Makalah lembaga negara pasca amandemen uud 1945Sandy Andaru
Makalah ini membahas tentang lembaga-lembaga negara pasca amandemen UUD 1945, dengan menjelaskan terlebih dahulu pengertian konstitusi, UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, dan pengertian lembaga negara. Selanjutnya menjelaskan lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem politik di Indonesia meliputi lembaga-lembaga politik utama seperti MPR, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung beserta tugas pokoknya.
2. Juga dijelaskan tentang lembaga-lembaga baru seperti DPD dan Mahkamah Konstitusi pasca amandemen UUD 1945.
3. Infrastruktur politik didefinisikan sebagai kelompok masy
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasionalAritonang Toba Muara
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional terhadap UUD 1945. Namun, kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia belum jelas, sehingga ruang lingkup pengujian Mahkamah Konstitusi terhadap perjanjian internasional masih perlu ditentukan."
Sistem peradilan nasional terdiri dari lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Negeri, dan lainnya. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman demi tercapainya keadilan berdasarkan hukum di Indonesia.
Makalah lembaga negara pasca amandemen uud 1945Sandy Andaru
Makalah ini membahas tentang lembaga-lembaga negara pasca amandemen UUD 1945, dengan menjelaskan terlebih dahulu pengertian konstitusi, UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, dan pengertian lembaga negara. Selanjutnya menjelaskan lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem politik di Indonesia meliputi lembaga-lembaga politik utama seperti MPR, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung beserta tugas pokoknya.
2. Juga dijelaskan tentang lembaga-lembaga baru seperti DPD dan Mahkamah Konstitusi pasca amandemen UUD 1945.
3. Infrastruktur politik didefinisikan sebagai kelompok masy
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasionalAritonang Toba Muara
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional terhadap UUD 1945. Namun, kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia belum jelas, sehingga ruang lingkup pengujian Mahkamah Konstitusi terhadap perjanjian internasional masih perlu ditentukan."
Sistem peradilan nasional terdiri dari lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Negeri, dan lainnya. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman demi tercapainya keadilan berdasarkan hukum di Indonesia.
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)Rahmanu Juwono
Dokumen tersebut membahas tentang kurikulum pelajaran Kewarganegaraan tahun 2013 yang mencakup sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pelajaran tentang sistem hukum, lembaga peradilan, dan penugasan untuk siswa.
Dokumen tersebut menjelaskan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, serta Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa lembaga-lembaga negara tersebut memiliki peran dalam membentuk undang-undang, mengawasi pelaksanaan
Tiga kalimat:
1. Dokumen ini membahas perkembangan hak menguji undang-undang (judicial review) di Indonesia, termasuk kewenangan Mahkamah Agung dan kemudian Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang.
2. Judicial review dimulai di Amerika Serikat dan kemudian diterapkan di berbagai negara dengan sistem hukum tertulis, meskipun praktik ini kontroversial dan ditolak oleh beberapa negara.
3.
Peradilan di Indonesia terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum membawahi pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding. Mahkamah Agung berada di puncak sistem peradilan sebagai pengadilan kasasi.
Dokumen tersebut membahas karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) dan asas-asas yang melandasinya. Hukum acara MK mengatur prosedur peradilan konstitusi MK yang meliputi pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, dan lainnya. Asas-asas hukum acara MK antara lain independensi, keterbukaan, dan hakim aktif dalam persidangan."
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Nugroho Ariwibowo
UUD 1945 dan UUD NRI 1945 memberikan pengaruh terhadap kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikatif di Indonesia. Lembaga legislatif seperti MPR dan DPR mengalami perubahan kewenangan pasca amandemen, seperti MPR kehilangan kedudukan tertinggi dan DPR diberi kekuasaan penuh untuk membentuk UU. Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung juga mengalami penyempurnaan peran setelah amandemen UUD 1945
Struktur organisasi negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, MA, dan lainnya yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai yang diatur dalam UUD 1945.
