Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MAKALAH “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA”

74,136 views

Published on

1. Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi merupakan suatu pedoman kehidupan yang sangat relevan untuk negara Indonesia. Pancasila diharapkan mampu mendasari pembangunan sampai ke semua lini kehidupan, mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hubungan antar umat beragama, sampai dengan IPTEK. Pembangunan yang dilakukan harus berlandaskan sila-sila Pancasila yang merupakan hasil pemikiran rakyat untuk menuju tujuan bersama membangun bangsa yang lebih baik.

Published in: Law

MAKALAH “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA”

  1. 1. “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA Disusun untuk memenuhi Cita Dewi Nindi Tara Sakti (1418102010 Bayu Mardiyan Fran Riski (150210103089) UPT BSMKU PENDIDIKAN PANCASILA KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI MAKALAH PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA Disusun untuk memenuhi UTS Pendidikan Pancasila Oleh : Cathlea Adita (120710101171) Zakiyah Rachmawati (141810201003) Ira Apsari Ningtias (141810201016) Cita Dewi Nindi Tara Sakti (141810201023) Nazril Aiga (141810201035) Nurfaizatul Jannah (141810201051) Winda Lestari (150210103087) Bayu Mardiyan Fran Riski (150210103089) UPT BSMKU PENDIDIKAN PANCASILA KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER 2015 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA” Pendidikan Pancasila KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
  2. 2. 1 KATA PENGANTAR Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyusun makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini membahas tentang pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara . Dalam penyusunan makalah ini, penyusun banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penyusun harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Jember, 28 November 2015 Penyusun
  3. 3. 2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................ 0 DAFTAR ISI........................................................................................................... 2 BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 3 1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 3 1.2 Rumusan Masalah............................................................................................. 4 1.3 Tujuan ............................................................................................................... 4 1.4 Manfaat ............................................................................................................. 4 BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................ 5 2.1 Pengertian Paradigma........................................................................................ 5 2.2 Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan .................................................... 5 a. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK ................................. 6 b. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM 6 2.3 Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi .......................................................... 8 a. Gerakan Reformasi....................................................................................... 8 b. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum........................................ 8 c. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik.......................................... 8 d. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi ..................................... 9 2.4 Aktualisasi Pancasila....................................................................................... 10 2.5 Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Kampus......................................... 10 2.5 Studi Kasus Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat Berbangsa dan Bernegara .............................................................................. 13 BAB III PENUTUP .............................................................................................. 15 3.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 15 3.2 Saran................................................................................................................ 15 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 16
  4. 4. 3 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia hingga saat ini telah mengalami perjalanan waktu yang tidak sebentar, dalam interval waktu tersebut banyak hal atau peristiwa yang terjadi seiring perjalanan Pancasila, sehingga berdirilah Pancasila seperti sekarang ini di depan semua bangsa Indonesia. Sejak dicetuskannya Pancasila pertama kali telah dituai banyak konflik internal para pencetusnya, hingga sekarang pun di era reformasi dan globalisasi, Pancasila masih hangat diperbincangkan oleh banyak kalangan berpendidikan, terutama kalangan politik dan mahasiswa. Secara mayoritas, topik yang diperbincangkan ialah mengenai awal dicetuskannya Pancasila tentang sila pertama. Berdasarkan sejarah, pada awal perkembangan bangsa Indonesia, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok agamais dan nasionalis, dimana kedua kelompok tersebut memegang peran besar dalam perancangan dasar negara Indonesia. Setelah sekian banyak perbincangan mengenai Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga dijadikan bahan perbincangan sebagai paradigma dalam kehidupan berbagai elemen masyarakat, salah satunya ialah Pancasila sebagai paradigma kehidupan mahasiswa di kampus. Dimana di dalam kampus tersebut, mahasiswa akan dididik mengenai berbagai hal mengenai Pancasila, terutama penerapan nilai-nilainya. Makalah ini disusun sebagai catatan perjalanan Pancasila dari zaman ke zaman agar senantiasa sejarah pembentukan Pancasila tidak dilupakan. Selain itu dapat pula digunakan untuk menjadi penengah bagi pihak yang sedang berbeda pendapat tentang dasar negara, agar tetap dapat bersikap sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terutama penerapan hal tersebut di kehidupan kampus.
