Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Akuntansi Pemerintahan
Similar to Akuntansi Pemerintahan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Akuntansi Pemerintahan
- 1. Akuntansi Pemerintahan Analisis Kasus Penyimpangan Pengelolaan Dana E-KTP Dosen : Sudjatmiko Wibowo, Ak., M.M. Kelas : 5C / Akuntansi Nama Anggota : - Anisa Nur Fitriani 022116092 - Resta Anggraeni 022116093 - Diary Devin Putranto 022116094 - Marisa Meinigtias 022116095 - Dian Muliani 022116096 - Windy Errina Mandasari 022116097 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan 2018
- 2. i DAFTAR ISI Daftar Isi ............................................................................................................................ i Kata Pengantar ................................................................................................................... ii Bab I Pendahuluan ............................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................ 2 1.3 Tujuan .............................................................................................................. 2 1.4 Manfaat ............................................................................................................ 2 1.4.1 Manfaat Teoritis ................................................................................... 2 1.4.2 Manfaat Praktis .................................................................................... 2 Bab II Tinjauan Pustaka ..................................................................................................... 3 Bab III Pembahasan ........................................................................................................... 9 3.1 Kasus Korupsi Dana E-KTP ............................................................................ 9 3.2 Kronologi Kasus Mega Korupsi E-KTP .......................................................... 10 3.3 Analisis Kasus Mega Korupsi E-KTP Dengan Tersangka Setya Novanto ...... 13 Bab IV Penutup .................................................................................................................. 18 4.1 Kesimpulan ................................................................................................................. 18 4.2 Saran ............................................................................................................................ 19 Daftar Pustaka .................................................................................................................... 20
- 3. ii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua terutama rasa kesabaran yang telah diberikan selama ini sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah Akuntansi Sektor Publik yang berjudul “Analisis Kasus Penyimpangan Pengelolaan Dana E-KTP”. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Sudjatmiko Wibowo,Ak.,M.M selaku Dosen Akuntansi Pemerintahan yang telah memberikan tugas makalah ini dan membantu kami dalam memahami Materi Kuliah Akuntansi Pemerintahan. Tidak terlepas dari kekompakan dan kesolidan dari kelompok kami akhirnya makalah ini dapat terselesaikan. Semua itu tidak akan terwujud tanpa bantuan dan peran serta dari semua pihak. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari bahwa makalah tersebut masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Maka dengan rendah hati kami mengharapkan masukan/koreksi yang membangun dari Bapak/Ibu dosen dan para pembaca untuk perbaikan lebih lanjut. Akhir kata, semoga makalah yang kami buat ini dapat memberikan manfaat bagi orang banyak, terutama kepada Mahasiswa Akuntansi. Atas perhatian dan masukan, penulis mengucapkan terima kasih. Bogor, 18 Oktober 2018 Penulis
- 4. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP konvensional yang telah bertahun – tahun diberlakukan oleh pemerintah Indonesia serta digunakan oleh masyarakat Indonesia dianggap memiliki beberapa kekurangan – kekurangan seperti tidak efektif untuk memberikan data kependudukan karena KTP konvensional memungkinkan satu penduduk Indonesia memiliki beberapa KTP. Hal ini seringkali menyulitkan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan terutama kebijakan untuk daerah tertentu karena KTP konvensional tidak dapat merepresentasikan data penduduk setempat secara tepat. Selain itu, KTP konvensional juga memberi peluang kepada penduduk yang ingin berbuat curang pada negara dengan menduplikasi KTP nya supaya dapat melakukan hal – hal seperti: menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota dan mengamankan korupsi. Akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP. Untuk dapat mengelola penerbitan KTP yang bersifat tunggal dan terwujudnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat diperlukan dukungan teknologi yang dapat menjamin dengan tingkat akurasi tinggi untuk mencegah pemalsuan dan penggandaan. Pemerintah berusaha berinovasi dengan menerapkan teknologi informasi dalam sistem KTP dan menjadikan KTP konvensional menjadi KTP elektronik (e - KTP) yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik. Harapannya adalah tidak ada lagi duplikasi KTP dan dapat menciptakan kartu identitas multifungsi. Sayangnya, keniatan untuk membuat kartu identitas penduduk berbasis teknologi informasi yang akurat, multifungsi serta mencegah adanya duplikasi kartu identitas tersebut disalahgunakan oleh oknum – oknum yang juga merupakan bagian dari stakeholder pelaksanaan program e-KTP. Proyek e-KTP tersebut dikorupsi oleh stakeholder yang terlibat seperti politisi, birokrat dan juga pengusaha. Hingga saat makalah ini disusun, kasus ini belum selesai, masih dalam tahap – tahap penyelidikan dan juga persidangan – persidangan. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan
- 5. 2 negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air.Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lainjika kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi,atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendahmaka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran. Dalam makalah ini kami berusaha mengetahui bagaimana kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara berupa korupsi e-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto telah banyak sekali merugikan negara. 1.2. Rumusan Masalah 1.2.1. Permasalahan apa yang terjadi? 1.2.2. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? 1.2.3. Faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? 1.2.4. Dampak apa yang timbul dari masalah tersebut? 1.3. Tujuan Tujuan di buatnya peper ini agar apat menganalisis mengenai penyimpangan (korupsi) pada pengelolaan keuangan negara yang di lakukan oleh aparat pemerintah yaitu khususnya Setya Novanto dan juga mengetahui lebih dalam mengenai sebab, modus oprasi, serta dampak yang timbul dari pelanggaran ini. 1.4. Manfaat 1.4.1 Manfaat Teoritis Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah referensi bagi mahasiswa Ekonomi Universitas Pakuan khususnya jurusan Akuntansi mengenai analisis wacana dalam sebuah media. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan dalam penelitian selanjutnya mengenai jurnalistik khususnya dan komunikasi pada umumnya. 1.4.2 Manfaat Praktis Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membentuk kesadaran sosial masyarakat tentang bagaimana pers tidak hanya menjalankan fungsi dan perannya dalam memberikan informasi kepada publik, namun juga membawa berbagai nilai, ideologi dan kepentingan institusi medianya ataupun kelompok-kelompok tertentu.
- 6. 3 BAB II TINJAUAN PUSTAKA Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legalmenyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Menurut Andi Hamzah pengertian korupsi adalah busuk, buruk, bejat, tidaj jujur dari kesesuain, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah pembuktian bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Menurut Pius Abdilah dan Anwar Syarifudin dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan). Penggelapan dalam jabatan pemerasan dalam jabatan. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). Menerima gratifikasi(bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya.Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
- 7. 4 Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak.Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja.Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Jadi pada hakekatnya korupsi adalah suatu tindakan yang melawan hukum, karena korupsi sangat merugikan banyak pihak, baik negara ataupun masyarakat yang terikat langsung dengan korupsi itu sendiri, korupsi dapat muncul dengan niat atau tidak atas niat sekalipun, jika ada kesempatan korupsi bisa saja muncul disana, pada jaman sekarang korupsi lebih banyak muncul karena ada suatu desakan baik pribadi atau kepentingan suatu oknum. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya suatu korupsi yaitu antara lain adalah : 1. Faktor internal 2. Faktor eksternal Faktor internal Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri, terdapat beberapa faktor yang ada dalam faktor internal ini, antara lain ialah: 1. Sifat Tamak Sifat tamak merupakan sifat yang dimiliki manusia, di setiap harinya pasti manusia meinginkan kebutuhan yang lebih, dan selalu kurang akan sesuatu yang di dapatkan. Akhirnya munculah sifat tamak ini di dalam diri seseorang untuk memiliki sesuatu yang lebih dengan cara korupsi. 2. Gaya hidup konsumtif Gaya hidup konsumtif ini dirasakan oleh manusia manusia di dunia, dimana manusia pasti memiliki kebutuhan masing masing dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus mengonsumsi kebutuhan tersebut,dengan perilaku tersebut tidak bisa di imbangi dengan pendapat yang diperoleh yang akhirnya terjadilah tindak korupsi
- 8. 5 Faktor eksternal Secara umum penyebab korupsi banyak juga dari faktor eksternal, faktor faktor tersebut antara lain 1. Faktor politik Faktor politik ini adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindak korupsi. Di dalam sebuah politik akan ada terjadinya suatu persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Setiap manusia bersaing untuk mendapat kekuasaan lebih tinggi, dengan berbagai cara mereka lakukan untuk menduduki posisi tersebut. Akhirnya munculah tindak korupsi atau suap menyuap dalam mendapatkan kekuasaan. 2. Faktor hukum Faktor hukum ini adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindak korupsi.Dapat kita ketahui di negara kita sendiri bahwa hukum sekarang tumpul ke atas lancip kebawah.Di hukum sendiri banyak kelemahan dalam mengatasi suatu masalah.Sudah di terbukti bahwa banyak praktek praktek suap menyuap lembaga hukum terjadi dalam mengatasi suatu masalah.Sehingga dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa praktek korupsi sangatlah mungkin terjadi karena banyak nya kelemahan dalam sebuah hukum yang mendiskriminasi sebuah masalah. 