powerpoint pemula :) lembaga pemerintahan di Indonesia dan perundanga-undangan sebelum dan sesudah amandemen :)

1. Lembaga
Pemerintahan
dan Perundang-
undangan
Kelompok 3

2. LEMBAGA PEMERINTAH
DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
(SEBELUM PERUBAHAN
UUD 1945)

3. kedudukan Presiden
Republik Indonesia adalah :
• Kepala Negara
• Mandataris MPR, dan
• Penyelenggara Tertinggi Pemerintah Negara
Republik Indonesia, yang didalamya tercangkup
pula Penyelenggara Tertinggi Perundang-
Undangan Negara.

4. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat
Indonesia ini mula-mula dengan kualitas sebagai Konstituante menetapkan
Undang-Undang Dasar Negara, kemudian setelah itu menetapkan pula garis-
garis besar haluan negara, dan memilih serta menganggakat Kepala Negara
(Presiden) dan Wakilnya
Kedudukan Presiden Republik Indonesia sesudah
Perubahan UUD 1945 adalah :
• Kepala Negara
• Penyelenggara Tertinggi Pemerintahan Negara
Republik Indonesia

5. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945
Presiden Republik Indonesia bertugas:
• Menjalankan Undang-Undang Dasar 1945
• Menjalankan garis-garis besar haluan negara; dan
• Menjalankan Pemerintahan Negara pada
umumnya

6. MENTERI?
• Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dianut
UUD NRI tahun 1945, para menteri adalah
pemimpin pemerintahan di bawah Presiden
Untuk menetapkan politik pemerintahan dan
koordinasi di dalam pemerintahan Negara, para
Menteri bekerja sama satu sama lain seerat-eratnya
di bawah pimpinan Presiden
tugas sehari-hari di tingkat riil dan operasional di
bawah pimpinan Presiden

7. Pasal 17 UUD 1945 (sebelum amandemen)
tentang Menteri:
• Pasal 17 ayat (1): Presiden dibantu oleh Menteri-
menteri Negara
• Ayat (2): Menteri-menteri itu diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden
• Ayat (3): Menteri-menteri itu memimpin
Departemen Pemerintahan

8. MENTERI
Menteri
Koordinator
(Menko)
Keputusan
Presiden No. 12
Thn. 1978
Menteri
Departemen
(Menteri)
Keputusan
Presiden No. 15
Thn. 1984.
Menteri Negara
(Meneg)
Keputusan
Presiden No. 44
Thn. 1993

9. Menteri Koordinator dan Menteri Negara bukan
merupakan lembaga-lembaga pemerintah dalam
perundang-undangan, sebab dalam pembentukan
perundang-undangan yang berwenang hanyalah
Menteri Departemen. Menteri Koordinator dan
Menteri Negara hanya dapat membuat peraturan
yang bersifat intern, dalam lingkungannya sendiri jadi
tidak berwenang membentuk peraturan yang
mengikat umum.

10. Kepala negara pemerintahan non
departemen?
• “Badan” (Badan Administrasi Kepegawaian
Negara)
• “Lembaga” (Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia).
• “Biro” (Biro Pusat Statistik).
• “Dewan” (Dewan Pertahanan Keamanan
Nasional).
• Arsip Nasional

11. Direktorat Jenderal
Departemen
“Keputusan Presiden No.44 th. 1974 tentang pokok-pokok
Organisasi Departemen Republik Indonesia, menegaskan
dalam Pasal 14 Huruf A, antara lain bahwa Direktorat
Jenderal menyelenggarakan fungsi perumusan
kebijaksanaan teknis.
berarti bahwa Direktorat Jenderal dapat mengeluarkan
Peraturan-peraturan atas namanya sendiri yang isinya
memberikan rincian yang bersifat teknis, dan
kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang
digariskan oleh menteri”.

12. Dengan demikian maka pada saat ini setiap
Direktorat Jenderal Departemen dapat
mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang
bersifat teknis sesuai bidang tugas yang dilimpahkan
padanya.

13. Badan Negara
Badan Negara ini merupakan lembaga-lembaga
Pemerintahan yang dibentuk dengan suatu Undang-
Undang dan berfungsi menyelenggarakan urusan-
urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan
masyarakat, misalnya Pertamina, BI, Perusahaan
Jawatan Kereta Api

14. Pemerintah Daerah
Pasal 3
Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
Pasal 72
1. Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah Propinsi dan Ibukota Negara.
2. Wilayah Provinsi dibagi dalam wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadya.
Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam wilayah Kecamatan
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
• Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.
• Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

15. Pemerintahan Daerah
Menurut Undang-Undang No. 5 Th. 1974 tentang pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah, yang dimaksud dengan
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang No. 5 Th. 1974
Pasal 38
Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah.
Pasal 44
(2) Peraturan Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah
dan ditandatangani serta oleh Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

16. Kepala Daerah
• asas desentralisasi: Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat
II dipimpin oleh seorang Kepala Daerah
• asas dekonsentrasi: setiap wilayah dipimpin oleh
seorang Kepala Wilayah yang disebut Gubernur untuk
Provinsi dan Ibukota Negara (Daerah Tingkat I), dan
Bupati untuk Kabupaten dan Walikotamadya untuk
kotamadya (Daerah Tingkat II), serta Walikota untuk
Kota Administrastratif dan Camat untuk Kecamatan

17. • dua fungsi dari kepala daerah yaitu:
1. fungsi sebagai kepala daerah otonom yang
memimpin penyelenggaraan dan bertanggung
jawab sepenuhnya tentang jalannya
Pemerintahan Daerah
2. fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin
penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum
yang menjadi tugas Pemerintahan pusat di
daerah.