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Sandy Andaru
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan lembaga-lembaga negara di Indonesia. UUD 1945 dijadikan konstitusi negara setelah proklamasi kemerdekaan. Lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945 meliputi MPR, Presiden, DPR, dan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung.
Hukum kelembagaan negara muhammad rizky saputra a_1700024050Muhammad Saputra
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara di tingkat pusat dan daerah beserta fungsinya sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, dibentuknya MK dan KY, diperkuatnya DPR dan DPD, serta penataan kembali kedudukan lembaga-lembaga negara lainnya sesuai sistem konstitusional dan negara hukum
Makalah ini membahas tentang Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. DPR merupakan lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945. Makalah ini menjelaskan dasar hukum, kedudukan, tugas, wewenang, dan fungsi DPR serta proses pengisian jabatan, masa jabatan, dan pertanggungjawabannya.
Teks tersebut membahas mengenai perumusan sanksi pidana dalam hukum pidana umum dan administratif, penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan perbedaan sanksi pidana dalam hukum pidana umum dan administratif serta tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU No
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)Rahmanu Juwono
Dokumen tersebut membahas tentang kurikulum pelajaran Kewarganegaraan tahun 2013 yang mencakup sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pelajaran tentang sistem hukum, lembaga peradilan, dan penugasan untuk siswa.
Dokumen tersebut menjelaskan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, serta Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa lembaga-lembaga negara tersebut memiliki peran dalam membentuk undang-undang, mengawasi pelaksanaan
Tiga kalimat:
1. Dokumen ini membahas perkembangan hak menguji undang-undang (judicial review) di Indonesia, termasuk kewenangan Mahkamah Agung dan kemudian Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang.
2. Judicial review dimulai di Amerika Serikat dan kemudian diterapkan di berbagai negara dengan sistem hukum tertulis, meskipun praktik ini kontroversial dan ditolak oleh beberapa negara.
3.
Peradilan di Indonesia terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum membawahi pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding. Mahkamah Agung berada di puncak sistem peradilan sebagai pengadilan kasasi.
Dokumen tersebut membahas karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) dan asas-asas yang melandasinya. Hukum acara MK mengatur prosedur peradilan konstitusi MK yang meliputi pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, dan lainnya. Asas-asas hukum acara MK antara lain independensi, keterbukaan, dan hakim aktif dalam persidangan."
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Nugroho Ariwibowo
UUD 1945 dan UUD NRI 1945 memberikan pengaruh terhadap kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikatif di Indonesia. Lembaga legislatif seperti MPR dan DPR mengalami perubahan kewenangan pasca amandemen, seperti MPR kehilangan kedudukan tertinggi dan DPR diberi kekuasaan penuh untuk membentuk UU. Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung juga mengalami penyempurnaan peran setelah amandemen UUD 1945
Struktur organisasi negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, MA, dan lainnya yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai yang diatur dalam UUD 1945.
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Sandy Andaru
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan lembaga-lembaga negara di Indonesia. UUD 1945 dijadikan konstitusi negara setelah proklamasi kemerdekaan. Lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945 meliputi MPR, Presiden, DPR, dan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung.
Hukum kelembagaan negara muhammad rizky saputra a_1700024050Muhammad Saputra
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara di tingkat pusat dan daerah beserta fungsinya sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, dibentuknya MK dan KY, diperkuatnya DPR dan DPD, serta penataan kembali kedudukan lembaga-lembaga negara lainnya sesuai sistem konstitusional dan negara hukum
Makalah ini membahas tentang Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. DPR merupakan lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945. Makalah ini menjelaskan dasar hukum, kedudukan, tugas, wewenang, dan fungsi DPR serta proses pengisian jabatan, masa jabatan, dan pertanggungjawabannya.
Teks tersebut membahas mengenai perumusan sanksi pidana dalam hukum pidana umum dan administratif, penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan perbedaan sanksi pidana dalam hukum pidana umum dan administratif serta tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU No
This short document calls for empathy and compassion for others who are suffering. It urges the reader to feel the tears of those who are struggling, as they are our brothers and sisters in humanity. Overall, the message promotes unity and kindness towards fellow human beings.
Dokumen ini memberikan instruksi langkah-demi-langkah untuk membuat blog secara gratis menggunakan Blogger, mulai dari persyaratan akun email, login ke Blogger, mengisi data pribadi dan blog, memilih template, hingga mempublikasikan postingan pertama.
Dokumen ini membahas isu sensitivitas umat Islam terhadap aktivitas memegang anjing dan memilih makanan halal. Ia menjelaskan hukum Islam mengenai topik-topik ini menurut mazhab Shafie dan meminta media massa, publik, dan pejabat agama untuk menghormati sensitivitas agama dalam diskusi masalah-masalah ini.
Teori belajar Gestalt lahir di Jerman pada tahun 1912 dan dikembangkan oleh Max Wertheimer. Teori ini menentang penggunaan metode menghafal dan mendorong pemahaman, bukan hafalan semata. Hukum-hukum pengamatan Gestalt meliputi keterdekatan, ketertutupan, dan kesamaan. Ciri pemahaman Gestalt adalah dipengaruhi kemampuan dasar, pengalaman belajar lalu, pengaturan situasi, usaha coba-coba, dapat
CV Dua Dua Sejahtera adalah perusahaan kreatif yang bergerak di bidang direct promotion, event organizer, merchandise dan advertising. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan terpercaya yang memberikan solusi kreatif, sementara misi perusahaan adalah memberikan kreativitas melebihi harapan pelanggan. Perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas dengan tetap memberikan ruang kebebasan berekspresi bagi karyawan.
Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) meliputi berbagai metode untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan hukum kolaboratif. ADR telah menjadi semakin populer karena biaya rendah, kerahasiaan, dan keinginan para pihak untuk memiliki kontrol atas penyelesaian sengketa mereka. Ada berbagai jenis ADR formal maupun informal yang dapat digunakan ter
Buku pedoman ini berisi pedoman akademik dan ketarunaan Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya. Program ini menggunakan sistem kredit semester dan sistem paket, dengan satuan kredit semester untuk mengukur beban studi, beban dosen, dan pengalaman belajar. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester, dengan mata kuliah yang diampu sesuai kurikulum per semester dan diikuti ujian tengah dan akhir semester.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, dan asas-asas kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2) Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya untuk menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka.
3) Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia ditandai dengan berbagai perkembangan unt
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Belum Kerja
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut menjelaskan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial beserta kewenangan dan peran masing-masing le
Perkembangan lembaga negara pada masa reformasi merubah tatanan kenegaraan Indonesia. Banyaknya lembaga negara yang dibentuk dibawah UUD 1945, menjadikan kesemrawutan kelembagaan. Tumpang tindih kewenangan antara satu dengan lainnya berakibat munculnya sengketa kewenangan.
Buku ini adalah buku ajar yang dengan harapan dapat menambah khazanah pengetahuan dibidang kelembagaan negara.
Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk melalui perubahan UUD 1945 dan UU No. 24/2003 untuk menjaga supremasi konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, dan memutus perselisihan pemilu. MK memiliki kewenangan menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan pemilu. Putusan MK bersifat final dan mengikat.
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnyaanrihalfajari
Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah Lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam Pasal 7B dan Pasal 24C UUD 1945.
Sejak berdiri pada tahun 2003, sampai saat ini Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan ratusan perkara yang masuk pada Mahkamah Konstitusi. Tentunya penyelesaian perkara tersebut sesuai dengan porsi kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan negara hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat 3 poin utama:
1. Sejarah perlunya peradilan administrasi di Indonesia karena sistem peradilan masa kerajaan belum terstruktur dan baru terbentuk secara resmi pada tahun 1986.
