Dokumen ini membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mencakup struktur, fungsi, dan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, termasuk amandemen, hubungan negara dengan warga negara, serta pokok-pokok pikiran dalam pembukaannya. UUD 1945 berfungsi sebagai norma hukum yang mengikat dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, serta sejalan dengan cita hukum dan moral bangsa. Selain itu, dijelaskan juga proses perubahan UUD dan posisi pembukaan UUD yang dianggap fundamental untuk identitas dan keberadaan negara Indonesia.

2. Kelompok 4
Anggota :
Ulvatun nasikhah
Siti rahmawati
Andung cahya utami
nurul khotimah

3. UNDANG UNDANG DASAR 1945

4. Pengertian UUD 1945
Naskah awal, yang terdiri dari:
 Pembukaan UUD 1945
 Batang tubuh UUD 1945
Terdiri dari: 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan dan
2 ayat aturan tambahan. Dan berisi 2 bagian pokok, yaitu:
1. Sistem Pemerintahan Negara
2. Hub. Negara dengan warga negara dan penduduk
Indonesia.
 Penjelasan UUD 1945
Amandemen UUD 1945 yang ditetapkan MPR-RI

5. KEDUDUKAN UUD 1945
Hukum Dasar tertulis
1. Sebagai norma hukum
- UUD 1945 bersifat mengikat.
- Berisi norma-norma
2. Sebagai hukum dasar
- UUD 1945 merupakan sumber hukum
- Sebagai alat kontrol
Hukum Dasar tidak tertulis : Konvensi

6. SIFAT UUD 1945
• Singkat
1. UUD 1945 hanya memuat sebanyak 37
pasal.
2. UUD 1945 memuat aturan-aturan poko saja.
• Supel (elastis)
1. Dapat berkembang sesuai dengan
perkembangan zaman.
2. Aturan yang menyelanggarakan aturan pokok
diserahkan kepada UU yang lebih mudah cara
membuat, merubah dan mencabutnya.

7. FUNGSI UUD 1945
• Mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun,
dibagi dan dilaksanakan.
• Menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak
dan kewajiban negara, aparat negara dan warga
negara.

8. Makna pembukaan UUD 1945
• Merupakan sumber motivasi dan perjuangan
serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai
tujuan nasional.
• Merupakan sumber cita hukum dan moral yang
ingin ditegakkan.
• Mengandung nilai-nilai :
- Universal
- Lestari

9. Makna alinea-alinea dalam pembukaan UUD 1945
• Alinea Pertama
- Mengungkapkan suatu dalil obyektif, bahwa
penjajahan tidak sesuai dengan perikeadilan dan
perikemanusiaan.
- Mengungkapkan pernyataan subyektif, yaitu aspirasi
bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari
penjajah.
• Alinea Kedua
- Mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia,
yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil dan
makmur.
- Menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman
penilaian.

10. • Alenia ketiga
 memuat motivasi spiritual yang luhur dan
merupakan pengukuhan atas proklamsi
kemerdekaan
Menunjukan ketakwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
• Alenia keempat

11. Pokok-pokok Pikiran Dalam
Pembukaan UUD 1945
• Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah
darah Indonesia berdasarkan Persatuan (Sila III
Pancasila).
• Negara mewujudkan Keadilan Sosial (Sila V
Pancasila).
• Negara yang Berkedaulatan Rakyat (Sila IV
Pancasila).
• Ketuhanan YME dan Kemanusiaan yang adil dan
beradab (Sila I dan II Pancasila).

12. Hubungan Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan
UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945
• Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945.
• Suasana kebatinan UUD 1945 serta Cita Hukum
UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh dasar
falsafah Pancasila.

13. Tujuh Kunci Pokok sistem
Pemerintahan Negara RI
• Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
• Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum
dasar), tidak bersifat absolutisme.
• Kekuasaan negara yang tertinggi dilaksanakn MPR.
• Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara
yang tertinggi di bawah MPR.
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
• Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri
negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
• Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

14. Kelembagaan Negara
• Lembaga tertinggi negara adalah MPR, pemegang dan
pelaksanaan kedaulatan rakyat.
• Lembaga tinggi negara
- Presiden, sebagai kepala pemerintahan, sebagai
kepala negara dan mendataris MPR.
- DPR, sebagai wakil rakyat yang memili fungsi
legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- DPA, sabagai penasihat presiden.
- BPK, sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan
negara.
- MA, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.

15. Hubungan Negara Dengan Warga Negara
dan HAM Menurut UUD 1945
• Menurut UUD 1945, hubungan negara dengan warga
negara erat kaitannya dengan hak asasi manusia.
• Warga negara ialah orang-orang Indonesia dan orang-
orang lain yang bertempat tinggal di Indonesia, meyakini
Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada
negara RI.
• Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
• Ikatan seseorang yang menjadi warga negara
menimbulkan suatu hak dan kewajiban.

16. Lambang-lambang Persatuan
Indonesia
• Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah
Putih.
• Bahasa negara adalah Bahasa Indonesia.
• Lambang negara adalah Garuda Pancasila, dengan
semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.
• Lagu Kebangsaan negara Indonesia adalah
Indonesia Raya.

