memiliki konsumen target yang spesifik dan bersifat lokal.
 Fasilitas kantor, dan alat usaha yang terbatas
 Pasar yang sempit dan kompetitif
 Sedikit budget untuk inovasi, edukasi SDM, riset dan
pengembangan produk, dan promosi/iklan.
 Kecenderungan mengikuti trend pasar (market driven)

6. 1
• ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Kesepakatan 6 negara ASEAN
ditandatangani bulan Januari 1992.
• Tujuan : mengintegrasikan ekonomi ASEAN ke dalam satu dasar
produksi dan menciptakan pasar regional, yang akan ditempuh
melalui penghapusan tariff intra-regional dan batasan non-tariff
sehingga ASEAN menjadi :
- Pasar tunggal (single market dan production base) barang, jasa,
pekerja terampil, dan modal  Bebas bergerak tanpa hambatan.
- Kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (kebijakan
persaingan regional, IPR action plan, pengembangan infrastruktur,
TIK, pajak, pengembangan UKM).
- Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata a.l.
Melalui pengembangan UKM.
• Tahun 2015 : jadwal berlakunya AEC (ASEAN Economic Community)
atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

7. STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM INDONESIA
:
1. Peningkatan Mutu Produk
2. Penerapan Sertifikasi Produk
3. Penggunanan Teknologi Informasi
4. Penerapan Teknologi Tepat Guna
5. Promosi untuk menembus pasar internasional.
7

8. 1. Penerapan SNI
2. Penerapan ISO
3. Penerapan GMP = Good Manufacturing Product

9. 1. Penerapan Produk Halal
2. Penerapan HKI (Merek, Paten, Hak Cipta, Desain
Industri)
PENERAPAN SERTIFIKASI PRODUK

10. 1. Penerapan Bio Gas
2. Penerapan Teknologi Sabut Kelapa
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

11. PENERAPAN KEHALALAN PRODUK

12. 1. PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan
2. UU RI No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. UU RI No 7 tahun 1996 tentang Pangan.
4. UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
Dasar Hukum Penerapan Kehalalan Produk

13. Sisi Konsumen
 Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim perlu
dilindungi dari konsumsi dan penggunaan produk-
produk non halal.
 Tingginya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi
dan mendapatkan produk-produk yang bersih, sehat
dan halal.
 Sesuai perintah agama Islam, mengkonsumsi makanan
yang Halal dan Thayib adalah suatu Kewajiban bagi
kaum Muslimin.
 Banyak produk olahan yang dikonsumsi manusia dapat
diolah dari bahan diharamkan untuk umat muslim.
Contoh: (dari hewan babi dapat dibuat berbagai bahan
untuk produk olahan.)

14.  Indonesia mempunyai 12 Juta pelaku usaha
yang menggeluti industri makanan dan
minuman, 99% diantaranya termasuk kategori
industri berskala UMKM dengan total omset
2010 diperkirakan menembus Rp. 600 Triliun.
 Dalam 5 tahun terakhir pemerintah
menargetkan industri makanan dan minuman
nasional tumbuh rata 28% per tahun.
 Sektor Makanan dan minuman sebagai salah
satu industri prioritas untuk dikembangkan.
Isu Strategis Penerapan Halal

15.  Upaya menumbuh kembangkan
kesadaran KUKM tentang pentingnya
produk Halal.
 Mewujudkan produk lokal menjadi
unggulan di daerahnya dan memenuhi
standar jaminan produk halal.
 Mengantisipasi membanjirnya produk luar
yang telah berlabel halal.

16.  Undang-Undang Sistem Jaminan Halal
segera akan diberlakukan (saat ini sedang
dibahas di DPR).
 Keterbatasan UKM dari sumber daya
manusia dan keuangan.
 Produk Halal sangat berpotensi untuk
dikembangkan agar bisa berperan di
pasar global.