2. Sengketa hasil pemilu ditangani oleh MK sedangkan sengketa proses pemilu oleh Bawaslu dan PTUN.
3. Unsur-unsur sengketa TUN antara lain penetapan tertulis oleh pej
Teks tersebut membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu, khususnya pemilu kepala daerah. Beberapa poin utama yang diangkat adalah peningkatan jumlah sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, serta kontroversi atas putusan-putusan yang memerintahkan pemungutan suara ulang.
Dokumen tersebut membahas berbagai aspek reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, termasuk pergeseran kekuasaan antar lembaga negara, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD dan Mahkamah Konstitusi, serta penguatan lembaga-lembaga seperti kekuasaan kehakiman dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
UU Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan memperbaiki ketentuan sebelumnya. Dokumen ini membahas latar belakang digantikannya UU tersebut serta asas-asas pembentukan peraturan yang baik menurut para ahli hukum.
Reformasi kelembagaan negara Indonesia terkait hasil amandemen UUD 1945 menciptakan 8 lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif (MPR, DPR dan DPD), eksekutif (presiden) dan yudikatif (MA, MK, KY dan BPK).
Organisasi merupakan wadah dimana banyak orang berkumpul untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Organisasi negara adalah wadah dimana pejabat negara bekerja sama untuk mensejahterakan rakyat. Kekuasaan pemerintahan dibagi ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Este documento parece ser una lista de nombres y direcciones. Contiene más de 200 entradas con los nombres de personas y parejas, seguidos de sus direcciones. Las direcciones incluyen nombres de calles, pueblos y ciudades en Indonesia.
Proposal ini meminta dana sebesar Rp1.750.000 untuk seragam, biaya pendaftaran, dan konsumsi tim sepak bola Garlo FC dalam mengikuti turnamen di Laiworu pada 3 Maret 2017 guna mengembangkan bakat pemuda dan memajukan sepak bola di masyarakat.
Surat pernyataan yang berisi 10 poin pernyataan dari Lilis Fitra Saswati Arsil tentang statusnya yang tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai, menjadi pengurus partai, terikat kerja, bersedia tidak menikah dan ditempatkan di seluruh Indonesia, serta bersedia mengembalikan biaya seleksi dan pelatihan jika mengundurkan diri.
Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Fajar Aswati yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai negeri, menjadi pengurus partai politik, sedang terikat kontrak kerja, bersedia tidak menikah selama 6 bulan, ditempatkan di seluruh Indonesia, mengembalikan biaya seleksi jika mengundurkan diri, dan mengganti biaya enam kali lipat jika mengundurkan
This document contains reports from midwives at the Paramata Raha Midwifery Academy in Muna Regency on their targets for antenatal care, infant care, postnatal care, and family planning in 2017. The reports provide the midwife's name, student ID number, and academic institution for each of their assigned targets.
Dokumen tersebut membahas tentang makromolekul yang terdiri dari berbagai jenis seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, dan steroid. Sedangkan protein tersusun atas kombinasi asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ketiga makromolekul ini memainkan peran penting dalam struktur dan metabolisme sel.
Pemimpin perlu memahami karakteristik karyawan sesuai teori X, Y, dan Z McGregor. Teori X mengasumsikan karyawan malas, teori Y mengasumsikan karyawan akan bekerja keras jika kondisinya tepat, teori Z menekankan partisipasi karyawan. Pemimpin harus mengembangkan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Membangun budaya kepemimpinan penting agar kaderisasi terj
Tes akhir semester mata pelajaran Seni Budaya di SMK Kelautan dan Perikanan Raha meliputi berbagai aspek seni seperti seni rupa, musik, tari, dan drama. Soal-soalnya mencakup pengetahuan tentang sejarah seni, tokoh-tokoh seniman, unsur-unsur karya seni, dan fungsi seni dalam kehidupan. Ujian ini dimaksudkan untuk menilai pemahaman siswa terhadap berbagai aspek seni.