17. Perubahan UUD 1945
• Untuk merubah UUD 1945 sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota
MPR harus hadir.
• Putusan diambil dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota yang hadir.

18. Kedudukan Aturan Peralihan Dan
Aturan Tambahan
• Dengan dikukuhkannya Dekrit Presiden 5Juli
1959, tentang berlakunya kembali UUD 1945,
pasal-pasal Aturan Peralihan dan Aturan
Tambahan tidak berlaku lagi.
• Kecuali Pasal II aturan Peralihan yang berbunyi :
Segala badan negara dan peraturan yang ada
masih langsung berlaku, selama belum diadakan
yang baru menurut UUD ini.

19. PEMBUKAAN
UUD 1945

20. Sejarah Pembukaan UUD 1945
• Pembukaan UUD 1945 (18 Agutus 1945)
sebelumnya bernama Piagam Jakarta (22 Juni
1945)
• Piagam Jakarta (Jakarta Charter) merupakan
naskah Pernyataan Kemerdekaan (Declaration
of Independence)
• Piagam Jakarta pada saat Indonesia Merdeka
tidak dibacakan, karena perubahan politik,
yaitu; Jepang menyerah pada Sekutu tanggal
14 Agustus 1945

21. Isi/Makna Alinea-Alinea
Pembukaan
• Alinea Pertama
– Kemerdekaan adalah hak asasi semua bangsa
– Penjajahan merupakan pengingkaran terhadap
hak asasi tersebut dan harus dihapuskan karena
tidak adil dan manusiawi
– Kemerdekaan adalah hak kodrat (alamiah) sebagai
karunia Tuhan
– Para penjajah secara moral harus melepaskan
semua jajahannya

22. Alinea Kedua
• Sebagai bangsa yang terjajah, bangsa
Indonesia berjuang untuk memperoleh
Kemerdekaan
• Perjuangan Bangsa Indonesia untuk
memperoleh Kemerdekaan telah mendekati
harapan.
• Kemerdekaan bertujuan untuk menjadi
bangsa yang merdeka (bebas), bersatu,
berdaulat (mandiri), adil dan makmur.

23. Alinea Ketiga
• Kemerdekaan diperoleh semata-mata bukan
sebagai hasil perjuangan, tetapi lebih dari itu
merupakan karunia Tuhan
• Kemerdekaan merupakan cita-cita luhur/
mulia manusia Indonesia sebagai makhluk
bebas
• Pernyataan sebagai bangsa yang merdeka dan
bebas dari penjajahan.
• Bangsa Indonesia adalah bangsa yang relijius,
mengakui kekuasaan Tuhan.

24. Alinea Keempat
• Tujuan Negara setelah Kemerdekaan
–Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia
–Memajukan kesejahteraan umum
–Mencerdaskan kehidupan bangsa
–Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial

25. Indonesia yang merdeka itu adalah
negara kontitusional, adanya UUD
• Dasar Negara yang merdeka itu adalah
PANCASILA
– Ketuhanan yang Maha Esa
– Kemanusiaan yang adil dan beradab
– Persatuan Indonesia
– Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
– Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

26. Skema Isi Alinea Pembukaan
• ALINEA PERTAMA
• Alasan Merdeka
• ALINEA KEDUA
• Perjuangan untuk Merdeka
• ALINEA KETIGA
• Pernyataan sebagai bangsa Merdeka
• ALINEA KEEMPAT
• Tujuan Merdeka

27. Pembukaan sebagai landasan tertib
hukum (rechtsorde/legal order)
• Adanya subjek atau penguasa pembuat peraturan hukum
(Pemerintah Indonesia)
• Adanya satu kesatuan asas kerohanian yang mendasari
peraturan hukum (Pancasila)
• Adanya satu kesatuan wilayah/daerah berlakunya hukum
(Seluruh Tumpah Darah Indonesia)
• Adanya satu kesatuan waktu berlakunya peraturan
hukum (Kemerdekaan kebangsaan Indonesia,
pengesahaan UUD oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945,
setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

28. Pembukaan sebagai
Staatsfundamentalnorm (Pokok Kaidah
Fundamental Negara - PKFN)
• PKFN adalah norma dasar sebagai landasan
berdirinya suatu negara, syarat-syarat PKFN;
– Dibuat oleh pembentuk negara – PPKI
– Memuat tujuan negara – 4 tujuan negara
– Adanya ketentuan bagi UUD/konstitusi
– Adanya asas politik - kedaulatan rakyat
(demokrasi)
– Adanya asas kerohanian atau falsafat negara -
Pancasila

29. Pembukaan tidak perlu diubah
• Argumentasi yang melandasinya
–Historis, pembukaan adalah pernyataan
kemerdekaan.
–Yuridis, Tap No. XX/MPRS/1966
–Filosofis, alinea-alinea pembukaan sarat
makna filsafat kehidupan sebagai manusia
bermartabat

30. TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966
• Hakikat dan kedudukan Pembukaan kuat,
berkedudukan terlekat pada kelangsungan hidup
negara Proklamasi 17 Agusutus 1945, dan tidak
dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil
Pemilihan Umum, oleh karena itu mengubah
Pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya sama halnya
dengan pembubaran Negara.