DPD

1. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
O
L
E
H
MUFAZZAL
MAHASISWA ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA MUFAZZAL
ILMU POLITIK UNSYIAH

2. Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001.
Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di indonesia berubah dari sistem
unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tsb tidak terjadi seketika , tetapi melalui
tahap pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR RI, khusunya
panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR RI, selain memerhatikan tuntutan politik dan
pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan
yang bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-
negara lain khusunya di negeri yang menganut paham demokrasi.
MUFAZZAL
ILMU POLITIK UNSYIAH

3. DPD adalah dewan perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang dalam bahasa inggris
disebut House of Representatives of the Republic of Indonesia.
DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai
lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provensi yang dipilih
yang dipilih melalui pemilihan umum.
MUFAZZAL
ILMU POLITIK UNSYIAH

4. HAK..
1. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya.
2. Ikut membahas rancangan undang-undang otda, antar lain hubungan pusat
dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
3. Mengajukan usul, ikut dalam pembahasan, dan memberikan pertimbangan
yang berkaitan dgn bidang legeslasi tertentu.
4. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
MUFAZZAL
ILMU POLITIK UNSYIAH

5. TUGAS Dan WEWENANG DPD..
1. Dapat mengajukan kpd DPD rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otda, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE.
2. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otda, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan, penggabungan dan pemekaran daerah,
pengelolaan SDA dan SDE.
3. Memberikan pertimbangan kpd DPR atas rancangan undang-undang
Anggaran dan pendapat negara (APBN).
4. Memberikan pertimbangan kpd DPR dalam pemilihan anggota BPK.
5. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai otda, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah.
6. Menerima hasil pemeriksaan keungan dari BPK untuk bahan membuat
pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.
MUFAZZAL
ILMU POLITIK UNSYIAH

6. PENGERTIAN..
Anggota DPD adalah wakil daerah provensi yang telah bersumpah
atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
dalam melaksanaka tugasnya memerhatikan aspirasi masyarakat
dan daerah dalam kerangka negara NKRI.
Masa jabatan anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir
bersamaan pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah
jabatan.
MUFAZZAL
ILMU POLITIK UNSYIAH

7. Hak anggota..
 Menyampaikan usul dan pendapat.
 Memilih dan dipilih.
 Membela diri.
 Imunitas.
 Protokoler.
 keungan.
 dan administratif.

8.  Mengamalkan pancasila.
 Melaksanakan UUD dan segala peraturan perundang-undang.
 Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penelenggaraan pemerintah.
 Mempertahankan dan memelihara kerukunan NKRI.
 Memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
 Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi
rakyat daerah.
 Mendahulukan kepentingan negara dari kelompok, pribadi. Dan
golongan.
 Memberiakan pertanggungjawaban secara moral dan politis kpd pemilih
dan daerah pemilihannya.
 Menaati kode etik dan peraturan tatatertib DPD.
 Menjaga etika dan norma adat daerah yg diwakilinya.

9. 1. Anggota berhenti antar waktu karena:
 Meninggal dunia
 Mengundurkan diri secara tertulis
2. Anggota di berhentikan karena:
 Tidak dapat melaksanakan tugas
 Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota
 Melanggar sumpah/janji
 Melarang peraturan rangkap jabatan
 Dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

10. 1. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat dan daerah pemilihannya.
2. Menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya di daerah pemilihannya masing-masing.
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
tertentu.

11. =>adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri atas 1 orang ketua dan 3 wakil
ketua yang di pilh dari dan oleh anggota rapat paripurna.
a) Calon ketua DPD diusulkan secara bebas dan rahasia dalam sidang
paripurna DPD.
b) Anggota hanya dapat mengusulkan (satu) orang calon ketua
c) Apabila calon terdapat 50% suara, maka ia di tetapkan sbg ketua DPD
terpilih.
d) Apabila tidak ada calon memiliki suara 50% maka akan di putar sampai
(enam) kali.
e) Pemutaran di lakukan kepada calon yang mendapat suara terbanyak,
sampai akhir.
A. Pimpinan

12. Tugas pimpinan:
 Memimpin sidang
 Menyusun rencara kerja
 Menjadi juru bicara DPR
 Melaksanakan dan memasyarakatkan kepustusan DPR
 Melaksanakan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga negara
lainnya
 Mewakili DPR/ alat kelengkapan di pengadilan
 Melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau
rehabilitasi anggota sesuai peraturan perundang-undangan
 Menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR.
 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPR.
Lanjutan..

