Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kinerja dan pengembangan penyuluh KB yang mencakup proses penilaian prestasi kerja PNS, sasaran kerja pegawai, komponen penilaian prestasi kerja, pejabat penilai, dan bagaimana menghitung skor prestasi kerja."

1. PENILAIAN KINERJA DAN
PENGEMBANGAN PENYULUH KB
BIRO KEPEGAWAIAN | 2019

2. Apakah Penilaian Prestasi Kerja (PPK)?
Proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat
Penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja PNS
..... yang dinilai?
Apakah Sasaran Kerja
Pegawai tercapai?
Apakah Perilaku Kerja
Pegawai baik?
1
2

3. Penilaian
Prestasi
Kerja
Aspek Hasil Kerja: berupa sasaran kerja
pada individu yang diturunkan dari strategi
organisasi sesuai dengan tugasnya
Aspek Perilaku: karakteristik bersifat
soft dan kualitatif dari kinerja pegawai
Komponen Penilaian Prestasi Kerja
3

4. Siapa yang harus mengetahui Penilaian
Prestasi Kerja ini?
Semua PNS harus mengetahui dan memahami proses penilaian
prestasi kerja ini.
BUKAN HANYA PENILAI, TETAPI SEMUA

5. Siapakah yang Menilai?
1. Seluruh proses penilaian prestasi kerja melibatkan
secara aktif pejabat penilai dengan PNS yang dinilai
2. Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi
kerja terhadap PNS di lingkungan unit kerjanya
3. SANKSI: Bila tidak melakukan penilaian akan
dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan
peraturan per UUan
4. Penilaian dilakukan tiap akhir bulan
Desember tahun ybs atau paling lambat akhir
Januari tahun berikutnya

6. Siapakah yang Menilai? (Lanjutan ....)
5. Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian kepada
atasannya paling lama 14 hari.
6. Atasan pejabat penilai wajib memeriksa hasil penilaian
prestasi kerja.
7. Atasan pejabat penilai = atasan langsung dari pejabat penilai
8. Hasil penilaian Prestasi Kerja berlaku setelah ada
pengesahan dari atasan pejabat penilai

7. Pejabat Penilai PKB
Kategori Jabatan Atasan Penilai
Atasan Pejabat
Penilai
Keterampilan
Pemula Kasubbid Hubungan
Antar Lembaga dan Bina
Lini Lapangan
Kepala Bidang
Advokasi
penggerakan dan
informasi
Terampil
Mahir
Penyelia Kepala Bidang Advokasi
penggerakan dan
informasi
Kepala Perwakilan
BKKBN Provinsi
Keahlian
Ahli Pertama
Ahli Muda
Ahli Madya Kepala Perwakilan
BKKBN Provinsi
Deputi Adpin
Ahli Utama Deputi Adpin Kepala BKKBN

8. KENAPA HARUS MENGISI PPK:
1. Pelaporan kinerja individu melalui SKP ke
Menpan dan RB serta BKN
2. Syarat Usulan Kenaikan Pangkat
3. Syarat Usulan Tugas Belajar
4. Syarat administrasi seleksi jabatan
5. Syarat Pengajuan SK Pensiun
6. Syarat usulan DUPAK
7. Indikator Penilaian Talent Pool

9. Bagaimana Menghitung Prestasi Kerja PNS?
NO NILAI KUALIFIKASI
1 91 – ke atas Sangat baik
2 76 – 90 Baik
3 61 – 75 Cukup
4 51 – 60 Kurang
5 50 – ke bawah Buruk
Bobot SKP Bobot PKP

10. Sasaran
Kinerja
Pegawai
(SKP)
 Pada awal tahun, PKB wajib menyusun SKP yg akan
dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan
 SKP PKB disusun berdasarkan penetapan kinerja unit
kerja yang bersangkutan
 SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
butir kegiatan yg merupakan turunan dari penetapan
kinerja disesuaikan tingkat kesulitan dan syarat
kompetensi masing-masing jenjang jabatan
 SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yg
merupakan turunan dari penetapan kinerja unit kerja
atau atasan langsung
 SKP harus disetujui oleh atasan langsung
 Penilaian kinerja PKB dilakukan minimal 1 kali setahun
dan dilakukan oleh atasan langsung
Perka BKKBN 5/2018
Perka BKKBN 18/2018
Perka BKKBN 19/2018
Perban BKN 24/2018

