Download to read offline
MATERI PKN KELAS X.pptx
- 1. PKN KELAS X JUSMADONA BAB 4 HUBUNGAN STRUKTURAL& FUNGSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
- 2. A. Desentralisasi atauotonomi daerah dalam konteks NKRI 1. Latar belakang pelaksanaan otonomi daerah a. Tercantum dalam UUD RI 1945 b. Pembukaan UUD RI Alinea ke -4
- 3. Bunyi alinea k4 sebagaiTujuan negara • Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteran umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4. Otonomi yang diselenggarakandalam NKRI setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: • Keragaman bangsa yang berbeda-beda • Wilayah indonesia yang berupa kepulauan dan luas penyelenggaraan dengan kondisi yang berbeda-beda • Pancasila dan UUD RI 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang demokratis • Efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, dikarenakan banyaknya penduduk yang beragam
- 5. 2. Desentralisasi • A.Pengertian ‘’DE’’ berasal dari bahasa latin =lepas ‘’centerum’’ yang berarti =pusat Jadi bisa disimpulan desentralisasi adalah terlepas dari pusat Ada 3 pengertian dari dari anglo saxon, kontinental, UU RI
- 6. Anglo saxon • Desentralisasisebagai sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik dari pejabat yang ada di daerah maupun kepada berbagai badan otonomi daerah
- 7. kontinental • Suatu prosespenyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangga nya sehingga urusan tersebut Beralih kepada daerah dan mejadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah
- 8. UU No 23tahun 2014 ttg pemerintah daerah • Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi
- 9. Jenis-jenis desentralisasi • 1.desentralisasi teritorial (teritorial) ‘’yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah di dalam negara. 2. Desentralisasi fungsional ‘’yaitu pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional atau teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
- 10. • 3. Desentralisasipolitik • ‘’yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah • 4. desentralisasi kebudayaan Yaitu pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri (misal pendidikan dan agama)
- 11. Kelebihan desentralisasi • Desentralisasimeringankan beban pemerintah karena pemerintah tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat • Menghindari beban pemerintah yang melampaui batas • Aparat daerah dapat lebih menonjol karena dalam ruang lingkup yang sempit seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya pada masyarakat luas • Masyarakat dapat ikut serta penyelenggaraan pemerintah • Meningkatkan turut serta masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan pemerintah. • Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah • Ketika menghadapi masalah yang amat mendesak dan membutuhkan tindakan yang tepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat • Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan
- 12. Sambungan • Mengurangi kemungkinankesewenangan dari pemerintah • Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang lebih besar kapada daerah • Memperbaiki kualitas pelayanan karena lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani
- 13. Kelemahan desentralisasi • Besarnyaorgan-organ pemerintah menyebabkan struktur pemerintah bertmbah kompleks, yang mempersulit koordinasi • Keseimbangan dan kosentrasi darah dapat terganggu • Akan mengelurkan biaya yang banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman
- 14. 3. Hubungn desentralisasidengan otonomi daerah • Sepertti dua sisi mata uang Artinya ‘’dari sisi pemerintah pusat yang berlangsung adalah penyelenggraan desentralisasi dalam organisasi negara indonesia, sedangkan dilihat dari masyarakat, yang terjadi adalah otonoi daerah.
