PENYUSUNAN FORMASI PNS  TAHUN ANGGARAN 2013 Pemerintah Kabupaten Magelang    16 dan 23 Pebruari 2013
ARAH KEBIJAKAN UMUMPENYUSUNAN FORMASI PNS  TAHUN ANGGARAN 2013            Drs. UTOYOSekretaris Daerah Kabupaten Magelang
• Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang menjadi Dasar  pada Penyusunan Formasi PNS Tahun 2013, diantaranya :  1. Kebija...
 Total PNS sebanyak 4.462.982 (data Desember 2012).   Pada Pemkab Magelang sejumlah 11.677 (Desember 2012)   Atau : 0,2...
 Perbaikan dan pengembangan manajemen SDM dalam  bidang :  1. Perencanaan Pegawai  2. Pengadaan Pegawai (rekruitmen, sele...
1. PROFESIONAL:  a. Memiliki  keahlian,     keterampilan    dan     pengetahuan  b. Memiliki kecakapan  c. Memiliki wawasa...
1. Pastikan daftar susunan jabatan dan jumlah kebutuhan   PNS sudah sesuai dengan kebutuhan (bukan keinginan).2. Utamakan ...
1. Untuk    mengetahui   dan    memperoleh   rumusan kebutuhan pegawai yang tepat   pada setiap SKPD dan/atau Unit Kerja, ...
Kebijakan umum alokasi formasi             Adalah Zero Growth secara Nasional           dalam arti    alokasi formasi nasi...
Rekap PNS berdasarkan Gol/Ruang Penggajian TMT 1                     Pebruari 2013                 PEJABAT STRUKTURAL     ...
Rekap PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir                     TMT 1 Pebruari 2013                 PEJABAT STRUKTUR...
Rekap PNS berdasarkan Kelompok Umur                             TMT 1 Pebruari 2013                         PEJABAT STRUKT...
Rekap Rencana dan Realisasi Pensiun PNS TMT 1 Pebruari                         2013                                       ...
PerbandinganRasio Belanja Pegawai terhadap Total APBD  URAIAN       TAHUN 2010         TAHUN 2011        TAHUN 2012       ...
Sekian    danTerima Kasih
PENYUSUNAN FORMASI PNS  TAHUN ANGGARAN 2013 di Lingkungan Pemkab. Magelang       ERIE SADEWO, SH.  Kepala BKD Kabupaten Ma...
1. Sebagai upaya pengembangan wawasan dalam   penyusunan formasi PNSD.2. Sebagai upaya membangun pemahaman   bersama tenta...
1. Untuk    mengetahui   dan    memperoleh   rumusan kebutuhan pegawai yang tepat   pada setiap SKPD dan/atau Unit Kerja, ...
 PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No.  97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS ; Peraturan Bersama Menteri Negar...
• Formasi PNS adalah jumlah dan susunan  pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu  satuan organisasi pemerintah untuk mampu...
• Formasi    masing-masing         organisasi  (SKPD) disusun   – berdasarkan    analisis    kebutuhan   dan    penyediaa...
• Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan:  1. Jenis Pekerjaan  2. Sifat Pekerjaan  3. Perkiraan Beban Kerja  4. Perkiraa...
• Oleh karena itu, organisasi harus selalu disesuaikan  dengan perkembangan tugas pokok yang harus  dilaksanakan untuk men...
DALAM KAITAN PERENCANAAN FORMASI,   KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 1999                   Pasal 1, ayat (1)bahwa PNS...
• Dasar Perhitungan Kebutuhan Formasi mengacu pada hasil  pelaksanaan Perhitungan Ulang Jumlah Kebutuhan PNS yang telah  d...
• Apabila dalam pengisian  formulir      penyusunan  formasi         dimaksud  terdapat kendala teknis  dapat     dikonsul...
MEKANISME TEKNISPENYUSUNAN FORMASI PNS      TAHUN 2013 Umi Haniyati Chauliyanah, SE.  Kabid. Data dan Pengadaan         Pe...
• Perencanaan pegawai  peramalan kebutuhan  pegawai pada masa yang akan datang dari  berbagai jenis pekerjaan.• Peramalan...
• Tujuan  agar setiap SKPD mempunyai jumlah dan  mutu/kualitas pegawai yang memadai sesuai beban  kerja dan tanggung jawa...
Proses perhitungan logis dan teraturdari segala dasar/faktor yang ditentukan           untuk menentukan   jumlah dan susun...
1. Usul persetujuan formasi PNS Kab/ Kota diajukan   Gubernur kepada Menteri PAN RB dan Kepala BKN;2. Usul persetujuan for...
TAHAPAN PENYUSUNAN FORMASI• Menyelesaikan daftar kerja sesuai dengan  Formulir isian Penyusunan Formasi PNS Tahun  2013 se...
• Formulir Penyusunan Formasi PNS Pemerintah  Kabupaten Magelang Tahun 2013 yang telah lengkap  berupa :  – Formulir cetak...
• Penyampaian        kembali  formulir     yang    telah  divalidasi dengan lengkap,  diharapkan dapat sesuai  dengan jadw...
FormulirPENYUSUNAN FORMASI PNS      TAHUN 2013
• Melaksanakan validasi pada daftar susunan jabatan, jumlah  kebutuhan dan daftar nama PNS sehingga diperoleh jumlah  kebu...
• Upt Disdikpora  1. Validasi daftar susunan jabatan dan kebutuhan     pegawai (hanya UPT saja).  2. Validasi perhitungan ...
Lampiran 1 – Validasi susunan jabatan & kebutuhan pegawai• Langkah penyelesaian formulir 1 :  1. No.  jelas  2. Validasi ...
Lampiran 2 – Validasi Database                   Kepegawaian 1. Kolom 1 : No  jelas2. Kolom 2 :   a. Gelar (akademis) dep...
Lampiran 2 – Validasi Database4. Kolom 4 :   a. Golongan/Ruang  pastikan sudah sesuai dgn SK KP terakhir      ybs.   b. T...
Lampiran 2 – Validasi Database6. Kolom 6 :   a. Subid/Bagian/Kelompok Jabatan  lokasi jabatan pada      tingkat eselon 4....
Lampiran 2 – Validasi Database8. Kolom 8 :    a. (Nama) Diklat Kepemimpinan terakhir    b. Tanggal STTPP  sesuai dengan D...
 Nama SD Negeri Data Jumlah Rombel dan Jumlah Siswa pada setiap jenjang kelas   a. Jumlah Rombel/Kelas  sesuaikan denga...
 Nama Sekolah Menengah P/A/K Negeri Data Jumlah Rombel dan Jumlah Siswa pada setiap jenjang kelas   a. Jumlah Rombel/Kel...
Sekian    danTerima Kasih
Yoga aw   2013 - penyusunan formasi pns
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Yoga aw 2013 - penyusunan formasi pns

4,775 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,775
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Jenis Pekerjaanmacam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pekerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-lain.Sifat Pekerjaanpekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang cukup dilaksanakan selama jam kerja saja, misalnya pekerjaan tata usaha, tetapi ada pula pekerjaan yang hams dilakukan selama 24 jam penuh, misalnya pemadam kebakaran, tenaga medis dan para medis di rumah-rumah sakit pemerintah.Perkiraan Beban KerjaAdalah frekuensi rata-rata dari masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.Perkiraan Kapasitas PegawaiAdalah kemampuan rata-rata seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja dan prakiraan kapasitas kerja diperlukan untuk masing-masing jenis pekerjaan.Jenjang dan Jumlah Jabatan serta Pangkat,Penentuan jenjang, jumlah jabatan dan pangkat dalam suatu organisasi harus ditinjau dari sudut keseluruhan organisasi dan tidak ditinjau per unit organisasi. Penentuan susunan pangkat merupakan satu syarat mutlak untuk dipelihara dengan baik dalam suatu organisasi.Analisis JabatanAnalisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan informasi tentang jabatan. Analisis jabatan meliputi:(1) Uraian jabatan atau uraian pekerjaan, yaitu informasi yang lengkap tentang tugas dan berbagai aspek lain dari suatu jabatan atau pekerjaan.(2) Kualifikasi atau syarat-syarat jabatan, yaitu keterangan mengenai syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk dapat melakukan tugas tertentu misalnya pendidikan tertentu,(3) Peta jabatan, yaitu susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi dan jenis jabatan fungsional serta jumlah yang diperlukanPrinsip pelaksanaan pekerjaanPrinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi pegawai. Misalnya, apabila pekerjaan membersihkan ruangan atau merawat pekarangan harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk pekerjaan-pekerjaan itu, akan tetapi kalau pekerjaan membersihkan ruangan dan merawat pekarangan diborongkan kepada pihak ketiga, maka tidak perlu mengangkat pegawai untuk pekerjaan itu.Peralatan yang tersediaPeralatan yang tersedia atau yang diperkirakan akan tersedia dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas pokok akan mempengaruhi jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan. Pada umumnya semakin tinggi mutu peralatan kerja yang ada dan tersedia dalam jumlah yang memadai akan mengurangi jumlah pegawai yang diperlukan. Kemampuan Keuangan Negara/ DaerahFaktor kemampuan keuangan negara adalah faktor penting yang selalu harus diperhatikan dalam penentuan formasi Pegawai Negeri Sipil. Walaupun penyusunan formasi telah sejauh mungkin ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai seperti diuraikan terdahulu, akan tetapi apabila kemampuan keuangan negara masih terbatas, maka penyusunan formasi tetap harus didasarkan kemampuan keuangan negara yang tersedia. Meskipun formasi telah disusun secara rasional berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis kebutuhan, realisasinya tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
  • Peramalan pengadaan pegawai pada saat ini dan masa yang akan datang dengan berbagai jenis pekerjaan atas dasar tuntutan organisasi. Empiris  perencanaan dimulai dari inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi beserta syarat jabatannya, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan menjadi CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan penempatannya.