13. Panitia Ad Hoc terdiri atas sebanyak-banyaknya 32 orang anggota
yg mencerminkan keterwakilan provrnsi dan merupakan alat
kelengkapan DPD
Pimpinan panitia Ad Hoc merupakan satu kesatuan yang bersifat
kolektif, terdiri atas seorang ketua dan dua (2) orang wakil ketua
yang dipilih dari dan oleh anggota panitia Ad Hoc dalam rapat
panitia Ad Hoc yang dipimpin oleh pimpinan DPD.

14. a) dalam bidang mengajukan undang-undang adalah mengadakan
persiapan, pembahasan, dan penyempurnaan RUU tersebut.
b) Di bidang pembahasan RUU dari DPR / pemerintah adalah
mengadakan persiapan, pembahasan dan penyempurnaan RUU.
c) Di bidang pertimbangan sbg berikut:
 Mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyusunan pertimbangan mengenai
RUU APBN dan rancangan UU yang berkaitan dgn pajak, pendidikan, dan agama.
 Menyusun pertimbangan kpd DPR dlm pemilihan anggota BPK.
d) Di bidang pengawasan:
 Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu.
 Membahas hasil pemeriksaan BPK.

15. Badan kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan alat
kelengkapn DPD. Keanggotaan badan kehormatan terdiri atas
sebanyak-banyaknya 32 org anggota yang mencerminkan
keterwakilan setiap provensi.
Pimpinan badan kehormatan merupakan 1 (satu) kesatuan pimpinan
yang bersifat kolektif, terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua) orang
wakil ketua yang dipilih dari dan oelh anggota badan kehormatan
dalam rapat badan kehormatan yang di pimpin oleh pimpinan DPD

16. a) Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap
anggota karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap sbg anggota.
b) Mengambil keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi.
c) Menyampaikan keputusan kpd sidang paripurna DPD untuk di
tetapkan.
d) Memnaggil anggota yg bersangkutan untuk memberikan penjelasan
dan pembelaan terhadap pelanggaran yg dilakukan.
e) Memanggil pelapor, saksi, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk
dimintai keterangan, termasuk untuk diminai dokumen atau bukti lain.
f) Sanksi dan rehabilitasi.

17. Panitia musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat
kelengkapan DPD. Panitia musyawarah dapat membentuk tim
kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya. Anggota panitia
musyawarah berjumlah 32 orang sesuai refresentasi jumlah
provensi.
Pimpinan panitia musyawarah merupakan 1 (satu) kesatuan
pimpinan yang bersifat kolegtif yg terdiri atas (1) seorang ketua
dan (2) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota
panitia musyawarah yg dipimpin oleh pimpinan DPD.

18. 1. Merancang dan menetapkan acara serta kegiatan DPD untuk 1
(satu) tahun sidang.
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPD dalam menentukan
garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan
wewenang DPD.
3. Meminta dan memberikan kesempatan kpd alat kelengkapan DPD
yang lain untuk memberikan keterangan menyangkut pelaksanaan
tugas tiap-tiap kelengkapan tsb.
4. Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DDPD oleh
alat kelengkapan DPD.
5. Melaksanakan hal-hal yang oelh sidang paripurna diserahkan kpd
panitia musyawarah.

19. Panitia perancangn undang-undang dibentuk oleh DPD dan
merupakan alat kelngkapan DPD dan dapat membentuk tim kerja
untuk kelancaran pelaksanaan tugasnnya. Jumlah anggota panitia
perancang undang-undang sebanyak-banyaknya berjumlah 32
orang anggota yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.
Pimpinan panitia merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat
kolegtif yang terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua.
Yang dipilih dari dan oleh panitia perancang undang-undang dalam
rapat panitia yang dipimpin oleh pimpinan DPD.

20. 1) Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas
pembahasan usul pembentukan RUU dan usul RUU untuk satu
masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran.
2) Membahas usul pembentukan RUU dan usul RUU berdasarkan
program prioritas yang telah ditetapkan.
3) Mengkoordinasikan kegiatan pembahasan, harmonisasi,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul pembentukan RUU
dan usul RUU yg telah disiapkan oleh anggota panitia Ad Hoc.
4) Melakukan pembahasan, perubahan / penyempurnaan RUU yg
secara khusus ditugaskan oelh panitia musyawarah atau sidang
paripurna.
5) Melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dlm rangka
mengikuti perkembangan terghadap materi usul RUU yg sedang
dibahas panitia Ad Hc.

21. 6) Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan
undang-undang.
7) Membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang
belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh
panitia rancangan undang-undang pada masa keanggotaan
berikutnya.
8) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan tata tertib dan
kode etik anggota DPD

22. Badan urusan rumah tangga dibentuk oleh DPD dan merupakan alat
kelngkapan DPD dan dapat membentuk tim kerja untuk kelancaran
pelaksanaan tugasnnya. Jumlah anggota panitia perancang undang-
undang sebanyak-banyaknya berjumlah 32 orang anggota yang
mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.
Pimpinan panitia merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat
kolegtif yang terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua.
Yang dipilih dari dan oleh panitia perancang undang-undang dalam
rapat panitia yang dipimpin oleh pimpinan DPD.

23. 1. Membantu pimpinan DPD dlm menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD,
termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekjen.
2. Membantu pimpinan DPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekjen.
3. Membantu pimpinan DPD dalam merencanakan dan menyusun kebijaksanaan
anggaran DPD dgn meneliti dan menyempurnakan rancangan anggaran DPD yg
menyusunnya.
4. Melaksanakan hal-hal yg lain yg berhubungan dgn masalah kerumahtanggaan
DPD yg ditugaskan oleh pimpinan DPD berdasarkan hasil rapat panitia
musyawarah.
5. Panitia urusan rumah tangga dapat meminta penjelasan dan data yang
diperlukan kpd Sekjen.
6. Panitia urusan rumah tangga membuat inventarisasi masalah, dapat
dipergunakan sbg bahan oleh panitia urusan rumah tangga pd masa keanggotaan
berikutnya.

24. Panitia kerjasama antarlembaga perwakilan dibentuk oleh DPD dan
merupakan alat kelngkapan DPD dan dapat membentuk tim kerja
untuk kelancaran pelaksanaan tugasnnya. Jumlah anggota panitia
perancang undang-undang sebanyak-banyaknya berjumlah 32
orang anggota yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.
Pimpinan panitia merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat
kolegtif yang terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua.
Yang dipilih dari dan oleh panitia perancang undang-undang dalam
rapat panitia yang dipimpin oleh pimpinan DPD.

25. 1. Membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan
persahabatan dan kerjasama antar DPD dan Lembaga negara
sejenis
2. Mempersiapkan segala sesuatu yg berhubungan dgn
kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi
tamu DPD.
3. Mengadakan evaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan
tugas panitia kerjasama antar lembaga perwakilan.
4. Memberikan saran atau usul kpd pimpinan DPD tentang kerja
sama antar DPD dan lembaga negara sejenis, baik secara
bilateral maupun multilareral.

26. DPD, apabila memandang perlu dapat membentuk panitia khusus
yang bersifat sementara dan dapat membentuk tim kerja untuk
kelancaran pelaksanaan tugasnya. Prakarsa pembentukan panitia
khusus dapat diusulkan oleh panitia Ad Hoc atau panitia
musyawarah. Yang anggotanya sekurang-kurangnya 16 orang dan
sebanyak-banyaknya 32 orang.
Pimpinan panitia khusus merupakan 1 (satu) kesatuan pimpinan yang
bersifat kolektif yang terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua) org
wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota panitia kusus dalam
rapat panitia kusus yg dipimpin oleh pimpinan panitia musyawarah.

27. 1. Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam
jangka waktu yg di tentukan oleh sidang paripurna dan
bertanggung jawab kpd DPD.

28.  Sekjen ditetapkan dgn keputusan presiden untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas DPD yg personilnya terdiri atas
pegawai negeri sipil. Sebelum Sekjen DPD terbentuk maka
tugasnya dilaksanakan oleh sekjen MPR.
 Sekjen dipimpin oleh seorang seketaris jenderal yg dalam
melaksanakan tugasnnya bertanggung jawab kpd pimpinan DPD
dan dibantu oleh seorang wakil Sekjen dan beberapa deputi.
 Sekjen diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul
pimpinan DPD.

29. 1. Memberikan dukungan administratif dan keahlian kpd DPD.
2. Melaksanakan kebijakan kerumahtanggaan DPD yg telah ditentukan
oleh pimpinan DPD, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai
sekjen.
3. Membantu pimpinan DPD dlm menyiapkan penyusunan rencana
anggaran DPD dgn ketentuan hasil penyusunan rancangan anggaran
DPD sebelum disampaikan kpd pimpinan DPD terlebihdahulu
disampaikan kpd panitia BURT.
4. Melaksanakan tugas lain yg ditugaskan oleh pimpinan DPD.
5. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama tahun sidang
yg lalu kpd pimpinan DPD pada setiap permulaan tahun sidang dalam
sidang paripurna DPD.

30.  Kelompok dpd di mpr adalah pengelompokan anggota sbg anggota
mpr yang bersifat mandiri dan sibentuk dalam rangka optimalisasi
dan efektiitas pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi sbg anggota
mpr.
 Pimpinan pengurus kelompok dpd di daerah terdiri atas unsur
seorang ketua, 5 orang wakil ketua, seorang (1) seketaris dan lima
(5) orang wakil seketaris; serta seorang bendahara dan dua orang
wakil bendahara.

31. 1. Mengkoordinasikan kegiatan anggota DPD.
2. Meningkatkan kemampuan kinerja DPD dalam lingkup sbg anggota
MPR.
Tata cara Pemilihan Pimpinan MPR Unsur Anggota DPD
1. Setiap anggota berhak umtuk memilih dan dipilih sbg calon pimpinan
MPR yang berasal dari unsur anggota DPD.
2. Calon pimpinan MPR yang berasal dari unsur anggota DPD sebanyak 6
orang dipilih dari dan oleh anggota dalam sidang paripurna.
3. Ketua dan wakil ketua DPD tidak dapat mengikuti pencalonan pimpinan
DPD.
4. Pengajuan calon pimpinan MPR unsur anggota DPD dilakukan secara
bebas dan rahasia.

32. 5. Setiap anggota mengajukan pimpinan MPR unsur anggota DPD
dilakukan secara bebas dan rahasia.
6. Anggota yg mendapat suara terbanyak mendapat suara terbanyak
urutan pertama sampai dgn urutan 12 (dua belas) bakal calon
secara rahasia.
7. Anggota memilih 1 (satu) calon pimpinan MPR unsur anggota
DPD dari 12 (dua belas) bakal calon secara rahasia.
8. Bakal calon pimpinan MPR yg memperoleh suara terbanyak
pertama sampai dgn keenam ditetapkan sbg calon pimpinan
MPR.
9. Calon pimpinan MPR unsur anggota DPD terpilih merupakan
calon yg akan diajukan DPD kpd fraksi-fraksi MPR untuk calon
dipilih menjadi paket calon pimpinan MPR

33. Proses pembuatan keputusan DPD dilakukan melalui 3 (tiga) tingkat
pembicaraan.
a. Pembicaraan tingkat I
pembahasan oleh sidang paripurna DPD terhadap masalah yg berkaitan dgn
tugas dan wewenang DPD, yg didahului oleh penjelasan pimpinan DPD.
b. Pembicaraan tingkat II
Pembahasan alat kelengkapan DPD terhadap hasil pembicaraan tingkat I yg
dilakukan dgn penyampain pandangan, penyusunan daftar inventarisasi,
pembahasan materi berdasarkan dafra inventarisasi, dan penyusunan materi
rancangan keputusan DPD sbg bahan laporan dan diambil keputusan dlm
pembicaraan tingkat I.
c. Pembicaraan tingkat III
Pengambilan keputusan oleh sidang paripurna DPD yg didahului oleh
laporan alat kelengkaan DPD mengenai hasil pembicaraan tingkat II

34. a) Pengambilan keputusan DPD berdasarkan
Musyawarah.
b) Keputusan berdasarkan mufakat.
c) Keputusan berdasarkan suara terbanyak.

35. 1. Pertemuan antara pimpinan DPD dan pimpinan lembaga
negara lainnya.
2. Pertemuan antara pimpinan DPD bersama unsur alat
kelengkapan DPD sesuai dgn ruang lingkup tugasnya dan
pimpinan lembaga negara lainnya.
3. Pertemuan antara pimpinan DPD bersama seluruh anggota
dan pimpinan lembaga negara lainnya.

36. Kode etik DPD berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh
setiap anggota menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat,
kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD termasuk memuat jenis
sanksi dan mekanisme penegakan kode etik yang ditetapkan
dalam sidang paripurna DPD yang penanganan atas dugaan
pelanggaran terhadap kode etik menjadi wewenang badan
kehormatan.