MAKALAH PERANANAN PERENCANAAN DALAM PELAKSANAAN PEMBAGUNAN DIINSPEKTORAT

1. TUGAS MANDIRI
MAKALAH
PERANAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PEMBAGUNAN DIDINAS CATATAN SIPIL
KAB.TULANG BAWANG
Disajikan Pada Materi Ajar
Perencanaan Pembagunan
Dosen Pengajar
Prof.Dr.Ali Kabul Mahi
Oleh :
NAMA
NIM
KELAS
 Dani Sepriyansyah
 136 11011 397
 15 . ED , PPSD4
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI
(USBRJ) BANDAR LAMPUNG 2014
JL. IMAM BONJOL NO.468 BANDAR LAMPUNG TELP.(0721) 262654 , 261397 ,FAX. (0721) 261397

2. KATA PENGATAR
Pujisyukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata΄ala, karena
berkatrahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan Makalah yang berjudul
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusun mengakui akan kemampuan yang terbatas sehingga dalam
penyusunan makalah ini tentunya banyak kekurangan baik dalam penulisan materi
mau pun format penyajiannya. Namun penyusun sangat berharap dengan makalah
yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pada mahasiswa
lain umumnya.
Dalam kesempatan ini disampaikan terimakasih atas bimbingan, bantuan serta
saran dari berbagai pihak, penyusun menyadari penulisan makalah ini masih jauh
dari sempurna maka dengan hati terbuka menerima segala kritik dan saran yang
sifatnya membangun, demi kesempurnaan makalah yang akan datang.
Semoga karyailmiah ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan
bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan
bagikita semua.
Tulang Bawang November 2014
Penulis
Dani Sepriyansyah

3. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.......................................................................................................
KATA PENGATAR........................................................................................................
DAFTAR ISI...................................................................................................................
ABSTRAK……………………………………………………………………………..
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang...........................................................................................................
1.2 Rumusan Masalah......................................................................................................
1.3 Tujuan Penulisan........................................................................................................
BAB II PEMBAHASAN
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................................................
DAFTAR PUSTAKA

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pemerintaah Daerah dalam melakukan Pembangunan, Memerlukan
Perencanaan Yang Diharapkan Dapat Menyentuh Hinga Lapisan Masyarakat
Dibawah. Seiring Dengan Semakin Pesatnya Pembangunan Bidang Ekonomi,
Makaterjadi Peningkatan Permintaan Data Dan Indikator-Indikator Yang
Menghendakiketersediaan Data Sampai Tingkat Kabupaten/ Kota. Data Dan
Indikator-Indikatorpembangunan Yang Diperlukan Adalah Yang Sesuai Dengan
Perencanaan Yang Telah ditetapkan.
Struktur Perencanaan Pembangunan Diindonesia Berdasarkan Hirarki Dimensi
Waktunya Berdasarkan Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Dibagi Menjadiperencanaan Jangka Panjang,
Jangka Menengah Dan Jangka Pendek (Tahunan),Sehingga Dengan Undang-
Undang Ini Kita Mengenal Satu Bagian Penting Dariperencanaan Wilayah Yaitu Apa
Yang Disebut Sebagai Rencana Pembangunan Daerah,Yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan
Jangkamenengah Daerah (RPJM-D) Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Sertarencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
Dan Rencanakerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Sebagai
Kelengkapannya.

5. Perencanaan Pembangunan Daerahseperti Diamanatkan Oleh Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN,Mewajibkan Daerah Untuk Menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Yangberdurasi Waktu 20 (Dua Puluh)
Tahun Yang Berisi Tentang Visi, Misi Dan Arahpembangunan Daerah.
1.2 Rumusan Masalah
Dari Penelitian Ini,Peneliti Terfokuspada Masalah – Masalah Sebagai Berikut :
A.Pengertian Perencanaan Pembangunan Itu
B. Proses Pembangunan
C. Peranan Pelaksanaan Perencanaan pembangunan
1.3 Tujuan Penulisan
Hal Yang Paling Mendasar Daripenelitian Ini Adalah.Mengetahui Peranan
Pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daerah DiDinas Catatan Sipil
Kab.Tulang Bawang.