3. Faktor ekonomi Sangat jelas faktor ekonomi ini sebagai penyebab terjadinya tindak korupsi.Manusia hidup pasti memerlukan kebutuhan apalagi dengan kebutuhan ekonomi itu sangatlah di pentingkan bagi manusia.Bahkan pemimpin ataupun penguasa berkesempatan jika mereka memiliki kekuasaan sangat lah ingin memenuhi kekayaan mereka. e – KTP (KTP Elektronik) Menurut Undang Undang Republic Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.Kartu Tanda Penduduk Elektonik (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang ditertibkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat guna terciptakan tertib administrasi kependudukan dan setiap instansi pelaksana pelayanan publik wajib melaksanakan urusan administrasi kependudukan serta perlu menerapkan dan menjalankan prinsip prinsip good governance dalam pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk kependudukan
- 9. 6 secara Nasional dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan tujuan pemerintahan menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis NIK secara nasional Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten / kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP.Program e-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP.Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia.Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk: 1. Menghindari pajak 2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota 3. Mengamankan korupsi 4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris) Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e- Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.Adapun Fungsi dan kegunaan e-KTP adalah : 1. Sebagai identitas jati diri 2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya; 3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ,Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 berbunyi : 1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk; 2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan; 3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan; 4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK,
- 10. 7 dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana *). 5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan; 6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri. Manfaat dari adanya e-KTP bagi pemiliknya adalah sebagai berikut: 1. Kemudahan Bepergian. Dengan memiliki e-KTP penduduk tidak perlu risau apabila berpergian di daerah lain, sebab penggunaan e-KTP dapat digunakan di seluruh daerah di Indonesia sehingga memudahkan pemiliknya untuk bepergian di seluruh Indonesia. 2. Data Statistik Kependudukan yang Akurat. Kartu Tanda Penduduk Elektronikmendukung terciptanya data statistik kependudukan yang akurat, penggunaan e-KTP sebagai data diri/identitas tunggal atau tidak dapat digandakan mendukung terciptanya data statistik kependudukan guna pencatatan jumlah penduduk Indonesia secara tepat dan akurat, sebab seorang hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elektronik saja; seperti contoh pada kasus Air Asia salah satu korban adalah penduduk Blitar, e-KTP- yang ada disaku korban dapat lebih cepat memproses identifikasi korban AirAsia. Selain itu data penunjang keluarga korban yang tidak dimungkinkan mendatangi posko dapat diwakilkan dengan e-KTP. 3. Akses Pelayanan Publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukan beberapa bidang yang dapat digunakan sebagai aksespelayanan publik bagi pemilik e-KTP diantaranya: Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisian, dan lain-lain. 4. Perencanaan Pembangunan Nasional yang Tepat Berdasar pasal 58 ayat (4 huruf b) Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan perencanaan pembangunan”, antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan. 5. Mempersempit Tindak Terorisme Internasional/Domestik Umumnya teroris memiliki lebih dari satu identitas diri untuk menyamarkan identitas aslinya, terkaitadanya Kartu Tanda Penduduk elektronik diharapkan pemalsuan identitas seperti ini dapat dihindarkan, dengan demikian lebih mudah untuk mengetahui jati diri teroris yang sesungguhnya. 6. Menghindari Pekerjaan Ilegal/Imigran Ilegal Seperti halnya teroris umumnya pekerjaan ilegal/imigran illegal Seperti halnya terorisumumnya pekerjaan ilegal/imigran illegal menyamarkan identitas aslinya atau dimungkinkan tidak memiliki identitas resmi atas jati dirinya, sehingga dalam hal ini e-KTP sangat
- 11. 8 bermanfaat untuk menentukan identitas atau status kependudukan seseorang sehingga dapat menyatakan seseorang tersebut sebagai imigran illegal bila tidak memiliki identitas dan ketentuan yang berlaku. 7. Meminimalisir Penyalahgunaan Dokumen Penduduk Sifat e-KTP yang tunggal dan dapat dideteksi oleh e-reader memudahkan dalam penerbitan dokumen sebab hal ini dokumen penduduk akan lebih mudah dan penyalahgunaan dokumen penduduk dapat dikurangi. Status Kependudukan Seseorang Keberadaan e-KTP menjadikan status kependudukan seseorang menjadi sah dan diakui oleh negara, sebab ketentuanya telah diatur oleh Undang- Undang.
