SlideShare a Scribd company logo
PELAKSANA TUGAS (Plt.)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN PELAKSANA HARIAN
(Plh.)
KEWENANGAN
DALAM ASPEK
 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi
Pemerintahan
 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
PNS
 SE Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30
Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian
dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek
Kepegawaian
D a s a r H u k u m
Dasar :
 Menjadi pedoman bagi instansi Pemerintah
dalam melakukan penunjukan Pelaksana Harian
dan Pelaksana Tugas sehingga proses kerja
dapat tetap berjalan efektif meskipun pejabat
definitif berhalangan.
 Menentukan batas kewenangan Pelaksana
Harian dan Pelaksana Tugas
M a k s u d & Tu j u a n
Pasal 14 :
1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah memperoleh
mandat apabila:
a) ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan di atasnya; dan
b) merupakan pelaksanaan tugas rutin
2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas:
a) pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin
dari pejabat definitif yang berhalangan sementara;
dan
b) pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin
dari pejabat definitif yang berhalangan tetap
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014
3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
menerima Mandat harus menyebutkan atas nama
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
memberikan mandat
4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
memperoleh wewenang melalui mandat tidak
berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang bersifat strategis yang berdampak pada
perubahan status hukum pada aspek organisasi,
kepegawaian dan alokasi anggaran
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014
Penjelasan Pasal 14 Undang Undang 30 Tahun
2014
 Yang dimaksud dengan Keputusan dan/atau Tindakan
yang bersifat strategis adalah keputusan dan/atau
Tindakan yang memiliki dampak besar seperti
penetapan perubahan rencana strategis dan rencana
kerja pemerintahan
 Yang dimaksud dengan perubahan status hukum
kepegawaian adalah melakukan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
Ps 67 & 107 PP 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS
 Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab secara langusng kepada pejabat
pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau
pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
 JPT Madya atau JF ahli utama dapat mengisi JPT utama
sepanjang memenuhi persyaratan.
 JPT pratama atau JF jenjang ahli utama dapat mengisi
JPT madya sepanjang memenuhi persyaratan.
 Administrator atau JF ahli madya dapat mengisi JPT
SE Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019
tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas
Dalam Aspek Kepegawaian
 Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat
melaksankan tugas/terdapat kekosongan pejabat
karena berhalangan sementara/berhalangan
tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran
pelaksanaan tugas, agar Pejabat Pemerintahan di
atasnya agar menunjuk pejabat lain di
lingkungannya sebagai Pelaksana Harian atau
Pelaksana Tugas
 Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak
berwenang mengambil keputusan dan/atau
tindakan yang bersifat strategis yang berdampak
Lanjutan...
 Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak
berwenang mengambil keputusan dan/atau
tindakan bersifat stategis yang mengakibatkan
perubahan status hukum dalam aspek
kepegawaian yang meliputi pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
 Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki
kewenangan mengambil keputusan dan/atau
tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang
bersifat strategis dan berdampak pada perubahan
status hukum pada aspek kepegawaian
Lanjutan...
 kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas
anl.:
a) Melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif
sesuai ppu.
b) Menetapkan SKP dan penilaian prestasi kerja
c) Menetapkan surat kenaikan gaji berkala
d) Menetapkan cuti selain CLTN & cuti yg akan
dijalankann di LN
e) Menetapkan surat tugas/perintah pegawai
f) Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali
perpindahan antar instansi; dan
g) Memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi
jabatan pimpinan tinggi/administrasi,
Lanjutan...
 PNS yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian
atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau
diambil sumpahnya
 Penunjukkan PNS sebagai Plh atau Plt tidak perlu
ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup
dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan
lebih tinggi yang memberikan mandat
 PLT atau PLH bukan jabatan definitif, sehingga
PNS yg diperintahkan menjadi PLT atau PLH tidak
diberikan tunjangan jabatan struktural, oleh sebab
itu dalam SP tdk dicantumkan besaran tunjangan
jabatan.
Lanjutan...
 Pengangkatan sebagai Plh atau Plt tidak boleh
menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari
jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap
dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.
 PNS ygg ditunjuk sebagai PLT melaksanakan tugasnya
untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang
paling lama 3 bulan
 PNS atau Pejabat yang menduduki JPT, jabatan
administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat
diperintahkan sebagai Plh atau Plt dalam JPT, jabatan
administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau
setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
Lanjutan...
 PNS yang menduduki jabatan jabatan fungsional dapat
diperintahkan sebagai Plh atau Plt dg ketentuan sbb:
1. Pejabat fungsional ahli utama dapat ditunjuk
sebagai PLH atau PLT dalam JPT, jabatan
administrator, atau jabatan pengawas.
2. Pejabat fungsional ahli madya dapat ditunjuk
sebagai PLH atau PLT dalam jabatan administrator,
atau jabatan pengawas.
3. Pejabat fungsional ahli muda dan pertama dapat
ditunjuk sebagai PLH atau PLT dalam jabatan
pengawas.
Lanjutan...
 Ketentuan penunjukan dan kewenangan PLT dan PLH
bagi Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.
 Dengan berlakunya SE ini maka surat Kepala BKN
Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TERIMA KASIH
BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