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Perencanaan pembangunan
Perencanaan Sebagai Bagian Daripada Fungsi Manajemen Yang Bila
ditempatkan Pada Pembangunan Daerah Akan Berperan Sebagai Arahan Bagi
Prosespembangunan Berjalan Menuju Tujuan Di Samping Itu Menjadi Tolok Ukur
keberhasilan Proses Pembangunan Yang Dilaksanakan.
Menurut Tjokroamidjojo (1992),Perencanaan Dalam Arti Seluas-Luasnya Tidak
Lain Adalah Suatu Prosesmempersiapkan Secara Sistematis Kegiatan-Kegiatan
Yang Akan Dilakukan Untukmencapai Sesuatu Tujuan Tertentu. Perencanaan
Adalah Suatu Cara Bagaimanamencapai Tujuan Sebaik-Baiknya Dengan Sumber-
Sumber Yang Ada Supaya Lebih efisien Dan Efektif.
Berbagai Ahli Memberikan Definisi Perencanaan.Bahkan Ada Yang
Memberikan Pengertian Lebih Luas Contohnya Prof. Jan Tinbergenmengemukakan
Lebih Kepada Kebijaksanaan Pembangunan (Development Policy) Bukanhanya
Perencanaan (Plans) Semata.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaanpembangunan Nasional, Perencanaan Adalah Suatu Proses Untuk
Menentukan Tindakanmasa Depan Yang Tepat, Melalui Urutan Pilihan, Dengan
Memperhitungkan Sumberdaya Yang Tersedia. Pembangunan Dalam UU Ini
Pembangunan Nasional Dimaksudupaya Yang Dilaksanakan Oleh Semua
Komponen Bangsa Dalam Rangka Mencapai Tujuanbernegara.
B. Proses Perencanaan Pembangunan
Sejak Diterbitkannya Undang-Undangnomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Dan undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Maka Substansidan Esensi Dari Sistem
Perencanaan Pembangunan Di Tingkat Nasional Dan Daerah menjadi Semakin
Perlu Untuk Dimantapkan Dan Disempurnakan, Guna Lebih Menjamin

7. Penyelenggaraan Pembangunan Di Pusat Dan Daerah Yang Lebih Berhasil Guna
Danberdayaguna.
Undang-Undang No. 25Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional Mengamanatkan Bahwasetiap Daerah Harus Menyusun Rencana
Pembangunan Daerah Secara Sistematis,Terarah, Terpadu Dan Tanggap Terhadap
Perubahan (Pasal 2 Ayat 2), Dengan jenjang Perencanaan Jangka Panjang (25
Tahun), Jangka Menengah (5 Tahun) Maupunjangka Pendek Atau Tahunan (1
Tahun). Setiap Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota)Harus Menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencanapembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).
C. peranan pelaksanaan perencanaan Pembagunan Di Dinas Catatan Sipil
Kab.Tulang Bawang
 Kedudukan dan Peran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam Perencanaan Daerah
Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas teknis yang
melaksanakan pelayanan publik di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil yang langsung bersentuhan dengan seluruh lapisan masyarakat diperlukan
adanya RENSTRA.
Oleh Karena Itu RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam perumusan
kebijakan dan perencanaan pembangunan sebagai :
1. Pedoman dalam setiap penyusunan program dan kegiatan
pembangunan di bidang administrasi kependudukan .

8. 2. Mengukur keberhasilan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
3. Alat kontrol atas pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Bahan penyusunan data dan informasi di bidang administrasi
kependudukan.
 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi
Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi dalam suatu organisasi sebagai
berikut :
1. Kedudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana
teknis pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
2. Tugas Pokok
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil ;
3. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Uraian
B.Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan susunanan sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

9. RENCANA STRATEGIS
A. Visi dan Misi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang
Bawang merupakan unsur pelaksana teknis daerah Kabupaten Tulang
Bawang yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil memerlukan visi, misi dan rencana
program yang jelas serta strategis untuk dapat mencapai sasaran tugas
dan kewenangan yang diembannya.
1. Visi
Setiap organisasi harus selalu mempunyai pandangan ke depan
agar dalam bekerja tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta
proaktif.
Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.
Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada
kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat
dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu, visi
organisasi harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
Untuk menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam
memberikan dukungan yang prima, rumusan visi diharapkan dapat
menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Dengan demikian visi menggambarkan sesuatu keadaan harapan di
masa mendatang, dengan memperhatikan serta mempertimbangkan
permasalahan-permasalahan yang kompleks dan aktual yang akan
dihadapi.
Visi yang ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tulang Bawang adalah :
“ Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Tertib,
Valid dan Berkualitas ”.
Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2014 – 2019 ini
diharapkan akan mewujudkan keinginan Pemerintah dan masyarakat,
dengan tetap mengacu pada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah RI
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor
23 Tahun 2006. Visi Dinas harus terukur untuk dapat mengetahui
tingkat keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan visi tersebut.
Adapun yang dimaksud dengan “ Tertib “ adalah suatu kegiatan yang tata
urutannya jelas, tegas dan berkesinambungan sesuai dangan kaidah – kaidah
yang berlaku.Tertib yang diharapkan meliputi persyaratan,penggunaan/

10. pemakaian dan kepemilikan serta pelaksanaannya dari dokumen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut.
Kemudian “ Valid “ adalah suatu data atau Dokumen yangdapat
dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya. Validnya suatu
dokumen Kependudukan, sangat penting di era sekarang inikarena
persebaran penduduk atau mobilitas penduduk dan juga pengaruh
global akan membawa dampak terhadap Aministrasi Kependudukan.
Selanjutnya “ Berkualitas “ adalah hasil pelayanan cepat,tepat dalam
proses penyelesaiaannya yang kita kenal dangan Pelayanan Prima .
Pelayanan prima ini apabila terlaksana dengan baik merupakan prestasi
kinerja aparat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang erat
kaitannya dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal ( SPM ).
Kondisi sekarang ini aparat pelaksana pelayanan dituntut untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana tertuang dalam Standar
Pelayanan Minimal ( SPM ) yang telah ditetapkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang.
2. Misi
Untuk mewujudkan tercapainya visi yang telah ditetapkan, setiap organisasi
harus mempunyai misi yang jelas.
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan
sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada
suatu fokus.
Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan
bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan
dilaksanakan sesuai visi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik
melalui pernyataan misi diharapkan agar seluruh program dan institusi yang
berkepentingan mempunyai acuan yang jelas terhadap hasil yang diharapkan
dimasa mendatang.
Adapun untuk mewujudkan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tulang Bawang melalui 2 ( dua ) kewenangan sesuai dengan
SPM yaitu :
1. Pendaftaran Penduduk
2. Pencatatan Sipil
Dengan 2 (dua ) kewenangan wajib tersebut ditempuh 6 ( enam ) misi
sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang semakin
meningkat meliputi :

11. A. Pelayanan Pendaftaran Penduduk melayani 17 ( tujuh belas ) jenis
pelayanan yaitu :
a. Biodata Penduduk
b. Kartu Keluarga
c. Kartu Tanda Penduduk
d. Surat Keterangan Pindah
e. Surat Keterangan Pindah Datang
f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
h. Surat Keterangan Tempat Tinggal
i. Surat Keterangan Kelahiran
j. Surat Keterangan Lahir Mati
k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
m. .Surat Keterangan Kematian
n. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
o. Surat Keterangan Pelapasan Kewarganegaraan Indonesia.
p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
B. Pelayanan Pencatatan Sipil melayani 8( delapan) jenis Pelayanan yaitu :
1. Akta Kelahiran
2. Akta Perkawinan
3. Akta Perceraian
4. Akta Kematian
5. Pengakuan dan Pengesahan anak
6. Pencatatan Perubahan Nama dan Status
7. Perubahan dan Pembatalan Akta
8. Legalisir Kutipan Akta Catatan Sipil