- 12. 9 BAB III PEMBAHASAN 3.1. Kasus Korupsi Dana E-KTP KPK akhirya menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka setelah berulang kali lolos dari jeratan hukum. Liputan6.com, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Setya Novanto atau Setnov sebagai tersangka setelah berulang kali lolos dari jeratan hukum. Orang nomor satu di DPR itu dinilai berperan aktif mengatur lelang proyek E-KTP sebesar Rp 5,9 triliun Seperti ditayangkan Liputan6 Pagi SCTV , Minggu (23/7/2017), Setnov dan sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 dianggap menyalahgunakan wewenang, memainkan pengaruhnya, sehingga proyek E-KTP menjadi berantakan. Dananya menguap ke mana- mana. Negara pun dirugikan Rp 2,3 triliun. Masyarakat pun sontak tersentak. Terlebih, ini bukan kali pertama petinggi di lembaga tinggi negara merugikan negara. Sebelumnya, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar juga berurusan dengan KPK. Akil yang juga mantan politisi Golkar terbukti menerima suap dalam kasus sengketa pilkada untuk sejumlah daerah. Di antaranya Lebak, Palembang, Lampung Selatan, Pulau Morotai, dan Gunung Mas. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Akil. Namun, dia tidak diwajibkan membayar denda Rp 10 miliar seperti tuntutan jaksa karena dianggap telah dijatuhi hukuman maksimal.
- 13. 10 Bukan hanya Akil, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman juga tersandung kasus suap. Senator asal Sumatera Barat ini terbukti menerima uang Rp 100 juta dari pihak swasta untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Perum Bulog. Jika sukses, Irman bakal mendapat fee Rp 300 per kilogram dari gula yang dipasok. Atas persekongkolan jahat inilah Irman kemudian divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Hak politiknya juga dicabut selama tiga tahun. Sebenarnya, bukan kali ini saja Setnov tersandung perkara hukum. Namanya pernah disebut terlibat kasus piutang Bank Bali ke BDNI pada tahun 1999. Empat tahun kemudian, dia juga disebut tidak membayar pajak ketika menjadi importir beras sehingga merugikan negara lebih dari Rp 23 miliar. Tidak berhenti di situ. Nama Setnov lagi-lagi tersangkut dalam kasus korupsi. Kali ini untuk proyek penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau. Namun keterlibatannya seakan menguap sampai akhirnya dia dikabarkan meminta saham PT Freeport. Namun, sekali lagi, tidak satu pun kasus yang bisa membuktikan Setnov terbukti bersalah secara hukum. Tapi, kali ini KPK mempunyai pertimbangan berbeda. Kesaksian terdakwa Irman dan Sugiharto, dua mantan pejabat di Kemendagri, di persidangan menjadi fakta sekaligus pintu masuk KPK untuk membuktikan keterlibatan Setnov dalam kasus proyek E-KTP. Mantan ketua fraksi Partai Golkar itu disebut menerima uang suap Rp 574 miliar. Hal itu pula yang membuat Setnov harus mondar-mandir diperiksa KPK. Bolak balik diperiksa, berulang kali pula Setnov membantah. Bahkan, dia berani bersumpah tidak pernah menerima aliran dana proyek E-KTP seperti yang disangkakan. Bantahan bukan hanya disampaikan Setnov. Sejumlah anggota DPR tiba-tiba juga membentuk Pansus Hak Angket KPK. Mereka seperti terusik ketika sejumlah nama anggota dewan juga disebut kebagian suap proyek E-KTP. Kinerja KPK langsung dipertanyakan, dikritisi, dan dianggap melampaui wewenang. Bukan hanya itu, mereka juga mendatangi LP Sukamiskin Bandung untuk menemui sejumlah tahanan kasus korupsi yang pernah ditangani KPK. Bagi mereka, pasti ada yang keliru dalam penanganan kasus korupsi E-KTP. Untuk itu, Setnov tidak perlu mundur dari jabatannya karena dianggap belum tentu bersalah dan belum jugaberstatus terdakwa. Sikap inilah yang kemudian dikomentari banyak orang di minggu ini. 3.2. Kronologi Kasus Mega Korupsi E-Ktp Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dinilai sebagai kasus yang masih dan sangat terstruktur. Diduga, proyek itu direncanakan untuk dapat dikorupsi. Babak baru kasus e-KTP dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3). Eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan anak buahnya yang bernama Sugiharto didakwa terlibat kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun itu. Dari surat dakwaan, terungkap ada sejumlah pertemuan yang dilakukan untuk membahas proyek e-KTP. Berikut rangkuman beberapa pertemuan itu.