- 15. Pengertian otonomi daerah •Menurut J.Wajiong ‘’otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintah sendiri. Contohnya, aceh, yogyakarta
- 16. Otonomi daerah dalamkonteks NKRI • Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembatuan • UU no 23 tahun 2014 ttg pemerintah daerah pasl 3 mengeaskan bahwa provinsi dan kabupaten daerah dan masing-masing mempunyai pemerintah daerah
- 17. Tujuan otonomi daerah •Dari kepentingan pemerintah pusat, tujuannya adalah : • 1. pendidikan politik • 2. pelatihan kepemimpinan • 3. menciptakan stabilitas politik • 4. mewujdkan demokratisasi sistem pemerintahan daerah
- 18. Tujuan otonomi daerahdari sudut pandang pemerintah daerah • Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik • Akan meningkatan kemampuan daerah dalam memperhatikan masyarakatnya • Pemerintah daerah diharapakn akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadpi masyarakat
- 19. Nilai, dimensi danprinsip otonomi daerah di indonesia • A. Nilai otonomi daerah Nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah: a. Nilai utaris b. Nilai dasar desentralisasi teritorial
- 20. Dimensi otonomi daerah •Dari dimensi politik, daerah kabupaten/kota dipandang kurang memiliki fanatisme kedaerahan sehingga akan menyebabkan resiko munculnya gerakan separatisme dan peluang berkembanganya aspirasi federalis relatif minim • Dari dimensi administrasi, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat relatif dapat lebih efektif
- 21. Prinsip otonomi daerah •Prisip-prinsipnya Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemeritahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang Otonomi nyata yaitu untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta ke khaan daerah Otonoi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujua dan maksud pemberian otonomi, maksudnya yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 22. Kedudukan dan peranpemerintah pusat • 1. asas penyelenggaraan pemerintah • Dalam praktiknya, presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan jajaran para menteri negara adalah penyelenggaraan pemerintah pusat. • Penyelenggaraan urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekosentrasi dan asas tugas pembantuan
- 23. Asas= (sesuatu yangmenjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); • Asas desentralisasi ‘’penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah Asas dekonsetrasi ‘’pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum Tugas pembantuan ‘’ penugasan dari pemerintah pusat kepada otonom daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- 24. Fungsi pemerintahan • Ada3 fungsi yaitu: fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemerintahan umum 1. fungsi pelayanan berhubugan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat 2. Fungsi pembangunan berhubungan dengan unit organisasi pemeritahan yang menjlankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan 3. fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, termasuk didalmnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.
- 25. Urusan pemerintahan • UUno 23/2014 ttg pemerintahan • Urusan pemerintahan terdiri atas, pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongkuren dan urusan pemerintahan umum • A. Urusan pemrintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenunyaa menjadi kewenangan pemerintah pusat • B. Urusan pemrintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- 26. Prinsip pembagian urusanpemerintah • Pembagian urusan pemrintaan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip • A. Akuntabilitas • B. Efisiensi • C. Eksternalitas • D. Kepentingan strategis nasional
- 27. c. Kedudukan danperan pemerintah daerah • 1. kewenangan pemerintah daerah Perda adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan NKRI Penyelenggaraan perda menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 28. Asas pembantuan(asas medeberwind) •Adalah keikutsertaan perda untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih laus dan lebih tinggi didaerah tersebut. • Uu no 23 tahun 2014 tentang perda, urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan
- 29. Urusan wajib yangberkaitan dengan pelayanan dasar • Sesuai UU 23/2014 pasal 12 adalah a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pekerjaan umum dan penataan ruang d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyaraka serta f. sosial
- 30. Urusan wajib yangtiak terkait dgn pelayanan dasar adalah • A. Tenaga kerja • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Pangan • Pertanahan • Lingkungan hidup • Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • Pemberdayaan masyarakat dan desa • Pengendalian pendudukan dan kelurga berencana • Perhubungan • Komunikasi dan informatika • Koperasi usaha kecil dan menengah • Penanaman modal • Kepemudaan dan olahraga • Statistik • Persandian • Kebudayaan • Keperpustakaan • Dan kersipan
- 31. Urusan pilihan • A.Kelautan dan perikanan • Pariwisata • Pertanian • Kehutanan • Energi dan sumber daya mineral • Perdagangan • Perindustrian • Dan transmigrasi
- 32. 2. Daerah khususdan daerah istimewa • Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 • ‘’ Negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan uu • Adapun yg dimaksud dgn satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah daerah DKI jakarta (daerah khusus ibukota) DIY, prov aceh, prov. Papua dan prov. Papua barat
- 33. 3. Kepala daerahdan perangkat daerah • Setiap daerah memeliki pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah disuatu daerah. • Berdasarkan UU no 23/2014 penyelenggara pemerintah daerah dan provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah DPRD dibantu oleh perangkat daerah.