12. 2. Melayani masyarakat secara langsung berupa pelayanan
Pencatatan Sipil Keliling.
Pelayanan secara langsung terhadap masyarakat dapat
dilakukan dengan mendatangi kecamatan. Ini bentuk pelayanan
langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai
Dokumen Kependudukan.
3. Menyiapkan sumber daya manusia ( SDM ) yang professional
dan meningkatkan pemerataan masyarakat.
Dalam rangka mempersiapkan tenaga profesional melalui
berbagai cara pengembangan kapasitas aparatur yaitu :
a) Mengadakan pelatihan / bimbingan teknis ( bintek )
b) Memotivasi pegawai agar selalu meningkatkan
keterampilannya
c) Memberikan kesempatan kepada pegawai yang berbakat
dalam mengembangkan keahliannya.
d) Sosialisasi kepada masyarakat.
4. Menyediakan peralatan pendukung pelayanan kepada
masyarakat.
Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat telah
dan akan terus ditingkatkan penyediaan peralatan pendukung
pelayanan seperti pengadaan infrastruktur Teknologi Informasi
Komunikasi (TIK).
Kondisi sekarang ini memang memerlukan peralatan
tersebut terutama setelah diberlakukannya Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan ( SIAK ) dan Nomor Induk Kependudukan ( NIK )
yang berlaku seluruh Indonesia yang dapat diakses secara online.
Peralatan pendukung lainnya yang sangat penting adalah
pembangunan tower induk untuk jaringan SIAK yang dapat
mengakses NIK secara online.
Saat ini pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
masih menggunakan tower milik Dinas Komunikasi dan Informatika
Tulang Bawang.
5.Melakukan pengawasan secara rutin tentang Identitas
Kependudukan
Untuk menanamkan kesadaran pada masyarakat akan
pentingnya identitas kependudukan maka dilaksanakan program

13. pengawasan identitas kependudkan secara rutin berupa kegiatan
razia KTP. Dalam kegiatan razia ini menjaring warga yang belum
memiliki KTP, KTP ganda dan KTP yang habis masa berlakunya .
6.Menyimpan Dokumen Administrasi Kependudukan untuk
keperluan perencanaan pembangunan .
Seperti kita ketahui bahwa penduduk adalah merupakan
subyek ataupun obyek pembangunan dan juga merupakan faktor
penentu pembangunan. Dalam kaitan ini dokumen data
kependudukan sangat memegang peran penting, ini terlihat pada
hal – hal sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Pemilihan Umum
b. Penyusunan Rencana Pembangunan
c. Penyebaran Penduduk
d. Tingkat perekonomian masyarakat.
Dengan demikian apa yang dilakukan dalam penyimpanan
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bernanfaat untuk
semua sektor pembangunan.
7. Melaksanakan Analisa Dampak Perkembangan Penduduk.
Melaksanakan kegiatan penyediaan data perkembangan
penduduk dan proyeksi perkembangan penduduk, adalah untuk
mendukung dan melaksanakan misi memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat atau stakeholder.
Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang
Bawang yang akan dianalisis dengan instrument Strength Weakness
Opportunity dan Threat (SWOT) untuk ditingkatkan kinerjanya yaitu :
Pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas.
Alasan dipilihnya misi ini adalah untuk meningkatkan
pelayanan administrasi kependudukan agar masyarakat terlayani
disemua lapisan. Berkaitan dengan peningkatan pelayanan, maka
perlu peningkatan kapasitas aparatur

