Dokumen tersebut membahas mengenai lembaga-lembaga negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, termasuk fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga tersebut seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung.

1. LEMBAGA NEGARA
Dr. Muhammad Ngazis,S.H.,M.H

2. Pengertian lembaga negara
• Lembaga negara indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan Konstitusi, hukum, atau peraturan yang lebih rendah.
Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibagi menjadi empat
tingkat kelembagaan, yaitu:
• Lembaga yang didirikan oleh Konstitusi sebagai Presiden, Wakil
Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK dan KY;
• Lembaga yang ditetapkan oleh hukum sebagai Jaksa Agung, Bank
Indonesia, Komisi, KPK, KPI, PPATK, dan sebagainya;
• Lembaga yang didirikan oleh peraturan pemerintah atau Keputusan
Presiden; dan
• Didirikan oleh badan pengatur.

3. Lembaga-lembaga negara sebelum
amandemen
- MPR
- Presiden dan Wakil Presiden
- DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
- DPA dan BPK
- MA (Mahkamah Agung)

4. Lembaga-lembaga negara sesudah
amademen
• lembaga-lembaga negara hasil amandemen UUD'45
- MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
- DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
- Presiden dan Wakil Presiden
- MA (Mahkamah Agung)
- MK (Mahkamah Konstitusi)
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan
- KY (komisi Yudisial)

5. Susunan lembaga negara RI sebelum
amandemen
MPR
UUD 1945
DPR Presiden BPK DPA MA

6. Susunan lembaga negara RI setelah
amandemen
UUD 1945
BPK Presiden
Wakil Presiden
MK MA KY
MPR
DPD DPR

7. Majelis permusyawaratan rakyat
MPR merupakan lembaga negara(bukan lagi lembaga tertinggi
setelah amandemen UUD 1945) yang beranggotakan semua
anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih dalam pemilu
legislatif. Masa jabatan MPR adalah lima tahun sama seperti masa
jabatan DPR dan DPD dan MPR paling sedikit harus bersidang
sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara. Fungsi, tugas dan
wewenang MPR saat ini adalah sebagai berikut:
1.Mengubah dan menetapkan UUD
2.Melantik presiden dan wakil Presiden
3. Memilih Wakil Presiden/ Presiden dan Wakil Presiden
4.Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa
jabatannya sesuai UUD

8. Majelis permusyawaratan rakyat
MPR (Bikameral) terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang
dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan
keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota
DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang
ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2009–2014
adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota
DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir
bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan
sumpah/janji.
Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan
sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua
Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang
berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama,
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.

9. APA SAJA ALAT KELEnGKAPANNYA ?
1. Pimpinan
Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari
anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua)
orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil
ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang
paripurna MPR. Namun pada periode 2014 - 2019 pemilihan pimpinan
MPR dilaksanakan dengan mengajukan 2 paket yang di usung oleh dua
koalisi besar (KMP dan KIH) dengan struktur terdiri 4 orang dari DPR
dan 1 orang dari DPD.
2. Panitia Ad Hoc
Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5%
(lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh
persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur
DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan
Kelompok Anggota MPR yang dibentuk secara khusus untuk memenuhi
suatu tujuan tertentu.

10. APA SAJA ALAT KELEnGKAPANNYA ?
3. Sidang MPR
MPR bersidang sedikitnya duakali dalam lima tahun di ibukota negara.
Sidang MPR sah apabila dihadiri:
• sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus
usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
• sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah
dan menetapkan UUD
• sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang
lainnya
Putusan MPR sah apabila disetujui:
• sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk
memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
• sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk
memutus perkara lainnya.
• Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih
dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk
mencapai hasil yang mufakat.

11. APA SAJA ALAT KELEnGKAPANNYA ?
3.Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan (disingkat Setjen MPR)
adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk Kesekretariatan Lembaga
Negara. Setjen MPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang
berada di bawah MPR dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPR
& BTW
Alokasi APBN untuk MPR ialah : Rp977,3 miliar (APBN-P 2015)
Alokasi APBN untuk DPR ialah : Rp5.191,7 miliar (APBN-P 2015)
Total Anggaran APBN 2015 : Rp2.039,5 triliun dimana Rp647,3 triliun sendiri hanya digunakan
untuk operasional Kementrian/ Lembaga Negara

12. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Sebelum Amandemen
Anggota DPR sebelum adanya amandemen hanya terdiri dari
pimpinan, Komisi komisi, Badan Musyawarah (BAMUS) dan
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
Sesudah Amandemen
Anggota DPR terdiri atas : Pimpinan, Komisi, Badan
Musyawarah, Badan legislasi, Badan Urusan rumah tangga,
Badan kerjasama antar parlemen, panitia anggaran, dan
alat kelengkapan lain yang di perlukan.

13. FungsiDPR
Legislasi, yaitu fungsi membentuk UU bersama Presiden dan
mendapat persetujuan bersama.
Anggaran, yaitu fungsi menetapkan APBN bersama Presiden
Pengawasan, yaitu fungsi DPR melaksanakan pengawasan
atas pelaksanaan UU danABN

14. HakDPR
Hak Interpelasi, yaitu hak dpr untuk meminta keterangan kepada
pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara.
Hak Angket, yaitu hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap
pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal
penting dan strategis dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan
peraturan perundang undangan.
Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat
atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari luar biasa yang terjadi di tanah
air dan dunia Internasional.

15. APBN
Hak Bertanya, yaitu hak DPR untuk bertanya pada pemerintah/ presiden
yang dilakukan secara tertulis.
Hak Imunitas, yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat di pengadilan
dari hasil keputusan yang dibuatnya.
Hak Petisi, yaitu hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta
pertanyaan mengenai suatu masalahnya.
Hak Inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan usul atas rancangan UU.
Hak Amandemen, yaitu hak untuk melakukan perubahan alat suatu
rancangan UU.

16. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
Melaksanakan UUD Negara RI Th.1945 & menaati peraturan
perundang undangan.
Mempertahankan & memelihara kerukunan nasional & keutuhan
NKRI.
Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan.
Menaati prinsip demokrasi dan pelenggaraan pemerintahan negara.
Menaati tata tertib dan kode etik.
Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga
lain.
Menyerap & menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala.
KewajibanAnggotaDPR

17. Memberikan persetujuan atas RUU yang
diusulkan presiden.
Memberikan persetujuan atas PERPU .
Memberikan persetujuan atas Anggaran.
Meminta MPR untuk mengadakan sidang
istimewa guna meminta pertanggungjawaban
presiden.
TugasDPRsebelumAmandemen

18. TUGAS DPR SETELAH AMANDEMEN........
Terkait dengan fungsi LEGISLASI, DPR memiliki tugas dan wewenang:
• Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
• Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
• Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah;
hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah)
• Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
• Menetapkan UU bersama dengan Presiden
• Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU
(yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

19. TUGAS DPR SETELAH AMANDEMEN........
Terkait dengan fungsi ANGGARAN, DPR memiliki tugas dan wewenang:
• Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
• Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait
pajak, pendidikan dan agama
• Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
• Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun
terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait
dengan beban keuangan negara
Terkait dengan fungsi PENGAWASAN, DPR memiliki tugas dan wewenang:
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan
pemerintah
• Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD
(terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran
dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan dan agama)

20. TUGAS DPR SETELAH AMANDEMEN........
Lain Lain...
Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:
• Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
• Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang
ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan
memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
• Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian
amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan
duta besar lain
• Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
• Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung
yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
• Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke
Presiden