- 14. 11 Februari 2010 Gedung DPR, Jakarta. Irman dan Burhanudin Napitupulu (anggota DPR) bertemu di ruang kerja Ketua Komisi II DPR membahas pemberian uang oleh Andi Narogong (pengusaha) kepada sejumlah anggota Komisi II. Pemberian itu bertujuan agar DPR menyetujui usulan Kemendagri perihal anggaran proyek e-KTP. Februari 2010 Hotel Gran Melia, Jakarta. Irman, Sugiharto, Andi Narogong, dan Diah Anggriani (Sekjen Kemendagri) melakukan pertemuan dengan Setya Novanto (Ketua Fraksi Golkar DPR). Pada pertemuan itu, Setya menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR. Ruko Fatmawati Beberapa kali pertemuan digelar di Ruko milik Andi Narogong. Pertemuan Tim Fatmawati ini membahas pembentukan beberapa konsorsium untuk ikut dalam tender proyek e-KTP. Bahkan pada sejumlah pertemuan juga membahas pengaturan untuk memenangkan tender hingga mendaftar penggelembungan harga sejumlah barang yang akan dibeli terkait proyek. Pengaturan ini juga melibatkan pihak panitia lelang yang berasal dari Kemendagri. Juli-Agustus 2010 Gedung DPR, Jakarta. DPR mulai melakukan pembahasan R-APBN Tahun Anggaran 2011 yang di antaranya termasuk anggaran untuk proyek e-KTP. Terkait hal tersebut, Andi Narogong beberapa kali bertemu Setya Novanto, Anas Urbaningrum (Ketua Fraksi Demokrat DPR), dan Muhammad Nazaruddin (Bendum Demokrat), yang dinilai sebagai representasi Partai Golkar dan Partai Demokrat untuk mendorong Komisi II menyetujui anggaran. Anas memberikan keterangan seusai diperiksa KPK. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan) Akhirnya dicapai kesepakatan anggaran proyek sebesar Rp 5,9 triliun dengan 49 persen di antaranya atau sebesar Rp 2,5 triliun (setelah dipotong pajak) akan dibagi-bagi ke sejumlah orang, termasuk DPR. September-Oktober 2010 Gedung DPR, Jakarta. Andi Narogong memberikan uang kepada sejumlah anggota DPR di ruang kerja Mustoko Weni (Golkar). Total uang yang diberikan Andi sebesar 3.450.000 dolar AS kepada sembilan orang anggota DPR, di antaranya Anas Urbaningrum, Ganjar Pranowo (PDIP), Teguh
- 15. 12 Juwarno (PAN), hingga Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar). Mereka disebut dalam kasus e- KTP. (Foto: Berbagai sumber) September-Oktober 2010 Gedung DPR, Jakarta. Bagi-bagi uang kembali dilakukan Andi, namun kali ini di ruangan Setya Novanto dan Mustoko Weni. Uang sebesar 3.300.000 dolar AS kepada para pimpinan Banggar, yakni Melchias Marcus Mekeng (Golkar), Mirwan Amir (Demokrat), Olly Dondokambey (PDIP), dan Tamsil Linrung (PKS). Mantan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, diperiksa oleh KPK. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan) Februari 2011 Kementerian Dalam Negeri. Andi Narogong menemui Sugiharto di ruang kerjanya. Andi mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp 520.000.000.000 untuk memperlancar urusan penganggaran proyek. Uang akan diberikan kepada Partai Golkar Rp 150 miliar, Partai Demokrat Rp 150 miliar, PDI Perjuangan Rp 80 miliar, Marzuki Alie (Demokrat) Rp 20 miliar, Chairuman Harahap Rp 20 miliar, serta pada sejumlah partai lain sejumlah Rp 80 miliar. Rincian uang tersebut atas persetujuan Irman. 21 Juni 2011 Gamawan Fauzi (Mendagri) menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang tender proyek e-KTP. Pemenangan tender sudah diatur sejak awal. Konsorsium PNRI tetap dimenangkan meskipun sejumlah syarat belum dipenuhi. Gamawan Fauzi diperiksa di KPK. (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) Juni 2011 Penetapan pemenang lelang digugat, namun Sugiharto tetap menunjuk konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang. Maret 2012 Konsorsium PNRI belum dapat menyelesaikan pengadaan blangko e-KTP sebanyak 65.340.367 keping dengan nilai Rp 1.045.445.868.749. Namun tidak diberikan teguran maupun sanksi kepada konsorsium, bahkan dibuat laporan seolah-olah pekerjaan sudah sesuai target sebagaimana kontrak. Sehingga pembayaran kepada pihak PNRI tetap bisa dilakukan. Gamawan meminta penambahan anggaran dalam APBN-P tahun 2012. Anggota DPR Markus Nari (Golkar) lantas meminta uang Rp 5 miliar kepada Irman guna memperlancar pembahasan anggaran itu. Namun usai diberikan uang Rp 4 miliar, DPR tidak memasukan penambahan anggaran itu.