11. Unsur-unsur SKP
1. Kegiatan Tugas Jabatan
Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada
prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah
secara hierarki
2. Angka kredit
3. Target
Kuantitas (Target Output)
Kualitas (Target Kualitas)
Waktu (Target Waktu)
Biaya (Target Biaya)

12. 12
KEGIATAN TUGAS JABATAN (JABATAN STRUKTURAL)
Jenjang Kegiatan Tugas Jabatan
Tingkat Eselon I
Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada
rencana strategis dan RKT yang dijabarkan sesuai dengan tugas
dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya
sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon I.
Tingkat Eselon II
Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada
SKP pejabat struktural eselon I dijabarkan sesuai dengan tugas
dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya
sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon II.
Tingkat Eselon III
Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada
SKP pejabat struktural eselon II dijabarkan sesuai dengan tugas
dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya
sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon III.
Tingkat Eselon IV
Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada
SKP pejabat struktural eselon III dijabarkan sesuai dengan tugas,
wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan
dalam SKP pejabat struktural eselon IV.
*) Sumber: Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil

13. 13
KEGIATAN TUGAS JABATAN (JABATAN FUNGSIONAL)
Jenjang Kegiatan Tugas Jabatan
Jabatan
Fungsional Umum
Penyusunan SKP pejabat fungsional umum, kegiatan tugas jabatan
yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural
eselon IV atau eselon V dijabarkan sesuai dengan tugas,
wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan
dalam SKP pejabat fungsional umum..
Jabatan
Fungsional Tertentu
Penyrusunan SKP pejabat fungsional tertentu, kegiatan tugas
jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan
fungsional tertentu.
*) Sumber: Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil

14. Bagaimana Penilaian Pencapaian SKP ?
 Penilaian SKP dilakukan dengan cara
membandingkan antara realisasi kerja
dengan target dari aspek kuantitas,
kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan
dengan bobot kegiatan.
 Bila SKP tidak tercapai yg diakibatkan oleh
faktor di luar kemampuan individu PNS,
maka penilaian didasarkan pd
pertimbangan kondisi penyebabnya
REALISASI
TARGET

15. Sumber Data Penilaian Prestasi Kerja
PKB
Catatan Coaching & Counseling
/Mentoring
Sistem Informasi Organisasi
Masukan Stakeholder
Hasil Observasi
Catatan Prestasi
Rekomendasi OPD KB

16. Untuk menilai kualitas output, digunakan kriteria sbb:
Kriteria
Nilai
Keterangan
91 - 100 Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di
atas standar yg ditentukan dll.
76 - 90 Hasil kerja mempunya 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar,
revisi, dan pelayanan sesuai standar yg telah ditentukan dll.
61 - 75 Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan
besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yg ditentukan
51 -60 Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan
pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg ditentukan dll.
50 ke
bawah
Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar,
kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yg ditentukan dll.

17. PNS yg diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan langsungnya
dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan maka akan diberikan nilai
tugas tambahan.

18. PENILAIAN KREATIVITAS
Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yg baru dan
berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat
keterangan dari:
1. Unit kerja setingkat Eselon II
2. Pejabat Pembina Kepegawaian
3. Presiden
maka akan diberikan nilai kreativitas sbb:
No. Kreativitas Nilai
1. Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan
bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat
keterangan yg ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat
eselon II.
3
2. Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan
bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat
keterangan yg ditandatangani oleh PPK.
6
3. Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan
bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yg diberikan
oleh Presiden.
12

19. Apakah Perilaku Kerja Pegawai?
Setiap tingkah laku, sikap
atau tindakan yang
dilakukan oleh PNS atau
tidak melakukan sesuatu
yang seharusnya
dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan.
Bobot Perilaku Kerja
PNS adalah 40%.

