2.  PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
pegawai negeri sipil;
 Keputusan kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 2003
tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian pegawai negeri sipil.

3.  Salah satu jenis mutasi Pegawai Negeri Sipil
adalah pindah wilayah kerja Perpindahan tugas
dan / atau wilayah kerja tersebut meliputi:
Antar Departemen/ Lembaga;
Antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen
/Lembaga;
Antar Propinsi;
Antara Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/kota
Propinsi lainnya;
Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; atau
Antara Kabupaten/Kota dan Propinsi.
 Perpindahan PNS antar instansi dapat terbagi
dalam rangka usaha penyebaran tenaga ahli, untuk
kepentingan dinas atau sebab lainnya

4.  Perpindahan harus didasarkan atas persetujuan dari instansi asal dan
instansi penerima sesuai dengan kebutuhan;
 Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan mengeluarkan
surat persetujuan untuk menerima kepindahan PNS yang ditujukan
kepada Pimpinan instansi asal PNS untuk mendapat persetujuan;
 Apabila Pimpinan Instansi asal ybs. menyetujui, maka Pimpinan Instansi
asal membuat Surat Pernyataan Persetujuan
 Berdasar Persetujuan Pimpinan Instansi asal, Instansi Penerima
mengusulkan kepada:
 Kepala BKN untuk mendapatkan penetapan pemindahan:
 Antar Departemen/Lembaga
 Antar Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga
 Antar Daerah Propinsi
 Antar Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi
lainnya

5.  Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi untuk mendapatkan
penetapan pemindahan:
 Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi
 Antara Kabupaten/Kota dan daerah Propinsi
 Berdasarkan Keputusan Kepala BKN atau Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Propinsi tersebut, Pimpinan Instansi penerima
menerbitkan surat keputusan penempatannya.
 PPK Instansi asal menetapkan surat keputusan pemberhentian dari
jabatan (bukan pemberhentian sebagai PNS).

6.  Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan secara pribadi yang ditujukan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
dan dilampiri berkas – berkas sebagai berikut:
 Salinan sah SK CPNS, PNS dan SK Pangkat Terakhir;
 Salinan sah Ijazah terakhir/transkrip nilai/akta mengajar/sertifikat profesi;
 Salinan sah SK Jabatan Fungsional/Struktural;
 Salinan sah Kartu Pegawai (Karpeg);
 Salinan sah DP-3 2 (dua) Tahun Terakhir;
 Salinan sah Surat Nikah/Kartu keluarga/KTP/Akta Anak;
 Salinan sah SK Penugasan Suami/Istri atau Keterangan bekerja suami/istri;
 Asli Daftar Riwayat Hidup yang ditempel Foto terbaru;
 Surat Pernyataan bermaterai cukup Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin/Tugas
Belajar/Ikatan Dinas lainnya diketahui atasan langsungnya;
 Surat Pernyataan dari Kepala SKPD daerah asal tidak sedang dan belum pernah menjalani
hukuman Tindak Pidana dan Disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
 Surat Pernyataan bermaterai cukup Kesanggupan menanggung biaya kepindahan;
 Surat Pernyataan bermaterai cukup Kesanggupan ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten
Magelang;
 Surat Pernyataan bermaterai cukup tidak akan menuntut jabatan;
 Surat Keterangan persetujuan melepas dari Instansi asal yang ditandatangani oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.

7.  Berkas sebagaimana tersebut dilakukan Penilaian oleh Tim
Fasilitasi Pertimbangan Mutasi Antar Instansi untuk diperoleh
nilai yang obyektif.
 Dari Batas Nilai yang ditentukan dalam Penilaian Administrasi,
bagi yang memenuhi syarat dilanjutkan dengan Penilaian
Kecakapan.
 Bagi PNS yang dalam Penilaian Administrasi memperoleh nilai
dibawah batas yang ditentukan, maka akan disampaikan Surat
Jawaban Belum Memenuhi Pertimbangan Prioritas.
 Bagi PNS yang dalam Penilaian Administrasi dan Uji Kecakapan
diperoleh nilai/rekomendasi minimal cukup maka, Pejabat
Pembina Kepegawaian Kabupaten Magelang akan mengeluarkan
Surat Persetujuan Pindah Antar Instansi, yang digunakan untuk
proses selanjutnya.

8.  Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan secara berjenjang kepala
SKPD dan selanjutnya Kepala SKPD meneruskan permohonan tersebut
kepada Bupati dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 Pengantar dari Instansi Induk (SKPD);
 Permohonan Pindah Tugas dari Yang Bersangkutan;
 Salinan sah Ijazah terakhir/transkrip nilai/akta mengajar/sertifikat
profesi;
 Salinan sah SK CPNS, PNS dan SK Pangkat Terakhir;
 Salinan sah SK Jabatan Fungsional/Struktural;
 Salinan sah DP-3 2 (dua) Tahun Terakhir;
 Salinan sah Kartu Pegawai (Karpeg);
 Salinan sah Surat Nikah/Kartu keluarga/KTP/Akta Anak;
 Salinan sah SK Penugasan Suami/Istri atau Keterangan bekerja
suami/istri;
 Asli Daftar Riwayat Hidup yang ditempel Foto terbaru;
 Surat Pernyataan dari Atasan Langsung Tidak Sedang Menjalani
Hukuman Disiplin/Tugas Belajar/Ikatan Dinas lainnya;
 Surat Pernyataan bermaterai cukup kesanggupan menanggung biaya
kepindahan;
 Surat Keterangan persetujuan menerima dari Instansi tujuan yang
ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

9.  Berkas sebagaimana tersebut disampaikan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian dengan tembusan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan akan
dilakukan Penilaian oleh Tim Fasilitasi
Pertimbangan Mutasi Antar Instansi;
 Hasil penilaian administrasi, akan dimanfaatkan
untuk pertimbangan dikeluarkannya Rekomendasi
Lolos Butuh, yang digunakan untuk proses
pengajuan mutasi selanjutnya atau diperoleh
Jawaban Penolakan bagi PNS yang bersangkutan.