- 34. a. Kepala daerahdan wakil kepala daerah • Kepala daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerahotonom • Provinsi =gubernur +wakil • Kabupaten+bupati +wakil • Daerah kota=wali kota +wakil
- 35. Tugas kepala daerah •Memimpin pelkasanaan urusan pemerintahyang menjadi kewenangan daerah berdasarkan berdasarkan UU dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD • Memmeilihara ketentraman dan ketertiban masyarakat • Menyusun da mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan perda ttg RPJMD kepada DPRD uruk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD • Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda ttg pertanggunjawaban pelaksanaan apbd kepada DPRD untuk dibahas bersama • Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukuk untuk mewakilinya • Melaksanakan tugas lain yg sesuai peraturan Per UU an
- 36. Tugas wakil kepaladaerah • A. Membantu kepala derah dalam - memimpin pelaksanaan urusan pemerintah - mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah -memantau dan mengevaluasi peneyelnggraan pemerintah b. Memberikan saran dan pertimbangan kepala daerah dalam pelaksanaan pemrintah c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila daerah menjalani masa tahanan d. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perUU an
- 37. Wewenang kepala daerah •Mengajukan rancangan perda • Menetapkan perda yang tela mendapat persetujuan berdasama DPRD • Mengambil tindakan teretntu dalam keadaan mendesak • Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan UU
- 38. KEWAJIBAN Kepala daerahdan wakilnya • Memegang teguh dan mengamalkan pancasila,melaksanakan UUD 1945 dan memelihara keutuhan NKRI • Menaati seluruh ketentuan peraturan Per Uu-an • Mengembangkan kehidupan demokrasi • Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintah • Menerapkan prinsip tata pemerintah yang baik • Melaksanakan program strategis asional • Menjalin hubungan kerja denga seluruh invansi vertikak didaerah dan semua perangkat daerah
- 39. Perangkat daerah • Perangkatdaerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yg menjadi kewenangan daerah.
- 40. Pembagian perangkat daerah •Perangkat daerah provinsi ( sekretaris daerah, sekretaris DPRD, inspektorat, dinas dan badan • Perangkat daerah kabupaten/kota( sekretaris daerah, sekretaris DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan
- 41. Penjelasan perangkat daerah •Sekretaris daerah dipimpin oleh sekretaris daerah dan mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian adminitrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanann administratif • Sekretaris DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD, yang mempunyai fungsi • - menyelenggrakan adminitrasi kesektariatan • Menyelenggrakan administrasi keuangan • Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD • Menyediakan dan mengoordinasikantenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kbutuhan
- 42. Sambungan • Inspektorat daerahdipimpin oleh inspektur dan mempunyai tugas pembantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah • Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas, kepala dinas mempunyai tugas memabntu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi keewenangan daerah • Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintah yang menjadi kewenangan daerah meliputi Perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Penelitian dan pengemabngan Fungsi lain sesuai dengan ketentuan perUUan kecamatan dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah . Kecamatan dipimpin oleh seorang camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota
- 43. 4. DPRD • Dewanperwakilan rakyat daerah adlah lembaga lembaga perwkilan rakyat daerah yang berkendudukan sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah. DPRD dibagi dalam DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota.
- 44. A DPRD provinsi •DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. • DPRD privinsi mempunyai fungsi pembentukan perda provinsi, anggaran, dan pengawsan.
- 45. 1. Fungsi pembentukanperda provinsi dilaksanakan dngan cara : a) Membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda provinsi; b) Mengajukan usul rancangan pera provini; c) Menyusun program pembentukan perd bersama gubernur
- 46. 3. Fungsi pengwasandiwujudan dalam bentk pengawasan trhadap: a) Pelaksanaan perda provinsi dan peraturan gubernur; b) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelengaraan pemerintah daerah provinsi; dan c) Pelaksanaan tindakan lanjut hasil pemeriksaan laoran keuangan oleh badan pemeriksa keuangan. 2. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
- 47. DPRD privinsi mempunyaitugas dan wewenang sebagai berikut. 1) Membentuk perda provinsi bersama gubernur 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda provinsi tentang APBD provinsi ang di ajukan oleh gubernur. 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda provinsi dan APBD provinsi
- 48. 4) Memillih gubernurdan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. 5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden melalui mnteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.