20. PKP terdiri dari :

21. Bagaimana Penilaian Perilaku Kerja PNS?
 Penilaian PKP dilakukan melalui pengamatan terhadap PNS yang
bersangkutan sesuai kriteria yang ditentukan
 Pejabat penilai dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai
lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing
 Nilai PKP dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus)
 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian perilaku kerja diatur
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

22. Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan
dengan angka dan keterangan sbb:
a) 91 – ke atas : Sangat baik
b) 76 – 90 : Baik
c) 61 – 75 : Cukup
d) 51 – 60 : Kurang
e) 50 – ke bawah : Buruk
PENILAIAN PERILAKU KERJA

23. N
O
UNSUR YG
DINILAI
URAIAN
NILAI
ANGKA SEBUTAN
1 2 3 4 5 6
1
Orientasi
Pelayanan
1
Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-
baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan
baik untuk pelayanan internal maupun eksternal
organisasi.
91 - 100 Sangat baik
2
Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas
pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta
memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun
eksternal organisasi
76 - 90 Baik
3
Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan
dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta
cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal
maupun eksternal organisasi.
61 - 75 Cukup
4
Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan
dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang
memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun
eksternal organisasi.
51 - 60 Kurang
5
Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan
dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak
memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun
eksternal organisasi.
50 ke
bawah
Buruk
PEDOMAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS

24. N
O
UNSUR YG
DINILAI
URAIAN
NILAI
ANGKA
SEBUTA
N
1 2 3 4 5 6
2 Integritas
1
Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas,
dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta
berani menanggung resiko dari tindakan yang
dilakukannya.
91 - 100
Sangat
baik
2
Pada umumnya dalam melaksanakan tugas, bersikap
jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan
wewenangnya tetapi berani menanggung resiko dari
tindakan yang dilakukannya.
76 - 90 Baik
3
Adakalanya/kadang-kadang dalam melaksanakan tugas
bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan kadang-kadang
menyalahgunakan wewenangnya serta cukup berani
menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
61 - 75 Cukup
4
Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas
dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang
berani menanggung resiko dari tindakan yang
dilakukannya.
51 - 60 Kurang
5
Tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan
tugas, dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta
tidak berani menanggung resiko dari tindakan yang
dilakukannya.
50 ke
bawah
Buruk

25. NO
UNSUR YG
DINILAI URAIAN
NILAI
ANG
KA
SEBUT
AN
1 2 3 4 5 6
3
Komitme
n
1
Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan
kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
91 -
100
Sangat
baik
2
Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan
kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
76 - 90 Baik
3
Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepen-tingan
kedinasan daripada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung
jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
61 - 75 Cukup
4
Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan
kedinasan dari-pada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
51 - 60 Kurang
5
Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan
kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
50 ke
bawah
Buruk

26. N
O
UNSUR
YG
DINILAI
URAIAN
NILAI
ANGKA SEBUTAN
1 2 3 4 5 6
4
Disipli
n
1
Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam
kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik
negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
91 - 100
Sangat
baik
2
Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam
kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik
negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik.
76 - 90 Baik
3
Adakalanya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati
ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara
barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik,
serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari
ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 15
(lima belas) hari kerja.
61 - 75 Cukup
4
Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang berlaku dengan rasa kurang tanggung jawab, mentaati ketentuan jam
kerja serta kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang
milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak
masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam
kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga
puluh) hari kerja.
51 - 60 Kurang
5
Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan
jam kerja serta tidak mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang
milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak
masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam
kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja.
50 ke
bawah
Buruk

27. NO
UNSUR YG
DINILAI URAIAN
NILAI
ANGKA SEBUTAN
1 2 3 4 5 6
5 Kerjasama
1
Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,
bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta
menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia
menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah
menjadi keputusan bersama.
91 -
100
Sangat
baik
2
Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja,
atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi
serta menghargai dan menerima pendapat orang lain,
bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang
telah menjadi keputusan bersama.
76 - 90 Baik
3
Adakalanya mampu bekerja-sama dengan rekan kerja,
atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi
serta adakalanya menghargai dan menerima pendapat
orang lain, kadang-kadang bersedia menerima keputusan
yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan
bersama.
61 - 75 Cukup
4
Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,
bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta
kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain,
kurang bersedia menerima keputusan yang diambil secara
sah yang telah menjadi keputusan bersama.
51 - 60 Kurang
5
Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja,
atasan, bawahan baik didalam maupun di luar organisasi
serta tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain,
50 ke
bawah
Buruk