18. Hubungannya Kepala Daerah dengan
peraturan perundang-undangan?
Lembaga-lembaga Pemerintahan yang dapat
mengeluarkan perundang-undangan yang bersifat
pemerintahan atau delegasian

19. LEMBAGA PEMERINTAH
DAN PERUNDANG
UNDANGAN
(SESUDAH PERUBAHAN
UUD 1945)

20. Presiden
Presiden Republik Indonesia sesudah Perubahan UUD
1945 adalah:
• Kepala Negara
• Penyelenggara Tertinggi Pemerintahan Negara
Republik Indonesia
Sebagai Penyelenggara Tertinggi Pemerintahan
Negara, Presiden dibantu oleh seorang Wakil
Presiden, Pejabat-pejabat setingkat Mentri (Jaksa
Agung Republik Indonesia), Menteri-menteri Negara,
dan juga Kepala Lembaga Pemerintahan Non
Departemen.

21. Menteri?
Pasal 17 sebagai berikut:
1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden
3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan negara
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
Kementrian Negara diatur dalam Undang-undang

22. Pasca terjadinya peristiwa pembubaran dua
departemen (Departemen Sosial dan Departemen
Penerangan) oleh Presiden Abdurahman Wahid.
(Perubahan Ketiga (2001)).
Menteri :
• Kementrian Koordinator
• Kementrian yang berbentuk Departemen yang
selanjutnya disebut Departemen
• Kementrian Negara

23. Hanya Menteri-menteri Departemen (Menteri yang
memegang Departemen) yang merupakan lembaga
pemerintahan dalam perundang-undangan, dalam
artian bahwa hanya menteri-menteri Departemen
saja yang berwenang untuk membentuk perundang-
undangan yang bersifat mengikat. Sedangkan untuk
Menteri yang lainnya, mereka hanya berwenang
membuat peraturan di lingkungannya sendiri.

24. LPND
 Lembaga Pemerintahan Non Departemen didirikan dengan tujuan
untuk melaksanakan tugas khusus yang didelegasikan kepadanya
oleh presiden
 LPND terletak dalam lingkup kekuasaan eksekutif, yang
dipimpin oleh Presiden.
 pembentukan dan pembubarannya tergantung pada keinginan
presiden
 Megawati Soekarnoputri, pembentukan seluruh LPND dilakukan
dengan sebuah Keputusan Presiden saja, seperti Keputusan
Presiden No. 103 Tahun 2001 (selanjutnya Keppres No.103
Tahun 2001)
 Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan Peraturan Presiden
dalam melakukan perubahan terhadap Keppres No.103 Tahun
2001
 LPND ini memiliki kewenangan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

25. Direktorat Jenderal Departemen
 Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana sebagian
tugas dan fungsi Depertemen yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri, dan dipimpin
oleh Direktur Jenderal.
 Saat ini kewenangan Direktorat Jenderal diatur pula
dalam Peraturan Presiden NO. 9 Th. 2005 tentang
kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesi, dasarnya
Pasal 74 sampai dengan pasal 77.
 Direktorat Jenderal Departemen dapat mengeluarkan
peraturan-peraturan yang bersifat teknis sesuai bidang
tugas yang dilimpahkan padanya.
 Kewenangan ini timbul untuk melaksanakan lebih lanjut
kebijaksanaan dari Menterinya yang merupakan
delegasian.

26. Badan Hukum Negara
Badan Hukum Negara adalah Lembaga Negara atau
Lembaga Pemerintahan yang dibentuk dengan suatu
Undang-Undang, dan berfungsi menyelenggarakan
urusan-urusan yang berhubungan dengan bidang
tugas dan kewenanganya seperti Bank Indonesia

27. • Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Undang-
Undang Bank Indonesia dirumuskan bahwa:
“Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat
setiap orang atau badan dan dimuat dalam
Lembaga Negara.”
• Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.
10 Th. 2004 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan dan pasal di atas, maka
peraturan Bank Indonesia merupakan salah satu
jenis peraturan perundang-undangan ditingkat
pusat.

28. Pemerintahan Daerah
Pasal 136
1. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah
mendapat persetujuan DPRD.
2. Perda dibentuk dalam rangka pengelengaraan
otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas
pembantuan.
3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan
memerhatikan ciri khas masing-masing daerah.
4. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
dengan bertentangan dengan kepentingan umum
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.
5. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku
setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

29. Kepala Daerah
Pasal 146
1. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa
peraturan perundang-undangan, kepala daerah
menetapkan peraturan kepala daerah dan/atau
keputusan kepala daerah
2. Peraturan kepala daerah dan/atau keputusan
kepala daerah sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum Perda dan pertauran
perundang-undangan yang lebih tinggi.

30. Sesuai dengan Undang-undang No.10 Thn. 2004
tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan saat ini pembentukan ketentuan yang
bersifat mengatur (regeling) dilakukan dengan
Peraturan Kepala Daerah, sedangkan pembentukan
ketentuan yang bersifat menetapkan (beschikking)
dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah.