2. Pengertian :
DP3 adalah suatu daftar yang memuat hasil
penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS dalam
jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh
pejabat penilai
Tujuan :
Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan
yang obyektif dalam pembinaan PNS
berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi
kerja.
3. Dalam rangka usaha untuk lebih menjamin
obyektifitas dalam pembinaan PNS
berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi
kerja, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan PNS
Hasil penilaian dituangkan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3),
yang memuat tentang hasil penilaian
pelaksanaan pekerjaan seorang PNS selama 1
tahun yang dibuat oleh pejabat penilai.
4. Manfaat DP3, antara lain :
a. Untuk menetapkan pengembangan karier
atau promosi
b. Untuk menentukan mutasi atau perpindahan
pegawai
c. Meningkatkan produktifitas & tanggung
jawab pegawai
d. Meningkatkan motivasi pegawai
e. Menghindari pilih kasih
f. Mengukur keberhasilan kepemimpinan
seseorang
5. 1. Kesetiaan
Adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila,
UUD-45, Negara dan Pemerintah
2. Prestasi kerja
Adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang PNS dalam
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
3. Tanggung jawab
Adalahkesanggupan seorang PNS dalam menyelesaikakn pekerjaan
yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada
waktunya serta berani memikul atas keputusan yang diambilnya
atau tindakan yang dilakukannya.
4. Ketaatan
Adalah kesanggupan ketulusan hati seorang PNS untuk mentaati
segala peraturan perundangan dan peraturan kedinasan yang
berlaku. Mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan
yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar
larangan yang ditentukan
6. 5. Kejujuran
Adalah ketulusan hati seorang PNS dalam melaksanakan tugas
dan kemampuan untuk tidak menyalagunakan wewenang yang
diberikan kepadanya
6. Kerjasama
Adalah kemampuan seorang PNS untuk bekerja bersama-sama
dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang
ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang
sebesar-besarnya
7. Prakarsa
Adalah kemampuan seorang PNS untu mengambil keputusan,
langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang
diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu
perintah dari atasan
8. Kepemimpinan
Adalah kemampuan seorang PNS untuk meyakinkan orang lain
sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk
melaksanakan tugas pokok. (khusus untuk PNS yang berpangkat
Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku
suatu jabatan)
7. Nilai Pelaksanaan Pekerjaan dinyatakan dengan
sebutan dan angka sbb :
A.Amat Baik : 91-100
B.Baik : 76-90
C.Cukup : 61-75
D.Sedang : 51-60
E.Kurang : 50 kebawah
8. SIFAT DP3 :
Sifat DP3 adalah RAHASIA :
Harus disimpan dan dipelihara dengan
baik
Hanya dapat diketahui oleh PNS yang
dinilai, pejabat penilai, atasan
langsung dari pejabat penilai (sampai
yang tertinggi) dan atau pejabat lain
yang karena tugas atau jabatannya
mengharuskan ia mengetahui DP3
9. Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari PNS yang
dinilai, dengan ketentuan :
a. Serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat
lain yang setingkat dg itu, kecuali ditentukan lain
oleh pejabat yang berwenang
b. Pejabat penilai memberi penilaian apabila ia telah
membawahi PNS ybs sekurang-kurangnya 6 bulan,
apabila belum 6 bulan pertimbangan penilaian
dilakukan oleh atasan sebelumnya.
c. Pejabat penilai wajib melakukan penilaian thd PNS
yang secara langsung berada dibawahnya
d. Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap
tahun, jangka waktu penilaian mulai januari s.d.
Desember tahun ybs.
10. DP3 hanya dibuat dalam tahun ybs apabila
sampai dengan Desember telah 6 bulan menjadi
CPNS
Apabila belum 6 bulan menjadi CPNS, P3
dilakukan dalam tahun berikutnya
CPNS yang akan diangkat menjadi PNS, P3
dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun menjadi
CPNS terhitung mulai secara nyata melaksanakan
tugasnya sesuai ketentuan PP Nomor 6 Tahun
1976 pasal 12 jo PP Nomor 98 Tahun 2000 pasal
14 , sehingga tidak usah dibuatkan lagi DP3 nya
pada Desember tahun ybs
11. Melakukan P3 terhadap PNS yang berada dibawahnya.
Mengisi dan memelihara buku catatan penilaian yang
memuat catatan tingkah laku/perbuatan/tindakan
PNS yang menonjol baik yang positif atau negatif
selama 5 tahun.