More Related Content

Similar to Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Harian (PLH).ppt

tugas penghargaan pns
 tugas penghargaan pns  tugas penghargaan pns
tugas penghargaan pns
siskarhyu
 
Lita apriyana dp3 pp 10 1979
Lita apriyana   dp3 pp 10 1979Lita apriyana   dp3 pp 10 1979
Lita apriyana dp3 pp 10 1979Ayah Raihaana
 
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNSSosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
nop jaya
 
Pengembangankarierpns
PengembangankarierpnsPengembangankarierpns
Pengembangankarierpns
noenx
 
Batas Usia Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun PNSBatas Usia Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun PNS
Kacung Abdullah
 
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
Ridho Fitrah Hyzkia
 
2633 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
2633 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...2633 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
2633 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...Winarto Winartoap
 
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...Nilawati179
 
Batas Usia Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun PNSBatas Usia Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun PNS
Anung Pati
 
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUN
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUNSURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUN
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUN
iceu novida adinata
 
2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
Winarto Winartoap
 
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDFMateri_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
CvRaflesindo
 
20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf
20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf
20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf
intan432755
 
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
KutsiyatinMSi
 
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasnPaparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
KutsiyatinMSi
 
15prtm2013
15prtm201315prtm2013
15prtm2013
yayi ismanda
 
Perintah am bab c cuti (2)
Perintah am bab c cuti (2)Perintah am bab c cuti (2)
Perintah am bab c cuti (2)
Yuanhun Soo
 
02 Permenpan Nomor 1 Tahun 2023.pdf
02 Permenpan Nomor 1 Tahun 2023.pdf02 Permenpan Nomor 1 Tahun 2023.pdf
02 Permenpan Nomor 1 Tahun 2023.pdf
novi80890
 
POWER POINT PERMEN PAN 7 THN 22 LLG.pptx
POWER POINT PERMEN PAN 7 THN 22 LLG.pptxPOWER POINT PERMEN PAN 7 THN 22 LLG.pptx
POWER POINT PERMEN PAN 7 THN 22 LLG.pptx
YendraJaya1
 
PermenpanRB No. 1 th 2023 Jabatan Fungsional.pdf
PermenpanRB No. 1 th 2023 Jabatan Fungsional.pdfPermenpanRB No. 1 th 2023 Jabatan Fungsional.pdf
PermenpanRB No. 1 th 2023 Jabatan Fungsional.pdf
FayhaElvina
 

Similar to Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Harian (PLH).ppt (20)

tugas penghargaan pns
 tugas penghargaan pns  tugas penghargaan pns
tugas penghargaan pns
 
Lita apriyana dp3 pp 10 1979
Lita apriyana   dp3 pp 10 1979Lita apriyana   dp3 pp 10 1979
Lita apriyana dp3 pp 10 1979
 
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNSSosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
 
Pengembangankarierpns
PengembangankarierpnsPengembangankarierpns
Pengembangankarierpns
 
Batas Usia Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun PNSBatas Usia Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun PNS
 
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
 
2633 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
2633 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...2633 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
2633 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
 
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
 
Batas Usia Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun PNSBatas Usia Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun PNS
 
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUN
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUNSURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUN
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUN
 
2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
 
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDFMateri_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
 
20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf
20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf
20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf
 
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
 
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasnPaparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
 
