HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2. SILABUS
Hukum di Indonesia sebagai sistem norma yang berlaku di
Indonesia.
1. Sumber Hukum Indonesia
2. Sistem Hukum Indonesia
3. Peristilahan dan Pengertian HAN
4. Sumber- Sumber HAN
5. Susunan Pemerintahan
6. Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Hukum Pemerintah.
7. Instrumen Pemerintahan
8. Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik
9. Pembatasan Kekuasaan Administrasi Negara
10. Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban
Hukum Pemerintah dalam HAN
11. Kedudukan Hukum Para Petugas Publik
12. Sanksi-Sanksi
13. Peradilan Tata Usaha Negara
14. Sistem Pengawasan Terhadap Pemerintah
15. Pelayanan Publik
16. Keterbukaan Informasi Publik
17. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
18. Kejahatan Dalam Jabatan

3. 1.SUMBER HUKUM INDONESIA
a.Pancasila
b.UUD 1945
c. Undang-Undang
d.Traktat/ Treaty
e.Doktrin/ Pendapat Para Ahli Hukum

4. A. PANCASILA
• Pancasila adalah sebagai pandangan hidup,
ideologi serta sumber dari segala sumber
hukum indonesia (kaidah dasar).
• Dalam konteks ini: dapat diuji dengan teori
pakar hukum Hans Kelsen tentang hierarki
norma yang berlaku di suatu negara, yang
lazim dianalogikan dengan Teori Tangga atau
Stuffen Theory, dengan skema sbb:

5. Stuffen Theory
Kaidah Dasar (Ground Norms)
UUD
UU
Peraturan
Ketetapan
General Norms
(Kaidah dasar) Rechs
Orde (Tertib Hukum)
Individual Norms
(Kaidah dasar)

6. B. UNDANG-UNDANG DASAR 1945
• UUD 1945 merupakan perwujudan dari tujuan
Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17
Agustus 1945 yang terdiri atas Pembukaan
dan Batang Tubuh UUD 1945.
1. Pembukaan UUD 1945 merupakan
penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan RI
17 Agustus 1945, yakni Pancasila, sesuai
dengan penjelasan resmi (autentik) nya yang
pokok-pokok pikiran:

7. 1. Pembukaan UUD 1945
Pokok-pokok pikiran yang terkandung :
a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan
berdasar atas persatuan dan mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat.
c. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas
kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
d. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.

8. Lanjutan Pembukaan UUD 1945:
2. Penyusunan UUD 1945 sesungguhnya dilandasi oleh
jiwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam jakarta
tersebut didasari oleh pidato Bung Karno tanggal 1
Juni 1945 yang dikenal sebagai pidato lahirnya
Pancasila.
3. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan
kemerdekaan yang terperinci, yang mengandung cita-
cita luhur dari proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara,
merupakan satu rangkaian dengan proklamasi. Oleh
karena itu, tidak dapat diubah oleh siapapun juga,
karena mengubah Pembukaan UUD 1945 dan
Pancasila berarti mengubah Negara Indonesia.

9. 2. Batang Tubuh UUD 1945
• UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal, ditambah
dengan 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal
aturan tambahan, memiliki materi masalah
penting dalam kehidupan bernegara yang
menjadi pokok bahasannya, yaitu:
1. Sistem Pemerintahan dan Kenegaraan.
2. Kelembagaan atau Institusi Negara.
3. Hubungan antara negara dengan warga
negara, penduduk atau masyarakat.

10. C. UNDANG- UNDANG
• Secara yuridis (dalam perspektif hukum) undang-undang
memiliki dua makna, yakni:
1. Undang-undang secara formal adalah setiap bentuk
peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga
yang berkompeten dalam pembuatan undang-undang,
yaitu DPR dan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
2. Undang-undang secara material adalah setiap produk
hukum yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan),
yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia
(ekopoleksosbud). Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari
UUD sampai ke peraturan pada tingkat terendah.

11. Azas berlakunya Undang-Undang
• Undang-undang tidak berlaku surut
• Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-
undang terdahulu, sejauh undang-undang itu mengatur objek yang
sama (lex posterior derogat legi priori)
• Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai
derajat yang lebih tinggi, sehingga apabila ada dua macam undang-
undang yang tidak sederajat mengatur objek yang sama dan saling
bertentangan, maka hakim harus menerapkan undang-undang yang
lebih tinggi dan menyatakan bahwa undang-undang yang lebih
rendah tidak mengikat (lex superior derogat legi inferiori)
• Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang
yang besifat umum, maka jika ada dua macam ketentuan dari
peraturan perundang-undangan yang menerapkan yang khusus dan
mengesampingkan yang umum (lex specialis derogat legi generalis)
• Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

12. Undang-undang tidak berlaku apabila:
• Jangka waktu berlakunya sudah habis.
• Hal-hal atau objek yang diatur oleh undang-
undang itu sudah tidak ada.
• Undang-undang itu dicabut oelh
pembentuknya atau instansi yang lebih tinggi.
• Telah dikeluarkan undang-undang baru isinya
bertentangan dengan isi undang-undang
terdahulu.