Buku catatan P3 bagi PNS yang diangkat menjadi
Pejabat Negara, sedang menjalankan tugas belajar,
diperbantukan/dipekerjakan pada perusahaan milik
negara, organisasi profesi, badan swasta yang
ditentukan, negara atau sahabat atau badan
internasional tetap dipelihara oleh Pejabat Penilai dari
instansi induk dengan menggunakan bahan-bahan
dari pimpinan yang bersangkutan dimana PNS
tersebut bekerja atau tugas belajar.
12. DP-3 yang dibuat dan telah ditandatangani oleh pejabat penilai
diberikan secara langsung kepada PNS yang dinilai oleh pejabat
penilai.
Apabila tempat bekerja antara pejabat penilai dengan PNS yang
dinilai berjauhan, maka DP-3 dikirimkan kepada PNS yang
dinilai.
PNS yang dinilai wajib mencantumkan tanggal penerimaan DP-3
yang dikirimkan kepadanya pada ruangan yang disediakan.
Apabila PNS yang dinilai menyetujui penilaian terhadap dirinya,
ia menandatangani DP-3 tersebut pada tempat yang disediakan,
kemudian mengembalikan DP-3 tersebut kepada pejabat penilai
selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai ia
menerima DP-3 itu.
DP-3 yang telah ditandatangani oleh PNS yang dinilai diteruskan
oleh pejabat penilai kepada atasan pejabat penilai dalam waktu
sesingkat mungkin untuk mendapatkan pengesahan.
13. PNS yang keberatan atas nilai DP-3 yang bersangkutan baik sebagian
maupun keseluruhan nilai , dapat mengajukan keberatan secara tertulis
disertai alasan – alasan kepada atasan pejabat penilai melalui hirarki.
Keberatan dituliskan dalam DP-3 pada tempat yang telah disediakan.
Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari terhitung mulai ia menerima DP-3 itu. Keberatan yang
diajukan melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari menjadi
kadaluwarsa dan tidak dapat dipertimbangkan.
Walaupun PNS yang bersangkutan keberatan terhadap nilai dalam DP-3
nya ia tetap harus menandatangani DP-3 tersebut.
Pejabat penilai setelah menerima keberatan dari PNS yang dinilai
membuat tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh
PNS yang dinilai. Tanggapan tersebut dituliskan dalam DP-3 pada ruang
yang telah disediakan.
DP-3 yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai dan PNS yang dinilai
dikirimkan oleh pejabat penilai kepada atasan pejabat penilai selambat-
selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai ia menerima kembali
DP-3 itu dari PNS yang dinilai.
14. Atasan pejabat penilai berkewajiban memeriksa DP-3 yang
disampaikan kepadanya baik ada keberatan maupun tidak ada
keberatan dari PNS yang dinilai.
Dalam hal ada keberatan dari PNS yang dinilai, atasan pejabat
penilai berkewajiban memeriksa dan memperhatikan dengan
seksama keberatan yang diajukan dan tanggapan terhadap
keberatan tersebut.
Apabila atasan pejabat penilai mempunyai alasan-alasan yang
cukup kuat, ia dapat mengadakan perubahan terhadap nilai yang
diberikan oleh pejabat penilai, baik dalam arti menaikkan nilai
atau menurunkan nilai.
Perubahan nilai yang dibuat oleh atasan pejabat penilai tidak
dapat diganggu gugat (tidak dapat lagi diajukan keberatan)
Perubahan nilai tersebut dicantumkan dalam DP-3 dengan
mencoret nilai yang lama dan mencantumkan nilai yang baru.
Nilai lama yang dicoret harus tetap terbaca dan setiap coretan
harus diparaf oleh atasan pejabat penilai. DP-3 baru berlaku sah
setelah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai.
15. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen dan Gubernur/Kepala Daerah
adalah pejabat penilai dan atasan pejabat
penilai tertinggi dlm lingkungan masing-
masing.
DP-3 yang dibuat oleh pejabat penilai yang
merangkap menjadi atasan pejabat penilai
sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat
diganggu gugat.
16. Pejabat penilai bagi PNS yang diangkat menjadi pejabat
negara adalah pejabat penilai dari instansi semula dimana
PNS yang bersangkutan bekerja sebelum diangkat menjadi
pejabat negara.