1. Karsinoma tulang adalah pertumbuhan sel ganas abnormal pada tulang dan jaringan terkaitnya.
2. Penyebabnya belum jelas tetapi kemungkinan termasuk genetik, radiasi, bahan kimia, dan trauma.
3. Gejalanya berupa nyeri tulang, bengkak, dan fraktur patologis yang dapat menyebar ke organ lain.
Undangan sosialisasi program tanaman jagung kuning kecamatan Lasalepa yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 di Balai Pertemuan Desa Labone. Kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan aparat desa sangat diharapkan.
1. 1
B A B 1
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah
Dalam sistem hukum yang dianut di berbagai negara, terdapat kekuasaan yudikatif yang
antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini
dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri terpisah dari
MA atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi MA. Jika berdiri sendiri, lembaga itu sering
disebut Mahkamah Konstitusi (MK) (Ni’matul huda,2005:201).
Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK
(Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan
Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga
yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu
perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah
disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK,
MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara
sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.DPR
dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah
Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara
bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan
disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4316).Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui
Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang
dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada
tanggal 16 Agustus 2003.Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari
MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK
sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945
(www.mahkamahkonstitusi.go.id).
Melihat dari uraian sejarah Mahkamah Konstitusi diatas maka kami kelompok penulis tertarik
untuk menulis makalah yang akan mengupas sekilas tentang Mahkamah konstitusi yang akan
kami tuangkan dalam Bab Pembahasan.
B.Rumusan Masalah
Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara
jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang
2. 2
akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai
tujuan atau sasaran yang dikehendaki.
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Mengapa Mahkamah Konstitusi perlu dibentuk?
2. Apa fungsi dan wewenang dari Mahkamah konstitusi?
3. 3.Bagaimana struktur organisasi Mahkamah Konstitusi?
3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Alasan mengapa perlu dibentuknya Mahkamah Konstitusi
Mahkamah konstitusi di bentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi
dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu Mahkamah konstitusi biasa disebut sebagai
the guardian of the constitution seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada Mahkamah Agung
di Amerika Serikat (Jimly Asshiddiqie,2006:154).
Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi
dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan
pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-
cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan
(legislature). Kedua mahkamah ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota
Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan
berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat
pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang
merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara
horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.
Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan
yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum
lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan
dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah
Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi
politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian
terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang
atau kasus demi kasus ketidak-adilan secara individuil dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan
individuil paling-paling hanya yang berkenaan dengan perkara ‘impeachment’ terhadap
Presiden/Wakil Presiden( artikel Jimly Asshiddiqie “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam
Struktur Ketatanegaraan Indonesia” ). Mengapa hal tersebut perlu dipisahkan? Menurut Jimly,
pada hakikatnya keduanya memang berbeda. Seperti yang biasa saya sebut untuk tujuan
memudahkan pembedaan, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah ‘court of justice’,
sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah ‘court of law’ yang satu mengadili ketidakadilan untuk
mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu
sendiri (Ni’matul huda,2005:202-203).
4. 4
B. Fungsi Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi MK Republik Indonesia
dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu
kewajiban,yaitu:
a. Menguji undang-undang terhadap UUD;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
e. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
Putusan-putusan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kelima jenis kewenangan
Mahkamah Konstitusi tersebut pada pokoknya merupakan wujud konkrit dari fungsi pengawalan
dan penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap hukum dasar Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam melakukan fungsi peradilan dalam keempat bidang kewenangan tersebut, MK melakukan
penafsiran UUD 1945,sebagai satu – satunya lembaga Negara yang mempunyai kewenangan
tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. Karena itu disamping berfungsi sebagai pengawal UUD
1945, MK juga biasa disebut sebagai The sole interpreter of the constitution.
Bahkan dalam rangka kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilu, MK juga dapat
disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan
hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pentelenggaraan pemilu dengan
peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik polotik dan bahkan konflik social ditengah
masyarakat. Dengan adanya MK, potensi konflik semacam itu dapat di redam dan bahkan
diselesaikan secara beradab di meja merah MK (Jimly Asshiddiqie,2006:155-156).
C. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi
Dalam Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 ditentukan bahwa MK mempunyai Sembilan orang hakim
konstitusimyang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh
Mahkamah Agung tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) dan tiga orang oleh
Presiden. Ayat (4) nya menentukan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih
dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang
tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak
merangkap sebagai pejabat Negara (Pasal 24 C ayat (5).
5. 5
Selain itu, untuk memperlancar tugas dan kerja Setjen dan Kepaniteraan, susunan organisasi
MKRI dibuat terdiri dari empat biro dan satu pusat dengan masing-masing tugas pokok dan
fungsinya, yaitu sebagai beriku
Tugas dan Fungsi
1. Sekretaris Jenderal
Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada
seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:
a. Koordinasi pelaksanakan teknis administratif di lingkungan Sekretaris Jenderal dan
Kepaniteraan;
b. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis adminidtratif;
c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan,
perlengkapan, dan kerumahtanggaan;
d. Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
e. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang
tugasnya.
2. Panitera
Kepaniteraan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi justisial kepada
Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:
a. Koordinasi pelaksanaan teknis administratif justisial;
b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
c. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan:
- pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
- sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- pembubaran partai politik;
- persilihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum berupa Pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang
tugasnya.
6. 6
3. Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro perencanaan dan keuangan mempuanyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan
rencana, program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi
dengan fungsi:
a. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program;
b. Penyusunan rencana anggaran Mahkamah Konstitusi;
c. Pembinaan pelaksanaan anggaran Mahkamah Konstitusi;
d. Penyusunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Mahkamah Konstitusi;
e. Pelaksanaan pembukuan keuangan Mahkamah Konstitusi;
f. Penyusunan perhitungan anggaran Mahkamah Konstitusi;
g. Pelaksanaan verifikasi terhadap bukti-bukti anggaran pendapatan dan belanja Mahkamah
Konstitusi;
h. Pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
4. Biro Umum
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelayanan
administrasi umum, keamanan, kepegawaian, serta pengolahan perlengkapan di lingkungan
Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:
1. Pengolahan urusan tata usaha Mahkamah Konstitusi;
2. Pengeloaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
3. Pelaksanaan urusan pengamanan dan rumah tangga;
4. Penyiapan pembinaan dan pengaturan pengelolaan perlengkapan dan menganalisa
kebutuhan serta
5. penyusunan pembakuan perlengkapan;
6. Pelaksanaan pengadaaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan perlengkapan;
7. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan statik perlengkapan;
8. Penyiapan penetapan kebijakan penghapusan.
5. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat
dan lembaga resmi, pemberian informasi, penyuluhan, sosialisasi dan komunikasi kepada
masyarakat mengenai Mahkamah Konstitusi, hubungan kerjasama dengan negara-negara lain,
badan-badan/lembaga Internasional, program dan evaluasi, pengelolaan penerbitan,
dokumentasi, dan publikasi serta urusan protokol dan tata usaha pimpinan dengan fungsi:
1. Pemberian informasi, komunikasi, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan
menampung aspirasi yang timbul dalam masyarakat tentang kebijaksanaan dan kegiatan
Mahkamah Konstitusi;
7. 7
2. Pelaksanaan urusan publikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui media massa,
cetak, elektronik, dan audio visual;
3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan kelembagaan pemerintah maupun
non pemerintah;
