2. PENGERTIAN
• Pengadaan PNS adalah untuk mengisi formasi yang
lowong. Lowongannya formasi dalam suatu
organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua hal,
yaitu adanya PNS yang berhenti, pensiun dan
meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi.
• Pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan
baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai maupun
kompetensi jabatan yang diperlukan.
• Pengadaan PNS harus didasarkan atas syarat-
syarat objektif yang telah ditentukan, dan tidak
boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama,
ras, golongan atau daerah.
3. DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 tahun 1999;
• PP Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai negeri
Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002;
• Keputusan kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni
2002;
• Peraturan MenPAN dan RB Nomor 197 Tahun 2012 tentang
Kebijakan Pengadaan CPNS Bagi Jabatan Yang Dikecualikan
Dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS;
• Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 Tanggal 6 Agustus
2012
4. PERENCANAAN
Dalam lampiran I Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 disebutkan
bahwa dalam tahap Perencanaan antara lain dilaksanakan Penjadwalan
Kegiatan dan Penghitungan Biaya:
Penjadwalan Kegiatan antara lain meliputi:
Inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi
serta syarat jabatannya
Pengumuman akan dilaksanakannya pengadaan PNS
Penyiapan materi ujian
Penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan
Pelamaran
Pelaksanaan penyaringan
Pengangkatan menjadi CPNS sampai pengangkatan menjadi PNS
Penghitungan Biaya
Dalam perencanaan pengadaan PNS selain harus memperhitungkan
penyediaan anggaran gajinya, juga sekaligus diperhitungkan biaya yang
diperlukan untuk menyelenggarakan pengadaan PNS.
5. PERENCANAAN
• Perencanaan pengadaan PNS dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.
• Pengadaan PNS hanya diperkenankan dalam batas
formasi yang telah ditetapkan dengan
memprioritaskan:
Pegawai pelimpahan/penarikan dari
Departemen/LPND/Pemerintah Daerah yang
kelebihan pegawai
Siswa / mahasiswa ikatan dinas setelah lulus dari
pendidikannya
Tenaga medis dan paramedis yang telah selesai
melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak
tetap
6. PENGUMUMAN
• Setiap kegiatan pengadaan pegawai harus diumumkan seluas-
luasnya melalui media masa yang tersedia dan atau bentuk lainnya
yang mungkin digunakan sehingga kegiatan tersebut diketahui
umum. Disamping itu untuk memberikan kesempatan yang luas
kepada setiap WNI untuk mengajukan lamaran, juga memberikan
lebih banyak kemungkinan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah untuk memilih calon PNS yang cakap dalam melaksanakan
tugas yang akan dibebankan kepadanya.
• Pengumuman tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 15
(lima belas) hari sebelumnya tanggal penerimaan lamaran. Dalam
pengumuman tersebut dicantumkan antara lain:
Jumlah dan jenis jabatan yang lowong
Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan
Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar
Alamat dan tempat lamaran diajukan
Batas waktu pengajuan lamaran
Waktu dan tempat seleksi
Dll
7. PERSYARATAN
Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:
a. Warga Negara Indonesia. Apabila diragukan tentang kewarganegaraan
seorang pelamar, maka harus dimintakan bukti kewarganegaraannya,
yaitu Putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan ybs sebagai warga
negara. Apabila seorang WNI berganti nama harus dimintakan pula
surat pernyataan ganti nama yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota ybs.
b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-
tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun. Usia seorang pelamar ditentukan
berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam STTB/Ijazah yang
digunakan sebagai dasar pengangkatan
c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Dalam ketentuan ini tidak
termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan
d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS / anggota TNI/ anggota
Kepolisian Negara atau diberhentian tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Swasta.
8. PERSYARATAN
Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:
e. Tidak berkedudukan sebagai calon/Pegawai Negeri. Seorang
yang berkedudukan sebagai Calon/Anggota TNI dan
Calon/Anggota Kepolisian negara tidak dapat diterima untuk
menjadi CPNS
f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan
yang diperlukan
g. Berlakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
Berkelakuan Baik dari kepolisisan setempat
h. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari Dokter
i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI atau Negara lain
yang ditentukan oleh pemerintah
j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan,
termasuk syarat khusus yang ditentukan instansi ybs.
9. PERSYARATAN
• Pengangkatan CPNS pada prinsipnya tidak boleh melebihi 35
(tiga puluh lima) tahun. Pengangkatan sebagai CPNS dapat
dilakukan bagi yang melebihi batas 35 (tiga puluh lima) tahun
dengan ketentuan:
Telah mengabdi kepada instansi pemerintah baik pusat
mauupun daerah sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus
menerus sebelum PP 11 Tahun 2002 ditetapkan tanggal 17
April 2002
Masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut
Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan
khusus dan dilakukan secara selektif serta tidak boleh
melebihi usia 40 (empat puluh) tahun
10. PELAMARAN
• Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang
ditulis dengan tulisan tangan sendiri ditujukan kepada
pejabat pembina kepegawaian instansi yang
bersangkutan, yang dilampiri:
Foto copy STTB/Ijazah yang disyahkan oleh
pejabat yang berwenang
Kartu tanda pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja
Pas photo menurut ukuran dan jumlah yang
ditentukan
11. PENYARINGAN
• Pemeriksaan Administratif
Setiap surat lamaran yang diterima diperiksa dan diteliti sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman.
Pemeriksaan tersebut dilakukan secara fungsional oleh pejabat
yang diserahi urusan kepegawaian. Surat lamaran yang tidak
memenuhi syarat dikembalikan kepada pelamar disertai dengan
alasan-alasannya, sedangkan yang memenuhi syarat disusun dalam
daftar untuk memudahkan pemanggilan.
• Pemanggilan Pelamar
Pelamar yang memenuhi syarat, dipanggil secara tertulis untuk
mengikuti ujian penyaringan. Pemanggilan dilakukan secara
fungsional oleh pejabat yang disertai tugas urusan kepegawaian.
Untuk menghindari keterlambatan atau tidak diterimanya surat
penggilan tersebut, maka disamping pemanggilan dilakukan secara
tertulis, juga dilakukan dengan pengumuman melalui media massa
12. PENYARINGAN
Ujian
Dalam rangka menjamin objektifitas penyelenggaraan ujian penyaringan penerimaan pegawai, maka
ujian penyaringan dilaksanakan secara tertulis. Apabila diperlukan, dapat diadakan ujian lisan berupa
wawancara, yang merupakan pelengkap dari ujian tertulis. Bagi pelamar yang akan mengisi lowongan
tertentu, diadakan ujian ketrampilan, seperti operator komputer, pengemudi dsb.
Selain ujian tertulis, ujian lisan dan ketrampilan, bagi pelamar yang akan mengisi jabatan tertentu
dapat diadakan ujian kepribadian (psikotes)
Materi Ujian
Materi ujian disusun sedemikian rupa sehingga pelamar yang akan diterima benar-benar mempunyai
kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan. Adapun materi ujian meliputi:
Test kompetensi, yang disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan. Tes Kompetensi meliputi:
Pengetahuan Umum
Bahasa Indonesia
Kebijaksanaan Pemerintah
Pengetahuan Teknis, yaitu pengetahuan yang diperlukan untuk jabatan yan bersangkutan atau
syarat jabatan
Pengetahuan lainnya
Penyusunan materi ujian harus didasarkan pada persyaratan jabatan yang diperlukan
Psikotes, yang disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-
masing. Psikotes dilakukan untuk mengetahui kepribadian, minat dan bakat bagi pelamar.
13. PENYARINGAN
Pengumuman Pelamar Yang Diterima
Pejabat Pembina Kepegawaian setelah menerima daftar nama dan
nomor serta nilai ujian peserta dari Panitia Ujian, menetapkan
pelamar yang dinyatakan diterima berdasarkan urutan nilai
tertinggi sesuai dengan jumlah lowongan dan kualifikasi
pendidikan yang tersedia.
Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain mengumumkan
nomor peserta ujian yang ditetapkan diterima melalui media
massa dan bentuk lainnya. Selain itu kepada pelamar yang
diterima disampaikan pemberitahuan secara tertulis melalui
surat tercatat. Dalam pengumuman dan surat pemberitahuan
tersebut, diinformasikan kapan, dimana, kepada pejabat mana,
dan batas waktu untuk melapor bagi pelamar yang diterima.
Apabila pelamar yang dipanggil sampai batas waktu yang
ditentukan tidak melapor, maka dianggap mengundurkan diri.
Batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari
kerja terhitung mulai tanggal dikirimkannya surat pemberitahuan
tersebut.
14. PENGANGKATAN MENJADI CPNS
• Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan
kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang
ditunjuk olehnya. Apabila salah satu kelengkapan administrasi tidak dipenuhi,
maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai CPNS.
• Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah menyampaikan daftar pelamar yang
dinyatakan lulus ujian penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat
sebagai Calon PNS kepada Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor
Identitas Pegawai Negeri Sipil.
• Berdasarkan Nomor Identitas (NIP) PNS yang ditetapkan BKN, Pejabat Pembina
Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan menjadi Calon PNS.
Pengangkatan Calon PNS dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan
penetapannya tidak boleh berlaku surut. Yang dimaksud dengan tahun anggaran
yang berjalan yaitu berdasarkan formasi yang ditetapkan tahun anggaran yang
bersangkutan Penetapan berlakunnya pengangkatan calon PNS pada bulan
berjalan yang bersangkutan tersebut, yaitu pada tanggal 1 (satu) bulan
berikutnya setelah pemberian NIP. Dalam hal pemberian NIP dilakukan pada
bulan terakhir tahun anggaran berjalan, maka pengangkatan sebagai Calon PNS
berlaku mulai tanggal 1 bulan terakhir tahun anggaran yang bersangkutan.
• Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat
keputusan pengangkatan CPNS, yang bersangkutan wajib melapor pada satuan
organisasi dan melaksanakan tugasnya.
15. PENGANGKATAN MENJADI CPNS
Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS adalah sbb:
GOL RUANG IJAZAH/STTB
Ia SD atau yang setingkat
Ic SLTP atau yang setingkat
II a SLTA, Diploma I atau yang setingkat
II b Diploma II, SPGLB
II c Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III
III a S1 atau Diploma IV
III b Dokter, Apoteker, Magsiter (S2) atau yang setara
III c Doktor (S3)
16. PENGANGKATAN MENJADI CPNS
• Ijazah lain yang setara dengan Ijazah Dokter, Apoteker dan Magister
sebagaimana dimaksud di atas adalah yang dikeluarkan oleh Perguruan
Tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan Ijazah Dokter,
Apoteker dan Magister yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh
menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional.
• Ijazah sebagaimana dimaksud diatas adalah Ijazah yang diperoleh dari
Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan /atau Ijazah yang diperoleh
dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan
/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang
bertanggungjawab di bidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain sesuai
Peraturan perundangan yang berlaku.
• Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan tinggi di luar Negeri
hanya dapat dihargai bila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan
Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia oleh Menteri yang
bertanggungjawab dibidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain sesuai
Peraturan perundangan yang berlaku
17. PENGANGKATAN MENJADI CPNS
Penghasilan
Hak atas gaji CPNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, mulai berlaku pada tanggal yang
bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala Kantor atau
satuan organisasi yang bersangkutan. Surat pernyataan telah melaksanakan tugas dibuat oleh Kepala Kantor atau
satuan organisasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas
Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah durat pernyataan telah melaksanakan tugas dibuat, Pejabat Pembuat Daftar
Gaji sudah mengajukan usul pembayaran gaji kepada Kepala KPKN/Kas Daerah
CPNS yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya, sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat
menuju ke tempat tugasnya yang dibuktikan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang berwenang.
Bila pada saat pengangkatan pertama CPNS telah mempunyai masa kerja maka dapat diperhitungkan sebagai masa
kerja untuk penetapan gaji pokok. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok dalam
pengangkatan pertama adalah:
Masa selama menjadi Calon /Pegawai Negeri kecuali masa menjalankan CLTN
Masa selama menjadi pejabat Negara
Masa selama menjalankan tugas Pemerintahan, yang antara lain masa penugasan sebagai:
Lokal staf pada perwakilan RI di luar negeri
Pegawai tidak tetap
Perangkat desa
Pegawai/tenaga pada Badan Inernasional
Petugas pada Pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada APBN
Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, antara lain sebagai Prajurit Wajib dan sukarelawan
Masa selama menjadi pegawai/karyawan Perusahaan milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD
Masa kerja yang diperhitungkan setengah adalah masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari Perusahaan yang
berbadan hukum di luar lingkungan Badan pemerintah (termasuk Perusahaan swasta asing yang berbadan hukum)
yang tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus, dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut
diperhitungkan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun
18. PENGANGKATAN MENJADI CPNS
Masa Percobaan
Masa selama menjadi CPNS merupakan masa
percobaan. Lamanya sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun dan paling lama 2 (dua) tahun yang
dihitung sejak tanggal yang bersangkutan
diangkat sebagai CPNS.
19. PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
CPNS yang telah menjalankan masa percobaan diangkat menjadi PNS dalam jabatan
dan pangkat tertentu dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
Pengangkatan tersebut ditetapkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
• Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik
• Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi
PNS
• Telah lulus Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
• Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi PNS tidak boleh
berlaku surut.
• Calon PNS yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan
telah memenuhi syarat untk diangkat PNS, tetapi karena suatu sebab belum
diangkat menjadi PNS, maka hanya dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya
bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Pengangkatan menjadi PNS Pusat
bagi CPNS Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun
ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sedangkan bagi CPNS Daerah
yang akan diangkat menjadi PNS Daerah yang menjalani masa percobaan lebih
dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Propinsi
/Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor
Regional BKN.
20. PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
• Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas diangkat menjadi PNS terhitung
mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas.
CPNS yang cacat karena dinas, yang oleh Team Penguji Kesehatan
dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri,
diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan
ditetapkannya surat keterangan Team Penguji Kesehatan, dan
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan diberikanhak-hak
kepegawaian sesuai dengan perundangan yang berlaku.
• Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang tewas atau cacat karena
dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala BKN/Kantor Regional BKN
baik bagi CPNS Pusat maupun Daerah (PP No 09 tahun 2003)
21. PEMBERHENTIAN CPNS
Calon PNS diberhentikan dengan hormat, apabila :
• mengajukan permohonan berhenti
• tidak memenuhi syarat kesehatan
• tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan
• tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas
• menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang
dapat mengganggu lingkungan pekerjaan
• dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang
• menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah
mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis
kepada pejabat pembina kepegawaian
• 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan
Calon PNS tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali
bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
22. PEMBERHENTIAN CPNS
Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :
• Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan
atau bukti yang tidak benar. Yang dimaksud keterangan-
keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar dalam ketentuan
ini adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian
pada negara atau setelah diketahui kebnarannya seharusnya
tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon PNS.
• Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan
sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan/tugasnya;
• Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
• Menjadi anggota dan/atau pengurus patai politik tanpa
mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada
pejabat pembina kepegawaian
• Pemberhentian Calon PNS ditetapkan dengan surat keputusan
pejabat pembina kepegawaian.
23. PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS DENGAN
MASA PERCOBAAN LEBIH DARI 2 TAHUN
CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun
dan elah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS, tetapu karena
suatu sebab belum diangkat menjadi PNS, maka hanya dapat
diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan
yang bersangkutan
Pengangkatan dari CPNS baik Pusat maupun CPNS Daerah yang
akan diangkat menjadi PNS yang menjalani masa percobaan lebih
2 (dua) tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
masing-masing setelah mendapat pertimbangan teknis dari
Kepala BKN
Persyaratan :
• SK CPNS
• SPMT
• STTPL Pra Jabatan
• Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Penguji/Team penguji
Kesehatan
• DP 3
• Ijazah
• Blanko Nota Persetujuan dari Instansi (rangkap 5)