Bahan – bahan penilaian diminta dari pimpinan Badan atau
Dewan dimana PNS yang bersangkutan menjalankan
tugasnya sebagai pejabat negara.
Khusus bagi PNS yang diangkat menjadi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,yang dibebastugaskan dari jabatan organiknya,
bahan- bahan penilaian diberikan oleh Ketua Fraksi yang
bersangkutan.
Apabila PNS yang bersangkutan menjabat ketua Fraksi
maka bahan – bahan penilaian dibuat oleh salah seorang
anggota Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.
17. Bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar,
pejabat penilai adalah pejabat penilai dari
instansi semula dimana PNS yang bersangkutan
bekerja sebelum ia menjalankan tugas belajar.
Bahan – bahan penilaian dimintakan dari
Pimpinan Perguruan Tinggi, sekolah atau kursus
yang bersangkutan.
Khusus bagi PNS yang menjalankan tugas belajar
di luar negeri bahan – bahan penilaian diberikan
oleh Kepala Perwakilan RI di negara yang
bersangkutan.
18. Pejabat penilai bagi PNS yang
diperbantukan/dipekerjakan pada Perusahaan Milik
Negara, Organisasi Profesi, Badan Swasta yang
ditentukan, negara sahabat atau Badan Internasional
adalah pejabat penilai dari instansi semula PNS yang
bersangkutan bekerja sebelum
dipeerbantukan/dipekerjakan pada perusahaan,
organisasi atau Badan Internasional.
Bahan – bahan penilaian diminta dari Pimpinan
Perusahaan, organisasi atau Badan yang
bersangkutan.
Khusus bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan
pada negara sahabat atau Badan Internasional bahan –
bahan penilaian diminta dari Kepala Perwakilan
Negara RI di negara yang bersangkutan.
19. Apabila atasan pejabat penilai tertinggi
mempunyai bukti – bukti yang cukup kuat
tentang adanya hal-hal yang tidak wajar
mengenai nilai dalam DP-3, ia dapat mengambil
tindakan seperlunya untuk menyelesaikan hal-
hal yang tidak wajar itu.
Ketentuan tersebut di atas berlaku juga bagi
atasan pejabat penilai yang menjabat jabatan
eselon I, Pimpinan Instansi Vertikal Tingkat
Propinsi, Bupati/Walikota termasuk kota
administratif di bawah Propinsi dan Pimpinan
Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota.
20. Apabila seorang PNS pindah dari instansi yang
satu ke instansi yang lain, maka catatan penilaian
Dan DP-3 dikirimkan oleh pimpinan instansi
lama kepada pimpinan instansi baru, misalnya
dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen
Luar Negeri.
Apabila seorang PNS pindah unit organisasi
tetapi masih tetap dalam satu instansi, maka
hanya buku catatan penilaian saja yang
dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi lama ke
pimpinan unit organisasi baru,sedang DP-3 tetap
disimpan dan dipelihara oleh pejabat yang
diserahi urusan kepegawaian.
21. Mengambil blangko DP3 ke BKD sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan
Memfasilitasi pelaksanaan penilaian DP3 bagi masing-masing PNS di SKPD
Untuk penilaian bagi Kepala SKPD segera dimintakan kepada Pejabat
Penilai (Sekda) melalui BKD
Untuk tanda tangan bagi APP Sekda dan Bupati segera dimintakan melalui
BKD
Bagi PP atau APP yang tidak definitif /PLT (bukan kepala SKPD), penilaian
dilaksanakan oleh pejabat yang setingkat diatasnya
Bagi Kepala SKPD yang tidak definitif /PLT, PP/APP dilaksanakan oleh
asisten yang membidangi (sesuai Perbub Nomor 66 Tahun 2009 Ttg
Perubahan Atas Perbup Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi
Perangkat Daerah)
Semua tugas diatas dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
(terlebih lagi bagi PNS yang akan KP), BKD tidak bisa mentolerir bagi yang
terlambat dalam pengajuan
Mengirimkan tembusan DP3 semua PNS di SKPD kepada BKD
22. Akan diberlakukan ketentuan baru tentang penilaian
PNS yaitu bukan lagi Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (P3) tetapi menjadi Penilaian Prestasi
Kerja
Akan diberlakukan mulai tahun 2014
Penilaian Prestasi Kerja terdiri dari unsur :
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
Perilaku Kerja
Masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya
