Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4. instrumen kepegawaian

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
MATERI KULIAH

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

4. instrumen kepegawaian

  1. 1. Nur Rohim Yunus, LLM
  2. 2.  Jabatan merupakan personifikasi hak dan kewajiban dalam sturuktur organisasi pemerintah. Agar dapat berjalan (menjadi konkrit (concrete)= menjadi bermanfaat bagi Negara), maka jabatan (sebagai personifikasi hak dan kewajiban) memerlukan suatu perwakilan. Yang menjalankan perwakilan itu, ialah suatu pejabat, yaitu manusia atau badan hukum.
  3. 3. Dalam hal ini yang mewakili adalah PEGAWAI NEGERI SIPIL Yang diangkat sebagai pejabat administrasi negara yang berkedudukan sebagai penyelenggara fungsi pemerintah, memiliki kewenangan sebagai pelayan masyarakat, dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Negara Republik Indonesia.
  4. 4.  Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 th 2014 ttg Aparatur Sipil Negara menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN (aparatur Sipil Negara) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.  Dalam Pasal I butir ke-1 UU No.43 Tahun 1999 terdahulu mendefinisikan pengertian pegawai negeri adalah setiap warga Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. 5.  UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi memperluas cakupan pengertian pegawai negeri, yaitu meliputi ◦ (1). Pegawai Negeri berdasarkan UU kepegawaian; ◦ (2). Pegawai Negeri Berdasarkan KUHP; ◦ (3). Orang yang menerima gaji dari uang Negara/daerah; ◦ (4). Orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima gaji/upah dan korporasi lain yang menggunakan modal/fasilitas dari Negara/masyarakat.
  6. 6. (1). Berdasarkan adanya hubungan dinas publik, yaitu manakala seseorang meningkatkan diri untuk tunduk pada pemerintah dan melakukan jabatan atau tugas tertentu dan (2). Berdasarkan pengangkatan, yaitu diangkat melalui suatu surat keputusan guna ditetapkan secara sah sebagai Pegawai Negeri.
  7. 7.  Kedudukan seseorang sebagai pegawai negeri secara yudiris formal harus ditetapkan melalui satu SK pengangkatan sebagai pegawai negeri. Sedangkan, subtansi dari SK pengangkatan tersebut adalah penetapan berlakunya hubungan dinas publik antara seorang pegawai negeri dan Negara.
  8. 8.  Pegawai Negeri Sipil (PNS)  Anggota TNI  Anggota Kepolisian Negara RI PNS diklasifikasikan lagi atas: (a). PNS Pusat dan (b). PNS Daerah.
  9. 9. PNS PUSAT DAN PNS DAERAH DALAM ATURAN BARU UU NO 5 TAHUN 2014 DISEBUT APARATUR SIPIL NEGARA
  10. 10. 1. PNS yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non- departemen, kesekretariatan Lembaga teringgi/tinggi Negara, Intansi Vertikal di Daerah- daerah, dan kepaniteraan pengadilan. 2. PNS yang bekerja pada perusahaan jawatan. 3. PNS pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom. 4. PNS yang berdasarkan sesuatu peraturan perundangan-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan dan lain-lain. 5. PNS pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan lain-lain.
  11. 11.  Pegawai Negeri Sipil daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Otonom, Klasifikasi PNS pusat dan daerah ditentukan berdasarkan sumber penggajiannya.  PNS pusat sebagaimana disebutan di atas sumber penggajiannya berasal dari APBN, sedangkan PNS daerah Penggajiannya berdasarkan APBD.  Sekalipun demikian, sebenarnya penggajian untuk PNS daerah juga masih mendapatkan alokasi anggaran dari Dana Alokasi Umum yang juga diatur dalam APBN.
  12. 12. 1. Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS (PP No. 9/2003 skrg PP no 21/2014); 2. Peraturan Gaji PNS (PP No. 11/2003 skrg PP no 34/2014); 3. Pengadaan PNS (PP No.11/2002); 4. Kenaikan pangkat PNS (PP No. 12/2002); 5. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural (PP No. 13/2002 skrg PP no 21/2014): 6. Disiplin PNS (PP no. 53/2014) 7. Tunjangan Pangkat dan tunjangan Jabatan Struktural (Keppres RI No. 30/1999): 8. Rumpun Jabatan Fungsional PNS (Keppres RI No, 87/1999): 9. Badan Pertimbangan jabatan Tingkat Nasional (Keppres RI No. 51/1998): 10. Badan pertimbangan kepegwaian (Keppers RI No. 71/1998): 11. Pedoman Umum pendidikan dan pelatihan jabatan PNS (keputusan Kepala LAN RI No. 193/XIII/10/6/2011).
  13. 13. 1. Sistem pengadaan/penerimaan pegawai (pemilihan-penyajian-pengangkatan- penempatan), 2. Analisa tugas jabatan, sistem penggolongan jabatan dan kepangkatan, 3. Sistem penggajian, 4. Sistem penilaian kecakapan pegawai, 5. Sistem kenaikan pangkat dan pemindahan jabatan, disiplin dan hukuman jabatan, 6. Sistem pemberhentian pegawai, dan 7. Sistem jaminan hari tua (pensiun). Administrasi kepegawaian ini menjadi sarana atau peralatan kerja (instrumen) bagi pimpinan kepegawaian untuk mencapai tujuan administrasi kepegawaian.
  14. 14. 1. Mengusahakan agar satuan-satuan organisasi mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang lebih rasional sesuai dengan tugas-tugas pekerjaan yang dipunyainya. 2. Menjamin loyalitas tunggal kepada tujuan organisasi dan kepada organisasi itu sendiri. 3. Memelihara dan meningkatkan prestasi dan efesiensi kerja baik jumlah maupun mutunya. 4. Menjamin adanya efektivitas dan efesiensi dalam pelaksanaan kerja. 5. Memelihara moral pegawai 6. Penertiban pegawai, terutama menyangkut aspek mental dan disiplin.
  15. 15. 1. Komisi Kepegawaian Negara yang pembentuknya ditetapkan melalui Keppres RI (menurut UU No. 10/2004: Perpres RI). 2. Badan Kepegawaian Negara. 3. Badan Kepegawaian Daerah.
  16. 16.  Fungsi komisi KOMISI KEPEGAWAIAN NEGARA adalah: (1) membantu Presiden dalam perumusan kebijaksanaan mengenai manajemen PNS dan (2) Memberikan pertimbangan tertentu menyangkut manajemen PNS.  Fungsi dari Badan Kepegawaian Negara adalah menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen PNS mencakup: perencanaan, pengembangan, kualitas sumber daya PNS dan administarasi Kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan PNS, serta memberikan bimbingan tekhnis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada intansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  17. 17.  Fungsi dari badan Kepegawaian Daerah adalah untuk memperlancar pelaksanaan manajemen PNS Daerah. Badan tersebut merupakan perangkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah. Keberadaan BKD tersebut sejalan dengan pelaksanaan kewenangan desentralisasi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya kepada daerah yang menjadi amanat UUD Negara RI1945 dan UU Pemerintahan daerah.
  18. 18.  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN),  Badan Kepegawaian Negara (BKN)  Lembaga administrasi Negara (LAN)
  19. 19. Jabatan Struktural Jabatan Fungsional
  20. 20.  JABATAN STRUKTURAL, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi misalnya Kepala Dinas, Kepala Biro dan lain- lain. Dengan demikian, Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
  21. 21.  JABATAN FUNGSIONAL, yaitu jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dilihat dari sudut fungsinya sangat diperlukan dalam organisasi, misalnya peneliti, dokter, pustakawan, dan lain-lain. Dengan demikian, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
  22. 22.  Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangka pelaksanaan sistem karier dan sistem prestasi kerja, maka harus ada pengintaian yang erat antara kepangkatan dan jabatan atau dengan perkataan lain, perlu adanya pengaturan tentang jenjang kepangkatan pada setiap jabatan.
  23. 23.  PNS yang diangkat dalam suatu jabatan pangkatnya harus sesuai dengan pangkat yang ditetapkan untuk jabatan ini. Dalam jabatan struktural, PNS yang berpangkat lebih rendah tidak dapat membawahi langsung PNS yang berpangkat lebih tinggi.
  24. 24.  SISTEM KARIR adalah suatu sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama PNS didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang dalam pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya juga menentukan.
  25. 25.  Pola penerapan pembinaan bagi PNS berdasarkan SISTEM PRESTASI KERJA adalah suatu sistem kepegawaian yang kepangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai yang diangkat. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus ujian dinas, dan prestasi dibuktikan secara nyata. Sistem prestasi kerja tidak memberikan penghargaan terhadap masa kerja.
  26. 26. No PANGKAT GOLONGAN RUANG 1. Juru Muda I a 2. Juru Muda Tingkat 1 I b 3. Juru I c 4. Juru Tingkat 1 I d 5. Pengatur Muda II a 6. Pengatur Muda Tingkat 1 II b 7. Pengatur II c 8. Pengatur Tingkat 1 II d
  27. 27. 9. Penata Muda III a 10. Penata Muda Tingkat 1 III b 11. Penata III c 12. Penata Tingkat 1 III d 13. Pembina IV a 14. Pembina Tingkat 1 IV b 15. Pembina Utama Muda IV c 16. Pembina Utama Madya IV d 17. Pembina Utama IV e
  28. 28. Dilema PNS saat ini Pendapat Anda?
  29. 29.  PNS dianggap sebagai sarang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  PNS kurang produktif dan hanya bekerja secara kaku  PNS hanya menjadi robot atasan  PNS kurang mampu melayani masyarakat  PNS hanya menjadi tempat hidup  PNS tidak mampu menjadi aparatur pemerintahan yang bekerja maksimal
  30. 30. 1. Perlu selalu dilakukan analisis ulang atas kompetensi dan profesionalitas PNS sesuai dengan jabatan dan kepangkatan yang ada sekarang. Output dan analisis tersebut adalah penyesuaian pangkat dan jabatan menurut kompetensi/ profesionalitas PNS yang bersangkutan, penyesuaian insentif menurut pretasi rill yang mampu dicapai oleh setiap PNS, atau profesionalitas birokasi
  31. 31. 2. Pembaruan total terhadap legal framework untuk menata ulang sistem, metode, performance analisis PNS, standar kualitas PNS dengan norma pengukuran yang valid dan ditegakan dengan sistem punish and reward sehingga norma tersebut tidak hanya menjadi “macan kertas”
  32. 32. 3. Desain ulang tentang kendali (span of control), penerapan sistem meritokrasi yang memberikan penghargaan secara penuh atas prestasi pegawai dan redefisi secara jelas job description jabatan, sistem pendelegasian wewenang/mandat dan pengawasan yang efektis secara periodik dengan metode check on the spot.
  33. 33. 4. Penataan ulang prosedur tetap pelayanan yang bersifat kaku namun membuka celah KKN, menjadi prosedur tetap yang membuka ruang inisiatif dan kemandirian pegawai dalam memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat tanpa harus setiap kali “ menunggu petunjuk pimpinan” dengan menerapkan pengawasan melekat maupun fungsional serta pengawasan masyarakat pada setiap tahapan pelayanan.
  34. 34. Alhamdulillah

×