  • Usul persetujuan formasi PNS di lingkungan PEMDA Kabupaten/ Kota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala BKN;Usul pemerintah persetujuan formasi tersebut bersamaan dengan permintaan persetujuan formasi PNS di lingkungan PEMDA Propinsi;Berdasarkan usul dimaksud, Kepala BKN memberikan pertimbangan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;Pertimbangan Kepala BKN tersebut disampaikan kepada Menteri yang bertanggungjawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setelah melalui pembahasan dalam Tim kerja Kepegawaian (TKK) paling lambat akhir Bulan Juni;Menteri yang bertangungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, memberikan persetujuan secara tertulis formasi PNS Daerah berdasar pertimbangan tertulis Kepala BKN paling lambat Bulan Juni;Dalam persetujuan formasi dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, dicantumkan jumlah formasi untuk masing-masing PEMDA (Propinsi, Kabupaten, Kota)Persetujuan formasi tersebut disampaikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Gubernur dan tembusannya kepada Kepala BKN dan Kepala Kanreg BKN sesuai dengan wilayah kerjanya. Selanjutnya Gubernur menyampaikannya kepada masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya persetujuan tersebut
  • Yoga aw 2013 - penyusunan formasi pns

    1. 1. PENYUSUNAN FORMASI PNS TAHUN ANGGARAN 2013 Pemerintah Kabupaten Magelang 16 dan 23 Pebruari 2013
    2. 2. ARAH KEBIJAKAN UMUMPENYUSUNAN FORMASI PNS TAHUN ANGGARAN 2013 Drs. UTOYOSekretaris Daerah Kabupaten Magelang
    3. 3. • Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang menjadi Dasar pada Penyusunan Formasi PNS Tahun 2013, diantaranya : 1. Kebijakan Penundaan Sementara (Moratorium) Penetapan Tambahan Alokasi Formasi untuk Penerimaan CPNS (dari 1 September 2011 s.d. 31 Desember 2012); 2. Kebijakan melaksanakan Perhitungan ulang kebutuhan PNS secara tepat sesuai kebutuhan riil organisasi (Sudah dilaksanakan Tahun 2011); 3. Kebijakan untuk menyelesaikan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada seluruh Jabatan yang ada; 4. Kebijakan untuk Melaksanakan Penataan Pegawai Negeri Sipil; dan 5. Kebijakan untuk mampu Melaksanakan Penghematan Anggaran Belanja Pegawai.
    4. 4.  Total PNS sebanyak 4.462.982 (data Desember 2012).  Pada Pemkab Magelang sejumlah 11.677 (Desember 2012)  Atau : 0,26 % dari jumlah PNS Nasional. Distribusi pegawai masih dianggap  tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penempatan pegawai dalam jabatan masih dinilai  tidak berdasarkan kompetensinya. Kinerja PNS  rendah dan tidak disiplin. Penghasilan  belum adil & layak  belum sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya
    5. 5.  Perbaikan dan pengembangan manajemen SDM dalam bidang : 1. Perencanaan Pegawai 2. Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) 3. Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural) 4. Penyusunan Pola Karier Pegawai 5. Pengelolaan kinerja pegawai 6. Pengembangan kualitas pegawai 7. Penegakan Disiplin Pegawai 8. Remunerasi 9. Pemberhentian/pemensiunan Mewujudkan lingkungan strategis aparatur secara global pada skala nasional dan regional
    6. 6. 1. PROFESIONAL: a. Memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan b. Memiliki kecakapan c. Memiliki wawasan tentang pekerjaannya d. Memiliki dedikasi yang tinggi e. Memiliki minat pada tugas jabatannya2. BERMORAL dan3. SEJAHTERA
    7. 7. 1. Pastikan daftar susunan jabatan dan jumlah kebutuhan PNS sudah sesuai dengan kebutuhan (bukan keinginan).2. Utamakan melaksanakan redistribusi internal (penataan PNS internal SKPD/Unit Kerja) untuk mencukupi kekurangan PNS melalui optimalisasi PNS yang ada; sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.3. Pastikan semua kebutuhan data sudah disampaikan dengan benar sesuai ketentuan (sesuai kebutuhan formulir penyusunan formasi).4. Laksanakan penyusunan formasi dengan cermat dan penuh tanggung jawab.
    8. 8. 1. Untuk mengetahui dan memperoleh rumusan kebutuhan pegawai yang tepat pada setiap SKPD dan/atau Unit Kerja, dan2. Mendukung penentuan kebijakan pemenuhan PNS bagi Pemerintah Kabupaten Magelang secara tepat dan akurat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
    9. 9. Kebijakan umum alokasi formasi Adalah Zero Growth secara Nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (sama dengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional
    10. 10. Rekap PNS berdasarkan Gol/Ruang Penggajian TMT 1 Pebruari 2013 PEJABAT STRUKTURAL PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUS FUNGSIONAL GOL. ESELON ESELON ESELON ESELON TENAGA TENAGA GURU UMUM JMHRUANG II III IV V KESEHATAN TEKNIS L P L P L P L P L P L P L P L P IV/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 IV/c 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 21 IV/b 8 1 33 7 0 0 0 0 7 7 5 6 2 1 1 0 78 IV/a 1 0 60 12 31 10 0 0 1.658 2.397 7 8 57 22 7 2 4.272Jml G4 21 3 93 19 31 10 0 0 1.665 2.404 19 15 59 23 8 2 4.372 III/d 0 0 24 6 187 129 4 2 385 442 31 88 66 20 29 19 1.432 III/c 0 0 7 0 127 69 5 4 158 256 32 100 66 50 48 51 973 III/b 0 0 0 0 31 19 16 24 221 374 43 176 48 19 318 260 1.549 III/a 0 0 0 0 2 0 3 2 89 182 21 110 38 22 124 101 694Jml G3 0 0 31 6 347 217 28 32 853 1.254 127 474 218 111 519 431 4.648 II/d 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10 7 58 7 1 89 38 234 II/c 0 0 0 0 0 0 0 0 75 263 32 227 34 33 197 74 935 II/b 0 0 0 0 0 0 0 0 82 217 3 79 4 2 346 48 781 II/a 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 1 6 0 3 237 45 306Jml G2 0 0 0 0 0 0 0 0 184 501 43 370 45 39 869 205 2.256 I/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 131 9 141 I/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6 48 I/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 63 I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29Jml G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 265 15 281 21 3 124 25 378 227 28 32 2.702 4.159 189 859 323 173 1.661 653JUMLAH 11.557 24 149 605 60 6.861 1.048 496 2.314
    11. 11. Rekap PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir TMT 1 Pebruari 2013 PEJABAT STRUKTURAL TENAGA FUNGSIONALKELOMPOK ESELON ESELON ESELON ESELON TENAGA TENAGA JFUPENDIDIKAN GURU KESEHATAN TEKNIS JML II III IV V L P L P L P L P L P L P L P L P SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 3 175 SMP / ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 302 25 329SMA / SMEA / SMK / STM 0 0 0 0 49 24 15 21 197 410 40 119 68 34 891 338 2.206 D-I 0 0 0 0 0 0 0 0 44 43 3 167 1 3 19 8 288 D-II 0 0 0 0 2 0 1 0 691 1.189 0 0 7 2 15 11 1.918D-III / Sarjana Muda / 0 0 1 0 34 12 1 1 86 67 69 416 67 45 99 95 993 Akademi D-IV / S-1 / Sarjana 14 2 89 20 230 168 11 9 1.595 2.409 67 148 163 80 156 162 5.323 S-2 / Pasca Sarjana / 7 1 34 5 63 23 0 1 89 41 10 9 17 7 7 11 325 Magister 21 3 124 25 378 227 28 32 2.702 4.159 189 859 323 173 1.661 653 JUMLAH 11.557 24 149 605 60 6.861 1.048 496 2.314
    12. 12. Rekap PNS berdasarkan Kelompok Umur TMT 1 Pebruari 2013 PEJABAT STRUKTURAL TENAGA FUNGSIONAL KEL. ESELON ESELON ESELON TENAGA TENAGA JFU ESELON II GURU KESEHATAN JMLUMUR III IV V TEKNIS L P L P L P L P L P L P L P L P18 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 221 - 25 0 0 0 0 0 0 0 0 15 76 6 47 4 7 8 15 17826 - 30 0 0 0 0 2 2 0 0 77 199 20 140 24 25 50 36 57531 - 35 0 0 5 0 12 6 0 0 43 104 22 157 24 21 106 73 57336 - 40 0 0 8 1 23 19 0 1 83 183 30 223 15 9 189 93 87741 - 45 1 0 17 4 80 46 3 2 385 693 47 187 21 18 338 120 1.96246 - 50 3 0 43 8 130 86 11 19 695 1.177 36 62 75 47 421 208 3.02151 - 55 16 3 51 12 131 67 12 10 823 1.131 22 39 141 41 544 108 3.151 56 1 0 0 0 0 1 2 0 136 125 1 1 5 3 5 0 280 57 0 0 0 0 0 0 0 0 123 136 2 1 5 1 0 0 268 58 0 0 0 0 0 0 0 0 154 149 2 0 6 1 0 0 312 59 0 0 0 0 0 0 0 0 161 175 1 0 2 0 0 0 339 60 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0 0 1 0 0 0 19 21 3 124 25 378 227 28 32 2.702 4.159 189 859 323 173 1.661 653JUMLAH 11.557 24 149 605 60 6.861 1.048 496 2.314
