Dokumen ini membahas tentang pemahaman konstitusi Indonesia, khususnya UUD 1945 dan pembukaan serta pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. UUD 1945 berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia, serta memiliki pompa-pompa pikiran yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dokumen ini juga mencakup perubahan yang telah terjadi dalam UUD 1945 serta kedudukan dan peranan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1. MATA KULIAH; DASAR DASAR KOSNEP PPKN
NAMA; SUKRON
MUZILI

2. 3.2. Memahami pokok pikiran yang terkandung
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.2. Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Kompetensi Dasar :

3. Oleh :
Drs. MULYANI

4. PENGERTIAN KONSTITUSI
 Arti Luas :
Konstitusi adalah keseluruhan hukumdasar yang
memuat aturan-aturan pokok yang
menggambarkan sistem ketatanegaraan.
 Arti Sempit :
Konstitusi berarti piagam atau UUD.
a) Hukum dasar tertulis yaitu berupa UUD.
b) Hukum dasar tak tertulis yaitu berupa kebiasaan yang timbul dalam
praktik penyelenggaraan ketatanegaraan.
 Hukum dasar (Konstitusi) ada 2 macam :
 UUD merupakan hukum dasar tertulis yang berisi aturan – aturan
pokok yang digunakan untuk mengatur dan menyelenggarakan
sistem ketatanegaraan

5. TUJUAN KONSTITUSI
• Membatasi kekuasaan pemerintah agar
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat
sewenang-wenang.
• Memberikan pengawasan (kontrol) terhadap
kekuasaan politik.
• Menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga
negara.

6. NILAI KONSTITUSI
a. Nilai Normatif : resmi diterima oleh bangsa
sehingga tidak hanya berlaku secara hukum
tapi secara nyata dalam masyarakat.
b. Nilai Nominal : sesuai dengan hukum yang
berlaku.
c. Nilai Semantik : hanya untuk kepentingan
penguasa, sehingga penguasa menafsirkan
konstitusi sesuai dengan keinginannya.

7. SIFAT KONSTITUSI
• Supel (Flexible) :
Bisa diubah oleh badan pembuat undang-
undang
• Kaku (Rigid) :
Tidak bisa diubah oleh badan pembuat
undang-undang, karena memerlukan
prosedur khusus yang lebih berat.

8. SUBSTANSI KONSTITUSI
Secara garis besar substansi/isi konstitusi memuat
:
a. Pernyataan tentang idiologi negara, dasar
negara, tujuan negara, asas politik negara,
gagasan moral keagamaan
b. Ketentuan tentang struktur organisasi negara
c. Ketentuan tentang perlindungan hak asasi
manusia
d. Ketentuan tentang prosedur mengubah UUD
e. Ketentuan tentang larangan mengubah bagian
tertentu dari konstitusi

9. KOSNTITUSI DI INDONESIA
 NKRI sekarang menggunakan UUD 1945
 UUD 1945 dirumuskan oleh BPUPKI pada sidang
periode ke II (14-16 Juli 1945), dan disyahkan oleh PPKI
pada tanggal 18 Agustus 1945
 Naskah resmi UUD 1945 dimuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia tahun ke II nomor 7 tanggal 15
Februari 1946.
 UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri
pembukaan dan pasal-pasal yang merupakan sebagian
dari hukum dasar negara yaitu sebagai hukum dasar
tertulis.

10. KEDUDUKAN UUD 1945
• Berisi norma yang harus dilaksanakan dan ditaati.
• Berisi peraturan yang mengikat kepada pemerintah,
setiap lembaga negara, setiap lembaga masyarakat
dan setiap warga negara
• Menjadi dasar adanya dan sumber kekuasaan setiap
lembaga negara.
• Merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-
an yang lebih rendah kedudukannya.
1. Sebagai norma hukum :
2. Sebagai hukum dasar :

11. Kedudukan UUD 1945
• Pelaksanaan pemerintahan negara.
• Peraturan perundangan lain dibawah UUD
• Dalam tata urutan peraturan perundangan yang
berlaku di Indonesia, UUD 1945 memiliki kedudukan
paling tinggi, sehingga peraturan perundangan
lainnya yang lebih rendah harus sesuai atau tidak
boleh bertentangan dengan UUD 1945
3. Sebagai alat kontrol terhadap :
4. Sebagai hukum tertinggi :

12. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945
Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD
1945 yang hakekatnya merupakan
pancaran sila-sila Pancasila dijelmakan
dalam pasal-pasal UUD 1945

13. KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU
DI INDONESIA
1) UUD 1945
a. Periode I : 17-08-1945 s.d. 27-12-1949
b. Periode II : 05-07-1959 s.d. sekarang
1) Konstitusi RIS 1949
kurun waktu 27-12-1949 s.d. 17-08-1950
1) UUD Sementara 1950
kurun waktu 17-08-1950 s.d. 05-07-1959.