17.  Indonesia mempunyai standar kehalal produk
yang handal dan mendapat pengakuan
internasional.
 Indonesia mendapat pesaing dari negara
negara non muslim, yang telah terlebih
dahulu mengantisipasi pasar halal, yaitu
Jepang, Singapura, AS serta Inggris sudah
lebih dulu mengekspor produk halal mereka
ke negara-negara muslim yang menurut
penilaian mereka pasar di negara muslim
sangat potensial.
 Halal bisa diterima oleh masyarakat muslim
maupun non-muslim, yang menjadikan
integritas dan kualitas sebagai lifestyle.

18.  Memperoleh kemudahan dalam melakukan
expor ke negara-negara yang menerapkan
kehalalan produk (khosier).
 Produk ‘lebih menjual’ di pasar karena
memungkinkan untuk melakukan inovasi dan
kreatifitas.
 Produsen dapat melakukan ekspansi pasar
lebih luas.
 Mendorong kegiatan bisnis pelaku usaha.
 Label halal merupakan aset perusahaan.

19.  Mengidentifikasi potensi UKM yang potensial untuk
difasilitasi (bimtek maupun fasilitasi Sertifikasi)
 Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang pentingnya
penerapan kehalalan produk bagi UKM.
 Memfasilitasi pendampingan kepada UKM baik dalam
rangka pengurusan Sertifikasi Halal maupun dalam
pemasaran produk-produk Halal ke Pasar yang lebih
luas/ekspor.
 Memfasilitasi bantuan untuk mendapatkan Sertifikasi Halal.
 Optimalisasi dan sinergi dalam penerapan Sertifikasi Halal
bagi UKM agar lebih efektif dan efisien dengan
Lembaga/Instansi Pemerintah terkait (Dinkes, Kemenag, LP
POM-MUI, Badan POM, Kemenperin, Kemendag).

20. Fasilitasi Kementerian KUKM dalam Penerapan Halal
(2002 s/d 2014)
1. Sosialisasi dan Pendampingan bagi 1500 UKM yang
tersebar di 23 Provinsi.
2. Fasilitasi Pendaftaran Sertifikat Halal bagi 1500
UKM yang tersebar di 23 Propinsi.

23.  Hak Cipta, untuk karya seni dan sastra
 Hak Paten, untuk karya dibidang teknologi (invensi)
 Hak Merek, untuk simbol, logo atau penanda didunia perdagangan
barangdan jasa (termasuk Indikasi Geografis)
 Hak Desain Industri, untuk karya desain 3 dimensi dibidang seni,
teknologi, dan industri
 Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, untuk karya di bidang Integrated
Circuit (IC), atau microchip
 Hak Pemulia Tanaman, untuk karya berupa varietas baru tanaman
 Hak Rahasia Dagang, untuk karya yang tercakup pada informasi
rahasia,resep, dan teknik pembuatan suatu barang atau jasa di dunia
perdagangan dan industri
Setiap ketujuh jenis Hak Kekayaan Intelektual diatas diatur dalam
Undang-Undang (Lihat dan unduh 7 Undang-Undang HKI dari
www.dgip.go.id.)

24.  Menjalin hubungan inter-personal dengan
konsumen dengan jalan membuat ciri dan
identitas produk
 Meningkatkan bonafiditas produk
 Menumbuhkan iklim kompetisi yang sehat,
berupa perlombaan untuk saling memacu
kualitas produk melalui inovasi-inovasi
 Kepastian hukum dan hak bagi hasil karya
atau produk pelaku UMKM

35.  Antusiasme keingintahuan bagi para pelaku UKM di setiap
daerah tentang HKI khususnya tentang merek dan hak
cipta cukup tinggi.
 Banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan merek dan hak
cipta yang belum dipahami secara mendalam oleh para
pelaku UKM.
 Kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek dan hak cipta
meningkat, hal tersebut terlihat dari antusiasme para UKM
selama menghadiri kegiatan sosialisasi.

36.  Tingkat pemahaman yang belum maksimal bagi
para pelaku UKM.
 Terkait dengan pendaftaran merek melalui Indikasi
Geografis (IG), para UKM bahkan Pemda setempat
belum mengetahui proses dan informasi mengenai
hal ini.
 Terbenturnya permasalahan dana/biaya bagi para
UKM dalam rangka memasarkan produknya secara
nasional maupun ekspor padahal produknya layak
untuk itu.