    13. 13. Rekap Rencana dan Realisasi Pensiun PNS TMT 1 Pebruari 2013 RENCANA PENSIUN (BUP) PEJABAT TENAGA FUNGSIONALTAHUN JFU STRUKTURAL GURU KESEHATAN TEKNIS JML L P L P L P L P L P2012 40 10 162 191 3 11 22 3 156 19 6172013 50 11 154 186 6 11 24 5 111 12 5702014 38 14 161 147 3 7 19 7 109 21 5262015 48 21 134 138 4 7 20 9 113 19 513 REALISASI PENSIUNTAHUN BUP MENINGGAL APS BERHENTI JML L P L P L P L P 2012 383 234 26 10 16 13 1 683 2013 48 39 1 2 90 Realisasi Tahun 2013  adalah Pensiun tmt 1 Januari dan 1 Pebruari 2013
    14. 14. PerbandinganRasio Belanja Pegawai terhadap Total APBD URAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TOTAL BELANJA DAERAH 946.179.556.222 1.062.532.183.262 1.361.296.039.458 1.511.728.567.898 (APBD) TOTAL BELANJA 669.758.625.678 686.043.843.100 838.473.617.146 884.798.773.602 PEGAWAIPROSENTASE TOTAL BELANJA PEGAWAI TERHADAP 70,79% 64,57% 61,59 % 58,53 % TOTALPENDAPATAN (APBD)
    15. 15. Sekian danTerima Kasih
    16. 16. PENYUSUNAN FORMASI PNS TAHUN ANGGARAN 2013 di Lingkungan Pemkab. Magelang ERIE SADEWO, SH. Kepala BKD Kabupaten Magelang
    17. 17. 1. Sebagai upaya pengembangan wawasan dalam penyusunan formasi PNSD.2. Sebagai upaya membangun pemahaman bersama tentang mekanisme dan tata cara penyusunan formasi PNSD sebagaimana Surat Edaran Sekda Kab. Magelang3. Melaksanakan Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil berdasar analisa kebutuhan dari : • Pemahaman jenis pekerjaan • Pemahaman sifat pekerjaan • Penghitungan beban kerja • Kondisi Kebutuhan Riil Organisasi
    18. 18. 1. Untuk mengetahui dan memperoleh rumusan kebutuhan pegawai yang tepat pada setiap SKPD dan/atau Unit Kerja, dan2. Mendukung penentuan kebijakan pemenuhan PNS bagi Pemerintah Kabupaten Magelang secara tepat dan akurat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
    19. 19.  PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS ; Peraturan Bersama Menteri Negara PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Tanggal 24 Agustus 2011 tentang “Penundaan Sementara Penerimaan CPNS”; Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang “Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah”; dan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 tentang “Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan PNS”. Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 tentang “Pedoman Penataan PNS” Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pedoman Analisis Jabatan”
    20. 20. • Formasi PNS adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.• Formasi PNS ditetapkan agar setiap organisasi pemerintah tersebut memiliki jumlah, susunan pangkat dan mutu PNS yang cukup sesuai dengan jenis, sifat dan besarnya beban tugas;• Formasi PNS merupakan salah satu alat bagi suatu organisasi pemerintah untuk mencapai tujuannya.
    21. 21. • Formasi masing-masing organisasi (SKPD) disusun  – berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai. – Sesuai dengan jabatan yang tersedia – Memperhatikan informasi jabatan yang disusun pada setiap tahun anggaran. – Berdasarkan analisis kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.
