SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
1
MANAJEMEN RSUD BANGIL
MAKSUD DAN TUUAN
Maksud ditetapkan Perbub ini adalah :
Untuk memberikan arah dan pedoman dlm
perencanaan Pegawai Non PNS
Tujuan :
a. Memberikan kepastian hukum Peg.Non PNS RSUD
Bangil
b. Memberikan pedoman bagi pengelolaan pegawai Non
PNS
REKRUITMEN/PENERIMAAN
PEGAWAI
Kualifikasi dan Pendidikan (KPS)
TIM AKREDITASI 2016 RSUD BANGIL
DASAR HUKUM
PerMenKes RI Nomor 20 Tahun 2014
PerBup Nomor 12 Tahun 2012
PerDir Nomor 4 Tahun 2015
TATA CARA REKRUITMEN PEGAWAI
• Formasi
• Seleksi
• Pengumuman/ Penetapan
• Pakta Integritas/ TTD
• SK/Kontrak
FORMASI
Pengusulan Unit Kerja
Penetapan Formasi
Analisa Beban Unit Kerja
SELEKSI
Pengumuman
Penerimaan
Pegawai
Seleksi
Administrasi
Tes
Kesehatan
Wawancara
Tes
Kompetensi
Test
Psikologi
PNGUMUMAN / PENETAPAN
Pengumuman dan Penetapan
dilakukan berdasarkan hasil seleksi
dan disesuaikan kebutuhan formasi,
apabila setelah seleksi ada peserta
yang menundurkan diri maka akan
dilakukan seleksi ulang
PAKTA INTEGRITAS/ TTD KONTRAK
a. Setiap pelamar yang dinyatakan
diterima maka selanjutnya
menanda tangani pakta
integritas
b. Apabila ada pelamar yang
menolak menanda tangani
pakta integritas maka
dinyakatan mundur/gugur.
c. Setelah menanda tangani pakta
integritas menanda tangani
STATUS PEGAWAI RSUD NON PNS
 Status Pegawai RSUD Non PNS adalah :
A. Pegawai Tetap
B. Pegawai Kontrak
 Pegawai Tetap ditetapkan melalui tahapan :
A. Peg Percobaan adalah calon Peg. yg diangkat oleh Direktur dari para
pelamar yang lulus seleksi dan sedang menjalani masa percobaan selama ( 3
bln.)
B. Calon Pegawai : Peg, yg diangkat oleh Dir dari hasil evaluasi kinerja Pegawai
Percobaan selama 3 tahun
C. Pegawai Tetap : Peg. Yg mempunyai hubungan kerja tetap dg RSUD yg
diangkat dari calon Peg dg masa kerja sekurang-kurangnya 3 th
Pegawai Konrak : Peg yg bekerja pada RSUD yg
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan perjanjian
kerjasama untuk jangka waktu tertentu disahkan dg
SK Dir dipekerjakan secara kontrak.
.
PENGANGKATAN :
a. Pelamar yg dinyatakan lulus seleksi, wajib
orientasi.
b. Peg. Percobaan yg meningkat statusnya
menjadi calon Peg diangkat dan ditetapkan
oleh Direktur.
c. Calon Peg.yg meningkat statusnya
menjadi Peg.tetap diangkat dan ditetapkan
oleh Direktur.
KEPANGKATAN
A. Kenaikan pangkat peg ditetapkan dg Kep.Dir
berdasarkan penilaian prestasi kinerja dan
masa kerja.
B. Para meter penilaian kinerja diatur dg Perdir.
C. Sekurang-kurangnya telah 5 (lima) th dlm
pangkat terakhir.
KEWAJIBAN DAN HAK :
Setiap pegawai berkewajiban :
a. Setia dan taat kpd Pancasila, UUD 1945, Negara dan
Pememrintah;
b. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yg berlaku;
c. Melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kepadanya dg
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta
menjaga suasana semangat kerja;
d. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
e. Menjaga dan menyimpan rahasia RSUD kecuali atas perintah
Direktur;
f. Mengutamakan kepentingan RSUD diatas kepentingan pribadi
atau pihak lain;
g. Menjaga dan memelihara harta dan barang milik RSUD;
h. Melaporkan dg segera kpd atasannya apabila
mengetahui ada hal yg merugikan atau
membahayakan RSUD terutama dibidang
