Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan konsep e-government serta peran teknologi informasi dalam pengelolaan informasi publik, termasuk kerangka kerja, model, dan tahapan transformasi e-government.

1. PEMANFAAT TIK
DALAM
PENGELOLAAN
INFORMASI PUBLIK

2. PENGERTIAN e-GOVERNMENT
Merupakan
pemanfaatan TI oleh
lembaga pemerintahan
sehingga memiliki
kemampuan untuk
berhubungan dengan
masyarakat, dunia
bisnis, dan lembaga
pemerintahan lainnya.
(World Bank)
Penyelenggaraan
kepemerintahan yang berbasis
(menggunakan) elektronik
dalam rangka meningkatkan
kualitas layanan publik secara
efektif dan efisien.
(Inpres No. 3 Tahun 2003)
2
Merupakan penggunaan
internet dan world-wide-
web untuk memberikan
informasi pemerintahan
dan layanan kepada
masyarakat.
(United Nations)

3. e-Government
3
5 (lima) Indikator e-Government
dari pemerintah terkait payung hukumnya dalam bentuk peraturan-peraturan, Kebijakan dalam
KEBIJAKAN bentuk nyata dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal yang merupakan
landasan utama bagi pengembangan dan pengimplementasian TIK
Keberadaan organisasi yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan
pemanfaatan TIK. sehingga dapat menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan,
KELEMBAGAAN pengoperasian, penyediaan layanan TIK. Kelengkapan aparatur-nya (SDM) untuk mendukung
pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir.
berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan TIK untuk mendukung smart city,
INFRASTRUKTUR Pusat data (data center), yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak, Jaringan komunikasi
(LAN, WAN, Akses Internet,) dan DRC serta fasilitas pendukung lainnya.
APLIKASI
ketersediaan layanan dan tingkat penerapan aplikasi umum dan khusus untuk layanan kepemerintahan dan
publik berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang
mendukung layanan e-Government untuk memberikan layanan publik yang optimal serta
birokrasi pemerintahan yang transparan
PERENCANAAN mekanisme perencanaan serta kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK

4. Manajemen
Program
Kepeminpinan
Eksekutif/ Politik
Strategi
Struktur
Perencanaan
Pendanaan
Leadership &
Governance
Dimensi Kepemimpinan dan Tata Kelola
Kepemimpinan &
Tata Kelola
Layanan
Publik
Kesiapan
Pemerintah
Kesiapan
Negara
Kerangka Pengembangan e-Government
Collect Communicate “Crunch”
Peran Teknologi Informasi 1. COLLECT
Mengumpulkan dan memetakan data
untuk mendapatkan informasi keadaan
saat ini
2. COMMUNICATE
Data yang sudah dikumpulkan
selanjutnya diolah dan dianalisis
3. CRUNCH
Pengambilan keputusan/kebijakan
4

5. 5
Peningkatan
Pelayanan
Publik
Kenyamanan: peningkatan akses; Interaksi yang lebih hemat
waktu
 Penyesuaian dengan kebutuhan: Penawaran pelayanan yang
disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus masyarakat
 Meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan
 Interaksi masyarakat lebih aktif dan partisipasi yang demokratis
dalam pengambilan keputusan
• Peningkatan produktivitas & keterampilan pegawai pemerintah
•Peningkatan kolaborasi dan penyampaian pengetahuan di
semua tingkat pemerintahan
• Redefinisi model operasional dan peningkatan proses
Efesiensi &
transparansi
Pemerintahan
• Mendorong penerapan e-commerce
• Mengembangkan keterampilan dan kemampuan teknologi
informasi (TI) masyarakat
•Menciptakan lingkungan yang menarik bagi investasi di bidang
TI dan industri lainnya
Pertumbuhan
Ekonomi
Prioritas-Prioritas e-Government

6. 4 Tahapan Transformasi e-Gov
Integration
Transaction
Interaction
Presence

7. 4 Tahapan Transformasi e-Gov
- Tahap Presence : hanyalah sebuah komunikasi pasif
satu arah antara pemerintah dengan masyarakat dan
mereka yang berkepentingan dengan menggunakan
teknologi internet semacam websites.
- Tahap Interaction, mulai terjadi komunikasi
langsung dua arah antara pemerintah dengan
mereka yang berkepentingan dengan menggunakan
teknologi semacam intranet dan fasilitas multimedia
(seperti melalui email, tele-conference, chatting, dan
lain sebagainya)

8. - Tahap Transaction = terjadi sebuah transaksi yang
merupakan proses pertukaran barang atau jasa melalui
dunia maya, yang melibatkan sumber daya finansial
(uang), manusia, informasi, dan lain sebagainya
- Tahap Integration = pemerintah sebagai sebuah entiti
telah menyediakan dirinya untuk dihubungkan atau
diintegrasikan dengan entiti-entiti lain semacam
perusahaan (bisnis), perguruan tinggi, lembaga-lembaga
non-pemerintah, organisasi politik, pemerintah negara
lain, institusi internasional, dan lain sebagainya. Yang
dimaksud dengan integrasi di sini tidak hanya terbatas
pada dibukanya jalur-jalur komunikasi digital antara
pemerintah dengan lembaga-lembaga tersebut, namun
lebih jauh lagi terjadinya integrasi pada level proses,
data, dan teknologi.