- 16. 13 Agustus 2013 Anggaran kemudian masuk ke dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Atas hal tersebut, Miryam Haryani (Hanura) meminta uang Rp 5 miliar untuk diberikan kepada pimpinan dan anggota Komisi II, di antaranya Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, dan Teguh Jurwano. November-Desember 2012 Bagi bagi uang juga dilakukan Andi Narogong kepada staf Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Komisi II DPR, dan Bappenas terkait pengusulan dan pembahasan anggaran proyek e-KTP. Desember 2012 DPR menyetujui APBN tahun 2013 yang di dalamnya turut memuat anggaran untuk proyek e-KTP sebesar 1.492.624.798.000. KPK membuka penyelidikan kasus e-KTP. 22 April 2014 KPK menetapkan kasus ini naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan Sugiharto sebagai tersangka. Sugiharto usai diperiksa terkait kasus E-KTP (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan) 11 Mei 2016 BPKP mengeluarkan hasil laporan bahwa kerugian keuangan negara akibat kasus ini sebesar Rp 2.314.904.234.275,39. 30 September 2016 : KPK menetapkan Irman sebagai tersangka. 9 Maret 2017 : Irman dan Sugiharto mulai menjalani proses persidangan. 3.3. Analisis Kasus Mega Korupsi E-Ktp Dengan Tersangka Setya Novanto Penyimpangan atau Korupsi yang Telah Terjadi Atas Pengelolaan Keuangan Negara Permasalahan yang telah terjadi pada artikel tersebut yaitu adanya penyimpangan pengelolaan dana e-ktp oleh Mantan Ketua DPR yaituSetya Novanto. Kasus korupsi e- KTP yang sampai saat ini masih berjalan merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Negara menanggung kerugian 2,3 triliyun rupiah akibat adanya korupsi berjamaah yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab. Sebelumnya KPK telah menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka. Setya novanto dan sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 dianggap menyalahgunakan wewenang, memainkan pengaruhnya, sehingga proyek E-KTP menjadi berantakan. Dananya menguap ke mana-mana. Setyo Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal
- 17. 14 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Pasal 2 ayat 1 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 3 Memiliki ancaman maksimal penjara seumur hidup dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Sedangkan Pasal 2 ayat 1 ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Menurut jaksa, berdasarkan fakta dan teori hukum dapat disimpulkan bahwa pertemuan antara para terdakwa dengan Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini, dan Andi Narogong di Hotel Gran Melia Jakarta, menunjukan telah terjadi pertemuan kepentingan. Andi selaku pengusaha menginginkan mengerjakan proyek. Diah dan para terdakwa selaku birokrat yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Setya Novanto saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Setya Novanto telah menerima uang dari Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur PT Quadra Solution. Uang itu diserahkan melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yangberafiliasi dengan konsorsium pemenang tender e-KTP. Keterlibatan Setya Novanto tercium saat Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang berafiliasi dengan konsorsium pemenang tender e-KTP, menemui mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman. Di kalangan anggota Dewan, Andi Narogong dikenal dekat dengan Novanto. Saat bertemu Irman, Andi mengatakan bahwa kunci dari pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR bukan pada anggota Komisi II, melainkan ada pada Novanto. Untuk itu, Andi merancang pertemuan dengan Novanto di Hotel Gran Melia. Beberapa hari kemudian, Andi bersama Irman kembali menemui Novanto di ruang kerja Novanto di lantai 12 Gedung DPR untuk memastikan dukungan terhadap penganggaran proyek penerapan e-KTP. Dalam pertemuan itu, Novanto mengatakan, "Ini sedang kami koordinasikan, perkembangannya nanti hubungi Andi." Selanjutnya, saat proyek sudah berjalan, Andi menyerahkan sebagian uang pembayaran e- KTP kepada Novanto. Setidaknya ada empat tahap pembayaran yang sebagian uangnya diserahkan kepada Novanto, yakni pembayaran tahap I, tahap II, dan tahap III tahun 2011, serta pembayaran tahan I tahun 2012. Uang itu diberikan secara langsung kepada Novanto melalui Anang dan Andi. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa tindak pidana