14. SUBSTANSI UUD 1945
UUD 1945 yang terdiri Pembukaan dan pasal-pasal, secara
garis besar memuat materi-materi atau ketentuan-ketentuan
pokok sebagai berikut :
a. Pernyataan tentang idiologi negara, dasar negara, tujuan
negara, asas politik negara, gagasan moral keagamaan
b. Sistem ketatanegaraan (struktur organisasi negara)
c. Prinsip pembagian kekuasaan
d. Prinsip negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
berbentuk republik.
e. Sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, seperti
adanya pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih
anggota DPR, DPD serta Presiden dan wakil Presiden.
f. Negara Indonesia adalah negara hukum.

15. Substansi UUD 1945
g. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
h. Sistem sosial budaya berdasarkan asas “Bhinneka
Tunggal Ika”
i. Prinsip kesederajatan dalam hukum dan pemerintahan.
j. Sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan.
k. Prinsip bela negara
l. Prinsip pertahanan dan keamanan negara
m. Prosedur mengubah UUD.
n. Larangan mengubah bagian tertentu dari UUD.

16. SISTEMATIKA UUD 1945
1) Pembukaan UUD 1945 terdiri empat alinia
2) Batang Tubuh UUD 1945 terdiri 16 Bab, 37 pasal, 4
pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan
3) Penjelasan UUD 1945 terdiri Penjelasan umum dan
Penjelasan pasal demi pasal
1) Pembukaan UUD 1945
2) Pasal – pasal UUD 1945
Sebelum amandemen :
Sesudah amandemen :

17. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945
1. Sebagai tertib hukum.
2. Sebagai pokok kaidah negara yang
foundamental
3. Sebagai Mukadimah dari UUD 1945 dalam
kesatuan yang tidak terpisahkan
4. Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD
1945, Pembukaan mempunyai kedudukan
yang lebih tinggi

18. Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Sebagai Tertib Hukum
Pembukaan UUD 1945 mempunyai
kedudukan yang terpisah dari pasal-pasal
UUD 1945, sehingga secara hirarki Pembukaan
UUD 1945 merupakan sumber tertib hukum
yang tertinggi

19. Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Sebagai Pokok Kaidah Negara yang
Fondamental
a) Terjadinya ditentukan oleh pembentuk
negara (yaitu PPKI)
b) Isinya memuat : dasar negara, tujuan negara,
asas politik negara, cita-cita negara dan
ketentuan yang menentukan adanya UUD.
 Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan
yang tetap, kuat dan tidak berubah, sehingga
Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh
siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum.
 Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai
pokok kaidah negara yang fondamental karena :

20. Kedudukan Pembukaan UUD 1945
a) Pembukaan merupakan sumber tertib hukum
yang tertinggi.
b) Pembukaan merupakan pernyataan kemerde-
kaan secara terperinci.
c) Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok
kaidah negara yang fondamental.
d) Pembukaan menentukan/menetapkan adanya
UUD
e) Pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran
yang dijelmakan dalam pasal-pasal UUD
Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945,
Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan
yang lebih tinggi karena :

21. Uji Kompetemsi
 Sebutkan 3 (tiga) kedudukan UUD 1945?
 Sebutkan UUD yang pernah berlaku di Indonesia?
 Sebutkan 3 (tiga) kedudukan Pembukaan UUD
1945?
 Mengapa Pembukaan UUD 1945 tidak dapat
dirubah? Berilah satu alasannya!

22. MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945
• Makna Pembukaan UUD 1945 bagi
Perjuangan Bangsa Indonesia
• Makna tiap-tiap alinia :
 Alinia Pertama
 Alinia Kedua
 Alinia Ketiga
 Alinia Keempat

23. Makna Pembukaan UUD 1945 bagi
Perjuangan Bangsa Indonesia :
1) Merupakan sumber motivasi dan
aspirasi perjuangan dan tekad bangsa
Indonesia.
2) Merupakan sumber tertib hukum dan
cita moral yang ingin ditegakkan
dilingkungan nasional maupun
internasional.
3) Mengandung nilai-nilai yang universal
dan lestari.

24. Makna Alinia Pertama
a. Keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam
menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan.
b. Adanya pernyataan obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan, oleh karena itu penjajahan
harus dihapuskan agar setiap bangsa dapat mewujudkan
kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya.
c. Mengandung pernyataan subyektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia
untuk membebaskan diri dari penjajahan.
d. Bangsa/Pemerintah Indonesia senantiasa berjuang melawan setiap
bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa
e. Adanya alasan bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan.

25. Makna Alinea Kedua
a. Kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa
Indonesia.
b. Harapan para pengantar kemerdekaan yaitu : Indonesia
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
c. Ketepatan dan ketajaman penilaian bahwa :
• Perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada
tingkat yang menentukan.
• Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan
untuk menyatakan kemerdekaan.
• Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir perjuang-
an bangsa, tetapi harus diisi dengan mewujudkan
negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur

26. Makna Alinia Ketiga
a. Motivasi riil dan materiil bangsa Indonesia
menyatakan kemerdekaan.
b. Motivasi spiritual yang luhur bahwa tindakan
menyatakan kemerdekaan diberkati oleh Allah
yang Maha Kuasa.
c. Bangsa Indonesia mendambakan kehidupan
yang berkeseimbangan antara material dan
spiritual, duniawai dan akhirat.
d. Pengukuhan proklamasi kemerdekaan

27. Makna Alinia Keempat
a. Memuat fungsi negara yang sekaligus merupakan
tujuan negara Indonesia.
b. Akan diadakan UUD untuk mencapai tujuan
bangsa.
c. Memuat asas politik negara yaitu Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
d. Memuat dasar falsafah negara.

29. POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok
pikiran sebagai berikut :
a) Persatuan.
b) Keadilan sosial.
c) Kedaulatan rakyat.
d) Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.

30. Pasal–Pasal UUD 1945
Pasal – pasal UUD 1945, secara garis besar berisi
materi yang pada dasarnya dapat dibedakan
menjadi 2 bagian :
a. Pasal-pasal yang memuat materi sistem
ketatanegaraan, seperti : bentuk negara, bentuk
pemerintahan, sistem pemerintahan termasuk
kedudukan, tugas dan wewenang serta
hubungan lembaga-lembaga negara dan
pemerintah daerah
b. Pasal-pasal yang memuat materi hubungan
negara dengan warga negara dan penduduk,
hak asasi manusia serta konsepsi negara di
segala bidang.

31. PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA
 Periodesasi Konstitusi di Indonesia
 Perubahan UUD 1945 :
 Tujuan Perubahan UUD 1945
 Tahapan Perubahan UUD 1945
 Kesepakatan dasar dalam melakukan
perubahan UUD 1945
 Fungsi Perubahan UUD

32. PERIODESASI KONSTITUSI DI
INDONESIA
1. UUD 1945 ( 18 Agustus 1945 sd 27 Desember
1949).
2. Kosntitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 sd 17
Agustus 1950)
3. UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950 sd 5
Juli 1959)
4. UUD 1945 (5 Juli 1959 sd 19 Oktober 1999),
berlaku pada masa Orde Lama dan Orde Baru
5. UUD 1945 hasil Amandemen ( 19 Oktober 1999
sampai sekarang)

33. TAHAPAN PERUBAHAN UUD 1945
Perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 dilakukan
pada masa Reformasi melalui serangkaian persidangan
MPR :
1) Perubahan pertama UUD 1945 melalui Sidang Umum
MPR tahun 1999.
2) Perbubahan kedua UUD 1945 melalui Sidang Tahunan
MPR tahun 2000.
3) Perbubahan ketiga UUD 1945 melalui Sidang Tahunan
MPR tahun 2001.
4) Perubahan keempat UUD 1945 melalui Sidang Tahunan
MPR tahun 2002.

34. TUJUAN PERUBAHAN UUD 1945 :
Menyempurnakan aturan dasar seperti
tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM,
pembagian kekuasaan, eksistensi negara
demokrasi dan negara hukum, serta hal-
hal lain yang sesuai dengan perkembang-
an aspirasi dan kebutuhan bangsa

35. FUNGSI PERUBAHAN UUD :
a. Mengubah pasal-pasal UUD yang tidak jelas dan
tegas dalam memberikan pengaturan agar tidak
menimbulkan multi tafsir.
b. Mengubah dan/atau menambah pengaturan-
pengaturan di dalam UUD yang terlalu singkat
atau tidak lengkap serta terlalu banyak mendele-
gasikan pengaturan selanjutnya kepada undang-
undang dan ketetapan lainnya.
c. Memperbaiki berbagai kelemahan mendasar baik
dalam isi maupun proses pembuatannya, seperti
tidak konsistennya hubungan antarbab,
antarpasal serta antara bab dan pasal.
d. Memperbaiki beberapa ketentuan yang sudah
tidak sesuai lagi dengan kondisi politik dan
ketatanegaraan suatu negara

36. KESEPAKATAN DASAR DALAM MELAKUKAN
PERUBAHAN UUD 1945
1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
2. Tetap mempertahankan NKRI
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil
4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal
normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam
pasal-pasal.
5. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara
adendum artinya perubahan dilakukan dengan
tetap mempertahankan naskah asli UUD1945,
dan naskah perubahan UUD 1945 diletakkan
melekat pada naskah asli

37. SIKAP POSITIP WARGA NEGARA
TERHADAP UUD 1945
 Memahami Pancasila dan UUD 1945
 Berperan serta dalam menegakan Pancasila dan
UUD 1945
 Mengembangkan pola hidup taat aturan.