28. N
O
UNSUR YG DINILAI URAIAN
NILAI
ANGKA SEBUTAN
1 2 3 4 5 6
6 Kepemimpinan
1
Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan
yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai
kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan meng-
gerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu
mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
91 - 100 Sangat baik
2
Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan
teladan yang baik, kemampuan mengerakkan tim kerja untuk men-
capai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan
menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu
mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
76 - 90 Baik
3
Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan
teladan, cukup mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai
kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan
menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup
mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
61 - 75 Cukup
4
Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu
memberikan teladan yang baik, kurang mampu mengerakkan tim
kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu
menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam
melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan
dengan cepat dan tepat.
51 - 60 Kurang
5
Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak
memberikan teladan yang baik, tidak mampu mengerakkan tim
kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah
semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan
tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan
tepat.
50 ke
bawah
Buruk

29.  Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala dan
perilaku kerja PNS yg dinilai. Pejabat penilai dapat menggunakan formulir buku
catatan penilaian perilaku kerja PNS.
 Apabila seorang PNS pindah dari instansi pemerintah yg satu ke instansi yg lain,
maka buku catatan penilaian perilaku kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi lama
kepada pimpinan instansi baru.
 Jika seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap dalam instansi yg sama,
maka hanya buku catatan penilaian perilaku kerja saja yg dikirimkan oleh pimpinan
unit organisasi yg lama kepada pimpinan unit organisasi. yg baru
BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS

30. CONTOH BUKU CATATAN PENILAIANPERILAKU KERJA PNS
Nama : AMIR, SE
NIP : 19750713 200001 1 099
No Tanggal Uraian Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai
1 2 3 4
1. 2 Januari 2014 s.d.
30 Juni 2014
Penilaian SKP sampai dengan akhir Juni 2014 = 89,04,
sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai
berikut:
Orientasi Pelayanan = 85 (Baik)
Integritas = 80 (Baik)
Komitmen = 84 (Baik)
Disiplin = 85 (Baik)
Kerja sama = 87 (Baik)
Kepemimpinan = 88 (Baik)
Kepala Seksi Mutasi IIA
Ali Muktar Raja, S.Sos
NIP. 19610412 198301 1 099
Jumlah = 509
Nilai Rata-rata = 84,83 (Baik)

31. Lain - Lain
1. Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/pindah.
Perpindahan pegawai dapat terjadi baik secara horizontal dan
vertikal (promosi/demosi), maupun diagonal (antar jabatan
struktural, fungsional, dari struktural ke fungsional atau sebaliknya).
Selama di jabatan lama dan di jabatan baru dibuat SKP-nya,
kemudian untuk menentukan hasilnya, dijumlahkan kemudian
dibagi 2 (dua).
2. PNS yang melaksanakan tugas belajar di dalam maupun di luar
negeri tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian
prestasi kerja pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan
unsur perilaku kerja.

32. 3. Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti
bersalin/cuti besar harus mempertimbangkan
jumlah kegiatan dan target serta waktu yang akan
dilaksanakan oleh PNS ybs.
4. Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti
sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam
tahun berjalan
5. Penyusunan SKP bagi PNS yang ditunjuk sebagai
Pelaksana Tugas (Plt), maka tugas-tugas sebagai
Plt. dihitung sebagai tugas tambahan

33. STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PPK
PKB/PLKB

34. 1. PKB/PLKB Menyusun SKP (sesuai tupoksi) sesuai dengan jenjang jabatan.
2. Mengkomunikasikan ke Dinas Bidang Dalduk OPD Kab/Kota untuk mendapat
rekomendasi (ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk).
3. PKB/PLKB mengisi SKP sesuai rekomendasi pada aplikasi SIMSDM
(Dokumen asli dikirim ke Perwakilan BKKBN provinsi).
4. Apabila sudah disetujui Pejabat Penilai, PKB/PLKB mencetak SKP rangkap 2
dan menandatanganinya (tanggal penandatanganan max. 7 hari kerja pada
awal bulan Januari).
5. Mengirimkan SKP ke Pejabat Penilai untuk ditandatangani (dikoordinir oleh
OPD KB).
6. Kasubag Kepegawaian Perwakilan BKKBN Provinsi mengarsip dan
mengirimkan SKP yang sudah ditandatangani Pejabat Penilai ke PKB/PLKB.

35. 1. PKB/PLKB mengirim salinan SKP dan formulir penilaian SKP ke OPD KB
(melampirkan output kegiatan).
2. OPD KB memberikan rekomendasi draft penilaian SKP.
3. Koordinator PKB/PLKB mengirimkan draft penilaian SKP yang sudah
mendapat rekomendasi ke Pejabat Penilai dan menambahkan data tugas
tambahan (jika ada).
4. Pejabat Penilai memberikan penilaian (kuantitas dan kualitas) serta
verifikasi tugas tambahan melalui SIMSDM.
5. Pejabat Penilai mencetak rangkap 2 dan menandatangani maksimal akhir
Januari.
6. Kasubag Kepegawaian mengarsip dan mendistribusikan ke PKB/PLKB.

36. 1. PKB/PLKB mengajukan formulir rekomendasi penilaian perilaku untuk diisi
oleh OPD KB atau pejabat yang ditunjuk.
2. OPD KB memberikan rekomendasi penilaian perilaku kerja PKB/PLKB.
3. Koordinator PKB/PLKB mengirimkan formulir penilaian perilaku kerja yang
sudah memperoleh rekomendasi ke Pejabat Penilai.
4. Pejabat Penilai memberikan penilaian dan melakukan persetujuan Penilaian
Perilaku Kerja pada aplikasi SIMSDM.
5. PKB/PLKB mencetak rangkap 2 formulir Penilaian Perilaku Kerja dan
menandatanganinya.
6. PKB/PLKB memeriksa hasil penilaian perilaku kerja (apabila keberatan bisa
mengajukan keberatan secara tertulis).

37. 7. Apabila tidak ada keberatan, PKB/PLKB mengirimkan Penilaian Prestasi Kerja
ke Pejabat Penilai dikoordinir oleh OPD KB.
8. Pejabat Penilai memberikan tanda tangan pada formulir Penilaian Prestasi Kerja.
9. Diteruskan ke Atasan Pejabat Penilai.
10. Kasubag Kepegawaian mengarsip dan mendistribusikan ke PKB/PLKB.

38. Progres Pengisian SKP PKB
NO UNIT ESELON II JUMLAH ISI SKP
ISI SKP
%
BLM ISI
SKP
BLM ISI
SKP %
1 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh 566 15 2.7 551 97.3
2 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali 275 0 0 275 100
3 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten 89 23 25.8 66 74.2
4 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu 302 1 0.3 301 99.7
5
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta 233 14 6 219 94
6 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo 146 1 0.7 145 99.3
7 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi 366 2 0.5 364 99.5
8 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat 1285 0 0 1285 100
9 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah 1739 86 4.9 1653 95.1
10 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur 2180 876 40.2 1304 59.8
Data per tanggal 19 Februari 2019

39. Progres Pengisian SKP PKB
NO UNIT ESELON II JUMLAH
ISI
SKP
ISI SKP
%
BLM ISI
SKP
BLM ISI
SKP %
11
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan
Barat 203 0 0 203 100
12
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan
Selatan 351 27 7.7 324 92.3
13
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan
Tengah 174 47 27 127 73
14
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan
Timur 262 14 5.3 248 94.7
15
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung 62 0 0 62 100
16
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan
Riau 23 6 26.1 17 73.9
17 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung 565 9 1.6 556 98.4
18 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku 106 10 9.4 96 90.6
19 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Utara 159 62 39 97 61
20
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa
Tenggara Barat 450 80 17.8 370 82.2
Data per tanggal 19 Februari 2019

40. Progres Pengisian SKP PKB
NO UNIT ESELON II JUMLAH ISI SKP
ISI SKP
%
BLM ISI
SKP
BLM ISI
SKP %
21
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara
Timur 556 17 3.1 539 96.9
22 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua 52 0 0 52 100
23 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Barat 28 0 0 28 100
24 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau 183 13 7.1 170 92.9
25 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat 210 54 25.7 156 74.3
26
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi
Selatan 1391 35 2.5 1356 97.5
27
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi
Tengah 351 55 15.7 296 84.3
28
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi
Tenggara 304 0 0 304 100
29 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara 160 0 0 160 100
30
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera
Barat 374 66 17.6 308 82.4
31
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera
Selatan 465 21 4.5 444 95.5
32
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera
Utara 897 0 0 897 100
TOTAL 14507 1534 10.6 12973 89.4
Data per tanggal 19 Februari 2019

41. Persentase Pengisian SKP PKB Nasional
2.7
25.8
0.3
6 0.7 0.5 4.9
40.2
7.7
27
5.3
26.1
1.6
9.4
39
17.8
3.1 7.1
25.7
2.5
15.717.6
4.5
97.3
74.2
99.7
94 99.399.595.1
59.8
92.3
73
94.7
73.9
98.4
90.6
61
82.2
96.992.9
74.3
97.5
84.382.4
95.5
0
20
40
60
80
100
120
ISI SKP % BELUM ISI SKP %

42. Persentase Progres Pengisian SKP PKB Nasional
10.6
89.4
TOTAL NASIONAL
ISI SKP (%)

43. Daftar Provinsi Yang PKB nya Belum Mengisi SKP 2019
NO UNIT ESELON II JUMLAH
ISI
SKP
BLM ISI
SKP
ISI SKP
(%)
BLM ISI
SKP (%)
1 Perwakilan BKKBN Provinsi Bali 275 - 275 0.0 100.0
2 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 1285 - 1285 0.0 100.0
3 Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat 203 - 203 0.0 100.0
4 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 62 - 62 0.0 100.0
5 Perwakilan BKKBN Provinsi Papua 52 - 52 0.0 100.0
6 Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat 28 - 28 0.0 100.0
7 Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara 304 - 304 0.0 100.0
8 Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara 160 - 160 0.0 100.0
9 Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara 897 - 897 0.0 100.0

44. Sanksi
Diberikan kepada PNS yang tidak mencapai Sasaran Kerja yang
ditetapkan (Sesuai PP No 53 Tahun 2010)
HUKUMAN
DISIPLIN
SEDANG
Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir
tahun hanya mencapai 25% s.d. 50%.
Berupa:
 penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun
 penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
 penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun

45. Sanksi (lanjutan...)
Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari
25%.
Berupa:
 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
 Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih
rendah
 Pembebasan dari jabatan
 Pembehentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS
 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

46. KOMPETENSI

47. Dasar
Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manemen
Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 38 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi
Jabatan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara

48. Standar Kompetensi Jabatan
Permenpan dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan bidang tugas
jabatan
Kompetensi Teknis
Pengetahuan , keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit
organisasi
Kompetensi Manajerial
Pengetauan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya,
perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan
prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi jabatan
Kompetensi Sosiokultural
01
02
03
Penilaian
(Asesmen)
Kompentensi

49. 49
Jenis Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural
Permenpan dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Integritas Pelayanan Publik
Kerjasama Pengembangan Diri dan
Orang Lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
Komunikasi
Orientasi pada Hasil
Perekat Bangsa

50. Kompetensi Teknis PKB
Generik
Demografi
•Kemampuan memahami ukuran,
struktur, dan distribusi penduduk, serta
bagaimana perubahan penduduk terjadi
setiap waktu akibat dari kelahiran,
kematian, dan migrasi
KIE KKBPK
•Kemampuan melakukan komunikasi,
informasi, dan edukasi program KKBPK
dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan pemerintahan dan
pelayanan di bidang pengendalian
penduduk, keluarga berencana, dan
pembangunan keluarga
Teknis
Advokasi KKBPK
•Kemampuan berbicara dan memberikan perhatian terhadap program KKBPK dan mengarahkan pembuat
keputusan untuk memberikan dukungan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas program
KKBK dengan cara mempengaruhi kebijakan dalam rangka pengembangan maupun perbaikan kebijakan,
meyakinkan kelompok pendukung program KKBPK, dan memberdayakan keluarga masyarakat
Pencatatan dan Pelaporan
•Kemampuan melakukan kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan
potensi, kegiatan dan hasil kegiatan, baik aspek pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh klinik KB dan
dokter/bidan praktik swasta, maupun operasional pengendalian lapangan oleh petugas/ pengelola
program di lapangan, para kader kelompok KB, serta kader kelompok kegiatan
Pendataan Keluarga
•Kemampuan melakukan pengumpulan data primer keluarga sebagai basis data untuk pelaksanaan
penyuluhan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta anggota keluarga
secara serentak dan periodik pada waktu yang telah ditentukan

51. METODE ASESMEN PNS BKKBN
Metode Tingkat Kompleks
(Psikotes, wawancara dan
minimal 3 simulasi)
Metode Tingkat Sedang
(Psikotes, wawancana dan
minimal 2 simulasi)
1
2
Metode Tingkat Sederhana
(Psikotes, wawancara dan
minimal 1 simulasi)
3
Pelaksana
Pengawas
dan
Administrator
Jabatan
Pimpinan
TInggi
Metode Uji Kompetensi
Melalui CAT (Computer Assisted
Test)
4
Penyuluh
Keluarga
Berencana

52. 52
Tujuan Asesmen Kompetensi
Seleksi,
Promosi
dan
Rotasi
Rencana
Pengembangan
Keahlian
Penentuan
Kebutuhan
Pelatihan
Identifikasi
kader-kader
pimpinan

53. PELAKSANAAN ASESMEN PNS BKKBN SEJAK TAHUN 2012
Asesmen
51%
Belum
Asesmen
49%
PELAKSANAAN ASESMEN PNS
BKKBN PERWAKILAN PROVINSI
Asesmen
82%
Belum
Asesmen
18%
PELAKSANAAN ASESMEN PNS
BKKBN PUSAT
Asesmen
57%
Belum
Asesmen
43%
PELAKSANAAN ASESMEN PNS
BKKBN

54. Potensial (P)
Potensial dengan
catatan (PC)
53%
Kurang Potensial (KP)
25%
PEMETAAAN HASIL ASESMEN POTENSI DAN KOMPETENSI

55. PERATURAN KEPALA BKKBN
NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

56. Penetapan Pegawai
Tugas Belajar
Perpanjangan Pegawai
Tugas Belajar
Pengaktifan Pegawai Tu
gas Belajar
P
R
O
S
E
S
Anggaran
BKKBN
Anggaran
Lain yang
Sah sesuai
dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Dilihat dari
Sumber
Pembiayaan
Tugas Belajar
Usulan oleh
Penanggungjawb
Penyelenggara
Tugas Belajar
(PULAP/PULIN)
Usulan oleh
Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama
Pegawai /KAPER
MEKANISME

57. Mekanisme Penetapan Pegawai Tugas Belajar
Pasal 25
Lapor Ke JPT Pratama
1. Surat perjanjian Tugas Belajar.
2. Surat Keterangan dari Penyelengga
ra Sumber Lain
3. Surat keterangan dari perguruan ti
nggi yang mencantumkan tanggal
mulai perkuliahan
Kaper Mengusulkan Pegawai dengan
melampirkan
Melakukan Penilaian terhadap kesesuaian
pendidikan tinggi yang akan ditempuh
dengan rencana kebutuhan tugas belajar
dan/atau kebutuhan organisasi.
KABIPEG
KABIHOM
SESTAMA
KEPALA BKKBN

58. Mekanisme Perpanjangan Tugas Belajar
Pasal 28
1. Laporan hasil perkembangan studi
2. Surat Keterangan dari Perguruan
Tinggi yang menyatakan bahwa
3. Pegawai Tugas Belajar masih
dalam proses penyelesaian masa stu
di.
KABIPEG
KABIHOM
SESTAMA
KEPALA BKKBN
Lapor
Kepada
KAPER
KAPER MENGUSULKAN PERPANJANGAN

59. Mekanisme Pengaktifan Tugas Belajar
Pasal 28
Surat Keterangan Lulus dari Pendidikan Tinggi
/Surat Keterangan yang menyatakan bahwa
Pegawai Tugas Belajar masih dalam proses
penyelesaian masa studi/Surat Keterangan
tidak dapat menyelesaikan pendidikan dari
Perguruan Tinggi.
KABIPEG
KABIHO
M
SESTAMA
KEPALA BKKBN
KAPER MENGUSULKAN PENGKAKTIFAN
Lapor Ke JPT Pratama

60. SYARAT IZIN BELAJAR
Masa Kerja paling kurang satu tahun
setelah diangkat menjadi PNS.
Penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun
terakhir paling sedikit bernilai baik
Pendidikan sesuai dengan kebutuhan tugas
jabatan dan/atau kebutuhan organisasi.
Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang
bersangkutan
Pendidikan Tinggi yang diikuti di luar jam kerja
dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari
P Program studi minimal terakreditasi B dari
lembaga yang berwenang
Tidak sedang menjalani hukuman disiplin
sedang/berat, pemberhentian sementara dan
tidak pernah melanggar kode etik PNS
Pasal 38
Semangat mau Belajar
…Urus Izin Belajar
dulu ahhh..
Tidak Boleh Kelas
Jauh ( > 60 km)
dan Kelas Sabtu
Minggu
Pasal 39

61. MEKANISME PEMBERIAN IZIN BELAJAR
Mengusulka
n Pegawai
YANG
BERENCANA
mengikuti
Pendidikan
Tinggi ke
Kabipeg
dengan
mencantum
kan Jenis
Pendidikan
tinggi dan
Program
Studi
JPT
PRATAMA
Menerbitkan
SURAT
PERSETUJUAN
UNTUK
Mengikuti
PENDIDIKAN
TINGGI
Berdasarkan
telaaah atas
kesesuaian
Program Studi
dengan
kebutuhan tugas
jabatan/
organisasi
KABIPEG
Mengusulka
n pegawai
untuk
memperoleh
Izin Belajar
setelah
diterima
pada
Perguruan
Tinggi
JPT
PRATAMA
3 bulan sebelum
kuliah/sekolah
Ka.Bipeg Menetapkan
Surat Izin Belajar
Jika berkas
lengkap
Pasal 40

62. Surat Persetujuan untuk mengikuti
Pendidikan Tinggi dari Kepala Biro
Kepegawaian
Surat Pernyataan yang ditandatangani
di atas materai .
Surat Keterangan Kuliah dari Pergurua
n Tinggi yang mencantumkan tanggal
mulai perkuliahan
Fotokopi sertifikat akreditasi program
studi minimal B dari lembaga yang ber
wenang..
Jadwal perkuliahan dari perguruan
tinggi
Fotokopi penilaian prestasi kerja 2
(dua) tahun terakhi
01
02
03
04
05
06
LAMPIRAN BERKAS USULAN IZIN BELAJAR
Lanjutan Pasal 40

63. Tidak
memenuhi
syarat Izin
Belajar
Tidak
melampirkan
berkas
secara
lengkap
Tidak mengikuti
Program Studi yang
telah disetujui oleh
Kepala Biro
Kepegawaian pada
Surat Persetujuan
untuk mengikuti
Pendidikan Tinggi
PNS TIDAK MEMPEROLEH IZIN BELAJAR
mengusulkan
permohonan
Izin Belajar
lebih dari 3
(tiga) bulan
terhitung mulai
tanggal
perkuliahan
TIDAK
MEMPEROLEH
IZIN BELAJAR
PASAL 41

64. Ilmu Komunikasi
Hubungan Masyarakat
Manajemen Komunikasi dan Media
Komunikasi Penyiaran Islam
Ilmu Kesejahteraan Sosial
Sosiologi
Antropologi
Ilmu Sosiatri
Kependudukan (Demografi)
Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik,
Pembangunan dll)
Ilmu Pemerintahan
Ilmu Manajemen
Kebijakan Publik
Studi Pembangunan (Perencanaan
Pembangunan, Wilayah, Kota)
Psikologi Umum
Kesehatan Masyarakat
Ilmu Keluarga
Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Luar Sekolah
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
Kualifikasi Pendidikan untuk PKB
Peraturan BKKBN No 19 Tahun 2018

65. Izin Belajar
Izin Belajar
Tidak dapat mengajukan Penyesuaian Izajah
atau Pencantuman Gelar
Pasal
42

66. • Memiliki ijazah S1
• Minimal gol.III/a
D3 ke S1
• Memiliki ijazah S1
• Minimal gol.III/b
S1 ke S2
Syarat pengusulan:
o Foto kopi legalisir SIB/SK Tubel
o Foto kopi legalisir SK Pangkat terakhir
o Foto kopi legalisir ijazah
o Foto kopi legalisir transkrip nilai
o SK pengalihan/penempatan
(khusus jabatan PKB)

68. “Great men are not born great, they
grow great.”
Mario Puzo, from The Godfather