- 18. 15 korupsi yang dilakukan oleh Setya Novanto memiliki pola yaitu penyalahgunaan wewenang (Abuse of Discretion). Ada sebuah pendapat yang mengemukakan bahwa Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa atau para pejabat negara terjadi dengan adanya kesalahan kebijakan dan kekuasaan terhadap rakyatnya. Dalam kasus ini tidak menggunkan prinsip transparasi, dimana dalam proyek lelang tender pengadaan e-KTP stelah dilakukan kecurangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu prinsip kewajaran juga tidak diterapkan dalam kasus korupsi ini.Dimana dalam pengaggaran ada ketidakwajaran. Pada saat proses lelang tender sebenarnya ada perusahaan yang menawarkan dengan harga yang lebih rendah dari perusahaan terpilih, namun perusahaan tersebut tidak terpilih. Solusi agar tidak terjadi kasus serupa adalah dengan memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku korupsi sehingga memberikan efek jera bagi pelakuknya dan sebagai peringatan kepada yang belum terlibat kasus korupsi untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Hukuman yang berat seperti penjara seumur hidup, hukuman mati,denda, menyita seluruh aset keluarga yang dimiliki tersangka, dan lain-lain. Sangat banyak orang yang terlibat dalam kasus korupsi E-KTP ini.Salah satu yang ikut terjerat adalah Ketua DPR RI Setya Novanto.Setya Novanto sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP setelah sebelumnya penetapan yang pertama dibatalkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar. Kasus korupsi e-KTP yang sampai saat ini masih berjalan merupakan salah satu kasuskorupsi terbesar di Indonesia. Negara menanggung kerugian 2,3 triliyun rupiah akibat adanyakorupsi berjamaah yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab. Sebelumnya KPK telah menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka. Penyebab Dilakukannya Korupsi Dana E-KTP Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku- pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Jadi, dimanapun, baik di negara maju atau negara berkembang, kemungkinan orang untuk korupsi sangat mungkin terjadi. Faktor penyebab seseorang berbuat korupsi antara lain: o Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya). o Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya. Modus Operandi Dari Kasus Korupsi Dana E-KTP Diketahui, Irvanto dan Made Oka didakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi proyek e-KTP. Keduanya diduga sebagai pihak penampung uang korupsi yang disamarkan dengan transaksi barter melalui money changer.Untuk menyamarkan pengiriman uang kepada Novanto pada 19 Januari-19 Februari 2012, Johannes Marliem, penyedia vendor
- 19. 16 AFIS merek L1, melakukan pengiriman kepada beberapa perusahaan uang dan money changer dengan menggunakan sarana barter atau set off atau pertemuan-pertemuan utang dengan memanfaatkan pihak lain yang legal yang seluruhnya berjumlah USD 3,55 juta. Uang itu diterima melalui keponakan Setya Novanto yaitu Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang juga rekan Setnov yaitu Made Oka Masagung yang ditransfer oleh Direktur Utama PT Biomorf Lone Indonesia Johanes Marliem selaku penyedia Automated Fingerprint Identification System (AFIS) merk L1 dan Anang Sugiana Sudiharsa sebagai Direktur Utama PT Quadra Solutions sebagai anggota konsorsium PNRI sebagai pemenang pengadaan e- KTP. Modus Pengiriman Adapun jumlah dan cara pengiriman adalah sebagai berikut: Dikirimkan kepada Wakong Pte Ltd sebesar 250 ribu dolar AS2. Dikirimkan kepada Golden Victory 183,4 ribu dolar AS3. Dikirimkan kepada Kohler Asia Pacific 101,9 ribu dolar AS4. Dikirimkan kepada Cosmic Enterprise 200 ribu dolar AS5. Dikirimkan kepada Sunshine Development 500 ribu dolar AS,6. Dikirimkan kepada Pacific Oleo Chemical 150 ribu7. Omni Potent Ventura 242 ribu dolar AS Serta rekening 'money changer' di beberapa bank Singapura yaitu: Bank OCBC Singapura 800 ribu dolar AS atas nama Neli2. Bank UOB Singapura sebesar 359 ribu dolar AS atas nama Yuli Hira3. Bank UOB Singapura sebesar 765 ribu dolar AS an Santoso Kartono Setelah Johanes Marliem mengirimkan uang itu selanjutnya setelah dipotong 'fee' uang itu dibarter oleh Juli Hira dan Iwan Barala, Direktur PT Inti Valuta, dengan cara memberikannya secara tunai kepada terdakwa melalui Irvanto Handra Pambudi Cahyo yang dilakukan secara bertahap dengan cara diantarkan ke rumah Irvanto oleh karyawan Iwan Barala dan Muhamad Nur alias Ahmad dengan keseluruhan USD 3,5 juta. Uang itu oleh Irvanto diserahkan kepada Kartika Yulansari yang merupakan sekretaris dan pengelola keuangan Setnov. Catatan lain adalah pada 14 Juni 2012, Johanes Marliem mengirimkan 1,8 juta dolar AS melalui Made Oka Masagung menggunakan rekening OCBC atas nama OEM Investment Pte Ltd. Uang itu adalah sebagian uang yang dikirimkan Anang Sugiana sebesar USD 2,1 juta. Setelah memberikan uang itu, Johanes Marliem melaporkan ke Anang bahwa uang sejumah 1,8 juta sudah dikirimkan ke babenya Asiong yang tak lain adalah terdakwa melalui Made Oka Masagung. Pada 10 Desember 2012, Anang kembali menyetorkan fee yang berasal dari pembayaran e-KTP sebesar Rp 31 miliar untuk Quantum Technology yang dimasukkan ke Multicom Investment di rekening OCBC dan sebesar dua juta dolar AS melalui rekening Delta Energy Pte Ltd di bank DBS Singapura.