15prtm2013
15prtm201315prtm2013
15prtm2013
 
Perintah am bab c cuti (2)
Perintah am bab c cuti (2)Perintah am bab c cuti (2)
Perintah am bab c cuti (2)
 
02 Permenpan Nomor 1 Tahun 2023.pdf
02 Permenpan Nomor 1 Tahun 2023.pdf02 Permenpan Nomor 1 Tahun 2023.pdf
02 Permenpan Nomor 1 Tahun 2023.pdf
 
POWER POINT PERMEN PAN 7 THN 22 LLG.pptx
POWER POINT PERMEN PAN 7 THN 22 LLG.pptxPOWER POINT PERMEN PAN 7 THN 22 LLG.pptx
POWER POINT PERMEN PAN 7 THN 22 LLG.pptx
 
PermenpanRB No. 1 th 2023 Jabatan Fungsional.pdf
PermenpanRB No. 1 th 2023 Jabatan Fungsional.pdfPermenpanRB No. 1 th 2023 Jabatan Fungsional.pdf
PermenpanRB No. 1 th 2023 Jabatan Fungsional.pdf
 

Recently uploaded

Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
newxclipse
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 

Recently uploaded (11)

Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 

Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Harian (PLH).ppt

  • 1. PELAKSANA TUGAS (Plt.) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.) KEWENANGAN DALAM ASPEK
  • 2.  UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN  UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan  PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS  SE Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian D a s a r H u k u m Dasar :
  • 3.  Menjadi pedoman bagi instansi Pemerintah dalam melakukan penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas sehingga proses kerja dapat tetap berjalan efektif meskipun pejabat definitif berhalangan.  Menentukan batas kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas M a k s u d & Tu j u a n
  • 4. Pasal 14 : 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah memperoleh mandat apabila: a) ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan b) merupakan pelaksanaan tugas rutin 2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas: a) pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan b) pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014
  • 5. 3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014
  • 6. Penjelasan Pasal 14 Undang Undang 30 Tahun 2014  Yang dimaksud dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis adalah keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintahan  Yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
  • 7. Ps 67 & 107 PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS  Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langusng kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.  JPT Madya atau JF ahli utama dapat mengisi JPT utama sepanjang memenuhi persyaratan.  JPT pratama atau JF jenjang ahli utama dapat mengisi JPT madya sepanjang memenuhi persyaratan.  Administrator atau JF ahli madya dapat mengisi JPT
  • 8. SE Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian  Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksankan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara/berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, agar Pejabat Pemerintahan di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas  Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak
  • 9. Lanjutan...  Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan bersifat stategis yang mengakibatkan perubahan status hukum dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.  Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian
  • 10. Lanjutan...  kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas anl.: a) Melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ppu. b) Menetapkan SKP dan penilaian prestasi kerja c) Menetapkan surat kenaikan gaji berkala d) Menetapkan cuti selain CLTN & cuti yg akan dijalankann di LN e) Menetapkan surat tugas/perintah pegawai f) Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan g) Memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi,
  • 11. Lanjutan...  PNS yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya  Penunjukkan PNS sebagai Plh atau Plt tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat  PLT atau PLH bukan jabatan definitif, sehingga PNS yg diperintahkan menjadi PLT atau PLH tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, oleh sebab itu dalam SP tdk dicantumkan besaran tunjangan jabatan.
  • 12. Lanjutan...  Pengangkatan sebagai Plh atau Plt tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.  PNS ygg ditunjuk sebagai PLT melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan  PNS atau Pejabat yang menduduki JPT, jabatan administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat diperintahkan sebagai Plh atau Plt dalam JPT, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
  • 13. Lanjutan...  PNS yang menduduki jabatan jabatan fungsional dapat diperintahkan sebagai Plh atau Plt dg ketentuan sbb: 1. Pejabat fungsional ahli utama dapat ditunjuk sebagai PLH atau PLT dalam JPT, jabatan administrator, atau jabatan pengawas. 2. Pejabat fungsional ahli madya dapat ditunjuk sebagai PLH atau PLT dalam jabatan administrator, atau jabatan pengawas. 3. Pejabat fungsional ahli muda dan pertama dapat ditunjuk sebagai PLH atau PLT dalam jabatan pengawas.
  • 14. Lanjutan...  Ketentuan penunjukan dan kewenangan PLT dan PLH bagi Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.  Dengan berlakunya SE ini maka surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.