13. D.TRAKTAT (TREATY)
• Adalah produk hukum yang diciptakan dalam konteks
hubungan antar negara. Oleh karena itu traktat bisa
berupa:
1. Traktat bilateral, yang diciptakan oleh dan melibatkan dua
negara. Misalnya: perjanjian tentang batas antara dua
negara.
2. Traktat multilateral, yaitu perjanjian antar negara yang
melibatkan lebih dari dua negara. Misalnya: ASEAN, AFTA,
OPEC, PBB, dll.
3. Traktat kolektif, yaitu traktat multilateral yang masih
memungkinkan masukna negara lain menjadi peserta asal
negara itu menyetujui isi perjanjian yang sudah ada.

14. Prosedur Pembuatan Traktat
Tahap I : Penetapan isi perjanjian oleh para
wakil negara peserta yang bersangkutan.
Tahap II : Persetujuan isi perjanjian oleh
badan perwakilan rakyat negara peserta masing-
masing.
Tahap III : Pengesahan isi perjanjian oleh
pemerintah masing-masing negara peserta.
Tahap IV : Tukar menukar piagam perjanjian
yang sudah disahkan

15. • Traktat menjadi sangat penting sebagai
sumber hukum, karena traktat merupakan
referensi bagi setiap negara pada saat terjadi
sengketa antar negara.

16. E.DOKTRIN
• Doktrin atau pendapat para ahli hukum
merupakan sumber hukum yang sangat penting
bagi ilmu hukum dan perkembangannya. Karena
kemajuan ilmu hukum sangat tergantung antara
lain kepada pendapat yang dikemukakan para ahli
hukum yang menyikapi fenomena yang terjadi
setiap waktu dan sesuai dengan perkembangan/
kemajuan zaman.
• Doktrin dapat dikemukakan dalam berbagai
forum, seperti: penelitian, seminar, atau
penerbitan buku yang membahas suatu topik.

17. Contoh Doktrin
• Konsep Wawasan Nusantara “Archipelago Island Vision”
oleh Ir. Djuanda (1958) yang disempurnakan oleh Mochtar
Kusumaatmadja sebagai konsep hukum internasional:
• Menegaskan bahwa negara kepulauan Indonesia adalah
negara yang batas-batasnya ditarik garis secara imajiner
dari satu pulau ke pulau lain yang membentang ke seluruh
wilayah dan menjadi garis batas resmi wilayah Indonesia.
Garis-garis batas tersebut menjadikan wilayah yang
memasukkan semua laut atau wilayah perairan yang ada di
wilayah Indonesia menjadi wilayah kedaulatan Indonesia.
• Doktrin tersebut menjadi inspirasi bagi banyak negara
kepulauan untuk menggunakan prinsip kewilayahan
tersebut.

18. SISTEM HUKUM INDONESIA
a.Hukum Kepidanaan
b.Hukum Keperdataan
c. Hukum Kenegaraan
d.Hukum Internasional
e.Hukum Agraria
f. Hukum Adat

19. A. HUKUM KEPIDANAAN
• Adalah sistem aturan yang mengatur semua
perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang
dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga
negara Indonesia disertai sanksi yang tegas
bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut
serta tata cara yang harus dilalui bagi para
pihak yang berkompeten dalam
penegakannya.

20. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh
dilakukan oleh manusia, karena
bertentangan dengan:
• Hak Azasi Manusia
• Kepentingan masyarakat umum atau
kepentingan sosial.
• Kepentingan pemerintahan dan negara.

21. Hk.
Kepidanaan
Hk. Pidana
Khusus
Hk. Pidana
Militer
Hk. Pidana
Ekonomi
Hk. Pidana
Politik
Hk. Pidana
Umum

22. Hukum Pidana
• Hk. Pidana Umum: hukum pidana yang diatur
dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana).
• Hk. Pidana Khusus: hukum pidana yang
berlaku bagi orang-orang yang mempunyai
kualifikasi khusus atau tertentu di wilayah
Indonesia.

23. Hukum Acara Pidana
• Adalah Hukum Pidana yang mengatur tata
cara menegakkan hukum pidana material.
Artinya, apabila terjadi pelanggaran hukum
pidana material, maka penegakannya
menggunakan hukum pidana formal.
• Yakni hukum yang mengatur tentang
bagaimana para penegak hukum serta
masyarakat (yang terpaksa berurusan pidana)
beracara di muka pengadilan pidana.

24. B. HUKUM KEPERDATAAN
• Adalah sistem aturan yang mengatur tentang berbagai
hubungan manusia konteks kedudukannya sebagai
individu terhadap individu yang lain.
• Disebut juga sebagai Hukum Privat atau Hukum Sipil.
• Paul Scholten dalam Bisri (2012: 49), hk. Keperdataan
adalah sistem aturan yang mengatur hak dan
kewajiban dari perorangan yang satu terhadap yang
lain dalam pergaulan masyarakat dan dalam hubungan
keluarga, serta bagaimana cara menegakkan dan
mempertahankannya apabila terjadi sengketa di
Pengadilan.

25. HUKUM KEPERDATAAN
HUKUM PERDATA
• Hukum atau sistem aturan
yang mengatur tentang hak
dan kewajiban orang dan
badan hukum sebagai
perluasan dari konsep
subjek hukum yang satu
terhadap yang lain, baik
dalam hubungan keluarga
maupun dalam hubungan
masyarakat.
HUKUM ACARA PERDATA
• Hukum yang mengatur
tentang tata cara
penegakan hukum perdata
material.
• Hukum yang mengatur
tentang tata cara beracara
di muka pengadilan
(perdata).
• Dikenal dengan istilah
hukum perdata formal.

26. HUKUM KENEGARAAN
• Sistem aturan yang mengatur tata cara
penyelenggaraan kehidupan bernegara.
• Hukum kenegaraan adalah hukum politik,
dalam arti ‘hukum yang mengatur tata cara
kehidupan politik suatu negara’.
• Meliputi: bentuk, dasar dan sistem
mekanisme penyelenggaraan kenegaraan.

27. HUKUM TATA NEGARA
• Istilah yang banyak digunakan oleh para ahli
hukum untuk menyebut sistem aturan yang
mengatur tentang status, bentuk serta
mekanisme penyelenggaraan negara.
• Kandungan HTN adalah hukum yang mengatur
organisasi, susunan organisasi serta fungsi
organisasi kenegaraan.
• Hans Kelsen mengartikan HTN “mengatur proses
kenegaraan dalam keadaan diam (state in
stationair).

28. Sumber HTN yang menjadi tempat mencari
rujukan aturan-aturan kenegaraan Indonesia:
UUD 1945
Ketetapan-Ketetapan MPR
Undang-Undang
Peraturan Perundangan Lainnya (PP. Keppres)
Kebiasaan Ketatanegaraan (Convention).
Traktat (treaty)

29. HUKUM TATA PEMERINTAHAN
• Sistem aturan yang pada dasarnya merupakan
konsekuensi lebih lanjut atas diaturnya HTN, yaitu
mengatur hal ikhwal pelaksanaan atas kehidupan
bernegara, yang meliputi aturan tentang
bagaimana para aparat lembaga-lembaga negara
tersebut menjalankan tugas pemerintahan.
• Istilah lain Hukum Tata Pemerintahan: Hukum
Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha
Negara.

30. • Pada prinsipnya, HTP adalah sistem hukum
yang mengatur bagaimana para aparatur
negara dan pemerintahan menjalankan tugas
dan kewajiban pemerintahan.
• HTP mengkaji kekuasaan aparatur pemerintah
dan perbuatan yang dapat melahirkan hak dan
kewajiban.

31. HUKUM INTERNASIONAL
• MERUPAKAN sistem aturan yang dipergunakan untuk mengatur
pergaulan negara yang merdeka dan berdaulat.
• JG Starke dalam bukunya An Introduction to International Law
mendefinisikan sebagai “sekumpulan hukum yang sebagian besar
terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan tingkah laku yang
mengikat negara-negara dan oleh karenanya ditaati dalam
hubungan antar negara yang juga meliputi:
1. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi
lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional,
hubungan-hubungannya dengan negara-negara dan individu-
individu.
2. Peraturan-peraturan hukum tertentu mengenai individu-individu
dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau
kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan
masalah persekutuan Internasional.

32. HUKUM AGRARIA
• Berdasarkan subjek dan objeknya, hukum agraria
bisa dimasukkan ke dalam HTP. Karena
pelaksanaan dan penegakannya dilakukan oleh
pemerintah dan bahkan oleh negara.
• Hukum agraria menjadi sangat penting untuk
dibahas tersendiri karena tanah sebagai objek
aturan menempati posisi utama atau sentral bagi
orang Indonesia yang memiliki sifat agraris, yang
menempatkan tanah dengan segala hal yang
berkaitan dengannya sebagai pusat kehidupan
manusia Indonesia.

33. HUKUM ADAT
• Hukum adat sebagai hukum yang secara turun temurun
diwariskan nenek moyang kepada generasi berikutnya
dan memiliki nilai-nilai universal.
• Nilai-nilai tersebut:
1. Prinsip gotong royong.
2. Fungsi sosial manusia dan hak milik dalam kehidupan
sosial.
3. Prinsip persetujuan atau kesepakatan sebagai dasar
kekuasaan negara, serta
4. Prinsip perwakilan dan permusyawaratan dalam
sistem pemerintahan.