14. B. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT)
IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL
No. Faktor Internal
Strengths (Kekuatan) Weakness (Kelemahan)
S1 Adanya regulasi tentang
administrasi kependudukan
W1 Sarana dan prasarana pelayanan
belum memadai
S2 Potensi SDM tersedia
W2 Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang kurang jelas
S3 Gedung Kantor pelayanan memadai
W3 Standar Pelayanan Minimal
(SPM) belum optimal
S4 Koordinasi berjalan lancar W4 Sosialisasi peraturan belum
optimal
S5 Anggaran tersedia W5 Belum terjalin MoU dengan
instansi vertikal
No. Faktor Eksternal
Opportunities (Peluang) Threats (Ancaman)
O1 Terbukanya kerjasama dengan
Instansi vertikal
T1 Dukungan masyarakat dalam
pelaksanaan pelayanan
administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil belum optimal
O2 Adanya bantuan pihak lain dalam
pelaksanaan pelayanan terhadap
masyarakat
T2 Diberlakukannya bebas biaya
(retribusi ) pembuatan dokumen
kependudukan
O3 Keikutsertaan Dinas dalam
perencanaan pembangunan Daerah
dan Pusat
T3
Adanya biro jasa dalam
pelayanan berdampak biaya
tinggi.
O4 Kebutuhan masyarakat terhadap
dokumen kependudukan meningkat
T4 Keinginan masyarakat yang
berlebihan atas pelayanan yang
diberikan
O5 Terbukanya akses informasi melalui
Teknonolgi Informasi dan
Komunikas (TIK)
T5 Terjadinya musibah/bencana
alam

15. Pada dasarnya indikator kinerja adalah suatu keterangan, gejala, pertanda,
fenomena yang dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan tercapainya sasaran
atau keberhasilan dalam penyelesaian tugas.
Keberhasilan mencapai suatu sasaran atau target dipengaruhi oleh beberapa
faktor. Kinerja sebagai hasil atau output dipengaruhi sejumlah faktor input dan
sekelompok faktor proses, oleh karena itu indikator keberhasilan pelaksanaan suatu
tugas dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, yakni : indikator input
(masukan), indikator process (proses), indikator output (keluaran), indikator outcome
(hasil), indikator benefit (manfaat) dan indikator impact (dampak).
Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dapat
digambarkan dengan indikator dan satuan ukuran yang dirumuskan sebagai berikut :
Indikator Input :
1.Jumlah pemohon Adminduk
2.Jumlah aparatur pelayanan adminduk :
- Tingkat Kabupaten
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan
Indikator Output :
1.Ketepatan waktu pelaporan pelayanan adminduk
2.Kelengkapan persyaratan adminduk
3.Keakuratan persyaratan pelaporan
4.Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Indikator Outcome :
1. Jumlah anak baru lahir yang memperoleh Akta Kelahiran tepat waktu.
2. Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
3. Jumlah pelaporan peristiwa kematian penduduk
4. Jumlah peristiwa perkawinan dan perceraian yang dilaporkan
5. Jumlah arsip akta catatan sipil yang tertata sesuai standar kearsipan.
6. Jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga
7. Jumlah penduduk wajib KTP yang belum mendapatkan KTP
8. Jumlah penduduk rentan terdata dan terlayani adminduk
9. Waktu penyelesaian KTP
10. Jumlah pencatatan pelaporan mutasi kependudukan
11. Jumlah wilayah terjangkau jaringan SIAK Online
12. Jumlah kecamatan yang menerapkan e- KTP
13. Jumlah aparatur yang mengikuti BINTEK adminduk
14. Jumlah penyebaran informasi administrasi kependudukan
15. Jumlah penyediaan 52 jenis blanko/ formulir dan 21 jenis buku register
adm induk
16. Jumlah ketersediaan /maintenance peralatan SIAK
17. Jumlah kebijakan perkembangan penduduk
18. Jumlah penduduk yang mengikuti sosialisasi adm induk

17. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator
Satuan
Kinerja
Sekarang
Yang akan datang
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
1.
Meningkatkan
kualitas pelayanan
administrasi
kependudukan
Meningkatnya
masyarakat
yang terlayani
adminduk dan
kompetensi
aparatur
Input :
1.Jumlah pemohon Adminduk
2.Jumlah aparatur pelayanan adminduk :
- Tingkat Kabupaten
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan
Output :
1.Ketepatan waktu pelaporan pelayanan
adminduk
2.Kelengkapan persyaratan adminduk
3.Keakuratan persyaratan pelaporan
4.Tersusunnya regulasi/ SOP
Outcome :
1.Jumlah anak baru lahir yang memperoleh
Akta Kelahiran tepat waktu.
2.Jumlah penduduk yang memiliki Akta
Kelahiran
3.Jumlah pelaporan peristiwa kematian
penduduk
4.Jumlah peristiwa perkawinan dan perceraian
yang dilaporkan
5.Jumlah arsip akta catatan sipil yang tertata
sesuai standar kearsipan
6.Jumlah keluarga yang memiliki kartu
keluarga
7.Jumlah penduduk wajib KTP yang belum
mendapatkan KTP
%
orang
orang
orang
hari
%
%
buah
orang
%
orang
pasang
%
%
%
39
115
126
908
14
80
80
5
2.216
60
3.862
1.069
60
72
28
51
117
126
908
10
100
100
9
4.516
65
4.132
1.369
90
80
20
63
119
126
908
7
100
100
10
6.816
70
4.402
1.744
100
90
17
73
121
126
908
5
100
100
10
9.116
75
4.672
2.119
100
100
15
83
123
126
908
3
100
100
10
11.416
90
4.972
2.494
100
100
13
100
125
126
908
1
100
100
10
13.716
95
5.212
2.869
100
100
10

18. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator
Satuan
Kinerja
Sekarang
Yang akan dating
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
8. Jumlah penduduk rentan terdata
dan terlayani adminduk
9. Waktu penyelesaian KTP
10. Jumlah pencatatan pelaporan mutasi kependudukan
11.Jumlah wilayah terjangkau
jaringan SIAK Online
12.Jumlah kecamatan yang
menerapkan e- KTP
13.Jumlah aparatur yang mengikuti BINTEK adminduk
14.Jumlah penyebaran informasi administrasi
kependudukan
15.Jumlah penyediaan 52 jenis blanko/ formulir dan 21
jenis buku register adminduk
16.Jumlah ketersediaan /maintenance peralatan SIAK
17.Jumlah kebijakan perkembangan penduduk
18.Jumlah penduduk yang mengikuti sosialisasi
adminduk
%
hari
%
kec
kec
orang
%
%
unit
jenis
orang
0
14
50
6
0
498
60
80
48
5
600
10
10
60
18
1
598
70
100
82
9
1.100
30
7
75
18
3
883
75
100
116
10
1.700
35
5
100
18
18
950
85
100
122
10
2.250
40
3
100
18
18
990
90
100
125
10
2.750
50
1
100
18
18
1.058
100
100
136
10
3.250

19. Strategi dan Rencana Kerja
1. Strategi
Strategi organisasi merupakan suatu pernyataan mengenai arah
dan tindakan yang diinginkan diwaktu yang akan datang, mencakup
rencana program, tindakan-tindakan manajemen untuk mencapai
misinya.
Adapun strategi ini biasa berkaitan dengan :
a. Bagaimana target-target kinerja yang harus dipenuhi
b. Bagaimana organisasi akan memberikan perhatian
c. Bagaimana organisasi akan memperbaiki kinerja bagi perbaikan
aspek lainnya.
d. Bagaimana organisasi melaksanakan misinya.
melalui analisis SWOT tersebut secara keseluruhan dapat dilihat berikut :
Strengths (Kekuatan)
Weaknesses
(Kelemahan)
1. Adanya regulasi tentang 1. Sarana dan prasarana
adminsitrasi kependudukan belum memadai
2. Potensi SDM tersedia 2. Standar Operasional Prosedur
Pelaksanaan (SOP) yang
kurang jelas
FKK Internal
FKK Eksternal
Opportunities (Peluang) Strategi S-O Strategi W-O
1. Adanya Regulasi 1. Adanya regulasi tentang 1. Dukungan masyarakat
Instansi vertikal adminduk dan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan
Instansi vertikal untuk administrasi kependudukan
peningkatan sistem dan pencatatan sipil belum
pelayanan adminduk optimal
berkualitas
2. Adanya bantuan pihak 2. Peningkatan SDM 2. Tingkatkan pelaksanaan
lain dalam pelaksanaan untuk pendampingan pelayanan kepada
pelayanan terhadap pada pihak lain yang masyarakat
masyarakat membantu kelancaran
pelayanan terhadap
masyarakat
Threats (Ancaman) Strategi S-T Strategi W-T
1. Dukungan masyarakat 1. Terapkan regulasi yang 1. Tingkatkan monitoring dan
dalam pelaksanaan ketat tentang batasan evaluasi penerapan regulasi
kegiatan administrasi kemampuan pelayanan tentang batasan kemampuan
kependudukan dan yang diberikan pelayanan yang diberikan
pencatatan sipil belum
memadai
2. Diberlakukannya bebas 2. Tingkatkan SDM untuk 2. Tingkatkan keterpaduan
biaya (retribusi) menantisipasi per- kegiatan pelaksanaan
pembuatan dokumen masalahan yang terjadi pelayanan dalam pemenuhan
kependudukan keinginan masyarakat