- 20. 17 Pemberian uang 'commitment fee' disamarkan dengan perjanjian penjualan sebesar 100 ribu saham milik Delta Energy di Neuraltus Pharmaceutical negara bagian Delware Amerika Serikat. Setelah penerimaan dua juta dolar AS dari Anang itu, Made Oka mengirimkan sebagian uang sejumlah USD 315 ribu kepada Irvanto yang merupakan direktur PT Murakabi Sejahtera yang pemegang saham dimiliki Novanto. Uang itu selanjutnya diambil oleh rekan Irvanto bernama Muda Ikhsan Harahap yang dipesankan Irvanto bahwa ada teman Irvanto bernama Pak Agung akan mentransfer ke rekening Muda Ikhsan di rekening DBS. Kemudian setelah menerima uang itu, Muda Ikhsan diperintahkan Irvanto membawa uang itu dari Singapura ke Jakarta untuk diserahkan Muda Ikhsan di rumah Irvanto. Akibat dan Dampak yang Ditimbulkan dari Adanya Kasus Penyimpangan Dana E- KTP oleh Setya Novanto Selain menyebabkan darah tinggi serta emosi karena terhambatnya pengadaan e-KTP sehingga membuat kita menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkannya, banyak sekali dampak lain dari Korupsi e-KTP, berikut ini adalah dampak dari kasus e-KTP di berbagai bidang. Bidang Ekonomi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa kerugian negara akibat kasus mega korupsi e-KTP adalah sebesar Rp 2,3 triliun. Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang - orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Bidang Demokrasi Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi e-KTP Cederai Demokrasi, hal ini dikarenakan absennya e-KTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, karena setidaknya ada tiga aturan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan e-KTP sebagai syarat. Bidang Pelayanan Medis Tanpa e-KTP warga akan kesulitan dalam mendapat pelayanan medis, khususnya untuk menjadi peserta BPJS, dalam hal ini data peserta BPJS harus sesuai dengan e-KTP, karena tidak hanya nomor induk kependudukan (NIK), data BPJS Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan iris mata sebagaimana yang telah terekam dalam e-KTP.
- 21. 18 BAB V PENUTUP 4.1 Kesimpulan 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legalmenyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. 3. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya suatu korupsi tentunya di Negara Indonesia yaitu faktor internal yang berkaitan dengan sifat tamak yaitu sifat manusia yang memiliki kebutuhan lebih dan enggan merasa cukup serta, gaya hidup konsuntif yaitu sifat manusia yang memiliki kebutuhan tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan. dan fakor eksternal yang terdiri atas faktor politik,faktor ekonomi dan faktor hukum. Faktor politik Faktor politik ini adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindak korupsi. Di dalam sebuah politik akan ada terjadinya suatu persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Faktor hokum Faktor hukum ini adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindak korupsi. Di hukum sendiri banyak kelemahan dalam mengatasi suatu masalah.Sudah di terbukti bahwa banyak praktek praktek suap menyuap lembaga hukum terjadi dalam mengatasi suatu masalah.Sehingga dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa praktek korupsi sangatlah mungkin terjadi karena banyak nya kelemahan dalam sebuah hukum yang mendiskriminasi sebuah masalah. Faktor ekonomi Sangat jelas faktor ekonomi ini sebagai penyebab terjadinya tindak korupsi.Manusia hidup pasti memerlukan kebutuhan apalagi dengan kebutuhan ekonomi itu sangatlah di pentingkan bagi manusia. 4. Hubungan antara hokum dan kekuasaan tidak berjalan dengan baik di Indonesia, biasanya orang yang mempunyai kekuasaan cenderung ingin mengendalikan hokum. 5. Kasus korupsi pengadaan e-KTP ini melibatkan beberapa tersangka yang berasal dari Kementrian Dalam Negeri . selain itu juga dibutuhkan keberanian dari KPK sendiri agar diharapkan mampu mengusut kasus korupsi hingga tuntas. Karena sampai saat ini kasus korupsi tentu nya di Negara Indonesia dalam hal pengadaan e-KTP belum dikatakan selesai atau berakhir. 6. Kasus korupsi e-KTP yang dilakukan oleh tersangka Setya Novanto tentunya memberikan dampak yang buruk bagi Negara. Seperti hal nya berkaitan dengan keuangan Negara yang mengelami kerugian yang sangat besar.
- 22. 19 4.2 Saran 1. Adanya kerjasama yang baik antara penegak hokum untuk membela yang benar,dan tidak membela yang salah. 2. Dibutuhkan kerjasama dari KPK sendiri agas diharapkan mampu mengusut kasus korupsi (kasus korupsi e-KTP) hingga tuntas. 3. KPK harus sering melakukan penyadapan agar siapa saja yang teridentifikasi melakukan korupsi bisa tertangkap oleh KPK 4. Peraturan dan hokum yang berlaku terkait dengan snksi atau denda harus dilaksanakan dengan sebenar benar nya.