11. Model-Model Dasar /Kerangka
hubunganE-Goverment

12. • Masyarakat
• Kalangan bisnis
• Pegawai pemerintahan
• Lembaga, departemen, dan kementerian pemerintah
• Pemimpin perserikatan
• Pemimpin masyarakat, organisasi nirlaba
• Politikus
• Investor asing
• dan lain-lain
Stakeholder e-Government

13. Model e-Government Interaksi antar Stakeholder
Pemerintah ke masyarakat (G2C) Penyampaian layanan publik dan informasi satu arah
oleh pemerintah ke masyarakat.
Masyarakat ke pemerintah (C2G) Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi
antara masyarakat dan pemerintah.
Pemerintah ke bisnis (G2B) Terdiri dari transaksi-transaksi elektronik dimana
pemerintah menyediakan berbagai informasi yang
dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi
dengan pemerintah. Contoh, sistem e-procurement
Bisnis ke pemerintah (B2G) Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke
pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi
lebih efisien melalui misalnya, peningkatan proses
bisnis dan manajemen data elektronik. Sistem e-
procurement adalah contoh aplikasi yang
memfasilitasi baik interaksi G2B maupun B2G.
Model e-Government Berdasarkan
Jenis Interaksi Antar Stakeholder (1)

14. Model e-Government Interaksi antar Stakeholder
Pemerintah ke pegawai (G2E) Terdiri dari inisiatif-inisiatif yang memfasilitasi
manajemen pelayanan dan komunikasi internal
dengan pegawai pemerintahan. Contohnya,
sistem manajemen SDM online.
Pemerintah ke pemerintah (G2G) Memungkinkan komunikasi dan pertukaran
informasi online antar departemen atau lembaga
pemerintahan melalui basisdata terintegrasi
Pemerintah ke organisasi nirlaba
(G2N)
Pemerintah menyediakan informasi bagi
organisasi nirlaba, partai politik, atau organisasi
sosial
Organisasi nirlaba ke pemerintah
(N2G)
Memungkinkan pertukaran informasi dan
komunikasi antara pemerintah dan organisasi
nirlaba, partai politik dan organisasi sosial
Model e-Government Berdasarkan
Jenis Interaksi Antar Stakeholder (2)

15. 15
Kerangka Kerja Konseptual e-Government di
Republik Korea

16. 16
 Pusat data dan komputasi terintegrasi pemerintah
 Standarisasi e-government
 Layanan bersama e-government
 Pusat-pusat e-community
Infrastruktur e-Government

17. SITUS WEB SEBAGAI
APLIKASI
EGOVERNMENT

18. Situs web pemerintah pusat/ daerah merupakan salah
satu strategi didalam melaksanakan pengembangan e-
government secara sistematik melalui tahapan yang
realistik dan terukur.
Pembuatan situs web pemerintah pusat/daerah
merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-
Government

19. Tingkat 1 – Persiapan
 Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.
Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
Tingkat 2 – Pematangan
 Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif.
 Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
Tingkat 3 – Pemantapan
 Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik.
Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
Tingkat 4 – Pemanfaatan
 Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government
(G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C).
Pengembangan e-government melalui 4
tingkatan (berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik)

20. • Fungsi, Aksesbilitas, Kegunaan
• Bekerjasama, Konsisten dalam link (Url)
• Isi yang Efektif
• Komunikasi Dua Arah
• Evaluasi Kesuksesan
• Kemudahan Menemukan Situs
Kriterai Situs Web Pemerintah

21. Manajemen Penyelenggaraan
Situs Web Pemerintah
Pusat/Daerah

22.  Kegunaan – untuk keperluan apa suatu situs web pemerintah daerah dibuat ?
 Tanggung jawab – siapa pemilik situs web dan siapa yang bertanggung jawab
?
 Manajemen situs – bagaimana cara pemberian dan permintaan layanan ?
 Isi – bagaimana materi disediakan, dipelihara, dan dipresentasikan dalam bentuk
media online ?
 Pemutakhiran dan pemeliharaan – bagaimana cara melakukan pemantauan
(penggunaan dan pe-nampilan) dan pemutakhiran informasi pada situs web
pemerintah daerah
5 Hal diperhatikan di dalam membangun dan
meng-implementasi-kan strategi publikasi melalui
media online

23. CYBER PR

24. Apa itu PR?
•Public relations involves a variety of
programs designed to promote or
protect a company’s image or its
individual products

26. Definisi krisis media sosial
s
KRISIS
• Kerjadian yang tidak direncanakan, tak terduga dan mengganggu rutinitas normal,
sementara insiden hanya mempengaruhi bagian dari sistem
SOCIAL MEDIA
• Segala sesuatu yang menggunakan internet untuk memfasilitasi pembicaraan
(adanya interaksi) - Brian Solis
KRISIS OLEH SOCIAL MEDIA
• Krisis yang muncul dari, atau diperkuat oleh, social media, dan menghasilkan
publikasi negatif di media tradisional, sehingga membawa perubahan dalam prose
bisnis, bahkan menyebabkan kerugian finansial.

28. Konsep
• Efficiency • Effectiveness • Security & Reliability.
• Type of Channels & Services
• Purpose of Government Public
Relations
Target
• Flexibility
Cyber GPR
Kementerian
Kuasi Negara
Pemda
USER
Characteristics
Subjek
• Best Practice
• Lesson Learned
Intenet
Literacy
Digital
Literacy
Informatio
n Literacy
Socio
Economic
Cultural
Demography
Individual
Physical &
Psychograp
hy
• Accessibility
• Quality
• Security.

31.  UU ITE 11 TAHUN 2008
 UU KIP 14 TAHUN 2008
 Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2012
tentang penyelenggaraan sistem dan
transaksi elektronik
REMEMBER