  5. 5. 4 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam berbagai bidang? 2. Bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma reformasi di berbagai bidang yang memerlukan reformasi? 3. Apa yang dimaksud dengan tridharma perguruan tinggi? 4. Bagaimana cara mengaktualisasikan Pancasila di perguruan tinggi? 1.3 Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut : 1. Mengetahui peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam berbagai bidang 2. Mengetahui peran Pancasila sebagai paradigma reformasi di berbagai bidang yang memerlukan reformasi 3. Mengetahui makna tridharma perguruan tinggi 4. Mengetahui cara mengaktualisasikan Pancasila di perguruan tinggi 1.4 Manfaat 1. Bagi Penyusun Dengan adanya makalah ini diharapkan penyusun dapat lebih memahami tentang bagaimana pancasila memainkan perannya sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Bagi pembaca Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, dan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
  6. 6. 5 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Paradigma Menurut Kaelan (2010) istilah “Paradigma” pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul Structure of Scientific Revolution . Pengertian Paradigma adalah sebuah asumsi – asumsi dasar dan asumsi – asumsi teoritis yang umum. Paradigma dapat diartikan sebagai pendapat awal yang secara teoritis dapat dijadikan sebagai suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma dapat dikonotasikan sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses. Sehingga dapat diartikan bahwa pancasila sebagai asas atau dasar kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.2 Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Indonesia sebagai negara berkembang dalam mencapai tujuan perlu dilaksanakannya pembangunan nasional. Ini merupakan perwujudan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sebagaimana tujuan nasional negara pada Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” hal ini merupakan tujuan negara dengan rumusan “memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain tujuan nasional, Indonesia juga memiliki tujuan internasional yang tertera dalam Pembukaan UUD ’45 yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaaian abadi, dan keadilan sosial”. Secara filosofis dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional harus berasaskan Pancasila. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif
  7. 7. 6 bahwa Pancasila adalah dasar negara dan menjadi dasar dalam melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga untuk melaksanakan pembangunan nasional dan internasional harus mendasari nilai – nilai sila Pancasila. Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa dan aspek raga. Aspek – aspek ini dijabarkan melalui pembangunan dalam berbagai bidang yaitu politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, budaya, IPTEK, dan agama. Berikut ini aspek pembangunan dalam berbagai bidang : a. Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil kreatifitas manusia untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tujuan yang esensial dari IPTEK adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga tidak bebas dari nilai namun terikat oleh nilai. Pancasila mendasari dalam pengembangan IPTEK, di mana dalam mengembangkan IPTEK harus diimbangi dengan pelestarian dan manfaat yang akan diberikan kepada manusia sebagaimana pada sila pertama Pancasila. Dalam mengembangkan IPTEK harus beradab dan bermoral yang didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia seperti sila 2 Pancasila. Pengembangan IPTEK harus mengembangkan rasa nasionalisme seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-3. Ilmuwan yang mengembangkan IPTEK harus bijaksana dalam menghormati dan menghargai kebebasan orang lain secara terbuka seperti halnya sila ke-4 Pancasila. Mengkomplementasikan pengembangan IPTEK harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia seperti sila ke-5 Pancasila. b. Pancasila sebagai paradigma pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM  Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus didasarkan pada ontologisme manusia. Sistem politik negara harus mendasarkan tuntutan hak dasar kemanusiaan yang dalam istilah ilmu hukum adalah hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat bukannya perseorangan atau kelompok. Pancasila dapat memberikan dasar – dasar moralitas politik negara. Dalam sila – sila Pancasila tersusun atas urutan sistematis bahwa
  8. 8. 7 politik negara harus berdasarkan kerakyatan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan.  Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi Menurut Mubyarto (1999), pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai – nilai kemanusiaan. Pengembangan ekonomi harus didasarkan dengan Pancasila seperti ekonomi kerakyatan yang mendasarkan kemanusiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu ekonomi harus didasarkan pada Pancasila demi kesejahteraan manusia.  Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya Dalam pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki masyarakat. Pada masa reformasi sosial budaya harus didasari dengan Pancasila yang terdapat pada rumusan sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam pengembangan sosial budaya Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya.  Pancasila sebagai paradigma pengembangan hankam Negara hakikatnya adalah suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak – hak warga negara maka diperlukan peraturan perundang – undangan negara. Karena Pancasila merupakan dasar negara, maka Pancasila harus menjadi aturan dalam pengembangan Hankam untuk mencapai tujuan Indonesia menjaga keamanan dan menegakkan hukum.  Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama Pada proses reformasi beberapa wilayah negara Indonesia mengalami konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama kehidupan beragama. Ini merupakan tugas yang berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan perdamaian di antara umat beragama. Pancasila telah memberikan dasar yang fundamental bagi umat beragama agar hidup rukun, damai, saling menghormati, saling menghargai, tanpa memandang latar belakang suku, agama, bahkan ras yang berbeda – beda.
  9. 9. 8 2.3 Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Indonesia pernah dilanda gerakan reformasi yang menyebabkan seluruh aturan main dalam politik mengalami keruntuhan terutama praktek elit politik yaitu KKN. Dalam kenyataannya gerakan reformasi ini dibayar mahal oleh bangsa yang berdampak pada sosial, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Kondisi ekonomi juga menambah daftar terpuruknya bangsa karena gerakan reformasi. Namun, di balik berbagai macam keterpurukan masih tersisa satu keyakinan akan nilai luhur yang dimiliki yaitu Pancasila. Reformasi harusnya digunakan untuk menata kehidupan bangsa yang berasaskan Pancasila sebagai dasar negara. Reformasi harus memiliki tujuan, dasar, cita – cita serta platform yang jelas bagi bangsa Indonesia. Pancasila itulah yang merupakan nilai – nilai dasar paradigma reformasi total yang sebenarnya. a. Gerakan reformasi Praktek KKN yang merajalela membawa rakyat semakin menderita. Wakil rakyat harusnya mengemban amanah yang diberikan dengan sebaik – baiknya. Pancasila yang seharusnya mampu menjadi sumber nlai, dasar moral etik bangsa disalahgunakan sebagai alat legitimasi politik. b. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum Pada era reformasi rakyat lebih menekankan pada perubahan terhadap tatanan dalam perundang-undangan. Dimana pada masa orde lama maupun pada masa orde baru hal yang mengalami kerusakan parah ialah bidang hukum. Penegakan hukum baik secara materi maupun tindakan sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu bangsa indonesia ingin melakukan reformasi menata kembali sistem yang mengalami kerusakan tersebut dengan berpedoman pada Pancasila. c. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik Landasan aksiologi atau sumber nilai bagi sistem politik indonesia terkandung dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-4. Apabila dikaitkan dengan makna alenia II tentang cita-cita negara dan kemerdekaan yaitu demokrasi dan kemakmuran. Dasar politik ini menunjukkan kepada kita bahwa bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat yang bersatu sesuai sila ke III, demokrasi sesuai
  10. 10. 9 dengan sila sila ke IV, berkeadilan dan berkemakmuran sesuai dengan sila ke V serta negara yang memiliki dasar-dasar moral ketuhanan dan kemanusiaan. Nilai demokrasi politik secara normatif terjabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (2), pasal 5 ayat (1), serta pasal 6 ayat (2). Berdasarkan semangat dari UUD 1945 yang merupakan esensi pasal-pasal itu sebagai berikut: a. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara. b. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan karenanya harus tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. d. Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh Presiden, baik sendiri maupun bersama-sama lembaga lain, kekuatanya berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau produk-produknya. Dimana yang memegang kedaulatan penuh adalah rakyat. Rakyat adalah asal mula kekuasaan negara. d. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasar pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip-prinsip nilai kesejahteraan seluruh bangsa. Kesejahteraan tersebut hanya sebagian kecil kelompok tertentu saja yang merasakannya. Kenyataan pada saat ini, ekonomi global tidak mampu bertahan, krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk sehingga kepailitan yang diderita oleh pengusaha harus ditanggung oleh rakyat. Dalam kenyataannya sektor ekonomi yang mampu bertahan pada masa krisis adalah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berbasis pada usaha rakyat. Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah :
  11. 11. 10 1. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan, yaitu dilakukan dengan program “social safety net” yang terkenal dengan program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS). 2. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. 3. Transformasi struktur, yaitu untuk memperkuat ekonomi rakyat maka perlu diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural Dengan sistem ekonomi yang mendasar pada nilai yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa maka peningkatan kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian besar rakyat dan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. 2.4 Aktualisasi Pancasila Aktualisasi pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subektif. Aktualisasi objektif yaitu aktualisasi pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif dan yudikatif. Adapun aktualisasi subjektif adalah aktualisasi pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup bernegara dan bermasyarakat. 2.5 Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Kampus a. Tridharma perguruan tinggi Perguruan tinggi mempunyai tiga tugas pokok yang disebut Thridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1. Pendidikan Tinggi Suatu lembaga pendidikan tinggi memiliki tugas yaitu untuk menyiapkan, memebentuk, dan menghasi,lkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka tugas pendidikan tinggi adalah:  Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masysrakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan ,dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