    22. 22. • Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan: 1. Jenis Pekerjaan 2. Sifat Pekerjaan 3. Perkiraan Beban Kerja 4. Perkiraan Kapasitas Pegawai 5. Jenjang dan Jumlah Jabatan serta Pangkat 6. Analisis Jabatan 7. Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan 8. Peralatan yang Tersedia 9. Kemampuan Keuangan Negara/Daerah
    23. 23. • Oleh karena itu, organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.• Karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu ke waktu, maka jumlah dan mutu PNS yang diperlukan harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok.• Perkembangan tugas pokok dapat mengakibatkan makin besarnya jumlah PNS yang diperlukan.• Akan tetapi, Asaz dalam penyusunan Formasi  Harus dilaksanakan secara obyektif, berdasarkan kebutuhan dan bukan keinginan, dan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas kebutuhan PNS dalam setiap jabatannya.
    24. 24. DALAM KAITAN PERENCANAAN FORMASI, KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 1999 Pasal 1, ayat (1)bahwa PNS adalah setiap WN RI yang memenuhi syarat yangditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dalam jabatan negeri. Pasal 15 ayat (1) bahwa formasi ditetapkan untuk jangka waktutertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan Pasal 17 ayat 1PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
    25. 25. • Dasar Perhitungan Kebutuhan Formasi mengacu pada hasil pelaksanaan Perhitungan Ulang Jumlah Kebutuhan PNS yang telah dilaksanakan (data sebagaimana disampaikan pada formulir).• Hasil akhir Penyusunan Formasi  untuk mampu merumuskan jumlah kebutuhan pegawai secara TEPAT.• Untuk itu  dalam menyusun formasi harus memperhatikan : – Kesesuaian dengan Kebutuhan riil organisasi untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. – Berdasar atas pelaksanaan evaluasi jabatan (melalui penyusunan informasi jabatan) pada masing-masing SKPD / Unit Kerja. – Harus dapat selaras dengan Profil Pemkab. Magelang dalam hal : Karakteristik daerah, Kondisi daerah, dan Potensi daerah. – Kesesuaian dengan tuntutan untuk melaksanakan efisiensi anggaran belanja pegawai pada APBD.
    26. 26. • Apabila dalam pengisian formulir penyusunan formasi dimaksud terdapat kendala teknis dapat dikonsultasikan langsung ke Badan Kepegawaian Daerah
    27. 27. MEKANISME TEKNISPENYUSUNAN FORMASI PNS TAHUN 2013 Umi Haniyati Chauliyanah, SE. Kabid. Data dan Pengadaan Pegawai BKD
    28. 28. • Perencanaan pegawai  peramalan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang dari berbagai jenis pekerjaan.• Peramalan kebutuhan pegawai  mendasarkan pada permintaan yang mendasarkan pada analisis beban kerja dan ketersediaan anggaran.• Peramalan pengadaan kebutuhan untuk jangka pendek  menggunakan pendekatan yang mendasarkan pada ketersediaan anggaran dari beban kerja yang ada.• Peramalan jangka panjang  mendengar dari ahli; permintaan dari unit; dan menggunakan analisis.
    29. 29. • Tujuan  agar setiap SKPD mempunyai jumlah dan mutu/kualitas pegawai yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi.• Formasi ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka waktu tertentu dgn mempertimbangkan : 1. Macam-macam pekerjaan, 2. Rutinitas pekerjaan, 3. Keahlian yg diperlukan utk mlaksanakn tugas, dan 4. Hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan
    30. 30. Proses perhitungan logis dan teraturdari segala dasar/faktor yang ditentukan untuk menentukan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu SKPD untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan
    31. 31. 1. Usul persetujuan formasi PNS Kab/ Kota diajukan Gubernur kepada Menteri PAN RB dan Kepala BKN;2. Usul persetujuan formasi bersamaan dengan Propinsi;3. Kepala BKN  pertimbangan kepada Menteri PAN RB;4. Melalui pembahasan dalam Tim kerja Kepegawaian (TKK) paling lambat akhir Bulan Juni;5. Menteri PAN RB  persetujuan tertulis formasi Daerah6. Mencantumkan jumlah formasi untuk masing-masing PEMDA (Propinsi, Kabupaten, Kota)7. Persetujuan disampaikan Menteri PAN RB  Gubernur, tembusan Ka. BKN dan Ka Kanreg BKN8. Gubernur menyampaikan persetujuan usulan formasi kepada PPK Kab/Kota.