4. Pendokumentasian dan publikasi kegiatan Mahkamah Konstitusi;
5. Pengelolaan urusan protokol dan tata usaha pimpinan.
6. Biro Administrasi Perkara dan Persidangan
Biro Administrasi Perkara dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi perkara dan pelayanan persidangan Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:
1. Pelaksanan urusan tata usaha perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara,
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan persidangan, dan tugas administrasi lainnya yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penelaahan perangkat kelengkapan formal dan penyiapan berkas permohonan perkara,
pembuatan resume permohonan perkara dan berkas-berkas terkait;
3. Penyiapan surat pemberitahuan dan pengumuman penetapan hari sidang;
4. Penyiapan surat penyampaian permintaan keterangan/risalah rapat yang berkenaan dengan
perkara;
5. Pengumpulan dan penyusunan kaidah hukum putusan perkara;
6. Penyusunan statik, dokumentasi, dan penyusunan laporan bulanan perkara serta pengarsipan
putusan perkara;
7. Penyiapan rencanan kebijakan teknis di bidang sarana persidangan, penyusunan rencana
kebutuhan,pemantauan, pengevaluasaian penyusunan laporan prasarana dan sarana
persidangan;
8. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran sarana persidangan, inventarisasi, penyimpanan,
pemeliharaan serta penyiapan sarana persidangan;
9. Penyuluhan dan sosialisasi undang-undang Mahkamah Konstitusi, beserta peraturan
pelaksanaannya kepada masnyarakat;
10. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha biro.
7. Pusat Penelitian dan Pengkajian
Pusat Penelitian dan Pengkajiian Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Pusat adalah
nsure penunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
di bidang penelitian dan pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pengembangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dengan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program penelitian, pengkajian dan penggembangan;
8. 8
b. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, pendidikan dan latihan serta pengembangan;
c. Pelaksanaan dokumentasi hasil penelitian dan pengkajian;
d. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional peneliti;
e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengkajian;
f. Pengelolaan perpustakaan;
g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat (www.mahkamahkonstitusi.go.id).
9. 9
B A B III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Mahkamah konstitusi di bentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi
dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu Mahkamah konstitusi biasa disebut
sebagai the guardian of the constitution seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada
Mahkamah Agung di Amerika Serikat.
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi MK Republik Indonesia
dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu
kewajiban,yaitu:
a. Menguji undang-undang terhadap UUD;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
e. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Mengenai struktur organisasi MK, Dalam Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 ditentukan bahwa
MK mempunyai Sembilan orang hakim konstitusimyang ditetapkan oleh presiden, yang
diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung tiga orang oleh Dewan
Perwakilan Rakyat ( DPR ) dan tiga orang oleh Presiden. Selain itu, untuk memperlancar
tugas dan kerja Setjen dan Kepaniteraan, susunan organisasi MKRI dibuat terdiri dari empat
biro dan satu pusat dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya.
10. 10
DAFTAR PUSTAKA
Jimly Asshiddiqie.2006.Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi.Jakarta: Konstitusi Press bekerjasama dengan PT.Syaamil Cipta Media
Ni’matul huda.2005. Hukum Tata Negara Indonesia.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
Undang-Undang:
Undang – Undang Dasar RI 1945
Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Internet:
www.mahkamahkonstitusi.go.id
artikel Jimly Asshiddiqie “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur
Ketatanegaraan Indonesia”
11. 11
TUGAS
KUMPULAN SOAL PELAJARAN DAN JAWABAN
OLEH :
NAMA : WA ODE ST. RAHMAWATI AMALIA NASIR
KELAS : III UNGGULAN
SD NEGERI 10 KATOBU
2014
12. 12
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................i
DAFTAR ISI..............................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................1
A. Latar Belakang................................................................................................. 1
B. Tujuan................................................................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN......................................................................................... 3
A. Alasan mengapa perlu dibentuknya Mahkamah Konstitusi ................................ 4
B. Fungsi Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi................................................ 5
C. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi......................................................... 7
BAB III PENUTUP................................................................................................ 9
A. KESIMPULAN................................................................................................. 9
B. SARAN............................................................................................................. 9
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................ 10
13. 13
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan atas rahmat dan hidayah yang telah Allah berikan kepada
Saya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktu yang telah diberikan
untuk menyelesaikan makalah ini. Makalah ini berisi tentang “MAHKAMAH KONSTITUSI”
Dan harapan saya semoga makalah ini dapat membantu. mahasiswa dalam proses
pembelajaran.
Saya menyadari bahwa isi makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu keritik
dan saran dari saudara atau saudari sangat saya harapkan untuk kesempurnaan makalah pada
kemudian hari.
Raha, Juni 2014
Penulis
i
ii