keamanan, keuangan dan materiil;
i. Masuk kerja dan mentaati jam kerja;
j. Mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;
k. Menggunakan dan memelihara barang milik RSUD;
l. Memberikan pelayanan kpd masyarakat secara
profesional,jujur dan tidak diskriminatif; dan
m.Bersikap netral dari partai politik dan dilarang
menjadi anggota dan pengurus partai.
Cuti Tahunan untuk Calon Pegawai dan Pegawai tetap
diberikan selama 12 hari kerja selama 1 tahun dikurangi cuti
bersama ;
Hak cuti gugur bila tidak digunakan hingga muncul cuti
tahunan berikutnya,kecuali dg alasan dinas;
Pegawai hanya dpt mengambil cuti bila ada persetujuan dari
atasan langsung,
Pegawai harus menyerahkan formulir cuti setelah disetujui
oleh atasan langsung kpd Direktur selambat-lambatnya 7 hari.
Cuti Tahunan diberikan pd pegawai yang berstatus Calon
Pegawai dan Pegawai Tetap sedang pegawai percobaan dan
peg kontrak tidak berhak cuti tahunan;
Setiap pegawai mempunyai hak:
a. Memperoleh gaji;
b. Memperoleh cuti;
c. Menyampaiakan keluhan;
d. Memperoleh jaminan.
HARI KERJA DAN JAM KERJA
• Hari kerja ditentukan selama 6 hari dalam seminggu dengan
jam kerja selama 37,5 jam seminggu.
• Jam kerja dan libur bagi pegawai non shift mengikuti jam
kerja Pegawai Negeri .
• Jam kerja dan hari libur bagi Pegawai Shift mengikuti jadwal
yg ditentukan .
• Setiap Pegawai wajib hadir Tepat pd waktunya dan mengisi
daftar hadir melalui sarana yg disediakan oleh RSUD.
PELANGGARAN DISIPLIN PNS
 Di Luar Kantor
 Di Dalam Kantor
 Di Luar Jam Kerja
 Di Dalam Jam Kerja
Bukan delik aduan/jika ada dugaan
pelanggaran disiplin
Panggil
Periksa
Terbukti
Rujuk ke Psl 3 dan 4 PP.53/2010
Hukum jika kewenangannya atau
lapor atasan jika bukan
kewenangannya
Setiap atasan langsung wajib menindak-lanjuti dugaan
pelanggaran yang dilaku-kan bawahannya (waskat).
ATASAN LANGSUNG
MEMANGGIL
SECARA TERTULIS:
 Paling lambat 7 hr
kerja sblm tgl
pemeriksaan.
 Jika tidak hadir,
dipanggil lagi
paling lambat 7 hr
kerja sejak tgl
pemeriksaan.
Ada di kantor
Dekat
Tidak ada di kantor
Jauh
Pemanggilan cukup 2 X, bila tidak hadir, maka segala dugaan
pelanggaran dianggap benar dan dapat dijadikan alasan
penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan
keterangan yg ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
 Tindakan kepada Pegawai yg terbukti melakukan
pelanggaran disiplin:
1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Surat Peringatan.
 PELANGGARAN DISIPLIN DAN SANKSI
1. Pelanggaran Disiplin ringan;
2.Pelanggaran Disiplin sedang; dan
3.Pelanggaran Disiplin Berat.
 Pegawai yg terbukti melanggar peraturan RSUD
atau peraturan perundang-undangan yg berlaku
dikenakan sanksi.
 Sanksi sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan
melalui Perdir.
SANKSI
22
No KEWAJIBAN
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
KET
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5 6
1
Masuk kerja
dan menaati
ketentuan jam
kerja;
• 5 hari kerja
(teguran lisan)
• 6-10 hari kerja
(teguran tertulis)
• 11-15 hari kerja
(pernyataan
tidak puas
secara tertulis)
• 16-20 hari kerja
(penundaan gaji
berkala selama
1 (satu) tahun)
• 21-25 hari kerja
(penundaan
kenaikan
pangkat selama
1 (satu) tahun)
• 26-30 hari kerja
(penurunan
pangkat pada
pangkat
setingkat lebih
rendah selama 1
(satu) tahun)
• 31-35 hari kerja
(penurunan pangkat
pada pangkat
setingkat lebih
rendah selama 3
(tiga) tahun)
• 36-40 hari kerja
(pemindahan dalam
rangka penurunan
jabatan setingkat
lebih rendah bagi
PNS yang
menduduki jab.
Struk atau fungs
tertentu)
• 41-45 hari kerja
(pembebasan dari
jabatan bagi PNS yg
menduduki jab. struk
atau fungs tertentu)
• 46 hari kerja atau
lebih (pemberhentian
dengan hormat tidak
atas permintaan
sendiri atau
pemberhentian tidak
Keterlambatan
masuk kerja
dan/atau pulang
cepat dihitung
secara kumulatif
dan dikonversi
7½ jam dihitung
1 (satu) hari
kerja. Masa
pelanggaran
disiplin dihitung
secara kumulatif
mulai Januari
s/d akhir
Desember tahun
berjalan (Pasal
14)
23
Pegawai yg berakhir masa baktinya atau karena alasan tertentu dpt diberhentikan oleh
Direktur;
 Pemberhentian ditetapkan dg hormat atau tidak dengan hormat;
 Pegawai kontrak berhenti apabila tidak dilakukan perpanjangan kerjasama /kontrak
oleh direktur atau permintaan ybs untk tidak melajutkan kontrak;
Pemberhentian
 Hubungan kerja Pegawai tetap dg RSUD akan putus pd saat pegawai mencapai usia
pensiun 56 th ;
 Pegawai Meninggal Dunia;
 Pegawai yg mengalami cacat fisik atau mental sesuai dg rekomendasi dokter akan
diberhentikan sesuai ketentuan yg berlaku.
 Mengundurkan diri.
Jumlah Pegawai RSUD Bangil
Per Oktober 2020
NO JENIS PEGAWAI
STATUS
JUMLAH
PNS HONDA Non PNS PKWT
1 STRUKTURAL 21 21
2 DOKTER
a DOKTER UMUM 6 8 14
b DOKTER GIGI 2 2
3 DOKTER SPESIALIS
1 SP. ANAK 1 3 4
2 SP. ANASTESI 3 3
3 SP. BEDAH 2 1 3
4 SP. BEDAH SYARAF 1 1
5 SP. KULIT & KELAMIN 2 2
6 SP. MATA 1 1 2
7 SP. OBSGYN 1 3 4
8 SP. ORTHOPEDI 2 1 3
9 SP. PARU 3 3
10 SP. PATOLOGI ANATOMI 2 2
11 SP. PATOLOGI KLINIK 2 2
12 SP. PENYAKIT DALAM 2 4 6
13 SP. RADIOLOGI 2 2
14 SP. REHAB MEDIK 2 2
15 SP. SARAF 2 2
16 SP. THT 1 1 2
17 SP. ANDROLOGI 1 1
18 SP. JANTUNG 1 1 2
19 Sp. KONSULTAN ANAK
20 Sp. KONSULTAN BEDAH Onk 1 1
21 SP. KONSULTAN OBSGYN 2 2
22 Sp. JANTUNG PEMBULU DARAH
23 Sp. UROLOGI 1 1
24 SP. BEDAH MULUT 1 1
25 SP. KONSERVASI GIGI 1 1
26 SP. ORTODENSIA 1 1
27 SP. KESEHATAN JIWA 1 1
TOTAL DOKTER SPESIALIS 54
NO JENIS PEGAWAI JUMLAH
PNS HONDA Non PNS PKWT
4 APOTEKER
a APOTEKER SPESIALIS 2 2
b APOTEKER 8 7 15
c ASISTEN APOTEKER 16 16 32
TOTAL PETUGAS FARMASI 49
5 PERAWAT
a PERAWAT 164 1 159 16 340
b PERAWAT GIGI 4 1 5
c PERAWAT ANASTESI 6 6
TOTAL PERAWAT 351
6 BIDAN 27 33 60
7 GIZI
a AHLI GIZI 4 10 14
b JURU MASAK 2 10 12
c DISTRIBUSI GIZI 18 18
TOTAL PETUGAS GIZI 44
NO JENIS PEGAWAI JUMLAH
PNS HONDA Non PNS PKWT
8 RADIOLOGI 10 2 12
9 ANALIS KESEHATAN 15 7 22
10 ELEKTROMEDIS 2 4 6
11 GAS MEDIS 3 3
12 REHAB MEDIK
a FISIOTHERAPY 3 1 4
b OKUPASI TERAPIS 1 1
c REFRAKSIONIS 1 1 2
d TERAPI WICARA 1 1
TOTAL PETUGAS REHAB MEDIK 8
13 PSIKOLOGI KLINIS 1 1
14 BANK DARAH 1 4 5
15 SANITARIAN 3 1 4
16 KAMAR JENAZAH 1 7 8
17 REKAM MEDIK
a PELAKSANA REKAM MEDIK 3 4 7
b ADMIN REKAM MEDIK 3 23 26
TOTAL PETUGAS REHAM MEDIK 33
18 CSSD
a STERILISASI 3 9 12
b LOUNDRY 5 7 12
TOTAL PETUGAS CSSD 24
19 IPS NON MEDIK 2 9 11
20 JURU PARKIR 20 20
21 CLEANING SERVICE 43 43
22 GARDEN 7 7
23 ADMIN 18 140 158
24 RELAWAN
a PERAWAT 31 31
b PEKARYA 12 12
c CLEANING SERVICE 19 19
d DRIVER 2 2
JUMLAH 360 1 507 156 1024
Sekian

More Related Content

Similar to PEMBINAAN PEG.NON PNS & Kontrak 2022.ppt

Penyelenggaraan Kredensial.pptx
Penyelenggaraan Kredensial.pptxPenyelenggaraan Kredensial.pptx
Penyelenggaraan Kredensial.pptxSilvianaHendrawati
 
Pedoman p2 kb re sertifikasi ortotis prostetis rev2016-1
Pedoman p2 kb re sertifikasi  ortotis prostetis rev2016-1Pedoman p2 kb re sertifikasi  ortotis prostetis rev2016-1
Pedoman p2 kb re sertifikasi ortotis prostetis rev2016-1sisy bania
 
3-instrumen-survei-kars-kps_1735.pdf
3-instrumen-survei-kars-kps_1735.pdf3-instrumen-survei-kars-kps_1735.pdf
3-instrumen-survei-kars-kps_1735.pdfsariputriutami2
 
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNSSosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNSnop jaya
 
Instrumen LAFKI (1).pdf
Instrumen LAFKI (1).pdfInstrumen LAFKI (1).pdf
Instrumen LAFKI (1).pdfwindyarlin
 
Self Assessment Puskesmas Dawan 1, Klungkung with motivation
Self Assessment Puskesmas Dawan 1, Klungkung with motivationSelf Assessment Puskesmas Dawan 1, Klungkung with motivation
Self Assessment Puskesmas Dawan 1, Klungkung with motivationagus putu agung
 
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018Adi Pujakesuma
 
288902850-Sop-Audit-Internal.doc
288902850-Sop-Audit-Internal.doc288902850-Sop-Audit-Internal.doc
288902850-Sop-Audit-Internal.docervitasuzanti
 
Formasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksiFormasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksiBayu Rizky Aditya
 
Peraturan Per UU dan Dasar2 kes Kerja.ppt
Peraturan Per UU dan Dasar2 kes Kerja.pptPeraturan Per UU dan Dasar2 kes Kerja.ppt
Peraturan Per UU dan Dasar2 kes Kerja.pptLuhEfinFitriaDewi
 
@@ TINDAK LANJUT LHP.pptx
@@ TINDAK LANJUT LHP.pptx@@ TINDAK LANJUT LHP.pptx
@@ TINDAK LANJUT LHP.pptxmahendra_bpkp
 
paparan BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN.pptx
paparan BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN.pptxpaparan BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN.pptx
paparan BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN.pptxKaidahpenulisansoal
 
7. Standard Arkreditasi KPS Arjaty Daud.pdf
7. Standard Arkreditasi KPS Arjaty Daud.pdf7. Standard Arkreditasi KPS Arjaty Daud.pdf
7. Standard Arkreditasi KPS Arjaty Daud.pdfernaibrahim3
 
Paparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917 c.pptx
Paparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917  c.pptxPaparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917  c.pptx
Paparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917 c.pptxicank_z
 
3-Materi klasikal agenda 3 _2022.pptx
3-Materi  klasikal  agenda 3 _2022.pptx3-Materi  klasikal  agenda 3 _2022.pptx
3-Materi klasikal agenda 3 _2022.pptxApriyantoAPahrun
 
A paparan kemenpann.pptx
A paparan kemenpann.pptxA paparan kemenpann.pptx
A paparan kemenpann.pptxRicoBagusSatrio
 

Similar to PEMBINAAN PEG.NON PNS & Kontrak 2022.ppt (20)

Penyelenggaraan Kredensial.pptx
Penyelenggaraan Kredensial.pptxPenyelenggaraan Kredensial.pptx
Penyelenggaraan Kredensial.pptx
 
Pedoman p2 kb re sertifikasi ortotis prostetis rev2016-1
Pedoman p2 kb re sertifikasi  ortotis prostetis rev2016-1Pedoman p2 kb re sertifikasi  ortotis prostetis rev2016-1
Pedoman p2 kb re sertifikasi ortotis prostetis rev2016-1
 
3-instrumen-survei-kars-kps_1735.pdf
3-instrumen-survei-kars-kps_1735.pdf3-instrumen-survei-kars-kps_1735.pdf
3-instrumen-survei-kars-kps_1735.pdf
 
ppt sk fungsional.ppt
ppt sk fungsional.pptppt sk fungsional.ppt
ppt sk fungsional.ppt
 
Komite kode etik aapi
Komite kode etik aapiKomite kode etik aapi
Komite kode etik aapi
 
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNSSosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
 
Instrumen LAFKI (1).pdf
Instrumen LAFKI (1).pdfInstrumen LAFKI (1).pdf
Instrumen LAFKI (1).pdf
 
Self Assessment Puskesmas Dawan 1, Klungkung with motivation
Self Assessment Puskesmas Dawan 1, Klungkung with motivationSelf Assessment Puskesmas Dawan 1, Klungkung with motivation
Self Assessment Puskesmas Dawan 1, Klungkung with motivation
 
Paint.pptx
Paint.pptxPaint.pptx
Paint.pptx
 
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
 
288902850-Sop-Audit-Internal.doc
288902850-Sop-Audit-Internal.doc288902850-Sop-Audit-Internal.doc
288902850-Sop-Audit-Internal.doc
 
Formasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksiFormasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksi
 
Peraturan Per UU dan Dasar2 kes Kerja.ppt
Peraturan Per UU dan Dasar2 kes Kerja.pptPeraturan Per UU dan Dasar2 kes Kerja.ppt
Peraturan Per UU dan Dasar2 kes Kerja.ppt
 
@@ TINDAK LANJUT LHP.pptx
@@ TINDAK LANJUT LHP.pptx@@ TINDAK LANJUT LHP.pptx
@@ TINDAK LANJUT LHP.pptx
 
paparan BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN.pptx
paparan BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN.pptxpaparan BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN.pptx
paparan BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN.pptx
 
7. Standard Arkreditasi KPS Arjaty Daud.pdf
7. Standard Arkreditasi KPS Arjaty Daud.pdf7. Standard Arkreditasi KPS Arjaty Daud.pdf
7. Standard Arkreditasi KPS Arjaty Daud.pdf
 
PPT SPI.ppt
PPT SPI.pptPPT SPI.ppt
PPT SPI.ppt
 
Paparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917 c.pptx
Paparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917  c.pptxPaparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917  c.pptx
Paparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917 c.pptx
 
3-Materi klasikal agenda 3 _2022.pptx
3-Materi  klasikal  agenda 3 _2022.pptx3-Materi  klasikal  agenda 3 _2022.pptx
3-Materi klasikal agenda 3 _2022.pptx
 
A paparan kemenpann.pptx
A paparan kemenpann.pptxA paparan kemenpann.pptx
A paparan kemenpann.pptx
 

PEMBINAAN PEG.NON PNS & Kontrak 2022.ppt

  • 2.
  • 3. MAKSUD DAN TUUAN Maksud ditetapkan Perbub ini adalah : Untuk memberikan arah dan pedoman dlm perencanaan Pegawai Non PNS Tujuan : a. Memberikan kepastian hukum Peg.Non PNS RSUD Bangil b. Memberikan pedoman bagi pengelolaan pegawai Non PNS
  • 4. REKRUITMEN/PENERIMAAN PEGAWAI Kualifikasi dan Pendidikan (KPS) TIM AKREDITASI 2016 RSUD BANGIL
  • 5. DASAR HUKUM PerMenKes RI Nomor 20 Tahun 2014 PerBup Nomor 12 Tahun 2012 PerDir Nomor 4 Tahun 2015
  • 6. TATA CARA REKRUITMEN PEGAWAI • Formasi • Seleksi • Pengumuman/ Penetapan • Pakta Integritas/ TTD • SK/Kontrak
  • 7. FORMASI Pengusulan Unit Kerja Penetapan Formasi Analisa Beban Unit Kerja
  • 9. PNGUMUMAN / PENETAPAN Pengumuman dan Penetapan dilakukan berdasarkan hasil seleksi dan disesuaikan kebutuhan formasi, apabila setelah seleksi ada peserta yang menundurkan diri maka akan dilakukan seleksi ulang
  • 10. PAKTA INTEGRITAS/ TTD KONTRAK a. Setiap pelamar yang dinyatakan diterima maka selanjutnya menanda tangani pakta integritas b. Apabila ada pelamar yang menolak menanda tangani pakta integritas maka dinyakatan mundur/gugur. c. Setelah menanda tangani pakta integritas menanda tangani
  • 11. STATUS PEGAWAI RSUD NON PNS  Status Pegawai RSUD Non PNS adalah : A. Pegawai Tetap B. Pegawai Kontrak  Pegawai Tetap ditetapkan melalui tahapan : A. Peg Percobaan adalah calon Peg. yg diangkat oleh Direktur dari para pelamar yang lulus seleksi dan sedang menjalani masa percobaan selama ( 3 bln.) B. Calon Pegawai : Peg, yg diangkat oleh Dir dari hasil evaluasi kinerja Pegawai Percobaan selama 3 tahun C. Pegawai Tetap : Peg. Yg mempunyai hubungan kerja tetap dg RSUD yg diangkat dari calon Peg dg masa kerja sekurang-kurangnya 3 th
  • 12. Pegawai Konrak : Peg yg bekerja pada RSUD yg melaksanakan tugas tertentu berdasarkan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu tertentu disahkan dg SK Dir dipekerjakan secara kontrak. . PENGANGKATAN : a. Pelamar yg dinyatakan lulus seleksi, wajib orientasi. b. Peg. Percobaan yg meningkat statusnya menjadi calon Peg diangkat dan ditetapkan oleh Direktur. c. Calon Peg.yg meningkat statusnya menjadi Peg.tetap diangkat dan ditetapkan oleh Direktur.
  • 13. KEPANGKATAN A. Kenaikan pangkat peg ditetapkan dg Kep.Dir berdasarkan penilaian prestasi kinerja dan masa kerja. B. Para meter penilaian kinerja diatur dg Perdir. C. Sekurang-kurangnya telah 5 (lima) th dlm pangkat terakhir.
  • 14. KEWAJIBAN DAN HAK : Setiap pegawai berkewajiban : a. Setia dan taat kpd Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pememrintah; b. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yg berlaku; c. Melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kepadanya dg penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta menjaga suasana semangat kerja; d. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. Menjaga dan menyimpan rahasia RSUD kecuali atas perintah Direktur; f. Mengutamakan kepentingan RSUD diatas kepentingan pribadi atau pihak lain; g. Menjaga dan memelihara harta dan barang milik RSUD;
  • 15. h. Melaporkan dg segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg merugikan atau membahayakan RSUD terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil; i. Masuk kerja dan mentaati jam kerja; j. Mencapai sasaran kerja yang ditetapkan; k. Menggunakan dan memelihara barang milik RSUD; l. Memberikan pelayanan kpd masyarakat secara profesional,jujur dan tidak diskriminatif; dan m.Bersikap netral dari partai politik dan dilarang menjadi anggota dan pengurus partai.
  • 16. Cuti Tahunan untuk Calon Pegawai dan Pegawai tetap diberikan selama 12 hari kerja selama 1 tahun dikurangi cuti bersama ; Hak cuti gugur bila tidak digunakan hingga muncul cuti tahunan berikutnya,kecuali dg alasan dinas; Pegawai hanya dpt mengambil cuti bila ada persetujuan dari atasan langsung, Pegawai harus menyerahkan formulir cuti setelah disetujui oleh atasan langsung kpd Direktur selambat-lambatnya 7 hari. Cuti Tahunan diberikan pd pegawai yang berstatus Calon Pegawai dan Pegawai Tetap sedang pegawai percobaan dan peg kontrak tidak berhak cuti tahunan; Setiap pegawai mempunyai hak: a. Memperoleh gaji; b. Memperoleh cuti; c. Menyampaiakan keluhan; d. Memperoleh jaminan.
  • 17. HARI KERJA DAN JAM KERJA • Hari kerja ditentukan selama 6 hari dalam seminggu dengan jam kerja selama 37,5 jam seminggu. • Jam kerja dan libur bagi pegawai non shift mengikuti jam kerja Pegawai Negeri . • Jam kerja dan hari libur bagi Pegawai Shift mengikuti jadwal yg ditentukan . • Setiap Pegawai wajib hadir Tepat pd waktunya dan mengisi daftar hadir melalui sarana yg disediakan oleh RSUD.
  • 18. PELANGGARAN DISIPLIN PNS  Di Luar Kantor  Di Dalam Kantor  Di Luar Jam Kerja  Di Dalam Jam Kerja Bukan delik aduan/jika ada dugaan pelanggaran disiplin Panggil Periksa Terbukti Rujuk ke Psl 3 dan 4 PP.53/2010 Hukum jika kewenangannya atau lapor atasan jika bukan kewenangannya
  • 19. Setiap atasan langsung wajib menindak-lanjuti dugaan pelanggaran yang dilaku-kan bawahannya (waskat). ATASAN LANGSUNG MEMANGGIL SECARA TERTULIS:  Paling lambat 7 hr kerja sblm tgl pemeriksaan.  Jika tidak hadir, dipanggil lagi paling lambat 7 hr kerja sejak tgl pemeriksaan. Ada di kantor Dekat Tidak ada di kantor Jauh Pemanggilan cukup 2 X, bila tidak hadir, maka segala dugaan pelanggaran dianggap benar dan dapat dijadikan alasan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yg ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
  • 20.  Tindakan kepada Pegawai yg terbukti melakukan pelanggaran disiplin: 1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Surat Peringatan.  PELANGGARAN DISIPLIN DAN SANKSI 1. Pelanggaran Disiplin ringan; 2.Pelanggaran Disiplin sedang; dan 3.Pelanggaran Disiplin Berat.
  • 21.  Pegawai yg terbukti melanggar peraturan RSUD atau peraturan perundang-undangan yg berlaku dikenakan sanksi.  Sanksi sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan melalui Perdir. SANKSI
  • 22. 22 No KEWAJIBAN Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran KET Ringan Sedang Berat 1 2 3 4 5 6 1 Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; • 5 hari kerja (teguran lisan) • 6-10 hari kerja (teguran tertulis) • 11-15 hari kerja (pernyataan tidak puas secara tertulis) • 16-20 hari kerja (penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun) • 21-25 hari kerja (penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun) • 26-30 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun) • 31-35 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun) • 36-40 hari kerja (pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jab. Struk atau fungs tertentu) • 41-45 hari kerja (pembebasan dari jabatan bagi PNS yg menduduki jab. struk atau fungs tertentu) • 46 hari kerja atau lebih (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7½ jam dihitung 1 (satu) hari kerja. Masa pelanggaran disiplin dihitung secara kumulatif mulai Januari s/d akhir Desember tahun berjalan (Pasal 14)
  • 23. 23
  • 24. Pegawai yg berakhir masa baktinya atau karena alasan tertentu dpt diberhentikan oleh Direktur;  Pemberhentian ditetapkan dg hormat atau tidak dengan hormat;  Pegawai kontrak berhenti apabila tidak dilakukan perpanjangan kerjasama /kontrak oleh direktur atau permintaan ybs untk tidak melajutkan kontrak; Pemberhentian  Hubungan kerja Pegawai tetap dg RSUD akan putus pd saat pegawai mencapai usia pensiun 56 th ;  Pegawai Meninggal Dunia;  Pegawai yg mengalami cacat fisik atau mental sesuai dg rekomendasi dokter akan diberhentikan sesuai ketentuan yg berlaku.  Mengundurkan diri.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32. Jumlah Pegawai RSUD Bangil Per Oktober 2020 NO JENIS PEGAWAI STATUS JUMLAH PNS HONDA Non PNS PKWT 1 STRUKTURAL 21 21 2 DOKTER a DOKTER UMUM 6 8 14 b DOKTER GIGI 2 2 3 DOKTER SPESIALIS 1 SP. ANAK 1 3 4 2 SP. ANASTESI 3 3 3 SP. BEDAH 2 1 3 4 SP. BEDAH SYARAF 1 1 5 SP. KULIT & KELAMIN 2 2 6 SP. MATA 1 1 2 7 SP. OBSGYN 1 3 4 8 SP. ORTHOPEDI 2 1 3 9 SP. PARU 3 3 10 SP. PATOLOGI ANATOMI 2 2 11 SP. PATOLOGI KLINIK 2 2 12 SP. PENYAKIT DALAM 2 4 6 13 SP. RADIOLOGI 2 2 14 SP. REHAB MEDIK 2 2 15 SP. SARAF 2 2 16 SP. THT 1 1 2 17 SP. ANDROLOGI 1 1 18 SP. JANTUNG 1 1 2 19 Sp. KONSULTAN ANAK 20 Sp. KONSULTAN BEDAH Onk 1 1 21 SP. KONSULTAN OBSGYN 2 2 22 Sp. JANTUNG PEMBULU DARAH 23 Sp. UROLOGI 1 1 24 SP. BEDAH MULUT 1 1 25 SP. KONSERVASI GIGI 1 1 26 SP. ORTODENSIA 1 1 27 SP. KESEHATAN JIWA 1 1 TOTAL DOKTER SPESIALIS 54
  • 33. NO JENIS PEGAWAI JUMLAH PNS HONDA Non PNS PKWT 4 APOTEKER a APOTEKER SPESIALIS 2 2 b APOTEKER 8 7 15 c ASISTEN APOTEKER 16 16 32 TOTAL PETUGAS FARMASI 49 5 PERAWAT a PERAWAT 164 1 159 16 340 b PERAWAT GIGI 4 1 5 c PERAWAT ANASTESI 6 6 TOTAL PERAWAT 351 6 BIDAN 27 33 60 7 GIZI a AHLI GIZI 4 10 14 b JURU MASAK 2 10 12 c DISTRIBUSI GIZI 18 18 TOTAL PETUGAS GIZI 44
  • 34. NO JENIS PEGAWAI JUMLAH PNS HONDA Non PNS PKWT 8 RADIOLOGI 10 2 12 9 ANALIS KESEHATAN 15 7 22 10 ELEKTROMEDIS 2 4 6 11 GAS MEDIS 3 3 12 REHAB MEDIK a FISIOTHERAPY 3 1 4 b OKUPASI TERAPIS 1 1 c REFRAKSIONIS 1 1 2 d TERAPI WICARA 1 1 TOTAL PETUGAS REHAB MEDIK 8 13 PSIKOLOGI KLINIS 1 1 14 BANK DARAH 1 4 5 15 SANITARIAN 3 1 4 16 KAMAR JENAZAH 1 7 8 17 REKAM MEDIK a PELAKSANA REKAM MEDIK 3 4 7 b ADMIN REKAM MEDIK 3 23 26 TOTAL PETUGAS REHAM MEDIK 33 18 CSSD a STERILISASI 3 9 12 b LOUNDRY 5 7 12 TOTAL PETUGAS CSSD 24 19 IPS NON MEDIK 2 9 11 20 JURU PARKIR 20 20 21 CLEANING SERVICE 43 43 22 GARDEN 7 7 23 ADMIN 18 140 158 24 RELAWAN a PERAWAT 31 31 b PEKARYA 12 12 c CLEANING SERVICE 19 19 d DRIVER 2 2 JUMLAH 360 1 507 156 1024