21. RENCANA STRATEGIS
TUJUAN SASARAN Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Keterangan
Uraian Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
administrasi
kependudukan
Meningkatnya
masyarakat yang
terlayani adminduk
dan kompetensi
aparatur
Input :
1. Jumlah pemohon Adminduk
2.Jumlah aparatur pelayanan adminduk :
- TingkatKabupaten
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan
Output :
1.Ketepatan waktu pelaporan adminduk
2.Kelengkapan persyaratan adminduk
3.keakuratan persyaratan pelaporan
4.Tersusunnya regulasi /SOP
Outcome :
1.Jumlah anak baru lahir yang memperoleh Akta Kelahiran
tepat waktu.
2.Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
3.Jumlah pelaporan peristiwa kematian penduduk
4.Jumlah peristiwa perkawinan dan perceraian yang
dilaporkan
5.Jumlah arsip akta catatan sipil yang tertata sesuai standar
kearsipan
6.Jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga
7.Jumlah penduduk wajib KTP yang belum mendapatkanKTP
8. Jumlah penduduk rentan terdata
dan terlayani adminduk
9. Waktu penyelesaian KTP
10. Jumlah pencatatan pelaporan mutasi kependudukan
11.Jumlah wilayah terjangkau
jaringan SIAK Online
12.Jumlah kecamatan yang menerapkan e- KTP
13.Jumlah aparatur yang mengikuti BINTEK adminduk
14.Jumlah penyebaran informasi administrasi kependudukan
15.Jumlah penyediaan 52 jenis blanko/ formulir dan 21 jenis
buku register adminduk
16.Jumlah ketersediaan /maintenance peralatan SIAK
17.Jumlah kebijakan perkembangan penduduk
18.Jumlah penduduk yang mengikuti sosialisasi adminduk
1.Pengembangan
sistem pelayanan
adminsitrasi
kependudukan
2.Pengembangan
kapasitas aparatur
pelayanan
1.Penataan Administrasi
Kependudukan

22. PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program
Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang
Bawang adalah Penataan Administrasi Kependudukan.
B. Kegiatan
Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dalam
kurun waktu 5 ( lima ) tahun menurut bidang masing-masing sebagai berikut :
I. SEKRETARIAT
Sasaran : Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur
Program : Pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat
2.Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.Penyediaan bahan logistik kantor
4.Penyediaan Jasa Peralatan Kerja
5.Penyediaan alat tulis kantor
6.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8.Penyediaan makan dan minum
9.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
11.Pelaksanaan promosi pariwisata
II. BIDANG PENCATATAN SIPIL
Sasaran : 1.Jumlah anak baru lahir yang memperoleh akta kelahiran tepat waktu.
2.Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran
3.Jumlah pelaporan peristiwa kematian penduduk
4.Jumlah peristiwa perkawinan dan perceraian yang dilaporkan
5.Jumlah arsip akta catatan sipil yang tertata sesuai standar kearsipan
Program : Penataan administrasi kependudukan
Kegiatan :
1. Penyelenggaraan administrasi dokumen pencatatan sipil wilayah UPTD
2. Penyelenggaraan administrasi dokumen pencatatan sipil wilayah UPTD