  12. 12. 11  Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta mengupayakan penggunanya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 2. Penelitian Sebagaimana nilai yang terkandung dalam pancasila, intelektual yang melakukan penelitian harus bermoral ketuhanan dan kemanusiaan. Seorang peneliti harus bermoral dan mengabdikan diri pada nilai-nilai kemanusaiaan. Dasar-dasar nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjiwai moral peneliti sehingga penelitian harus bersifat objektif dan ilmiah. Seorang peneliti harus berpegang pada moral kejujuran yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. Suatu hasil penelitian tidak boleh karena motivasi uang, kekuasaan, ambisi, ataupun kepentingan primordial tertentu. 3. Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP Th.1999 bahwa yang dimaksud dengan pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memeberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Aktualisasi pengabdian kepada masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu aktualisasi pengembangan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu aktualisasi kegiatan masyarakat ilmiah perguruan tinggi yang dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. b. Budaya akademik Warga dari suatu perguruan tinggi merupakan manusia yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah. Masyarakat akademik harus senantiasa mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari aktivitas perguruan tinggi. Ada beberapa ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik sebagai berikut: 1. Kritis 2. Kreatif 3. Objektif
  13. 13. 12 4. Analitis 5. Konstruktif 6. Dinamis 7. Dialogis 8. Menerima kritik 9. Menghargai prestasi ilmiah/akademik 10. Bebas dari prasangka 11. Menghargai waktu 12. Memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah 13. Berorientasi ke masa depan 14. Kesejawatan/kemitraan c. Kampus sebagai moral force  Pengembangan hukum dan HAM Masyarakat kampus harus senantiasa bertanggung jawab secara moral atas kebenaran objektif, bertanggung jawab terhadap masyarakAt dangsa dan negara, dan juga mengabdi terhadap kesejahteraan kemanusiaan. Sikap masyarakat kampus tidak boleh tercemar oleh kepentingan-kepentingan politik penguasa sehingga benar-benar luhur dan mulia. Dasar pijak masyarakat kampus adalah kebenaran yang bersumber pada hati nurani dan sikap moral yang luhur yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan.  Kampus sebagai sumber pengembangan hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarka atas hukum, maka untuk menata negara untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis harus ditegakkan supremasi hukum. Dalam penyusunan hukum positif di Indonesia maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber materi. Hukum di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai pada sila-sila yang ada pada pancasila. Aspirasi dan realitas kehidupan masyarakat dan rakyat juga merupakan sumber materi dalam penyususnan dan pengembangan hukum.  Kampus sebagai kekuatan moral pengembangan HAM Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
  14. 14. 13 anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam menegakkan hak asasi manusia tersebut maka mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersifat objektif dan benar-benar berdasarkan kebenaran moral demi harkat dan martabat. Penegakan hak asasi manusia tidak boleh dikarenakan kepentingan politik terutama kepentingan kekuatan politik dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin menghancurkan negara Indonesia. 2.6 Studi Kasus Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat Berbangsa dan Bernegara Salah satu studi kasus yang kami kaji ialah mengenai supremasi hukum yang sekarang diberlakukan di Indonesia. Berkaca dari beberapa kasus menyedihkan yang terjadi dalam sejarah hukum Indonesia, sangat menyedihkan karena penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat kecil benar-benar tidak diperhatikan. Contoh pada kasus Mbah Minah yang mencuri tiga biji kakao dari perkebunan milik PT.Rumpun Sari Antan 4, kasus pengumpulan koin untuk Prita, pencurian sandal milik seorang oknum polisi oleh seorang anak kecil, kasus pencurian sebotol kecil minyak kayu putih di sebuah indomaret dan beberapa kasus lainnya yang sangat memprihatinkan. Disini terlihat jelas bahwa aparat penegak hukum mengutamakan kepastian hukum dalam penegakan hukumnya tanpa memperhatikan rasa keadilan. Penegakan hukum yang diartikan oleh para aparat penegak hukum yang menangani kasus Mbah Minah dan kasus-kasus di atas adalah penegakan hukum secara tekstual yaitu mengartikan perbuatan di atas sebagai pencurian. Padahal jika dihitung, harga buah kakao, sendal dan sebotol minyak kayu putih lebih murah dibandingkan biaya perkara yang harus dikeluarkan untuk menangani kasus tersebut, belum lagi jeratan hukuman penjara dan denda yang dibebankan. Selain itu, motif kasus-kasus di atas adalah potret dari kemiskinan. Jika memang ada yang harus dihukum, seharusnya pemerintah karena tidak dapat menjalankan fungsinya yaitu mensejahterakan rakyat.
  15. 15. 14 Hal ini sangat bertolak belakang dengan proses yang sedang dijalani koruptor pada saat ini, proses peradilan yang sangat lama, berbelit-belit dan nantinya pun vonis pengadilan terhadap koruptor yang merugikan negara miliaran rupiah. Sangat ironis melihat fenomena yang terjadi terhadap dunia hukum dan peradilan bagi rakyat yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Padahal negara ini sudah menjamin kepastian dan perlindungan hukum pada setiap warga negara sesuai UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Supremasi hukum di Indonesia perlu dibenahi, menurut kami dengan adanya hukum, maka keadilan seharusnya ditegakkan. Pembentukan lembaga penjaminan dan bantuan hukum yang secara khusus membantu rakyat kecil sangatlah penting untuk direalisasikan pada saat ini. Penyediaan jasa pengacara bagi rakyat yang tidak mempunyai biaya untuk menyewa seorang pengacara dalam suatu persidangan. Para koruptor dapat memutar balikkan hukum karena mereka memiliki pengacara-pengacara yang handal yang dapat mempertahankan argumen mereka sehingga dapat menandingi kekuatan hukum. Berbeda halnya dengan rakyat yang jarang memiliki pengacara yang bagus sehingga hukum pun semena- mena terhadap rakyat kecil. Reformasi dunia peradilan dan hukum di Indonesia sangat perlu dilakukan untuk membersihkan dunia peradilan dan hukum di Indonesia bersih dan bebas dari hakim, jaksa dan pengacara yang sering menerima suap, juga oknum polisi yang tidakberes dalam melaksanakan tugasnya.
  16. 16. 15 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan 1. Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi merupakan suatu pedoman kehidupan yang sangat relevan untuk negara Indonesia. Pancasila diharapkan mampu mendasari pembangunan sampai ke semua lini kehidupan, mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hubungan antar umat beragama, sampai dengan IPTEK. Pembangunan yang dilakukan harus berlandaskan sila-sila Pancasila yang merupakan hasil pemikiran rakyat untuk menuju tujuan bersama membangun bangsa yang lebih baik. 2. Pancasila sebagai dasar negara harus mampu menanggapi gerakan reformasi yang berdampak pada sosial, politik, ekonomi dan kemanusiaan. Reformasi seharusnya digunakan untuk menata kehidupan dengan berasaskan Pancasila. Reformasi harusnya memiliki tujuan dan cita-cita sebagaimana tujuan dan cita-cita Pancasila. 3. Tridharma perguruan tinggi ialah tiga tugas pokok perguruan tinggi yang mencakup pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 4. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan kampus dapat dilakukan melalui pengembangan hukum dan HAM dalam kehidupan kampus serta memposisikan kampus sebagai kekuatan moral. Hal tersebut bertujuan agar nantinya menumbuh kembangkan geberasi-generasi baru yang memiliki moral dan budi pekerti yang luhur. 3.2 Saran Kita sebagai mahasiswa hendaklah mengamalkan pancasila sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena di dalam Pancasila mengandung butir-butir keluhuran bangsa Indonesia.
  17. 17. 16 DAFTAR PUSTAKA Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : PARADIGMA.

×