    32. 32. TAHAPAN PENYUSUNAN FORMASI• Menyelesaikan daftar kerja sesuai dengan Formulir isian Penyusunan Formasi PNS Tahun 2013 sebagaimana yang telah disampaikan.• Melaksanakan seluruh tahapan kerja dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan/ petunjuk pelaksanaannya.• Formulir yang telah diisi oleh pejabat/petugas yang membidangi kepegawaian sesuai dengan data kepegawaian riil pada SKPD/Unit Kerja  harus disahkan oleh masing-masing Kepala SKPD/Unit Kerjanya.
    33. 33. • Formulir Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2013 yang telah lengkap berupa : – Formulir cetak data sebagaimana terlampir yang telah divalidasi dan telah disahkan kebenarannya oleh pejabat yang berwenang,• Dikirim langsung oleh pejabat/petugas kepegawaian ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang sesuai dengan jadwal pelaksanaan penelitian hasil Penyusunan Formasi SKPD/Unit Kerja sebagaimana telah disampaikan.
    34. 34. • Penyampaian kembali formulir yang telah divalidasi dengan lengkap, diharapkan dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
    35. 35. FormulirPENYUSUNAN FORMASI PNS TAHUN 2013
    36. 36. • Melaksanakan validasi pada daftar susunan jabatan, jumlah kebutuhan dan daftar nama PNS sehingga diperoleh jumlah kebutuhan PNS yang Tepat, untuk mendukung pelaksanaan penataan organisasi dan penataan PNS dalam kerangka utama reformasi birokrasi (sebagaimana terlampir) dengan ketentuan : a. Daftar susunan jabatan beserta jumlah kebutuhan PNS untuk duduk dalam jabatan tersebut merupakan jumlah kebutuhan pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan riil organisasi dan karakteristik daerah untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. b. Melaksanakan validasi pada daftar validasi database kepegawaian Tahun 2013. c. Melaksanakan validasi pada perhitungan kebutuhan Guru PNS Tahun 2013
    37. 37. • Upt Disdikpora 1. Validasi daftar susunan jabatan dan kebutuhan pegawai (hanya UPT saja). 2. Validasi perhitungan kebutuhan Guru PNS 3. Daftar nominatif validasi database kepegawaian• SMP/SMA/SMK Negeri 1. Validasi daftar susunan jabatan dan kebutuhan pegawai (Non Guru / Hanya Subag. TU). 2. Validasi perhitungan kebutuhan Guru PNS 3. Daftar nominatif validasi database kepegawaian
    38. 38. Lampiran 1 – Validasi susunan jabatan & kebutuhan pegawai• Langkah penyelesaian formulir 1 : 1. No.  jelas 2. Validasi daftar nama jabatan  pastikan daftar jabatan sudah sesuai dengan tupoksi SKPD dan atasan langsungnya. 3. Entry nilai (riil) jumlah kebutuhan pegawai sesuai hasil ABK yg dilaksanakan Bag. Organisasi Setda Tahun 2012  hanya untuk jab. Struktural (eselon 4 & 5) dan JFU  JFK tidak perlu dientrykan. 4. Validasi Jumlah Kebutuhan Pegawai  pastikan jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan (bukan keinginan). 5. Validasi jumlah pengampu jabatan  rekap kolom 8. 6. Seharusnya tidak diperkenankan adanya status “kelebihan PNS”  karena, jumlah kebutuhan PNS > jumlah PNS yang ada. 7. Kekurangan  kebutuhan pegawai – jumlah pengampu 8. Validasi daftar nama pengampu jabatan (pejabat/PNS-nya)  Usulkan direvisi jika terjadi salah penempatan /sudah ada redistribusi JFU. 9. Usulan prioritas Formasi Tahun 2013  hanya yg menjadi prioritas pada SKPD/Unit Kerja/Sekolah tersebut. Terdiri atas 1. Kolom 9  Jumlah usulan 2. Kolom 10  Tingkat Pendidikan 3. Kolom 11  Nama Jurusan Pendidikan
    39. 39. Lampiran 2 – Validasi Database Kepegawaian 1. Kolom 1 : No  jelas2. Kolom 2 : a. Gelar (akademis) depan – Nama Lengkap (sesuai yang tercantum dalam ijazah) – Gelar (akademis) belakang. b. NIP 9 Digit – NIP 18 Digit  cek kebenaran dengan data riil PNS. c. Tempat dan Tanggal Lahir  Pastikan sama dengan Ijazah !3. Kolom 3 : a. Status Kepegawaian  CPNS/PNS b. TMT CPNS  sesuaikan dengan TMT pada SK CPNS c. TMT PNS  sesuaikan dengan TMT pada SK PNS d. Nomor Karpeg  pastikan sudah sama dengan data riil.
    40. 40. Lampiran 2 – Validasi Database4. Kolom 4 : a. Golongan/Ruang  pastikan sudah sesuai dgn SK KP terakhir ybs. b. TMT (Golongan/Ruang)  jelas c. Tahun Masa Kerja Kepangkatan  sesuai yang tercantum dalam SK KP terakhir. d. Bulan Masa Kerja Kepangkatan  sesuai yang tercantum dalam SK KP terakhir.5. Kolom 5 : (hanya bagi pejabat fungsional khusus) a. Jenjang JFK  sesuaikan dengan dasar jenjang JFK pada SK kenaikan jenjang terakhir dan/atau SK KP terakhir. b. Nilai PAK  jelas c. TMT JFK  sama dengan TMT PAK terakhir yang digunakan sebagai dasar kenaikan jenjang atau yang tercantum dalam SK KP.
    41. 41. Lampiran 2 – Validasi Database6. Kolom 6 : a. Subid/Bagian/Kelompok Jabatan  lokasi jabatan pada tingkat eselon 4. b. (Nama) Jabatan  nama jabatan PNS saat ini. c. TMT Jabatan  TMT PNS duduk dalam jabatan tersebut.7. Kolom 7 a. Jenis Kelamin  sesuaikan dengan data riil PNS b. Agama  sesuaikan dengan data riil PNS c. Status Perkawinan  sesuaikan dengan data riil PNS d. Golongan Darah  sesuaikan dengan data riil PNS
    42. 42. Lampiran 2 – Validasi Database8. Kolom 8 : a. (Nama) Diklat Kepemimpinan terakhir b. Tanggal STTPP  sesuai dengan Diklat Kepemimpinan terakhirnya. 9. Kolom 9 : a. Alamat  RT/RW, Dusun, Desa/Kelurahan, Jalan, Nomor Rumah b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Nomor Telepon / HP  yang dapat dihubungi 10.Kolom 10 : a. Tingkat Pendidikan (Formal) terakhir  Pastikan sudah sesuai dengan Perbup ketentuan administrasi belajar PNS. b. Jurusan (Pendidikan Terakhir)  pastikan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah terakhirnya. c. Tanggal Ijazah (Pendidikan Terakhir)  pastikan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah terakhirnya
    43. 43.  Nama SD Negeri Data Jumlah Rombel dan Jumlah Siswa pada setiap jenjang kelas a. Jumlah Rombel/Kelas  sesuaikan dengan kondisi riil b. Jumlah Siswa  sesuaikan dengan kondisi riil Data Kebutuhan dan daftar nama pengampu jabatan a. No  jelas b. Jenis Guru  Nama jabatan guru SD (Kepala, Guru Kelas, dll) c. Bezetting  Rekap jumlah  harus sama dengan kolom daftar nama dan nip pns pengampu jabatan. d. Kebutuhan Guru  pastikan sudah sesuai dengan ketentuan e. Kelebihan / Kekurangan  Kebutuhan dikurangi bezetting  seharusnya tidak ada kelebihan. f. Daftar nama dan nip pengampu jabatan pada setiap jenis jabatan guru. g. Keterangan  jelas
    44. 44.  Nama Sekolah Menengah P/A/K Negeri Data Jumlah Rombel dan Jumlah Siswa pada setiap jenjang kelas a. Jumlah Rombel/Kelas  sesuaikan dengan kondisi riil b. Jumlah Siswa  sesuaikan dengan kondisi riil c. Rombel Ideal  Jumlah Siswa : 32 Data Kebutuhan dan daftar nama pengampu jabatan a. No  jelas b. Guru Mata Pelajaran  Nama jabatan guru Mapel Sekolah yang ada (Kepala, Guru Agama Islam, Guru PPKn, dll) c. Alokasi Waktu KTSP per jenjang kelas  sesuai ketentuan d. Jumlah jam wajib per minggu  Jam KTSP x jumlah rombel e. Kebutuhan Guru i. HIT  Perhitungan  Jumlah jam wajib per minggu / 24  pembulatan keatas ii. Jam Sisa  (HIT x 24) - Jumlah jam wajib per minggu  kekurangan jam mengajar jika guru yg ada/bezetting sama dengan HIT (hanya salah satu guru/kondisi lain) f. Usulan prioritas Formasi Tahun 2013  hanya yg menjadi prioritas pada SKPD/Unit Kerja/Sekolah tersebut. Terdiri atas i. Kolom 9  Jumlah usulan ii. Kolom 10  Tingkat Pendidikan iii. Kolom 11  Nama Jurusan Pendidikan
    45. 45. Sekian danTerima Kasih

    ×