23. 3. Penyelenggaraan administrasi dokumen pencatatan sipil wilayah UPTD
4. Penataan arsip data kependudukan dan pencatatan sipil
5. Kompensasi pelaporan atas peristiwa kematian
6. Kompensasi pelaporan atas peristiwa kelahiran
III. BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK
Sasaran : 1.Jumlah Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga
2.Jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP
3.Jumlah penduduk rentan terdata dan terlayani adminduk
4. Waktu penyelesaian Kartu Tanda Penduduk
5.Jumlah pelaporan mutasi kependudukan
Program : Penataan administrasi kependudukan
Kegiatan :
1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
2. Bintek prosedur pengadministrasian kependudukan di Kecamatan, Desa
dan Kelurahan.
3. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun,updating
dan pemeliharaan)
4. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil
5. Pembuatan papan wajib lapor RT 2 x 24 jam
IV.BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADM INDUK
Sasaran :
1. Jumlah wilayah terjangkau jaringan SIAK Online
2. Jumlah kecamatan yang menerapkan e- KTP
3. Jumlah aparatur yang mengikuti BINTEK adminduk
4. Jumlah penyebaran informasi administrasi kependudukan
5. Jumlah penyediaan blanko administrasi kependudukan
6. Jumlah ketersediaan /maintenance peralatan SIAK
Program : Penataan administrasi kependudukan
Kegiatan :
1. Bintek pengoperasian dan pemeliharaan perangkat SIAK
2. Pengadaan peralatan dan mobilisasi penduduk dalam rangka penerapan e-KTP
3. Pendataan anak Indonesia
4. Pembentukan dan penataan sistem koneksi (inter-Phase tahap awal) NIK.
5. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
6. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.
7. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.
8. Pengembangan database kependudukan
9. Pelatihan tenaga pengelola SIAK
10. Pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak jaringan komunikasi
data Kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan

24. V. BIDANG PERKEMBANGAN DAN PERENCANAAN PENDUDUK
Sasaran :
1. Jumlah kebijakan perkembangan penduduk
2. .Jumlah penduduk yang mengikuti sosialisasi adminduk
Program : Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan :
1. Seminar pelaksanaan kebijakan kependudukan
2. Analisa dampak perkembangan penduduk
3. Workshop Perencanaan mobilitas/ penataan persebaran penduduk
4. Monitoring ,evaluasi dan pelaporan
5. Penyusunan kebijakan kependudukan
6. Pemetaan tingkat sosial penduduk
7. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
8. Sosialisasi kebijakan kependudukan
9. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
jadwal monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap tahun per triwulan tertuang dalam
tabel berikut :
Tabel 10
JADWAL MONITORING DAN EVALUASI
2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Monitoring
2 Evaluasi
3 Laporan
2015
TAHUN
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
No. Kegiatan

25. BAB III
P E N U T U P
 Perencanaan Sebagai Bagian Daripada Fungsi Manajemen Yang Bila
ditempatkan Pada Pembangunan Daerah Akan Berperan Sebagai
Arahan Bagi Prosespembangunan Berjalan Menuju Tujuan Di Samping
Itu Menjadi Tolok Ukur keberhasilan Proses Pembangunan Yang
Dilaksanakan
 Undang-Undang No. 25Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Mengamanatkan Bahwasetiap Daerah Harus
Menyusun Rencana Pembangunan Daerah Secara Sistematis,Terarah,
Terpadu Dan Tanggap
 Dari hasil identifikasi dan analisis masalah, diperoleh faktor-faktor kunci
keberhasilan yang disusun dalam formulasi strategi dengan
mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal menggunakan strategi
S-O yaitu : “ Adanya regulasi tentang administrasi kependudukan
dan regulasi instansi vertikal untuk peningkatan sistem pelayanan
administrasi kependudukan berkualitas “
 Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan adalah melaksanakan semua program kegiatan yang
telah disusun.
 Terlaksananya program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tulang Bawang dengan baik sangat tergantung pada
semangat, tekad, kedisiplinan para aparat pemerintah dan peran serta
seluruh stakeholder.

26. DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 dan Atas perubahannya UU Nomor
12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan
6. Undang-Undang No. 25Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional